Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok pada Senin (17/10) menyatakan akan menunda rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. Karena para pemimpin tertinggi negara sedang menjalani Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, yang hampir dipastikan memberikan masa jabatan lima tahun yang ketiga kepada Presiden Xi Jinping. Kalangan analis sebelumnya menyatakan rilis data tersebut pada Selasa akan menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan paling lemah sejak 2020. Karena perekonomian masih dihadapkan pada kebijakan nir-Covid dan terbelit krisis sektor properti. Biro Statistik Nasional Tiongkok atau NBS menyatakan rilis angka pertumbuhan kuartal ketiga bersama sejumlah data ekonomi lainnya akan ditunda. Tapi tidak disebutkan alasan serta kapan tanggal jadinya.

Zhao Chenxin, pejabat senior Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC mengatakan kepada para wartawan, Senin, bahwa perekonomian rebound signifikan pada kuartal ketiga. “Dari perspektif global, kinerja ekonomi Tiongkok masih tetap luar biasa,” ujar Zhao. Tapi kalangan analis memperkirakan negara ekonomi terbesar kedua dunia ini kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini. IMF pekan lalu merevisi turun target pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 3,2%. Kalangan pakar yang disurvei AFP pekan lalu memprediksikan rerata pertumbuhan 3% untuk 2022. Yang jika terbukti jauh di bawah pencapaian luar biasa 8,1% tahun lalu. Angka itu akan menjadikan Tiongkok mencatatkan tingkat pertumbuhan paling rendah dalam 40 tahun. Kecuali pada 2020 tatkala menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan ekspansi di saat ekonomi dunia ambruk akibat pandemi Covid-19. NBS menyatakan pihaknya juga akan menunda rilis data bulanan berbagai indikator. Termasuk penjualan ritel dan penjualan rumah. (Yoga)

Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Gubernur BI Perry Wajiyo menyampaikan tiga strategi menghadapi perlambatan ekonomi dunia saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia yang berlangsung 11-16 Oktober 2022 di Washington DC, AS. Pertama, tantangan global yang dihadapi saat ini tidak dapat direspons dengan satu instrumen kebijakan. Diperlukan pengembangan kerangka Integrated Policy Framework (IPF) IMF bersama dengan kerangka Macro-financial Stability Frameworks (MFSF) BIS. “Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan implementasi bauran kebijakan moneter, fiskal, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial,” ujar Perry yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut bersama Menkeu Sri Mulyani. Kedua, Perry mengingatkan pentingnya pengembangan digitalisasi keuangan.

BI telah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran di antaranya kesepakatan cross-border payment Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, peluncuran quick response (QR) code, dan BI Fast Payment (BI-FAST). Ketiga, pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka membantu negara yang membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut juga meliputi Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) negara G20 yang. Menurut Perry, pertemuan tersebut juga menyoroti aktivitas perekonomian global yang mengalami perlambatan secara luas dan lebih tajam dibandingkan perkiraan, dengan tingkat inflasi yang tinggi.. (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia September 2022 turun 10,99 % secara bulanan. Perlambatan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor utama dan penurunan harga komoditas global menjadi penyebab. BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia September 2022 mencapai 24,8 miliar USD atau turun 10,99 % secara bulanan. Ekspor nonmigas yang menyumbang 94,66 % total ekspor RI juga turun 10,31 % menjadi 23,48 miliar USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/10), mengatakan, penurunan nilai ekspor disebabkan penurunan ekspor komoditas unggulan, yakni besi baja dan CPO. Penurunan ekspor Indonesia juga disebabkan penurunan permintaan serta harga komoditas di pasar global. Hanya harga dan volume batubara yang bertahan tinggi.

Harga batubara September 2022 tercatat 321,5 USD per ton, naik dari bulan sebelumnya yang 290 USD per ton. Adapun volume ekspornya naik dari 32,8 juta ton menjadi 33,2 juta ton. ”Ini ditopang kenaikan permintaan dari China dan sejumlah negara di Eropa yang mengalami krisis energy akibat perang Rusia-Ukraina,” kata Setianto. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, berpendapat, penurunan kinerja ekspor Indonesia tidak hanya dipengaruhi penurunan harga komoditas global. Perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti AS dan China, juga berpengaruh besar. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor RI ke Uni Eropa pada Agustus-September 2022 turun 21,47 %, sedang ke India turun 29,23 %, AS turun 18,26 %, Jepang turun 2,53 %, dan China turun 0,09 %. Menurut Irman, situasi itu akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia hingga tahun depan. Namun, neraca dagang RI akhir tahun ini masih akan surplus sehingga dapat berkontribusi menjaga nilai tukar rupiah. (Yoga)

Indonesia berharap Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China (PKC) berjalan baik, menghasilkan kebijakan yang baik bagi rakyat China, serta menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada stabilitas,  kesejahteraan, perdamaian di kawasan dan seluruh dunia. China mempunyai kekuatan besar dalam upaya pemulihan ekonomi global yang tidak bisa dilakukan sendirian. Upaya itu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi ketika diwawancara Zou Yun dari Kelompok Media China CGTN dalam program ”CCTV Leaders talk: up close and personal: President Joko Widodo (Jokowi)”, dan disiarkan di CCTV13, Jumat (14/10) malam. Wawancara berlangsung di Bali.

”Saya harap China menjadi bagian dari paradigma kolaborasi itu,” ujar Presiden. PKC akan menggelar Kongres Nasional Ke-20 pada 16-23 Oktober ini di Balai Agung Rakyat, Beijing. Pada kongres ini akan ditentukan kelanjutan kepemimpinan Presiden China Xi Jinping untuk periode ketiga. Selain itu, juga penunjukan anggota Politbiro PKC baru pengganti dua anggota Politbiro yang pensiun. Terkait dengan kerja sama bilateral, Jokowi menekankan, China dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama besar dan memiliki potensi kerja sama sangat besar. Investasi dari China di Indonesia pun meningkat. Kini China berada di posisi nomor dua investor terbesar di Indonesia. Dalam dua tahun ke depan, prediksi Jokowi, China bisa menjadi nomor satu. Kerja sama bilateral yang intensif akan bermanfaat bagi kedua pihak, apa pun kerja samanya, seperti pelabuhan laut, bandara, atau jalan tol. (Yoga)

Alarm peringatan resesi global berbunyi. IMF memperkirakan perekonomian global lunglai pada 2023, seiring tingginya inflasi dan suku bunga serta efek domino ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Perekonomian sepertiga negara di dunia terancam masuk jurang resesi, terkontraksi oleh kesulitan menghadapi beban utang tinggi, lemahnya fundamental makroekonomi, dan instabilitas politik. Peringatan IMF tersebut ditanggapi serius oleh pelaku usaha dalam negeri di Indonesia. Mereka khawatir resesi global melemahkan permintaan serta menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menuturkan pelaku usaha mulai mengencangkan ikat pinggang, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk menangkal resesi. "Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Shinta, sektor usaha yang paling terkena dampak ancaman resesi ini adalah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Di antaranya sektor energi, seperti komoditas batu bara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. Demikian juga dengan sektor usaha komoditas pangan yang menjadi produk utama ekspor nasional. "Booming harga komoditas memang sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan akibat resesi global." Sektor yang terkait dengan perdagangan juga tak terlepas dari ancaman resesi. Akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada sektor lain yang berpotensi mendisrupsi upaya pemulihan UMKM. "Dampaknya, sektor-sektor yang terancam itu akan meningkatkan risiko PHK karyawan akibat pelemahan daya beli," ucapnya. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) semakin kencang menyalakan alarm bahaya atas ekonomi 2023. Sebanyak 31 negara, yang menguasai sepertiga perekonomian dunia, terancam masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi ambles. Sedangkan inflasi global bakal mengganas. Dampaknya bisa merembet ke dunia usaha hingga nasib buruh di Indonesia. (Yoga)

Lebih dari sepertiga ekonomi global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi tahun ini dan tahun depan. Dampaknya akan merembes masuk ke Indonesia dari berbagai jalur meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 diperkirakan tetap kuat, sekurangnya 5%. Sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk menghadang dampak rambatan pemburukan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022 yang dirilis pada Pertemuan Tahunan IMF/Grup Bank Dunia 2022 di Washington DC, AS, Selasa (11/10) waktu setempat, IMF menggambarkan tantangan perekonomian global semakin curam sekurangnya hingga 2023. Terdapat tiga faktor penyebab utama, yakni perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga memicu krisis pangan dan energi; lonjakan biaya hidup masyarakat global akibat tekanan inflasi yang terus-menerus dan meluas; serta perlambatan ekonomi di China.

Pemburukan ekonomi global dan ancaman resesi di banyak negara tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Lonjakan inflasi global akan merambat masuk ke Indonesia dari jalur impor sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang ujungnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sangat mengandalkan konsumsi domestik. Pengetatan moneter yang cepat di negara-negara maju untuk meredam inflasi akan berimbas pada larinya dana asing dari pasar domestik dan mendorong biaya pinjaman di dalam negeri, yang akan menurunkan gairah sektor riil sehingga akan menahan laju ekonomi nasional. Karena itu, IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 5 %, turun 0,2 % dibandingkan dengan proyeksi yang dikeluarkan Juli 2022 sebesar 5,2 %. Untuk menghadang risiko ekonomi global berdampak besar terhadap perekonomian nasional, Menkeu Sri Mulyani, yang turut menghadiri Pertemuan Tahunan IMF di Washington DC, mengatakan, pemerintah berupaya mengurangi paparan risiko yang datang dari pasar keuangan global berupa tingginya imbal hasil utang akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank-bank sentral negara maju. (Yoga)

 Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)