Labirin | News & Update

;

Ekonomi Makro

( 699 )

Menepis Moody's, Mengungkit Ekonomi Lebih Tinggi

budi6271 15 Feb 2019 Kontan

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.

Ekonomi

Menepis Moody's, Mengungkit Ekonomi Lebih Tinggi

budi6271 15 Feb 2019 Kontan

Ekonomi

Indonesia Berkutat di Level Berpendapatan Menengah

budi6271 07 Feb 2019 Kontan

BPS melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dari 2017 yang cuma 5,07%. PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun, artinya pendapatan per kapita penduduk sebesar US$ 3.927 atau Rp 56 juta. Jika menggunakan patokan Bank Dunia, Indonesia sudah masuk ke negara berpenghasilan menengah atas.
Kepala BPS menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi jawara penyokong ekonomi. Konsumsi tumbuh 5,05% berkontribusi sampai 55,74% atas PDB. Disusul investasi yang naik 6,67% dengan kontribusi 32,29% terhadap PDB. Laju investasi yang lebih besar diharapkan memutar lebih kencang ekonomi karena akan bisa menciptakan lapangan kerja dan mengungkit daya beli.
Meskipun demikian, Wakil Ketua Kadin melihat pertumbuhan ekonomi 5,17% belum cukup untuk memangkas angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ekonom Center of Reform on Economic mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam pertumbuhan di level 5%, karena Indonesia hanya akan berkutat di kelompok negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Ekonomi

Perekonomian-Bidik Investasi Berorientasi Ekspor

tuankacan 25 Jan 2019 Kompas

Penanaman modal asing menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen. Namun, investasi langsung yang dibidik mesti berorientasi ekspor produk jadi atau produk setengah jadi. Bagi investor yang berniat menghasilkan produk ekspor, insentif dapat disiapkan. Sebaliknya, investor yang hanya berorientasi pasar domestik sebaiknya jangan diprioritaskan. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi bukan sekedar konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, tetapi kita butuh banyak investasi asing langsung. Menurut Kepala BKF, insentif fiskal menjadi salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, pelaku ussaha tidak mempermasalahkan besaran insentif. Pelaku usaha lebih menyoroti pentingnya stabilitas dan implementasi kebijakan.

Ekonomi

Risiko Ekonomi Dunia Meningkat

tuankacan 23 Jan 2019 Kompas Ekonomi

Kebijakan proteksionisme, pengetatan keuangan, dan peningkatan beban utang di sejumlah negara meningkatkan risiko bagi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat. Kenaikan tarif juga berdampak pada penurunan volume perdagangan global sehingga harga aset lebih rendah dan volatilitas pasar menjadi tinggi. Terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, menteri PPN Bambang P.S.B., saat ini perekonomian domestik memerlukan stimulus. Stimulus itu diperoleh dari diversifikasi ekspor yang bernilai tambah. Selain itu, risiko tekanan global diantisipasi melalui konsolidasi kebijakan fiskal. Keseimbangan APBN dijaga dengan target defisit di bawah 2 persen PDB dan belanja yang produktif, rasio utang juga terjaga pada 30 persen PDB. Sedangkan ekonom Chatib Basri berpendapat bahwa peningkatan daya beli kelas menengah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif perpajakan bisa diberikan untuk meningkatkan daya beli tersebut.

Ekonomi

Konsolidasi Perbankan - Investor Asing Agresif

tuankacan 23 Jan 2019 Bisnis Indonesia

Konsep konsolidasi dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia hanya mendorong investor asing mengakuisisi bank di Tanah Air. Sedikit sekali pemodal dalam negeri yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dalam 15 tahun terakhir sedikitnya 15 investor asing mengakuisisi bank nasional. Pemodal asing tidak hanya mengakuisisi satu bank, bahkan dua bank sekaligus untuk kemudian dilakukan penggabungan usaha. Ekonom dari Universitas Indonesia Doddy Ariefianto mengatakan, masuknya investor asing ke swektor perbankan di Indonesia tidak dapat dihindari. Pasalnya pemodal lokal tampak kurang berminat memutar uang di lembaga yang memiliki fungsi intermediasi. Selain itu jumlah investor lokal yang berkemampuan untuk mengonsolidasikan perbankan juga sangat terbatas. Di sisi lain, bertambahnya peran investor asing dalam konsolidasi perbankan didukung oleh regulasi.

Ekonomi

Penurunan Laju Ekonomi Bisa Berlanjut Hingga 2024

budi6271 18 Jan 2019 Kontan

Pemerintah hanya mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6% di RPJMN 2020-2024. Sulitnya mencapai pertumbuhan di atas 6% karena Indonesia menghadapi permasalahan struktural, seperti produktivitas industri, khususnya manufaktur dan tenaga kerja. Industri manufaktur harus memberi nilai tambah value-added untuk mendorong daya saing.
Bappenas menyiapkan RPJMN memfasilitasi reformasi struktural 2020-2024 untuk meningkatkan produktivitas industri dan SDM. Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan ialah mencetak mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Ekonomi

Ekspansi Perbankan, Pemodal Korea Selatan Kian Menggurita

tuankacan 18 Jan 2019 Bisnis Indonesia

Pemodal asal Korea Selatan terus menunjukkan agresivitasnya di industri perbankan nasional. Hingga kini tercatat ada lima bank asal Negeri Gingseng yang membenamkan duit di Indonesia. Kelima lembaga itu adalah KEB Hana Bank, Woori Bank Korea, Shinhan Bank, Apro Financial Ltd, dan terbaru Industrial Bank of Korea (IBK) mengukuhkan diri sebagai pengendali PT Bank Agris Tbk. Bank yang dikelola pemerintah Korea Selatan atau Korsel tersebut telah mengambil 95,79% kepemilikan saham Bank Agris dari pemodal asal Thailand, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,15 triliun. IBK merupakan bank asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin akuisisi dua bank saat bersamaan.

Ekonomi

Bisnis Dana Kelolaan, Commonwealth Agresif Incar Nasabah Kaya

tuankacan 18 Jan 2019 Bisnis Indonesia

PT Bank Commonwealth agresif mengincar nasabah berkantong tebal. Perseroan pun membidik pertumbuhan sebesar 50% pada tahun ini. Head of Wealth Management & Client Growht Bank Commonwealth Ivan Jaya menyebutkan bahwa nasabah premier banking menyumbang sebanyak 5% dari total nasabah dengan profitablitas 70%. Ivan mengatakan, pertumbuhan nasabah tersebut pun akan ikut mendongkrak dana kelolaan bisnis dana kelola (wealth management). Tahun ini, diperkirakan profitabilitas perseroan naik sekitar 20% secara year on year(yoy). Menurutnya, sepanjang 2018, pertumbuhan wealth management cenderung lambat. Hingga akhir tahun, Commonwealth menghimpun dana kelolaan hampir Rp30 triliun atau naik sekitar 5% yoy.

Ekonomi

Neraca Perdagangan, Defisit Migas Bikin Cemas

tuankacan 16 Jan 2019 Bisnis Indonesia

Impor minyak dan gas yang melonjak tahun lalu membuat kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan defisit tahunan pertama kali sejak 2014. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan strategis di sektor migas baik di hulu dan hilir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia 2018 tercatat defisit sebesar US$8,57 miliar. Defisit ini disebabkan oleh defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar. Pemerintah terbilang terlambat mengeksekusi sejumlah kebijakan pengendali impor maupun pendongkrak ekspor. Seperti mandatori B20 dan PPh Pasal 22 yang baru dieksekusi semester II/2018. Padahal tanda-tanda tekanan dari sisi global sebenarnya sudah kelihatan sejak tahun lalu.