Upaya mengatasi current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan tidak cukup hanya menggenjot ekspor dan menarik investasi asing sebanyak-banyaknya. Repatriasi profit investor asing ke negeri aslnya perlu dihambat dengan berbagai kebijakan diantaranya insentif bagi perusahaan yang kembali menginvestasikan kembali profitnya. Pada tahun 2018, repatriasi profit investor asing sekitar US$ 16,1 Miliar menurut ekonom Chatib Basri. Sementara itu pada tahun 2018 terjadi CAD US$ 31,7 Miliar atau 2,9% dari PDB. Sebenarnya CAD ini tidaK masalah selama kurs rupiah stabil dan pertumbuhan ekonomi memadai. Masalahnya di Indonesia, ketika CAD membesar kemudian berlanjut pada pelemahan rupiah dan ketidakstabilan ekonomi. Tidak cukupnya insentif bagi investasi asing disinyalir menyebabkan banyaknya jumlah repatriasi profit.

Bank Indonesia (BI) memandang, penegasan peringkat utang Indonesia dari Fitch Ratings menjadi BBB (Investment Grade) dengan prospek outlook stabil merupakan pengakuan atas ketahanan eksternal ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ancaman perlambatan ekonomi global kian nyata seiring dengan melemahnya sejumlah indikator ekonomi di beberapa negara mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Jerman. Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun ikut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Pada Jumát 8 Maret 2019, tiga laporan kinerja pasar secara berturut-turut menunjukkan kelanjutan pelemahan mulai dari menurunnya tingkat penerimaan kerja di Amerika Serikat, pelemahan ekspor China serta lesunya permintaan produksi di Jerman yang tidak terduga. Meskipun begitu, OECD meyakini risiko resesi masih jauh dari pandangan. OECD telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 1% dari perkiraan awal sebesar 1,8% yang diprediksi pada November 2018. OECD juga menctatkan bahwa ketidakpastian Brexit akan menjadi ancaman bagi ekonomi Inggris dan kawasan Eropa Barat. Jika Inggris tidak segera mendapatkan kesepakatan, risiko resesi jangka pendek dimungkinkan terjasi dan akan berdampak buruk bagi negara lain.

Indonesia dan Australia sepakat memperluas liberalisasi perdagangan antar kedua negara. Perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) diharapkan bisa berlaku sepenuhnya pada tahun 2020. Perjanjian ini membawa konsekuensi bagi kedua negara untuk memangkas tarif bea masuk. Australia sepakat menurunkan seluruh tarif bea masuk komoditas Indonesia menjadi 05, sedangkan Australia mendapatkan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk 94% komoditas. Beberapa komoditas utama ekspor Indonesia adalah minyak, kayu dan furnitur, ban, alas kaki, dan panel layar, juga produk otomotif. Indonesia bisa memetik keuntungan dengan IA-CEPA bila mampu dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk membantu industri lokal masuk ke pasar Australia.

Pemerintah dan sektor swasta harus mengerem utang luar negeri (ULN). Total ULN per akhir 2018 mencapai US$376,84 miliar, naik 6,91% dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan ULN memperbesar rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18% tertinggi setidaknya dalam satu dekade. Catatan BI, utang pemerintah naik 3,31%, utang swasta naik 10,92%, dan utang BI turun 8,49% year on year.
Meski naik, BI meyakini ULN masih sehat. Alasannya, persentase rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran rata-rata negara lain selevel., misal Thailand, Malaysia. Ekonom Universitas Indonesia mengalisis, meski indokator utang masih di level sehat, tapi harus dikendalikan. Perlu diperhatikan, bukan semata nilai nominalnya, tapi momentum kapan mengeluarkan utang. Pemerintah juga harus melihat indikator lain, misal rasio utang terhadap ekspor yang mencapai 163,80% menandakan ekspor tidak mampu membayar utang.

Kendati level utang luar negeri Indonesia terbilang aman, risiko peningkatan rasio utang terhadap pendapatan atau debt to services harus menjadi perhatian. Efek perang dagang dan rebalancing di China serta penurunan harga merupakan kendala utamabagi ekspor tahun ini. Untuk menghadapi kondisi ini, pendalaman pasar surat utang di dalam negeri tetap harus berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta dengan beralih memanfaatkan utang domestik.
Baik swasta maupun pemerintah bisa melakukan refinancing atau pembiayaan ulang utang. Cara lain adalah debt swap atau menukar utang luar negeri pemerintah. Tukar utang bisa dijalankan melalui program lingkungan dan rekonstruksi bencana. Ke depan, tren kenaikan utang luar negeri masih akan terus berlanjut. Pasalnya, investor dan kreditur global memiliki preferensi untuk masuk ke pasar negara berkembang. Terbukti, penerbitan surat utang swasta dan pemerintah sampai akhir tahun lalu masih penuh peminat asing.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.

BPS melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dari 2017 yang cuma 5,07%. PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun, artinya pendapatan per kapita penduduk sebesar US$ 3.927 atau Rp 56 juta. Jika menggunakan patokan Bank Dunia, Indonesia sudah masuk ke negara berpenghasilan menengah atas.
Kepala BPS menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi jawara penyokong ekonomi. Konsumsi tumbuh 5,05% berkontribusi sampai 55,74% atas PDB. Disusul investasi yang naik 6,67% dengan kontribusi 32,29% terhadap PDB. Laju investasi yang lebih besar diharapkan memutar lebih kencang ekonomi karena akan bisa menciptakan lapangan kerja dan mengungkit daya beli.
Meskipun demikian, Wakil Ketua Kadin melihat pertumbuhan ekonomi 5,17% belum cukup untuk memangkas angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ekonom Center of Reform on Economic mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam pertumbuhan di level 5%, karena Indonesia hanya akan berkutat di kelompok negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Penanaman modal asing menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen. Namun, investasi langsung yang dibidik mesti berorientasi ekspor produk jadi atau produk setengah jadi. Bagi investor yang berniat menghasilkan produk ekspor, insentif dapat disiapkan. Sebaliknya, investor yang hanya berorientasi pasar domestik sebaiknya jangan diprioritaskan. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi bukan sekedar konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, tetapi kita butuh banyak investasi asing langsung. Menurut Kepala BKF, insentif fiskal menjadi salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, pelaku ussaha tidak mempermasalahkan besaran insentif. Pelaku usaha lebih menyoroti pentingnya stabilitas dan implementasi kebijakan.