Kebijakan proteksionisme, pengetatan keuangan, dan peningkatan beban utang di sejumlah negara meningkatkan risiko bagi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat. Kenaikan tarif juga berdampak pada penurunan volume perdagangan global sehingga harga aset lebih rendah dan volatilitas pasar menjadi tinggi. Terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, menteri PPN Bambang P.S.B., saat ini perekonomian domestik memerlukan stimulus. Stimulus itu diperoleh dari diversifikasi ekspor yang bernilai tambah. Selain itu, risiko tekanan global diantisipasi melalui konsolidasi kebijakan fiskal. Keseimbangan APBN dijaga dengan target defisit di bawah 2 persen PDB dan belanja yang produktif, rasio utang juga terjaga pada 30 persen PDB. Sedangkan ekonom Chatib Basri berpendapat bahwa peningkatan daya beli kelas menengah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif perpajakan bisa diberikan untuk meningkatkan daya beli tersebut.

Konsep konsolidasi dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia hanya mendorong investor asing mengakuisisi bank di Tanah Air. Sedikit sekali pemodal dalam negeri yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dalam 15 tahun terakhir sedikitnya 15 investor asing mengakuisisi bank nasional. Pemodal asing tidak hanya mengakuisisi satu bank, bahkan dua bank sekaligus untuk kemudian dilakukan penggabungan usaha. Ekonom dari Universitas Indonesia Doddy Ariefianto mengatakan, masuknya investor asing ke swektor perbankan di Indonesia tidak dapat dihindari. Pasalnya pemodal lokal tampak kurang berminat memutar uang di lembaga yang memiliki fungsi intermediasi. Selain itu jumlah investor lokal yang berkemampuan untuk mengonsolidasikan perbankan juga sangat terbatas. Di sisi lain, bertambahnya peran investor asing dalam konsolidasi perbankan didukung oleh regulasi.

Pemerintah hanya mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6% di RPJMN 2020-2024. Sulitnya mencapai pertumbuhan di atas 6% karena Indonesia menghadapi permasalahan struktural, seperti produktivitas industri, khususnya manufaktur dan tenaga kerja. Industri manufaktur harus memberi nilai tambah value-added untuk mendorong daya saing.
Bappenas menyiapkan RPJMN memfasilitasi reformasi struktural 2020-2024 untuk meningkatkan produktivitas industri dan SDM. Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan ialah mencetak mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Pemodal asal Korea Selatan terus menunjukkan agresivitasnya di industri perbankan nasional. Hingga kini tercatat ada lima bank asal Negeri Gingseng yang membenamkan duit di Indonesia. Kelima lembaga itu adalah KEB Hana Bank, Woori Bank Korea, Shinhan Bank, Apro Financial Ltd, dan terbaru Industrial Bank of Korea (IBK) mengukuhkan diri sebagai pengendali PT Bank Agris Tbk. Bank yang dikelola pemerintah Korea Selatan atau Korsel tersebut telah mengambil 95,79% kepemilikan saham Bank Agris dari pemodal asal Thailand, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,15 triliun. IBK merupakan bank asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin akuisisi dua bank saat bersamaan.

PT Bank Commonwealth agresif mengincar nasabah berkantong tebal. Perseroan pun membidik pertumbuhan sebesar 50% pada tahun ini. Head of Wealth Management & Client Growht Bank Commonwealth Ivan Jaya menyebutkan bahwa nasabah premier banking menyumbang sebanyak 5% dari total nasabah dengan profitablitas 70%. Ivan mengatakan, pertumbuhan nasabah tersebut pun akan ikut mendongkrak dana kelolaan bisnis dana kelola (wealth management). Tahun ini, diperkirakan profitabilitas perseroan naik sekitar 20% secara year on year(yoy). Menurutnya, sepanjang 2018, pertumbuhan wealth management cenderung lambat. Hingga akhir tahun, Commonwealth menghimpun dana kelolaan hampir Rp30 triliun atau naik sekitar 5% yoy.

Impor minyak dan gas yang melonjak tahun lalu membuat kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan defisit tahunan pertama kali sejak 2014. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan strategis di sektor migas baik di hulu dan hilir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia 2018 tercatat defisit sebesar US$8,57 miliar. Defisit ini disebabkan oleh defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar. Pemerintah terbilang terlambat mengeksekusi sejumlah kebijakan pengendali impor maupun pendongkrak ekspor. Seperti mandatori B20 dan PPh Pasal 22 yang baru dieksekusi semester II/2018. Padahal tanda-tanda tekanan dari sisi global sebenarnya sudah kelihatan sejak tahun lalu.

DJP mengaku tidak khawatir adanya kemungkinan dana repatriasi yang keluar negeri seiring akan berakhirnya masa tahan (holding period) dana repatriasi pada September 2019. Optimisme ini didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang baik. Menurut Direktur P2Humas DJP, Hestu Yoga Saksama pihaknya bisa memantau dana yang keluar melalui pertukaran data pajak otomatis dengan ratusan negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa dana repatriasi memang kemungkinan dapat keluar tetapi bisa juga bertahan. Jika kondisi politik di Indonesia dalam keadaan stabil maka dana tersebut akan tetap di aset keuangan Indonesia. Menurut Yustinus, perilaku wajib pajak yang sudah mau merepatriasikan dananya secara transparan maka secara bisnis kemungkinan lebih memilih untuk menaruh dananya di Indonesia.

Ekspor hasil perikanan Indonesia sepanjang 2015-2018 menunjukkan grafik yang terus menanjak. Kinerja ekspor yang positif pada 2018 tampak dari beberapa poin. Pertama, bertambahnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan, Januari -Oktober 2018, volume ekspor tercatat 915,64 ribu ton naik 6,22 persen dari 2017. Sementara dari nilai naik 10,33 persen dari 2017 menjadi 3,99 miliar dollar AS di 2018. Pertumbuhan PDB perikanan juga mendukung hal tersebut, nilai PDB triwulan III 2018 tercatat 59,984 triliun naik 3,71 persen dari 2017.

Keinginan pemerintah untuk mengendalikan aliran duit panas milik asing (hot money) di portofolio pasar keuangan semakin menguat. salah satunya adalah rencana pengenaan pajak bagi dana panas ini. Skema pengenaan pajak mirip dengan tobin tax yaitu pengenaan pajak atas pembelian valas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu waktu untuk menentukan desain yang tepat bagi penerapan tobin tax di Indonesia. Hanya pengenaan tobin tax agar bisa mencegah ketidakstabilan tapi Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari capital inflow. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, skema tobin tax ideal untuk membendung risiko arus deras hot money di pasar keuangan domestik. Meski dapat menahan aliran modal di pasar keuangan dan mengurangi spekulasi, Yustinus menilai saat ini skema tobin tax sulit diterapkan di Indonesia. Sebab kondisi pasar keuangan dalam negeri masih belum dalam. Oleh karena itu, Yustinus menilai saat ini pemerintah lebih cocok untuk merapkan skema reverse tobin tax. Tujuanya menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin sehingga paradigmanya memberikan insentif bagi yang menyimpan modal lama bukan penalti jangka pendek.

DJP optimis bisa mengejar target setoran pajak kendati tarif PPnBM dipangkas, sebab kontribusinya relatif kecil. Pelonggaran PPnBM untuk Yatch menurut Kepala BKF bisa mendorong industri pariwisata dalam negeri. Namun menurut Yustinus Prastowo,insentif tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengenaan PPnBM untuk memenuhi rasa keadilan.