Pertumbuhan ekonomi diyakini berada dalam jalur positif dan mampu mencapai 5,1% pada tahun ini sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Tanah Air. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, jumlah penduduk menengah yaitu yang memiliki penghasilan antara US$3—US$ 8,4 per hari atau US$2,97—US$8,44 per hari semakin besar. Secara keseluruhan, saat ini adalah sekitar 61,5%. Penduduk middle income ini yang terlihat konsumsinya cukup besar terefleksi dari berbagai penjualan ritel yang terus meningkat. Jjumlah masyarakat kelas ini akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah menguatkan daya beli. Konsumsi rumah tangga juga akan menjadi penopang yang didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah akan menerapkan tiga kebijakan untuk menjaga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Yakni transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional, menjaga harga dan nilai tukar, dan meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah tekanan yang dihadapi negara maju, otoritas moneter negara berkembang memiliki peluang pelonggaran yang lebih lanjut untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Bahkan, negara berkembang atau emerging market berpeluang menjadi penopang ekonomi global yang kini menghadapi ancaman resesi akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)—China dan lesunya manufaktur. International monetary Fund (IMF) juga memandang emerging market sebagai pendorong utama ekonomi global. Pelonggaran kebijakan moneter akan memberikan dorongan bagi ekonomi berkembang, dan juga berdampak positif bagi negara maju. Langkah ini akan membantu ekonomi dunia di tengah ekspansi terlemahnya dalam satu dekade terakhir. Prospek cerah pada ekonomi berkembang disampaikan oleh ekonom Morgan Stanley. Mereka memperkirakan pasar emerging market akan tumbuh 4,4% pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi berada pada laju paling lambat dalam hampir tiga dekade terakhir. Sementara itu, indeks harga produsen telah merosot sejak 2016. Meski demikian, investor dan ekonom kini sudah lebih nyaman dengan pasar negara berkembang, mengingat amunisi moneter mereka yang relatif lebih kuat untuk mencegah penurunan. Suku bunga riil, atau suku bunga acuan bank sentral dikurangi inflasi konsumen, juga relatif sehat di pasar negara berkembang, dibandingkan dengan hasil riil negatif di negara-negara maju.

Kuatnya fundamental ekonomi diyakini akan mengamankan Indonesia dari dampak resesi yang melanda sejumlah negara di kawasan Asia. Di sisi lain, sejumlah investor masih melirik Indonesia untuk lokasi pengembangan bisnis di Asia. Hal ini semakin menegaskan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Resesi yang mengancam negara tetangga seperti Singapura dan Hong Kong tidak akan menjalar ke Tanah Air. Pasalnya, perlambatan ekonomi di kedua negara tersebut berasal dari faktor internal. Kekuatan pasar domestik Indonesia juga akan didukung oleh kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang terdiri atas 16 negara. Tingginya antusias investor terlihat dari mulai diliriknya Indonesia sebagai tujuan relokasi pabrik asal China. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sebanyak 11 perusahaan asal China akan memindahkan pabriknya.
September lalu, BKPM juga mencatat sebanyak 33 perusahaan asal China akan pindah ke Indonesia sebagai imbas dari ketegangan perang dagang.

Akurasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan data diuji. Pertumbuhan ekonomi yang ‘seolah’ stabil mendapat sorotan. Ekonom Capital Economics Gareth Leather dalam laporan berjudul ‘Emerging Asia Data Response’ menduga data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS manipulatif dan tak bisa dijadikan rujukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari activity tracker yang dikembangkan Capital Economics, Gareth mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kredit yang rendah, kebijakan fiskal yang tidak memiliki daya ungkit, serta tertekannya harga komoditas. Dilansir dari Bloomberg, hal yang sama diungkapkan oleh Trinh Nguyen, ekonom dari Natixis SA di Hong Kong. Menurutnya, tidak mungkin Indonesia menorehkan pertumbuhan yang stabil di tengah pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi yang melambat, serta impor yang terkontraksi.

Kepala BPS menegaskan tidak melakukan manipulasi angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penghitungan PDB mengacu pada PBB serta diawasi oleh Forum Masyarakat Statistik dan IMF.  Angka pertumbuhan ekonomi 5,02% (yoy) juga tidak mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia stabil. Ekonomi nasional tertolong karena net ekspor. Penurunan impor yang tajam dan ekspor yang stabil membuat net ekspor tumbuh lebih baik.

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara atau utang senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun pada pemerintah Indonesia untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur. Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan kata Direktur ADB Winfried F Wicklein.

Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian pendalaman (pramasterplan) pada lokasi ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. "Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (21/10). Konsultan ini dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal (nasional) dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD. Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.

Pemeritnah akan mengucurkan dana sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembangunan destinasi wisata super prioritas (DSP) pada tahun 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). "Dana pembangunan lima DSP tersebut akan berasal dari anggaran lintas kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp 11,7 triliun," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka acara Rakornas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Jakarta, Kamis (17/10). Menpar menerangkan sebanyak Rp 7,27 triliun akan berasal dari anggaran Kementerian PUPR, disusul Kementerian Pariwisata Rp 1,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 2,96 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 163,58 miliar, Badan Ekonomi Kreatif Rp 19,2 miliar, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 82,9 miliar. Danau Toba akan mendapat alokasi terbanyak mencapai Rp 4,04 triliun, kemudian Borobudur sebesar Rp 3,15 triliun, Mandalika Rp 2,02 triliun, labuan Bajo Rp 1,71 triliun, dan Likupang Rp 773,71 miliar.

World Economic Outlook which has been published Tuesday (10/15), released Indonesia GDP to expand just 5 percent this year, down 2 percentage point from April projection. This forecasting based on weakened manufacturing activity, rising trade and geopolitical tension.

Government have to focus on maintaining household spending, the primary driver of GDP growth in the country. Besides, removing trade barriers should be an ideal scenario to boost confidence and investment. As altenative such scenario would be to utilize fiscal and monetary policy to boost domestic growth.

Pemerintah perlu memangkas kesenjangan pendapatan dalam masyarakat untuk mencegah penurunan daya beli. Ekonom Senior Indef, Aviliani, menyatakan Indonesia tengah menghadapi masalah kesenjangan penghasilan. Alhasil, pemusatan modal terjadi pada golongan tertentu yang dikhawatikan akan memperbesar ekonomi oligarki. Pemerintah sudah membaca permasalahan ini lewat kebijakan penguatan sumber daya manusia (SDM). Namun, hal itu belum efektif jika tidak diimbangi dengan kepastian pendapatan yang ideal. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu ditingkatkan. Sedangkan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menyatakan Indonesia saat ini menghadapi dua kesenjangan. Pertama antarkelompok masyarakat, dan kedua kesenjangan antardaerah. Pemerintah harus memperkuat dan mengembangkan pemberian akses likuiditas, akses modal, akses SDM, serta akses pasar dan teknologi kepada UMKM yang sejauh ini tercatat mencapai 63 juta.

Ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dan terurai (completely knocked down/CKD) melonjak 208,22% menjadi 663.868 unit per Agustus 2019, dibandingkan periode lalu yang hanya sebesar 215.386. Kenaikan tajam terutama terjadi pada ekspor mobil. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto menuturkan, industri otomotif di Tanah Air semakin kompetitif di kancah global, ditandai dengan keberhasilan sejumlah produsen menembus pasar ekspor. Pemerintah salah satunya mengapresiasi PT SGMW Motor Indonesia yang telah mampu mengapalkan mobil ke mancanegara. "Kami sangat memberikan apresiasi, karena dalam waktu 20 bulan, investasi yang dilakukan oleh SMGW sudah sanggup memasok mobil ke pasar ASEAN," kata Menperin.