Bank Indonesia menggiatkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga. Setelah dengan Thailand dan Malaysia, BI kembali menggandeng bank sentral Filipina untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau local currency settlement (LCS) framework. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia maupun negara mitra tidak tergantung pada mata uang dollar AS. Meskipun pada praktiknya, penggunaan LCS selama ini masih minim sekali. Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa bank cukup baik memberikan fasilitas tersebut kepada eksportir dan importir. Namun ia mengakui masih minimnya pemanfaatan fasilitas LCS lantaran kurangnya sosialisasi. Ekonom Core, Piter Abdullah menilai, pengusaha masih ragu memanfaatkan LCS. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang diperoleh, tingkat risiko, hingga cara mitigasi risiko dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan.

Tren kenaikan cadangan devisa Indonesia sejak Oktober 2018 tembus US$124,5 miliar pada Maret 2019 makin memperkuat daya tahan ekonmi Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi antara lain oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan pengelolaan fiskal dan moneter yang hati-hati. Hal ini terlihat dari inflasi yang rendah, defisit fiskal terkendali, dan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan menuju 2,5%. Tren peningkatan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan tingkat kesehatan ekonomi yang solid untuk menghadapi tekanan dari perlambatan di AS, China, dan Uni Eropa serta perang dagang. Kenaikan cadangan devisa juga memberikan sinyal ke pasar keuangan bahwa rupiah punya benteng yang lebih kuat dari kemungkinan serangan spekulasi, terutama pada tahun politik.

Pemerintah berencana menjadikan Batam sebagai offshore financial center (OFC). Kawasan tersebut dipertimbangkan sebagai daerah yang memungkinkan bermukimnya special purpose vehicle di dalam negeri. Inisiatif tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kawasan ekonomi khusus distrik finansail yang berada di Batam. Di dalam kawasan tersebut, investor dapat memperoleh berbagai insentif perpajakan. Di samping itu, kawasan tersebut juga sepenuhnya terbuka bagi penanaman modal asing 100%. Hal tersebut merupakan keistimewaan yang tidak diperoleh jika sekedar berada di dalam area free trade zone. Kepala BP Batam, Edy Putra mengungkapkan pengembangan distrik finansial tersebut menjadi salah satu dari lima usulan Kawasan Ekonomi Khusus di dalam Batam yang sudah disampaikan kepada Dewan Kawasan.

Inflasi Januari-Maret tercatat 0,35%. Kepala BPS menjelaskan tekanan terhadap inflasi inti karena kenaikan harga mengontrak rumah dan upah pembantu rumah tangga. Tak hanya itu, kenaikan tarif transportasi udara juga turut menyulut inflasi inti Maret 2019. Sementara itu, daya beli masyarakat tidak turun. Potensi inflasi terjadi menjelang puasa dan lebaran. Ekonom mengingatkan, jika April ini Indeks Harga Konsumen (IHK) rendah, maka perlu waspada. Sebab bisa jadi ekonomi melambat lantaran konsumsi masyarakat turun. Karena itu, pemerintah harus menjaga harga bahan makanan tidak melonjak.

Pada 1 Januari 2020, korporasi Indonesia Wajib menerapkan standar akuntansi baru (PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan adopso dari International Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15, dan 16) yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Perusahaan pun harus berbenah untuk menyesuaikan laporan keuangannya agar sesuai standar internasional tersebut. PSAK 72 (IFRS15) tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, PSAK 71 (IFRS 9) tentang Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 (IFRS 16) tentang Sewa. IFRS 15 ini berlaku untuk semua industri. Dampak nya untuk beberapa industri sangat signifikan, termasuk industri ritel, kontrak konstruksi, pengembang, dan telekomunikasi. IFRS 9 akan mengubah metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Industri yang paking terdampak ialah perbankan dan perusahaan pembiayaan, serta perusahaan di luar keuangan yang memiliki piutang lebih dari setahun. Sedangkan IFRS 16 mengubah pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa (lessee). Transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai finance lease sehingga harus mencatat aset dan liabilitasnya di neraca. Hal ini dinilai menantang karena harus mengumpulkan seluruh kontrak yang mengandung sewa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kenaikan gaji PNS sebesar 5% yang dirapel Januari hingga April 2019 dapat mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan konsumsi ini dinilai tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan gaji PNS ini tertuang dalam PP 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Gaji PNS. Total Rapelan ini mencapai RP 2,661 triliun untuk kenaikan gaji PNS Pusat, TNI, Polri dan Pensiunan.

Perekonomian Indonesia akan mendapat stimulus dan bahan bakar baru pada kuartal kedua tahun ini. Kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri, serta dana-dana politik diyakini bisa memutar ekonomi lebih kencang pada kuartal II 2019. Dengan kenaikan gaji PNS, setidaknya ada tambahan Rp 3 miliar/bulan uang yang akan beredar di masyarakat. Belum lagi dana kampanye yang diperkirakan akan deras mengalir menjelang pemilu April 2019. Ditambah lagi daya beli konsumen pada Mei yang diperkirakan akan meningkat seiring pembagian THR, baik PNS maupun swasta. BI mencatat daya beli masyarakat masih cukup baik. Indikatornya Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 7,2% year on year. Namun, BI dan pemerintah harus bisa memastikan inflasi stabil.

Penegasan peringkat utang Indonesia oleh Fitch Rating di level BBB (Investment grade) stabil dinilai bisa menarik aliran modal asing masuk ke Tanah Air dalam bentuk foreign direct investment (FDI). Pasalnya, penegasan ini mengafirmasi bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil, bahkan pada saat kondisi perekonomian masih dalam ketidakpastian.

Sejumlah emiten kakap mendapat penghargaan sebagai pembayar pajak korporasi terbesar. Ini menunjukkan perolehan laba tahun lalu cukup besar. Jika melihat secara sektoral, mayoritas penyumbang pajak terbesar adalah sektor pertambangan dan perbankan. Sejumlah regulasi berhasil mendorong kinerja korporasi, misalnya sektor tambang yang terbantu dengan turunnya tarif PPh. Selain itu kewajiban penjualan dalam negeri (DMO) dan pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga batubara juga marak dan akhirnya mendorong penjualan.
Tahun ini, tantangan tetap menanti, baik untuk sektor pertambangan maupun perbankan. Prospek sektor pertambangan rawan karena harga batubara diprediksi tak setinggi tahun lalu. Namun secara umum, tahun ini diprediksi akan lebih baik dibanding tahun 2018. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang masih dua digit, suku bunga yang kemungkinan ditahan dan harga komoditas yang masih terjaga.

Sepanjang tahun ini, pemerintah Joko Widodo gencar menggulirkan ragam kebijakan pro rakyat atau kebijakan populis. Sejumlah kebijakan sudah bergulir, ada juga yang sebatas rencana. Salah satunya adalah pemberian gaji tetap bagi perangkat desa setara PNS golongan II/a. Lantas, ada juga kenaikan gaji pokok PNS, TNI/Polri sebesar 5% yang bakal berlaku mulai April 2019. Langkah yang diambil pemerintahan Jokowi ini sepertinya hal yang wajar. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan tersebut diharapkan juga mendongkrak elektabilitas calon petahana. Hanya, jika tujuannya mendongkrak elektabilitas, pengamat menilai kebijakan ini agak telat. Pemerintah bisa menjadikan insentif pemanis ini lebih bermakna. Yakni, terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok. Sebab jika tak dikontrol, kebijakan yang bergulir jadi tidak berarti. Apalagi, kenaikan gaji dan insentif bagi aparat desa diharapkan menaikkan daya beli masyarakat. Harga pangan yang terkontrol akan membuat inflasi terkendali. Ini akan menambah stimulus pertumbuhan ekonomi yang memang masih dikendalikan konsumsi.