Alarm peringatan resesi global berbunyi. IMF memperkirakan perekonomian global lunglai pada 2023, seiring tingginya inflasi dan suku bunga serta efek domino ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Perekonomian sepertiga negara di dunia terancam masuk jurang resesi, terkontraksi oleh kesulitan menghadapi beban utang tinggi, lemahnya fundamental makroekonomi, dan instabilitas politik. Peringatan IMF tersebut ditanggapi serius oleh pelaku usaha dalam negeri di Indonesia. Mereka khawatir resesi global melemahkan permintaan serta menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menuturkan pelaku usaha mulai mengencangkan ikat pinggang, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk menangkal resesi. "Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Shinta, sektor usaha yang paling terkena dampak ancaman resesi ini adalah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Di antaranya sektor energi, seperti komoditas batu bara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. Demikian juga dengan sektor usaha komoditas pangan yang menjadi produk utama ekspor nasional. "Booming harga komoditas memang sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan akibat resesi global." Sektor yang terkait dengan perdagangan juga tak terlepas dari ancaman resesi. Akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada sektor lain yang berpotensi mendisrupsi upaya pemulihan UMKM. "Dampaknya, sektor-sektor yang terancam itu akan meningkatkan risiko PHK karyawan akibat pelemahan daya beli," ucapnya. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) semakin kencang menyalakan alarm bahaya atas ekonomi 2023. Sebanyak 31 negara, yang menguasai sepertiga perekonomian dunia, terancam masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi ambles. Sedangkan inflasi global bakal mengganas. Dampaknya bisa merembet ke dunia usaha hingga nasib buruh di Indonesia. (Yoga)

Lebih dari sepertiga ekonomi global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi tahun ini dan tahun depan. Dampaknya akan merembes masuk ke Indonesia dari berbagai jalur meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 diperkirakan tetap kuat, sekurangnya 5%. Sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk menghadang dampak rambatan pemburukan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022 yang dirilis pada Pertemuan Tahunan IMF/Grup Bank Dunia 2022 di Washington DC, AS, Selasa (11/10) waktu setempat, IMF menggambarkan tantangan perekonomian global semakin curam sekurangnya hingga 2023. Terdapat tiga faktor penyebab utama, yakni perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga memicu krisis pangan dan energi; lonjakan biaya hidup masyarakat global akibat tekanan inflasi yang terus-menerus dan meluas; serta perlambatan ekonomi di China.

Pemburukan ekonomi global dan ancaman resesi di banyak negara tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Lonjakan inflasi global akan merambat masuk ke Indonesia dari jalur impor sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang ujungnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sangat mengandalkan konsumsi domestik. Pengetatan moneter yang cepat di negara-negara maju untuk meredam inflasi akan berimbas pada larinya dana asing dari pasar domestik dan mendorong biaya pinjaman di dalam negeri, yang akan menurunkan gairah sektor riil sehingga akan menahan laju ekonomi nasional. Karena itu, IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 5 %, turun 0,2 % dibandingkan dengan proyeksi yang dikeluarkan Juli 2022 sebesar 5,2 %. Untuk menghadang risiko ekonomi global berdampak besar terhadap perekonomian nasional, Menkeu Sri Mulyani, yang turut menghadiri Pertemuan Tahunan IMF di Washington DC, mengatakan, pemerintah berupaya mengurangi paparan risiko yang datang dari pasar keuangan global berupa tingginya imbal hasil utang akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank-bank sentral negara maju. (Yoga)

 Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)

Lembaga perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang harus selalu solid. Sebab, perbankan yang kacau dan tidak berfungsi justru bisa memperdalam krisis. Oleh karena itu, perbankan harus diawasi ketat agar tidak bangkrut. Akan tetapi, saat bank bangkrut, tetap ada acara untuk membuatnya fungsional, yakni dengan intervensi pemerintah. Demikian argumentasi Profesor John Hassler, anggota Komite Hadiah Nobel Ekonomi, saat pengumuman pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2022 di Stokcholm, Swedia, Senin (10/10). Para pemenang kali ini adalah Ben S Bernanke, mantan Gubernur Bank Sentral AS (2006-2014) dan kini anggota senior untuk studi ekonomi di The Brookings Institution; Douglas W Diamond dari University of Chicago, AS; dan Philip H Dybvig dari Washington University St Louis, AS. Tiga pemenang Nobel itu diganjar hadiah ”Untuk riset tentang bank dan krisis keuangan.” Hassler mengatakan, Diamond dan Dybvig menunjukkan peran vital perbankan. Oleh karena itu, perbankan sendirilah yang harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memelihara likuiditas agar terhindar dari serbuan nasabah.

Perbankan harus menjaga agar dana-dana jangka pendek tidak ditempatkan pada aset yang menghasilkan dalam jangka panjang. Meski ditempatkan pada pinjaman berjangka panjang, perbankan harus mengukur kelayakan pendanaan dan permodalan guna menjaga kekuatan keuangan. Diamond dalam jumpa pers melalui telekonferensi video mengatakan, ”Kini perbankan dalam posisi lebih solid ketimbang menjelang krisis ekonomi AS 2008.” Pencegahan kebangkrutan harus dilakukan seketat mungkin dan sedini mungkin agar tidak berdampak pada kekacauan ekonomi. ”Andaikan Lehman Brothers pada 2008 bisa dicegah agar tidak bangkrut, kekacauan perekonomian bisa dihindari,” kata Diamond. Riset mereka memperkuat pentingnya lembaga penjamin simpanan, termasuk asuransi deposito. Di dalam kekacauan perbankan, ketakutan nasabah bisa memicu krisis perbankan lebih mendalam. Lembaga penjamin simpanan berperan mengurangi kepanikan nasabah sehingga tidak merunyamkan peran intermediasi perbankan. (Yoga)

Bank Dunia memproyeksikan laju penurunan kemiskinan global akan berhenti tahun ini. Hal ini merupakan dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi global, ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia, pelemahan ekonomi Tiongkok, hingga harga energi dan pangan yang meningkat. "Tahun 2022 laju pengurangan kemiskinan akan semakin terhenti seiring melemahnya ekonomi global," ucap Presiden Grup Bank Dunia David Malpass dalam laporan Proverty and Shared Prosperity 2022 yang dikutip, Senin (10/10). Menurut Malpass setidaknya 667 juta orang diperkirakan berada dalam kemiskinan ekstrem pada 2022. Artinya, 70 juta lebih dari perkiraan tanpa memasukkan dampak panjang dari Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. 

"Sementara dalam skenario terburuk, hingga 685 juta orang bisa dalam kemiskinan ekstrem atau (bertambah) 89 juta dari yang seharusnya terjadi. Pada level-level ini, jumlah orang yang diperkirakan keluar dari kemiskinan pada 2022 bisa mencapai 5 juta," kata dia. Dampak kenaikan harga energi dan pangan, kata Malpass telah mendorong lonjakan inflasi yang dalam jangka pendek dapat memiliki dampak sangat merugikan  masyarakat miskin dan rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan. Kemudian dalam jangka panjang, sektor rumah tangga dapat beradaptasi dengan harga yang lebih tinggi dengan mengubah pola konsumsi untuk mengurangi dampak naiknya inflasi. Serta, menyesuaikan upah di sektor-sektor tertentu. (Yoga)

 Indonesia Marketing Association (IMA) menyerukan kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, profesional, dan akademisi, untuk kompak dan saling berkolaborasi berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi dunia pada 2023. Hal ini terungkap dalam Rakernas IMA, yang diikuti lebih dari 200 perwakilan dari 89 chapter dari total anggota sebanyak 2.963 di seluruh Indonesia. President IMA Periode 2021 - 2023 Suparno Djasmin mengatakan, ancaman resesi perekonomian dunia bisa memicu kemunduran ekonomi. Sehingga masyarakat perlu hati-hati dalam navigasi dan antisipasi ketidakpastian yang  disebabkan resesi global tersebut. WTO menurunkan angka prediksi pertumbuhan ekonomi dari 3,3% menjadi 2,3% di tahun 2023. Sebagai pelaku bisnis, ancaman resesi perekonomian dunia ini memang nyata. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kemunduran ekonomi.

“Meski kondisi ekonomi global yang sedang bangkit dari pandemi Covid-19, dunia dihadapkan dengan potensi resesi, inflasi yang didorong oleh krisis energi, dan kondisi geopolitik yang mengganggu supply chain yang terjadi berkepanjangan sehingga negara-negara kompak meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi,” kata Suparno dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/10). Menurut dia, ancaman resesi ekonomi bisa dirasakan saat ini di Indonesia, seperti inflasi yang diprediksi mencapai 6,8%, membuat lemahnya daya beli dan menggerus konsumsi hingga berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta banyak perusahaan yang berguguran. Suku bunga acuan yang menjadi 4,25% untuk mengendalikan Inflasi juga mengakibatkan kenaikan harga-harga yang dapat meningkatkan risiko kredit yang tentunya akan berdampak pada perekonomian. Dengan kondisi yang seperti ini, IMA sebagai asosiasi pemasaran yang terdiri dari akademisi, professional, pemerintah dan pengusaha, perlu merapatkan barisan, kompak dan saling berkolaborasi untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia. (Yoga)

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva pada Kamis (6/10) meminta bank sentral di seluruh dunia tetap fokus memerangi lonjakan inflasi. Sekalipun upaya itu berpotensi memicu resesi ekonomi global. “Inflasi masih tetap membandel dan kukuh. Risikonya justru jauh lebih besar jika tidak berbuat banyak dibandingkan berbuat terlalu banyak,” ujar Georgieva, dalam wawancara dengan AFP di Universitas Georgetown, Washington, DC, AS. Ia mendesak para pengambil kebijakan di seluruh dunia menyatukan langkah supaya kenormalan baru tersebut tidak membahayakan dunia. Dalam pidatonya jelang pertemuan tahunan IMF pekan depan, di universitas tersebut, Georgieva mengatakan sangat penting untuk menstabilkan ekonomi dunia dengan mengatasi tantangan-tantangan terbesarnya, termasuk memerangi inflasi. Dalam prosesnya, tambah dia, langkah-langkah bank sentral itu akan menyakitkan bagi masyarakat maupun pebisnis. Karena bank sentral mengambil jalan agresif menaikkan suku bunga guna meredam tekanan kenaikan harga-harga. 

Langkah agresif tersebut dapat memicu perlambatan ekonomi berkepanjangan, yang biasanya menimbulkan resesi. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 180 lebih negara anggota IMF-Bank Dunia akan berkumpul tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 pekan depan di Washington. Georgieva mengatakan, prospek ekonomi global ke depan makin suram. Karena potensi terjadinya resesi semakin besar. Ia menandaskan IMF sekali lagi akan memangkas proyeksi ekonomi dunia untuk 2023. IMF pada Juni 2022 memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan global tahun ini menjadi 3,2% dan untuk tahun depan menjadi 2,9%. Penurunan itu adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut. (Yoga)

PM Inggris Liz Truss memicu pertikaian di Partai Konservatifnya, Selasa (4/10). Ia menunjukkan, dirinya dapat membatasi kenaikan pembayaran tunjangan di bawah tingkat inflasi yang melonjak, seiring langkah-langkah mencari cara mendanai rencana pertumbuhan terkait pemangkasan pajaknya. Semenjak berkuasa pada 6 September, Truss mengalami masa penuh gejolak mulai dari pertama kali harus menyampaikan kabar duka nasional atas kematian Ratu Elizabeth II hingga perilisan paket ekonomi Inggris yang langsung mengguncang pasar keuangan. Truss dan Menkeu Kwasi Kwarteng tengah berusaha mengeluarkan Inggris dari masa 10 tahun stagnasi ekonomi, lewat kebijakan 45 miliar pound pemotongan pajak yang tidak didanai pada 23 September. Mereka juga berjanji menderegulasi ekonomi demi memicu pertumbuhan. Akan tetapi pada Senin (3/10), Truss dan menkeu Inggris harus tunduk terhadap tekanan untuk membatalkan kebijakan yang sangat memecah belah, yakni menghilangkan tarif tertinggi pajak penghasilan untuk golongan berpenghasilan tertinggi. Dan sekarang mereka langsung mengerjakan rincian lengkap dari rencana itu serta bagaimana keduanya mampu memberikan tanpa meninggalkan lubang besar menganga dalam keuangan publik negara. (Yoga)

Sejarah menunjukkan, resesi global diawali dua gejala : perlambatan global serta kejatuhan perekonomian utama dunia. Sepanjang 2022, ekonomi global melambat dan perekonomian AS, Eropa, serta China merosot. Kekhawatiran akan terjadinya resesi global 2023 menguat. Demikian  salah satu kesimpulan studi terbaru Bank Dunia berjudul Is a Global Recession Imminent? Pemicu resesi adalah kenaikan suku bunga serentak di hampir semua negara dengan besaran yang tak pernah terjadi dalam lima dekade terakhir. Di tengah tingginya tingkat utang pemerintah, kebijakan ini akan menimbulkan perlambatan ekonomi yang tak pernah terjadi sejak 1970-an. Mendahului kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Fed, sebesar 75 basis poin menjadi 3,25 %, BI menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 4,25 %.

Kenaikan suku bunga mempunyai dua implikasi utama, yakni kenaikan suku bunga kredit dan peningkatan beban pemerintah membayar utang. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami kenaikan utang secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Hingga pertengahan tahun ini, rasio utang Pemerintah Indonesia mencapai 42 % terhadap PDB. Angka ini naik dibandingkan triwulan III-2021 yang masih 36 % dan pada tahun 2011 yang baru mencapai 25 %. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa resesi global kali ini lebih didorong oleh faktor produksi ketimbang factor konsumsi. Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas harga dan kualitas pertumbuhan, Bank Dunia menyarankan semua negara lebih banyak melakukan produksi dan  mengurangi konsumsi melalui realokasi sumber daya untuk investasi. Karena itu, diperlukan upaya merelokasi sumber daya yang masih tersedia guna mengoptimalkan pertumbuhan berkualitas yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. (Yoga)