Satu persatu CEO di AS menyampaikan prospek ekonomi ke depan bakalan suram. Pendiri Amazon Jeff Bezos menjadi yang terbaru pada Rabu (19/10) mengingatkan tentang kondisi ekonomi. Bezos mewaspadai masa-masa lebih berat ke depan. Mantan presiden dan CEO raksasa ritel online itu menegaskan pendapat CEO Goldman Sachs David Solomon sehari sebelumnya kepada CNBC. “Betul sekali, kemungkinan yang dihadapi perekonomian sekarang mengisyaratkan kita untuk bersiap cari selamat,” kata Bezos. Solomon sebelumnya mengatakan ini saatnya para pemimpin korporat dan para investor memahami bahwa risiko-risiko terus meningkat. Ia meminta semuanya  bersiap menghadapinya. Walaupun Goldman Sachs dalam laporan keuangan terbarunya mencatatkan perolehan laba kuartalan yang melebihi estimasi Wall Street, Solomon mengatakan resesi sudah di depan mata.

Ia mengatakan, ekonomi AS terus dihantam inflasi tinggi. Lebih dari itu, The Federal Reserve (The Fed) berusaha memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan akan memicu resesi jika periodenya panjang. “Saya kira volatilitas ke depan bertambah. Tidak berarti sudah pasti ekonomi akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tapi peluang terjadinya resesi di AS cukup besar,” ujar Solomon. The Fed pada September 2022 memperkirakan ekonomi tumbuh hanya 0,2% I 2022 dan bangkit di 2023. Tapi PDB AS kontraksi di kuartal pertama dan kedua tahun ini, yang sebenarnya secara teknikal sudah memenuhi definisi resesi. Sebelumnya CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon juga mengingatkan masa-masa sulit ke depan. Situasi saat ini, kata dia, luar biasa serius dan AS dapat jatuh ke dalam resesi enam bulan ke depan. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara terancam gagal bayar utang atau default,  disebabkan lonjakan inflasi yang direspons dengan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di sejumlah negara secara radikal. "Dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas yang naik, terjadi kenaikan cost of fund. Imbasnya, banyak negara terancam default, karena saat ini sudah eksposur utang dan debt service sangat tinggi," ujar Menkeu, Rabu (19/10). Dia menyatakan, sejumlah negara yang berpotensi mengalami default dibahas dalam pertemuan G20 dengan topik global financial safety net. Pembahasan ini untuk mengetahui seberapa banyak negara yang akan masuk di dalam krisis default yang bisa berujung ke krisis ekonomi. Menkeu menjelaskan, kombinasi antara inflasi yang tinggi dan high interest rate akan memukul agregat demand. Meski demikian, Menkeu mengatakan kondisi perekonomian Indonesia masih mampu bertahan, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada kuartal II-2022 dan di kuartal III diprediksi masih sangat kuat.

Menkeu menilai, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara di dunia. Hal ini tidak lepas dari bergesernya risiko perekonomian dunia yang semula pandemi Covid-19 menjadi disrupsi sisi suplai, ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia, lonjakan harga pangan dan energi, hingga inflasi yang meningkat. "Jadi tantangan ekonomi global menjadi luar biasa kompleks, karena inflasi tinggi bisa memicu resesi hingga stagflasi, sedangkan ruang kebijakan fiscal dan moneter menjadi makin terbatas," ucap dia. Dia menyatakan, ketidakpastian yang meningkat diproyeksi masih berlanjut hingga 2024. Apalagi, saat ini, prospek ekonomi global direvisi kebawah, bahkan cukup tajam dan hampir terjadi di semua negara. Contohnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS direvisi turun tajam tahun ini dan tahun depan, sedangkan ekonomi Eropa diperkirakan hanya tumbuh 3,1% yang semakin diperparah oleh kenaikan harga yang tinggi. "Keadaan ini memaksa European Central Bank menaikkan suku bunga secara agresif selama 2022 hingga 2023, yang kemungkinan bisa memicu resesi. (Yoga)

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.

China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)

Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok pada Senin (17/10) menyatakan akan menunda rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. Karena para pemimpin tertinggi negara sedang menjalani Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, yang hampir dipastikan memberikan masa jabatan lima tahun yang ketiga kepada Presiden Xi Jinping. Kalangan analis sebelumnya menyatakan rilis data tersebut pada Selasa akan menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan paling lemah sejak 2020. Karena perekonomian masih dihadapkan pada kebijakan nir-Covid dan terbelit krisis sektor properti. Biro Statistik Nasional Tiongkok atau NBS menyatakan rilis angka pertumbuhan kuartal ketiga bersama sejumlah data ekonomi lainnya akan ditunda. Tapi tidak disebutkan alasan serta kapan tanggal jadinya.

Zhao Chenxin, pejabat senior Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC mengatakan kepada para wartawan, Senin, bahwa perekonomian rebound signifikan pada kuartal ketiga. “Dari perspektif global, kinerja ekonomi Tiongkok masih tetap luar biasa,” ujar Zhao. Tapi kalangan analis memperkirakan negara ekonomi terbesar kedua dunia ini kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini. IMF pekan lalu merevisi turun target pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 3,2%. Kalangan pakar yang disurvei AFP pekan lalu memprediksikan rerata pertumbuhan 3% untuk 2022. Yang jika terbukti jauh di bawah pencapaian luar biasa 8,1% tahun lalu. Angka itu akan menjadikan Tiongkok mencatatkan tingkat pertumbuhan paling rendah dalam 40 tahun. Kecuali pada 2020 tatkala menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan ekspansi di saat ekonomi dunia ambruk akibat pandemi Covid-19. NBS menyatakan pihaknya juga akan menunda rilis data bulanan berbagai indikator. Termasuk penjualan ritel dan penjualan rumah. (Yoga)

Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Gubernur BI Perry Wajiyo menyampaikan tiga strategi menghadapi perlambatan ekonomi dunia saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia yang berlangsung 11-16 Oktober 2022 di Washington DC, AS. Pertama, tantangan global yang dihadapi saat ini tidak dapat direspons dengan satu instrumen kebijakan. Diperlukan pengembangan kerangka Integrated Policy Framework (IPF) IMF bersama dengan kerangka Macro-financial Stability Frameworks (MFSF) BIS. “Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan implementasi bauran kebijakan moneter, fiskal, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial,” ujar Perry yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut bersama Menkeu Sri Mulyani. Kedua, Perry mengingatkan pentingnya pengembangan digitalisasi keuangan.

BI telah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran di antaranya kesepakatan cross-border payment Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, peluncuran quick response (QR) code, dan BI Fast Payment (BI-FAST). Ketiga, pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka membantu negara yang membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut juga meliputi Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) negara G20 yang. Menurut Perry, pertemuan tersebut juga menyoroti aktivitas perekonomian global yang mengalami perlambatan secara luas dan lebih tajam dibandingkan perkiraan, dengan tingkat inflasi yang tinggi.. (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia September 2022 turun 10,99 % secara bulanan. Perlambatan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor utama dan penurunan harga komoditas global menjadi penyebab. BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia September 2022 mencapai 24,8 miliar USD atau turun 10,99 % secara bulanan. Ekspor nonmigas yang menyumbang 94,66 % total ekspor RI juga turun 10,31 % menjadi 23,48 miliar USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/10), mengatakan, penurunan nilai ekspor disebabkan penurunan ekspor komoditas unggulan, yakni besi baja dan CPO. Penurunan ekspor Indonesia juga disebabkan penurunan permintaan serta harga komoditas di pasar global. Hanya harga dan volume batubara yang bertahan tinggi.

Harga batubara September 2022 tercatat 321,5 USD per ton, naik dari bulan sebelumnya yang 290 USD per ton. Adapun volume ekspornya naik dari 32,8 juta ton menjadi 33,2 juta ton. ”Ini ditopang kenaikan permintaan dari China dan sejumlah negara di Eropa yang mengalami krisis energy akibat perang Rusia-Ukraina,” kata Setianto. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, berpendapat, penurunan kinerja ekspor Indonesia tidak hanya dipengaruhi penurunan harga komoditas global. Perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti AS dan China, juga berpengaruh besar. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor RI ke Uni Eropa pada Agustus-September 2022 turun 21,47 %, sedang ke India turun 29,23 %, AS turun 18,26 %, Jepang turun 2,53 %, dan China turun 0,09 %. Menurut Irman, situasi itu akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia hingga tahun depan. Namun, neraca dagang RI akhir tahun ini masih akan surplus sehingga dapat berkontribusi menjaga nilai tukar rupiah. (Yoga)

Indonesia berharap Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China (PKC) berjalan baik, menghasilkan kebijakan yang baik bagi rakyat China, serta menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada stabilitas,  kesejahteraan, perdamaian di kawasan dan seluruh dunia. China mempunyai kekuatan besar dalam upaya pemulihan ekonomi global yang tidak bisa dilakukan sendirian. Upaya itu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi ketika diwawancara Zou Yun dari Kelompok Media China CGTN dalam program ”CCTV Leaders talk: up close and personal: President Joko Widodo (Jokowi)”, dan disiarkan di CCTV13, Jumat (14/10) malam. Wawancara berlangsung di Bali.

”Saya harap China menjadi bagian dari paradigma kolaborasi itu,” ujar Presiden. PKC akan menggelar Kongres Nasional Ke-20 pada 16-23 Oktober ini di Balai Agung Rakyat, Beijing. Pada kongres ini akan ditentukan kelanjutan kepemimpinan Presiden China Xi Jinping untuk periode ketiga. Selain itu, juga penunjukan anggota Politbiro PKC baru pengganti dua anggota Politbiro yang pensiun. Terkait dengan kerja sama bilateral, Jokowi menekankan, China dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama besar dan memiliki potensi kerja sama sangat besar. Investasi dari China di Indonesia pun meningkat. Kini China berada di posisi nomor dua investor terbesar di Indonesia. Dalam dua tahun ke depan, prediksi Jokowi, China bisa menjadi nomor satu. Kerja sama bilateral yang intensif akan bermanfaat bagi kedua pihak, apa pun kerja samanya, seperti pelabuhan laut, bandara, atau jalan tol. (Yoga)

Alarm peringatan resesi global berbunyi. IMF memperkirakan perekonomian global lunglai pada 2023, seiring tingginya inflasi dan suku bunga serta efek domino ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Perekonomian sepertiga negara di dunia terancam masuk jurang resesi, terkontraksi oleh kesulitan menghadapi beban utang tinggi, lemahnya fundamental makroekonomi, dan instabilitas politik. Peringatan IMF tersebut ditanggapi serius oleh pelaku usaha dalam negeri di Indonesia. Mereka khawatir resesi global melemahkan permintaan serta menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menuturkan pelaku usaha mulai mengencangkan ikat pinggang, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk menangkal resesi. "Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Shinta, sektor usaha yang paling terkena dampak ancaman resesi ini adalah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Di antaranya sektor energi, seperti komoditas batu bara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. Demikian juga dengan sektor usaha komoditas pangan yang menjadi produk utama ekspor nasional. "Booming harga komoditas memang sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan akibat resesi global." Sektor yang terkait dengan perdagangan juga tak terlepas dari ancaman resesi. Akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada sektor lain yang berpotensi mendisrupsi upaya pemulihan UMKM. "Dampaknya, sektor-sektor yang terancam itu akan meningkatkan risiko PHK karyawan akibat pelemahan daya beli," ucapnya. (Yoga)