BRI Syariah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam penyaluran pembiayaan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir, seiring dengan upaya mitigasi penyebaran wabah dan pemberlakuan pembatasan sosial.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto, mengatakan bahwa BRI Syariah telah menyalurkan Rp 1,28 miliar pembiayaan KUR selama Januari-Maret 2020. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi industri pengolahan, jasa-jasa, serta perikanan dan pertanian. Penyaluran KUR BRI Syariah terus meningkat setiap tahunnya.

CEO perusahaan tekfin peer to peer lending, PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dengan asosiasi tekfin terkait hal penyaluran dana namun masih harus ada pembahasan terkait sisi regulasi.  Pemerintah bisa menyalurkan dana untuk tekfin melalui perbankan yang sudah memiliki credit scoring sesuai standar pemerintah. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, sudah banyak bank yang bekerja sama channeling dengan perusahaan tekfin untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Menurut Iskandar, kerja sama yang lebih luas di antara bank dengan tekfin sangat terbuka, termasuk dalam penyaluran KUR syariah.

Pasar Jaya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail untuk menyiapkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas Covid-19. Paket berisi beras, sarden, minyak goreng, dan sebagainya itu akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini. Sekretaris Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin menyebutkan salah satu mitra mereka adalah Transmart Carrefour. Sutrisno mengatakan walaupun dari sisi harga lebih tinggi, namun langkah itu diambil untuk menjamin suplai bahan pokok sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan.

Sutrisno tak menyanggah tudingan bahwa Pasar Jaya sempat telat menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah kelurahan. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis. Apalagi, pegawai pengemasan juga harus tetap bekerja dengan menerapkan protokol jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid membenarkan kerja sama jaringan supermarket itu dengan Pasar Jaya. Transmart Carrefour menyediakan 202 ribu paket bahan pokok yang sudah ditentukan isinya. 

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdul Aziz menerima laporan dari masyarakat perihal telatnya penyaluran bantuan sosial oleh Pasar Jaya. Menurut dia, Pasar Jaya bisa lebih kreatif mencari alternatif bahan pokok lain sehingga tidak bergantung pada satu jenis barang saja.

Implementasi program Kartu Pra kerja, Padat Karya Tunai, serta berbagai bantuan sosial diharapkan dapat dipercepat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (8/4/2020) dini hari, total jumlah pekerja dan buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan sebanyak 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Sektor formal. Sebanyak 1,01 juta orang dari total 39.977 perusahaan sedangkan sektor informal, sebanyak 189.452 orang dari 34.453 perusahaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengingatkan perusahaan hendaknya tidak memanfaatkan pandemi ini untuk mem-PHK sepihak, hal ini sebagaimana yang telah terjadi di sebuah department store di Depok, Jawa Barat, yang menutup toko dan mem-PHK 128 karyawan dalam satu hari karena terdampak pandemi Covid-19. Ia menambahkan, beberapa perusahaan telah menempuh jalur lain seperti merumahkan pekerja dengan tetap membayar upah meski tidak lagi utuh, tanpa uang transportasi dan uang makan, ada juga yang melakukan efisiensi biaya operasional, seperti biaya listrik dan air.

Pernyataan di dukung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan PHK seharusnya merupakan langkah terakhir setelah menempuh opsi yang lain, ia menambahkan pemerintah berupaya melindungi pekerja yang kehilangan nafkah akibat Covid-19 dengan mempercepat program Kartu Prakerja serta program bantuan lain seperti program padat karya.

Survei Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) per 2 April 2020 menunjukkan, sebanyak 60 persen penjualan anggotanya turun 20-40 persen sedangkan sisanya menyatakan turun 10-20 persen. Kenaikan penjualan relatif hanya terjadi untuk beberapa produk di pasar modern, supermarket, dan minimarket yang tetap buka. Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman menambahkan jumlah tenaga kerja pada industri makanan minuman sekitar 4,5 juta orang.

Di sektor industri telekomunikasi, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mencatat, lalu lintas penggunaan data setelah Covid-19 melonjak 12-16 persen setelah kebijakan berkegiatan dari rumah. Di sisi lain, perusahaan telekomunikasi juga diminta memberikan ke ringanan bagi pelanggan, sepert kuota gratis ke platform pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara teleconference di Jakarta, Senin (6/4) menyampaikan bahwa beban pembayaran bunga utang negara tahun ini diproyeksi naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. “Harga saham kita mengalami penurunan dan nilai tukar alami tekanan. Terjadi arus modal keluar sangat tinggi terutama di pasar SBN hingga Rp 126,8 triliun. Ini bisa dibayangkan, BI sudah melakukan intervensi lewat pembelian SBN untuk menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau yield dari SBN naik akibat adanya ketakutan, dan capital outflow,” jelas dia.

Kenaikan bunga utang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kebutuhan utang, di antaranya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk pandemic bond serta pinjaman program
2. Lonjakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun, dipicu oleh ketakutan investor di pasar keuangan terkait penyebaran Covid-19. Note: Yield SUN tenor 10 tahun per Senin (6/4) mencapai 8,18%. Semenjak Februari hingga akhir Maret 2020, yield SBN sudah mengalami kenaikan 130 bps.
3. Penawaran yang masuk dalam lelang SBN mengalami tren yang menurun, sebagai contoh, penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pad a 31 Maret lalu tercatat hanya sebanyak Rp 33,52 triliun dengan Rp 22 triliun diambil atau dimenangkan oleh pemerintah
4. Kondisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup besar menjadi Rp 16 ribu per dolar AS
5. Yield US Treasury (UST) Note 10 tahun Amerika Serikat (AS) turun menjadi di bawah 1% (Termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi AS)

Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi global seperti saat ini, Sri Mulyani mengakui, perekonomian Indonesia tidak imun meski memiliki fundamental makroekonomi yang cukup kuat dan mempunyai kinerja ekonomi yang cukup baik.

Dikesempatan yang sama, Sri Mulyani memastikan akan berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi perubahan minat (mood) investor dan gejolak yang sangat tinggi terkait penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas.

Melalui konfirmasi terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 167,9 triliun, sebagian besar didominasi pelepasan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun dan saham mencapai Rp 13,4 triliun.

Intervensi BI dan total injeksi ke pasar keuangan dan perbankan telah mencapai Rp 300 triliun, diantaranya:

1. Memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5% untuk memberikan keringanan kepada dunia usaha.
2. Membeli SBN senilai Rp 166 triliun di pasar sekunder
3. Menurunkan giro wajib minimum (GWM) untuk valas dari 8% menjadi 4% sehingga menambah likuiditas hingga mencapai sekitar US$ 3,2 miliar.
4. Menurunkan GWM rupiah 50 basis poin dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 22 triliun dan ditambah awal tahun yang sudah dikendorkan 100 basis poin sehingga menambah likuiditas Rp 50 triliun.

Seolah memanfaatkan momentum pandemi, DPR RI bakal memulai pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan pemerintah setelah selesai masa reses pada Maret 2020. Rancangan regulasi yang sempat tenggelam dari diskursus publik akibat wabah COVID-19 akhirnya kembali muncul ke permukaan.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Ahmad Baidowi mengatakan belum ada tanggal pasti untuk pembahasan RUU Cipta Kerja dengan pemerintah. Salah satu urgensi pembahasan rancangan beleid ini adalah perannya dalam membantu pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19 reda. Namun, masih terdapat miskoordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) yang mengganjal pembahasan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja, contohnya pada ayat baru dalam UU Ketenagakerjaan. Lewat Pasal 88E yang diselipkan dalam UU Ketenagakerjaan, menyebut bahwa upah minimum sektor industri padat karya ditetapkan tersendiri oleh gubernur. Formula yang digunakan bakal diatur melalui PP, namun pemerintah pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai variabel yang bakal digunakan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum yang diatur khusus bagi sektor industri padat karya diperlukan dalam rangka mengakomodasi angkatan kerja yang memiliki keterampilan rendah. Harapannya, dengan upah minimum khusus, semakin banyak angkatan kerja yang terserap dan mengakomodasi kebutuhan industri padat karya yang banyak gulung tikar.

Ada pula pasal teknis terkait perizinan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja yang justru tidak dipahami maksudnya oleh kementerian/lembaga terkait, yaitu usulan revisi atas Pasal 350 Ayat 5 dari UU Pemda, tertulis bahwa kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ekonom senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi pandemi sekarang tidak memungkinkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan intensif untuk membedah dan menjawab berbagai polemik dalam rancangan beleid itu. Kalau RUU-nya tidak berpolemik, bisa. Masalahnya semua bab ada polemiknya.

RUU Cipta Kerja juga bukan jawaban atas pemulihan ekonomi seusai wabah COVID-19 terjadi di Indonesia karena aturan ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang, sedangkan pemulihan ekonomi adalah masalah jangka pendek. Lebih baik pemerintah bersama DPR lebih fokus untuk membahas Perppu No. 1/2020 yang saat ini juga penuh polemik dan memiliki potensi moral hazard yang tinggi.

Bank Indonesia (BI) mencatat, total nilai transaksi empat marketplace terbesar di Indonesia sepanjang Februari 2020 mencapai Rp 19,33 triliun. Nilai tersebut naik tipis hanya 0,94% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sementara total nilai transaksi 14 marketplace terbesar di Indonesia pada Februari 2020 lalu, tercatat sebesar Rp 23,31 triliun, hanya naik sebesar 0.17%.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy, kenaikan nilai transaksi marketplace Januari yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan Februari tahun ini lantaran masyarakat cenderung mengalihkan dana konsumsinya untuk menabung. Masyarakat berjaga-jaga menghadapi situasi kondisi ekonomi yang dilihat sedang melambat di tengah wabah virus korona (Covid-19) ini.

Potensi peningkatan penjualan marketplace, akan mencapai puncaknya pada April dan Mei 2020, sejalan dengan dimulainya bulan Ramadan dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen daya beli masyarakat, apalagi masyarakat pendapatan menengah ke bawah yang cukup berpengaruh pendapatannya dengan adanya PSBB tersebut.

Pemerintah merevisi target penerimaan pajak hingga 23,6% terhadap target di APBN 2020 didasari oleh dampak virus korona (Covid-19) terhadap perekonomian. 

Perhitungan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pemerintah hanya mematok penerimaan pajak sekitar Rp 1.255,05 triliun, setelah dikurangi target penerimaan cukai dan kepabeanan.

Prediksi terbaru pemerintah ini lebih rendah 5,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yakni Rp 1.332,1 triliun.

Melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4) Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Erick Thohir berkomitmen untuk menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari adanya Covid-19. Ia tak menampik pandemi Covid-19 juga akan berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah secara keseluruhan.

Erick menyampaikan, sudah mulai melakukan finalisasi pemetaan portofolio bisnis  seluruh BUMN dan anak-cucu usaha BUMN. Langkah – langkah yang sudah dilakukan pemerintah antara lain:

1. Merampingkan 51 anak-cucu usaha dari PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Melakukankan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis, paramater nilai ekonomi layanan public untuk menentukan langkah dan strategi yang akan diambil Kementerian BUMN apakah akan mempertahankan, mentrans-formasikan, mengkonsolidasikan, maupun divestasi atau pelepasan perusahaan
3. Melakukan efisiensi dengan merampingkan 27 klaster BUMN yang ada saat ini menjadi 14 klaster agar BUMN dapat lebih fokus pada bisnis inti atau core business-nya
4. Melakukan pemetaan terhadap total utang dan cash flow yang dimiliki masing-masing perusahaan (pertama kali dalam sejarah, sepanjang kementerian ini berdiri)
5. Restrukturisasi utang jangka pendek kepada bank-bank BUMN, akan diubah menjadi pinjaman jangka panjang. Diantaranya BUMN Karya untuk memastikan agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

Dalam proses perampingan, ia berjanji tidak akan melakukan pemecatan terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Efisiensi dan tata kelola yang baik, perlu dilakukan sebab ke depan perusahaan di mancanegara akan jauh lebih efisien.

Sejak ditetapkan sebagai salah satu Negara episentrum wabah COVID-19 pada 2 Maret lalu oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan upaya mitigasi melalui pembatasan sosial, tes massal, penutupan sekolah, universitas, dan fasilitas umum serta pengurangan kegiatan perkantoran. Namun langkah tersebut mengakibatkan perekonomian nasional “tersungkur”, Menteri Keuangan mengestimasi perekonomian nasional hanya akan tumbuh sampai dengan 2,5% jika wabah COVID-19 tidak dapat tertangani dalam waktu 6 bulan dan terjadi total lockdown. Namun, apabila lebih cepat, perekonomian masih dapat tumbuh sebesar 4%.

Pierre-Olivier Gourinchas (2020), profesor ekonomi dari Princeton University, dalam studinya menghadapi wabah COVID-19, memberikan rekomendasi beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro untuk mencegah krisis kesehatan berkembang menjadi krisis Ekonomi melalui beberapa metode antara lain :

1. kebijakan fiscal dan moneter harus mendukung program kesehatan dalam menangain covid-19;
2. Menjaga daya beli masyarakat;
3. Mencegah kebangkruta usaha;
4. menjaga fungsi intermediasi lembaga keuangan, terutama dalam mengantisipasi melonjaknya non-performing loans akibat turunnya kinerja dunia usaha.

Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah telah sesuai dengan rekomendasi Gourinchas (2020), tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada mencegah kebangkrutan usaha serta menjaga likuiditas dan fungsi intermediasi lembaga keuangan.dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Di sisil lain, pemerintah nampaknya memanfaatkan sense of crisis penanganan pandemi untuk melakukan reformasi yang fundamental antara lain:

1. Pengenaan pajak atas kegiatan PMSE atau anti tax-avoidance rule yang telah diimplementasikan oleh banyak negara demi menjaga basis pemajakannya dari ‘erosi’ ekonomi digital.
2. Penggunaan akad syariah dalam penerbitan recovery bonds dan skema pinjaman likuiditas merupakan momentum bagi sistem keuangan syariah untuk, sekali lagi, menjadi penyelamat perekonomian dari resesi

Tantangan terbesar ada di tahap implementasi dan komitmen setiap kesempatan harus dioptimalkan untuk perbaikan ekonomi jangka panjang. Jika semua stimulus dapat iimplementasikan dengan baik, perbaikan tata laksana ekonomi adalah blessing in disguise dari Sang Pandemi

Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia kian tak terkendali. Jomplangnya kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin tampak di tengah penyebaran virus corona. Kelas menengah mungkin tidak terganggu pengeluarannya akibat Coronavirus disease 2019 (COVID-19), karena mayoritas memiliki pekerjaan formal yang bias dikerjakan dari rumah dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Namun, beda kondisinya dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia, 82% di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US$10.000, jauh di atas rata-rata global yang hanya 58%. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US$100.000 hanya 1,1%, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6%. Credit Suisse mengutip, meskipun jumlah orang dewasa dengan pendapatan tinggi cenderung rendah, ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh di atas rata-rata. Indonesia mengkombinasikan rata-rata kekayaan yang rendah dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi. 

Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sudirman Nasir menjelaskan, ketimpangan memengaruhi kemampuan dan konsistensi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, hanya 76,07% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Penelitian Amtra Institute menunjukkan rumah tangga miskin di Jakarta yang menjadi episentrum COVID-19, mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hasanuddin menjelaskan, pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, dan program penyediaan dan peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan pendidikan atau promosi kesehatan mengenai pentingnya tindakan pencegahan primer, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat strategis.

Dari sisi lapangan kerja, 57% penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan, mereka tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa sejak awal Indonesia belum memiliki program jaminan sosial yang siap untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Tambahan program keluarga harapan dan kartu sembako, menurut Bhima, masih belum cukup. Perlu ada universal basic income, di mana jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tapi juga rentan miskin.