Keluarga-keluarga terkaya di dunia mengkhawatirkan perang dagang AS-China, Brexit, populisme, dan perubahan iklim. Dalam sebuah survei oleh UBS Bank dan Campden Wealth Research, 42% keluarga kaya meningkatkan tumpukan uang mereka. Total uang tunai mencapai 7,6% dari total investasi. Lebih dari separuh responden meyakini resesi akan dimulai tahun depan.

Stagnansi kapasitas fiskal daerah (KFD) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang digaungkan selama 20 tahun terakhir masih belum optimal. Terhitung sejak 2017, jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat rendah mencapai 9 provinsi. Adapun daerah dengan kategori KFD sangat tinggi tetap berjumlah 4 provinsi. Desentralisasi fiskal masih belum mampu menstimulus perekonomian daerah sehingga KFD terus stagnan akibat tidak meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Belanja pegawai di tingkat daerah perlu ditekan untuk mengatasi stagnasi kapasitas fiskal. Pasalnya, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan mencapai 26,8%. Belanja pegawai merupakan faktor pengurang dari penghitungan KFD. Moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) perlu dilakukan agar belanja pegawai dapat lebih terkendali. Selain itu, kinerja PNS juga perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus kepada daerah yang berhasil meningkatkan KFD. Insentif dapat disalurkan melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mewaspadai resesi yang saat ini terjadi di sejumlah negara, termasuk mengantisipasi dampak kepada ekonomi Indonesia. Dari sisi fiskal, kata dia pemerintah mengamati pelemahan ekonomi global yang terjadi di sejumlah negara, termasuk sektor yang kemungkinan memberikan pengaruh kepada ekonomi dalam negeri. Sektor ekonomi tersebut, lanjut dia, diantaranya dari sisi eksternal seperti ekspor Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai tekanan kepada negara yang mengalami kemerosotan eknomi dan perkembangan resesinya. Presiden Jokowi juga berpesan unuk kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi agar meminimalisasi dampak resesi global kepada perekonomian Indonesia.

Peringatan super serius datang dari Bank Dunia. Efek resesi global bisa menjalar ke mana-mana, termasuk Indonesia. Ini bisa membuat ekonomi Indonesia melambat dan stabilitas sistem keuangan terganggu. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5% atau meleset dari target 5,3%. Rupiah bisa terdepreasi lebih dalam karena arus keluar modal (capital oitflow). Salah satu cara menutup dengan memperbesar investasi asing langsung (FDI). Hanya saja, FDI lewat berbagai insentif belum menampakkan hasilnya. Upaya Indonesia melakukan reformasi terhadap keterbukaan ekonomi, kepastian regulasi, dan sinergi aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum terwujud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia perlu menyiapkan "payung" untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadi resesi yang semakin besar. Jalan yang dinilai paling cepat dan menjadi kunci untuk menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. " Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur ngga ada hujan ngga ada gerimis. Tapi, angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mebahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang yuan Tiongkok dan peso Filipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global. Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini. Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya berdasarkan informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal di Indonesia sendiri. Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar dan 23 memilih di Vietnam dan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Sinyal sistem deteksi dini (early warning system) menunjukkan bahwa di banyak negara mulai dibayang-bayangi adanya kelesuan ekonomi global. Disinyalir perang dagang Tiongkok vs Amerika Serikat merupakan pangkal utama yang menyeret timbulnya gejala penyakit resesi ekonomi ini. Efeknya, beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (negative growth). Konedisi demikian menimpa Jerman, Inggris, Italia, dan beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko dan Brasil. Belakangan juga menimpa beberapa negara Asia, seperti Singapura dan Thailand. Singapura merupakan contoh negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini dikhawatirkan berimbas menjadi efek domino (contagion effect) bagi kawasan. Bila berkaca pada Indonesia saat ini, ternyata masih relatif bagus, walaupun economic growth Indonesia tidak beranjak dari angka 5% sejak 2014. Padahal tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata mencapai 6% per tahun. Oleh karena itu asumsi RAPBN 2020 pun masih berkisar 5%. Tumpuan dan harapan besar ada pada RAPBN 2020 yang dapat mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu, gejala resesi di Indonesia per Juli 2019 mengalami defisit US$ 63,5 juta atas transaksi neraca perdagangan yang menandakan bahwa impor yang lebih besar daripada ekspor. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat, defisit transaksi berjalan kuartal-II 2019 sebesar US$ 8,4 miliar. Angka ini menyentuh angka batas atas CAD yang diproyeksikan hanya pada level 2,5-3% dari PDB 2019. Seperti dilaporkan BI, tingginya CAD ini sebenarnya merupakan akibat antara lain karena perilaku musiman repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kondisi perekonomian global. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Sebenarnya faktor vital dari indikator resesi ekonomi adalah utang luar negeri yang terus bertambah. Walaupun kemampuan membayar cukup bagus, namun jika tidak direm dapta menyebabkan akumulasi berbagai gejala penyakit kelesuan ekonomi terkait.

Sejumlah bank sistemik tengah menyusun rencana aksi (recovery plan) guna mempersiapkan diri bila terjadi permasalahan keuangan di masa depan. Ini perintah wajib OJK jika bank berpotensi gagal secara sistemik. Tak hanya bank, LPS juga menyiapkan langkah-langkah untuk meresolusi bank gagal, antara lain: likuidasi, penyertaan modal sementara (PMS), membentuk bank perantara (bridging bank), dan mengimplementasikan skema purchasing and agreement.

Gelombang PHK tengah terjadi di beberapa wilayah dan melanda sejumlah sektor usaha vital yang punya banyak tenaga kerja. Beberapa wilayah itu antara lain Batam, Cilegon, dan Surakarta. Beberapa industri padat karya seperti tekstil, baja, semen, dan elektronik.

Devaluasi nilai tukar yuan oleh Pemerintah China sebagai bentuk balasan dari ancaman kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat AS. Kebijakan Negeri Panda itu juga akan berimbas negatif terhadap mata uang kelompok Asia.  Secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar terhadap negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama perdagangan bebas dengan China. Devaluasi yuan akan menyebabkan produk-produk dari China lebih murah sehingga volume impor berpotensi naik. Devaluasi yuan dapat melemahkan sektor manufaktur nasional. Untuk menghadapi dampak tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberlakukan hambatan nontarif, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pemadaman listrik secara total atau blackout di sebagian wilayah sistem kelistrikan Jawa—Bali selama beberapa jam pada Minggu (4/8) mulai pukul 11.50 WIB telah menyebabkan aktivitas ekonomi dan bisnis serta sektor vital terdampak sangat serius. Pemadaman itu membuat suplai listrik ke moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) terhenti, aktivitas manufaktur, pusat perbelanjaan, layanan perhotelan serta sektor lainnya juga ikut terganggu. 

Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan, pemadaman listrik menyebabkan banyak pelayanan digital di pusat penyimpanan data tidak dapat beroperasi. Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengamanan (AKLP) Yustinus Gunawan menjelaskan, pemadaman listrik memaksa pabrikan kaca harus menggunakan genset agar mesin terus beroperasi. Namun, pemindahan daya tersebut membuat kinerja mesin tidak dapat beroperasi maksimal. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAplas), mengatakan bahwa mesin pabrik petrokimia akan mati ketika aliran listrik padam walaupun hanya dalam hitungan detik, dan butuh 3 hari untuk menyalakan kembali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pemadaman listrik tersebut menyebabkan layanan perhotelan terganggu, terutama hotel-hotel di daerah tujuan wisata. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga menyebutkan bahwa kejadian padamnya listrik membuat transaksi pembayaran secara nontunai terganggu.