DJP mengaku tidak khawatir adanya kemungkinan dana repatriasi yang keluar negeri seiring akan berakhirnya masa tahan (holding period) dana repatriasi pada September 2019. Optimisme ini didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang baik. Menurut Direktur P2Humas DJP, Hestu Yoga Saksama pihaknya bisa memantau dana yang keluar melalui pertukaran data pajak otomatis dengan ratusan negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa dana repatriasi memang kemungkinan dapat keluar tetapi bisa juga bertahan. Jika kondisi politik di Indonesia dalam keadaan stabil maka dana tersebut akan tetap di aset keuangan Indonesia. Menurut Yustinus, perilaku wajib pajak yang sudah mau merepatriasikan dananya secara transparan maka secara bisnis kemungkinan lebih memilih untuk menaruh dananya di Indonesia.

Ekspor hasil perikanan Indonesia sepanjang 2015-2018 menunjukkan grafik yang terus menanjak. Kinerja ekspor yang positif pada 2018 tampak dari beberapa poin. Pertama, bertambahnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan, Januari -Oktober 2018, volume ekspor tercatat 915,64 ribu ton naik 6,22 persen dari 2017. Sementara dari nilai naik 10,33 persen dari 2017 menjadi 3,99 miliar dollar AS di 2018. Pertumbuhan PDB perikanan juga mendukung hal tersebut, nilai PDB triwulan III 2018 tercatat 59,984 triliun naik 3,71 persen dari 2017.

Keinginan pemerintah untuk mengendalikan aliran duit panas milik asing (hot money) di portofolio pasar keuangan semakin menguat. salah satunya adalah rencana pengenaan pajak bagi dana panas ini. Skema pengenaan pajak mirip dengan tobin tax yaitu pengenaan pajak atas pembelian valas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu waktu untuk menentukan desain yang tepat bagi penerapan tobin tax di Indonesia. Hanya pengenaan tobin tax agar bisa mencegah ketidakstabilan tapi Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari capital inflow. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, skema tobin tax ideal untuk membendung risiko arus deras hot money di pasar keuangan domestik. Meski dapat menahan aliran modal di pasar keuangan dan mengurangi spekulasi, Yustinus menilai saat ini skema tobin tax sulit diterapkan di Indonesia. Sebab kondisi pasar keuangan dalam negeri masih belum dalam. Oleh karena itu, Yustinus menilai saat ini pemerintah lebih cocok untuk merapkan skema reverse tobin tax. Tujuanya menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin sehingga paradigmanya memberikan insentif bagi yang menyimpan modal lama bukan penalti jangka pendek.

DJP optimis bisa mengejar target setoran pajak kendati tarif PPnBM dipangkas, sebab kontribusinya relatif kecil. Pelonggaran PPnBM untuk Yatch menurut Kepala BKF bisa mendorong industri pariwisata dalam negeri. Namun menurut Yustinus Prastowo,insentif tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengenaan PPnBM untuk memenuhi rasa keadilan.

Pemerintah memastikan mengeluarkan UMKM dari rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI), setelah mendengarkan masukan dari kalangan pengusaha. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan merugikan para pelaku UMKM.

Perang dagang AS dan Tiongkok tidak berdampak langsung terhadap Indonesia. Namun, Indonesia bisa memanfaatkan hal itu untuk menggenjot ekspor dan investasi. Selama perang dagang berlangsung, pemerintah terus mengeluarkan strategi untuk mendorong investasi, yang salah satunya tertuang dalam paket kebijakan ekonom XVI, yaitu perluasan tax holiday, relaksasi DNI, dan peningkatan devisa hasil ekspor.

Pemerintah perlu bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak putaran kedua dari perang dagang antar AS dan Tiongkok. Sebab, perang dagang tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi kedua negara yang pada akhirnya merembet ke negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Indonesia akan menjadi magnet investasi tahun depan seiring dengan stabilnya perekonomian dalam negeri yang ditandai pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat inflasi rendah, dan imbal hasil obligasi yang menarik.

Pemerintah membuat stimulus ekspor lewat peraturan menteri keuangan nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawaasan berikat dan peraturan Direktur BC nomor PER-19/BC/2018 tentang tata laksana kawasan berikat. Peraturan tersebut ditujukan untuk merebrandring kawasan berikat sehingga mendatangkan investor baru. Dalam PMK tersebut jumlah prizinan transaksional dari 45 perizinan dikurangi menjadi tiga perizinan secara elektronik.

Pemerintah terus menggodok berbagai jenis insentif perpajakan untuk menarik investasi di dalam negeri. Salah satunya super deduction tax khususnya ditargetkan efektif berlaku akhir 2018. Namun menurut kepala BKF super deduction tax memerlukan waktu yang cukup lama karena aturanya baru berupa PP.