Ekonomi Internasional
( 642 )Jepang Gelontorkan Stimulus US$ 260 M untuk Lindungi Ekonomi
PM Fumio Kishida mengumumkan pada Jumat (28/10) bahwa Jepang akan menggelontorkan paket stimulus US$ 260 miliar untuk melindungi perekonomian Negeri Matahari Terbit dari dampak inflasi dan pelemahan yen. Tetapi, Bank of Japan (BoJ) masih menolak bergerak dari kebijakan sangat longgar yang telah memukul mata uang Jepang tahun ini, dan menghilangkan nilai tukarnya terhadap dolar AS lebih dari 20%. Usai para menteri menyetujui anggaran tambahan untuk mendanai sebagian langkah-langkah bantuan, Kishida mengatakan bahwa pemerintah berharap belanja fiskal 39 triliun yen akan meningkat menjadi 72 triliun ketika investasi sektor swasta diperhitungkan. “Kami ingin melindungi mata pencaharian, pekerjaan dan bisnis masyarakat, sambil memperkuat ekonomi kami untuk masa depan,” ujar dia kepada awak media, yang dilansir AFP. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut membantu mendorong PDB sebesar 4,6%.
Sebagai informasi, harga-harga di Jepang sudah mengalami kenaikan dalam laju tercepatnya dalam delapan tahun. Padahal tingkat inflasi 3%, jauh di bawah AS dan di tempat lain. Jepang tercatat mempunyai salah satu rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, telah menyuntikkan ratusan miliar dolar ke dalam ekonominya selama dua tahun terakhir guna membantu pemulihan dari pandemi Covid-19. Menurut laporan, paket stimulus yang diluncurkan Jumat, didanai dari anggaran khusus sebesar US$ 200 miliar dan akan mencakup langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan upah, juga membantu rumah tangga mengatasi tagihan energi, yang telah melonjak sejak invasi Rusia ke Ukraina. “Kami bertujuan menekan harga lebih dari 1,2% untuk tahun depan dengan menurunkan tagihan listrik sebesar 20% dan membatasi harga bensin,” tambah Kishida. Paket stimulus itu juga dirancang untuk membantu orang dan bisnis yang terkena dampak penurunan yen, yang saat ini di kisaran 147 per dolar. (Yoga)
Triwulan Tiga, Ekonomi AS Tumbuh 2,6%
Kekhawatiran inflasi di AS diharapkan mereda setelah ekonomi mencatatkan kenaikan pertumbuhan pada kuartal ketiga 2022. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan pada Kamis (27/10) PDB periode Juli hingga September 2022 naik 2,6% dibandingkan tahun sebelummnya. Melebihi perkiraan Dow Jones yang sebesar 2,3%. Ekspansi ini membalikkan koreksi dua kuartal berturut-turut, yang sebetulnya memenuhi definisi resesi teknikal tapi belum menurut Biro Riset Ekonomi Nasional. Pertumbuhan pada kuartal III sebagian besar didorong penurunan defisit perdagangan, yang diperkirakan oleh para ekonom sebagai kejadian satu kali yang tidak akan terulang di kuartal mendatang. Peningkatan PDB itu juga berasal dari peningkatan belanja konsumen, investasi tetap non-perumahan, dan belanja pemerintah.
“Secara keseluruhan, rebound sementara 2,6% pada kuartal ketiga lebih dari sekedar membalikkan penurunan pada paruh pertama tahun ini, tapi kami perkirakan tidak bertahan lama,” kata Paul Ashworth, kepala ekonom Capital Economics untuk Amerika Utara, seperti dikutip CNBC. Menurut dia, ekspor akan segera menurun dan permintaan domestik semakin tertekan karena beban suku bunga tinggi. Laporan PDB itu keluar saat otoritas AS berjuang melawan inflasi, tertinggi dalam 40 tahun. Laporan BEA menunjukkan ekonomi melambat di sektor-sektor utama, terutama belanja konsumen dan investasi swasta. Belanja konsumen hanya naik 1,4% pada kuartal tersebut dan turun dari 2% pada kuartal II. Sedangkan investasi domestik swasta turun 8,5%, melanjutkan tren penurunan setelah jatuh 14,1% pada kuartal kedua. Sisi positifnya, ekspor naik 14,4% sementara impor turun 6,9%. (Yoga)
INGGRIS, PM Sunak Utamakan Pemulihan Ekonomi
Rishi Sunak resmi dilantik menjadi PM Inggris oleh RajaCharles III di Istana Buckingham, Selasa (25/10). Meskipun dia etnis minoritas pertama yang menjabat kepala pemerintahan, masyarakat menanti terobosan yang akan dilakukan menkeu periode 2020-2022 itu. Sunak berjanji memperbaiki kesalahan pendahulunya, Liz Truss, yang hanya memerintah selama 44 hari. Setelah diambil sumpah oleh Raja, Sunak menggelar jumpa pers di depan Downing Street Nomor 10, kediaman resmi PM Inggris. Ia berterima kasih kepada Truss yang mengalahkan dia dalam pemilihan ketua Partai Konservatif atau biasa disebut Tory, Juli lalu. Namun, ia juga mengkritisi pemerintahan Truss. ”Saya memahami niat mulia Liz untuk memulihkan ekonomi ketika dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Akan tetapi, kita harus mengakui ada kesalahan yang telah dilakukan,” ujarnya. Sunak mengacu pada kebijakan ekonomi Truss yang memotong pajak hingga 45 %. Selain hanya menguntungkan pengusaha besar, keputusan ini membuat ekonomi Inggris kian terpuruk. Pemerintahan Truss dikabarkan tidak memiliki rencana mengganti pendapatan negara yang hilang akibat pemotongan pajak itu. Akibatnya, hanya dalam kurang dari dua bulan, Inggris kehilangan 65 miliar pound sterling.
Dalam debat memperebutkan kepemimpinan Tory, yang disiarkan salah satunya oleh Sky News, Sunak telah mengungkapkan bahwa pemotongan pajak adalah rencana yang tidak masuk akal. ”Inflasi membuat harga semua komoditas melonjak. Kita tidak bisa memotong pajak untuk menyelesaikan persoalan karena teori menyuruh rakyat semakin banyak berbelanja sementara pajak dikurangi selama inflasi itu dongeng belaka,” tuturnya. Sunak mengingatkan, dalam sambutan pertamanya sebagai PM, bahwa pemulihan ekonomi tetap menjadi agenda utama pemerintah. Ini berarti rakyat harus siap saat pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Meski demikian, ia mengingatkan, masyarakat telah menyaksikan kiprahnya sebagai menkeu selama pandemic Covid-19 dengan berbagai skema bantuan untuk rakyat. ”Saya tidak akan meninggalkan utang yang harus ditanggung generasi mendatang, yaitu anak dan cucu kita. Saya akan bekerja keras demi kepercayaan Anda,” janjinya. (Yoga)
Jerman Menuju Resesi
Jerman semakin dekat menuju resesi ekonomi. Setelah hasil survei manufaktur yang dirilis Senin (24/10) menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur zona euro semakin dalam. “Tanda-tandanya semakin kuat negara ekonomi terbesar zona euro ini menuju resesi,” kata S&P Global Market Intelligence saat merilis indeks pembelian para manajer atau PMI zona euro untuk Oktober 2022, seperti dikutip AFP. PMI zona euro pada Oktober 2022 turun menjadi 47,1 dari 48,1 bulan sebelumnya. PMI tersebut sudah empat bulan berturut-turut turun dan mencatatkan penurunan tercepat dalam dua tahun terakhir disebabkan lonjakan inflasi serta kenaikan tajam harga energi. Pada saat yang sama, PMI Jerman turun menjadi 44,1 dari 45,7 pada September 2022. Angka ini PMI ini bila menunjukkan angka di bawah 50 berarti mengisyaratkan kontraksi ekonomi.
Penurunan kegiatan ekonomi di zona euro juga terdampak oleh perang Rusia di Ukraina. Yang sudah berlangsung delapan bulan dan telah merusak pasokan energi ke Eropa. Angka PMI Jerman itu dilaporkan adalah yang terendah sejak masa-masa penutupan kegiatan usaha akibat pandemi Covid-19. Penurunan kegiatan ekonomi di Jerman itu juga dialami oleh sektor barang dan jasa. Walaupun belum berdampak ke pasar tenaga kerja. Sebelumnya hasil sur vei terpisah menunjukkan bahwa para pengusaha di Jerman sangat pesimistis melihat prospek bisnis satu tahun ke depan. “Resesi zona euro semakin tidak terhindarkan. Krisis energi yang me[1]nimpa kawasan ini tetap menjadi sumber kecemasan besar dan menyeret turun kegiatan ekonomi, khususnya di sektor-sektor padat energi,” kata Chris Williamson, kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence. (Yoga)
Indonesia di Tengah Ancaman Resesi Global
Saat ini dunia dibayangi ancaman risiko resesi global. Bank Dunia telah melansir peringatan atas risiko tersebut dengan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 4,1 % menjadi 2,0 %. Hal serupa dilakukan oleh IMF yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 3,6 % menjadi 3,2 %. Ancaman itu kini semakin nyata, contohnya, inflasi Argentina Agustus 2022 meroket menjadi 78,5 % dan nilai tukar mata uangnya melemah 47 % sepanjang tahun ini. Hal ini memaksa pemerintah Argentina meminta bantuan likuiditas kepada IMF sebesar US$ 44 miliar. Risiko resesi global dan ancaman stagflasi (inflasi tinggi serta laju perekonomian rendah) tersebut tidak hanya timbul akibat pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok global akibat perang Rusia versus Ukraina, tapi juga dipicu kebijakan moneter bank sentral negara maju, terutama bank sentral AS, The Fed, yang meningkatkan suku bunga acuannya. Kebijakan tersebut direspons oleh bank sentral negara lain dengan turut meningkatkan suku bunga acuannya. Hal tersebut bertujuan agar selisih suku bunga tidak terlalu besar, yang dapat memicu arus keluar modal asing.
Sepanjang tahun ini, The Fed telah meningkatkan suku bunga acuannya dengan agresif sebesar 300 basis poin menjadi 3,08 %. Hal ini berdampak pada arus keluar modal asing dari Indonesia sebanyak US$ 2,05 miliar pada Juli lalu. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan cadangan devisa negara. Apabila kondisi ini terus berlanjut, hal itu dapat meningkatkan risiko likuiditas di pasar uang Indonesia. Kondisi likuiditas diukur dengan rasio keuangan, antara lain rasio kecukupan likuiditas (LCR), yang menggambarkan kemampuan industri perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. LCR didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah aset likuid berkualitas tinggi dan jumlah kewajiban jangka pendek. Berdasarkan data OJK, LCR perbankan Indonesia tercatat sebesar 257,79 % dengan jumlah aset likuid sebesar Rp 2.585 triliun, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia yang sebesar 154 persen, Thailand 186,8 persen, dan Filipina 200,6 persen. Kondisi ini menumbuhkan optimisme bahwa sistem keuangan perbankan Indonesia memiliki buffer likuiditas yang kuat dan memadai dalam menghadapi krisis keuangan atau resesi di masa mendatang dibanding negara lain di Asia Tenggara. (Yoga)
Ekspor Dipacu meski Ekonomi Melambat
Pemerintah terus berupaya mendongkrak ekspor, antara lain, melalui pameran perdagangan dan misi dagang yang membuahkan kontrak bisnis. Di sisi lain, pelaku industri tengah tertekan kenaikan inflasi dan suku bunga, serta depresiasi rupiah. Pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2022, Kemendag telah memfasilitasi 100 kontrak dagang pelaku usaha nasional dengan para pembeli dari 14 negara. Total nilai transaksi kesepakatan dagang pada hari pertama pameran perdagangan itu mencapai 1,19 miliar USD atau Rp 18,45 triliun. Ke-14 negara itu adalah Jepang, Malaysia, Belanda, Arab Saudi, Italia, Inggris, AS, Australia, Brasil, Spanyol, Jerman, Bangladesh dan Filipina. Komoditas yang diminati, antara lain, produk makanan dan minuman, perikanan, kertas, cangkang kelapa sawit, obat-obatan, sayuran, briket, gula aren, kopi, furnitur, produk kecantikan, rempah-rempah, produk kayu, dan ban kendaraan bermotor.
Mendag Zulkifli Hasan, Kamis (20/10) mengatakan, penandatanganan 100 kesepakatan dagang tersebut menunjukkan antusiasme mitra dagang Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi, mereka tetap percaya dan berupaya memperkuat perdagangan untuk memulihkan ekonomi global. TEI 2022 digelar secara luring pada 19-23 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten, dan daring pada 19 Oktober-19 Desember 2022. Pameran perdagangan itu diikuti 795 pelaku usaha dan dihadiri 2.288 pembeli potensial dari 176 negara. Transaksi ditargetkan mencapai 10 miliar USD atau meningkat 65 % realisasi transaksi TEI 2021 yaitu 6,1 miliar USD. (Yoga)
Mencari Pasar Baru di Ambang Resesi
Ditengah prediksi resesi global tahun 2023, setiap negara berupaya memperkuat perekonomiannya. Membangun kemitraan dagang menjadi penting. Perdagangan bebas dianggap memberi lebih banyak keuntungan bagi rakyat negara yang berpartisipasi dibandingkan dengan sikap proteksionisme. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil dan lebih baik. Indonesia selama 29 bulan terakhir menikmati surplus neraca perdagangan yang didorong tingginya harga minyak sawit serta harga komoditas dan barang tambang, selain produk manufaktur. Tiga kawasan ekonomi superbesar, AS, China, dan Uni Eropa, pertumbuhannya diperkirakan akan melambat pada 2023. Perlambatan itu akan memengaruhi negara lain di seluruh dunia. Indonesia tak terkecuali. Dalam perlambatan ekonomi global, tak tertutup kemunkinan sikap proteksionis kembali muncul. Bisa juga karena keterbatasan devisa sehingga sejumlah negara membatasi impornya untuk kebutuhan esensial saja. Pada sisi lain, negara-negara akan mengupayakan peningkatan perdagangannya untuk mendapat devisa. Kompetisi akan mewarnai pasar dan akan baik apabila berjalan adil, meski pada tahap awal perdagangan baru dibuka ada pihak yang kalah dan pekerja kehilangan pekerjaan, akibat barang impor yang lebih murah dan baik.
Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan semua pihak tetap waspada menghadapi perubahan global yang sulit diprediksi, meski neraca perdagangan kita surplus. Mencari pasar baru ekspor, seperti disampaikan Mendag Zulkifli Hasan, menjadi keharusan bagi Indonesia (Kompas, 20/10). Mencari pasar baru dapat berdasarkan negara tujuan, jenis produk yang ditawarkan, atau model kemitraan strategis. Kemitraan strategis bisa dilakukan dengan mendirikan usaha di kawasan tujuan ekspor, bermitra dengan bisnis lokal. Hal ini dilakukan sejak lebih dari 30 tahun lalu dan bisa diintensifkan. Walakin, kita harus dapat mengirim produk yang berdaya saing. Pertama-tama kita harus memilih produk ekspor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Minyak sawit, misalnya, adalah keunggulan kompetitif dan komparatif kita, tetapi China dan India berambisi memproduksi sendiri minyak sawit. Karena itu, hilirisasi dan diversifikasi produk penting untuk mendapatkan nilai tambah dan pasar baru. Kita juga perlu mencari komoditas baru di tengah perubahan besar global akibat perubahan iklim, pandemi, ataupun ketidakstabilan geopolitik. Jerami padi, misalnya, sangat dibutuhkan industri peternakan sapi di Jepang. Nikel kadar rendah dapat dimanfaatkan untuk baterai. Artinya, pasar baru sebetulnya ada ketika terjadi perubahan rantai nilai global. (Yoga)
Satu-persatu CEO AS Proyeksikan Ekonomi Suram
Satu persatu CEO di AS menyampaikan prospek ekonomi ke depan bakalan suram. Pendiri Amazon Jeff Bezos menjadi yang terbaru pada Rabu (19/10) mengingatkan tentang kondisi ekonomi. Bezos mewaspadai masa-masa lebih berat ke depan. Mantan presiden dan CEO raksasa ritel online itu menegaskan pendapat CEO Goldman Sachs David Solomon sehari sebelumnya kepada CNBC. “Betul sekali, kemungkinan yang dihadapi perekonomian sekarang mengisyaratkan kita untuk bersiap cari selamat,” kata Bezos. Solomon sebelumnya mengatakan ini saatnya para pemimpin korporat dan para investor memahami bahwa risiko-risiko terus meningkat. Ia meminta semuanya bersiap menghadapinya. Walaupun Goldman Sachs dalam laporan keuangan terbarunya mencatatkan perolehan laba kuartalan yang melebihi estimasi Wall Street, Solomon mengatakan resesi sudah di depan mata.
Ia mengatakan, ekonomi AS terus dihantam inflasi tinggi. Lebih dari itu, The Federal Reserve (The Fed) berusaha memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan akan memicu resesi jika periodenya panjang. “Saya kira volatilitas ke depan bertambah. Tidak berarti sudah pasti ekonomi akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tapi peluang terjadinya resesi di AS cukup besar,” ujar Solomon. The Fed pada September 2022 memperkirakan ekonomi tumbuh hanya 0,2% I 2022 dan bangkit di 2023. Tapi PDB AS kontraksi di kuartal pertama dan kedua tahun ini, yang sebenarnya secara teknikal sudah memenuhi definisi resesi. Sebelumnya CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon juga mengingatkan masa-masa sulit ke depan. Situasi saat ini, kata dia, luar biasa serius dan AS dapat jatuh ke dalam resesi enam bulan ke depan. (Yoga)
Menkeu Sebut Banyak Negara Terancam Gagal Bayar Utang
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara terancam gagal bayar utang atau default, disebabkan lonjakan inflasi yang direspons dengan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di sejumlah negara secara radikal. "Dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas yang naik, terjadi kenaikan cost of fund. Imbasnya, banyak negara terancam default, karena saat ini sudah eksposur utang dan debt service sangat tinggi," ujar Menkeu, Rabu (19/10). Dia menyatakan, sejumlah negara yang berpotensi mengalami default dibahas dalam pertemuan G20 dengan topik global financial safety net. Pembahasan ini untuk mengetahui seberapa banyak negara yang akan masuk di dalam krisis default yang bisa berujung ke krisis ekonomi. Menkeu menjelaskan, kombinasi antara inflasi yang tinggi dan high interest rate akan memukul agregat demand. Meski demikian, Menkeu mengatakan kondisi perekonomian Indonesia masih mampu bertahan, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada kuartal II-2022 dan di kuartal III diprediksi masih sangat kuat.
Menkeu menilai, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara di dunia. Hal ini tidak lepas dari bergesernya risiko perekonomian dunia yang semula pandemi Covid-19 menjadi disrupsi sisi suplai, ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia, lonjakan harga pangan dan energi, hingga inflasi yang meningkat. "Jadi tantangan ekonomi global menjadi luar biasa kompleks, karena inflasi tinggi bisa memicu resesi hingga stagflasi, sedangkan ruang kebijakan fiscal dan moneter menjadi makin terbatas," ucap dia. Dia menyatakan, ketidakpastian yang meningkat diproyeksi masih berlanjut hingga 2024. Apalagi, saat ini, prospek ekonomi global direvisi kebawah, bahkan cukup tajam dan hampir terjadi di semua negara. Contohnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS direvisi turun tajam tahun ini dan tahun depan, sedangkan ekonomi Eropa diperkirakan hanya tumbuh 3,1% yang semakin diperparah oleh kenaikan harga yang tinggi. "Keadaan ini memaksa European Central Bank menaikkan suku bunga secara agresif selama 2022 hingga 2023, yang kemungkinan bisa memicu resesi. (Yoga)
Resesi Global Tekan Ekspor
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.
China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Halodoc Bantu Tangani 12% Pasien Covid-19
30 Dec 2021 -
Core Petani Tak Menikmati Penetrasi Digital
30 Dec 2021 -
PII Berikan Penjaminan 37 Proyek Senilai 350 T
30 Dec 2021 -
Investasi Manufaktur Ditargetkan Rp 310 Triliun
30 Dec 2021 -
Tiongkok Akan Longgarkan Lagi Kebijakan Moneter
29 Dec 2021









