Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2023 turun tajam menjadi 1,7 % dari semula 3 %. Meski demikian, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif 4,8 %. Untuk menjaga ekonomi domestik dari efek tekanan global, fleksibilitas pengelolaan fiskal dibutuhkan di tengah berlanjutnya tren pengetatan moneter. Laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2023 yang dirilis Bank Dunia, Selasa (10/1) menilai, risiko resesi global akan makin nyata tahun ini. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 pun dipangkas dari proyeksi laporan sebelumnya pada Juni 2022 sebesar 3 % menjadi 1,7 %. Jika terjadi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 80 tahun terakhir dunia mengalami resesi dua kali dalam satu dekade. Inflasi yang meroket, kenaikan suku bunga tinggi, laju investasi yang merosot, dan disrupsi ekonomi akibat invasi Rusia ke Ukraina menambah risiko pelambatan. Untuk saat ini, ekonomi negara maju terkena imbas pelambatan paling signifikan, dengan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 95 %. Pelambatan di negara berkembang diyakini tidak sedrastis di negara maju, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas 70 %. Namun, dampak yang dirasakan bakal lebih panjang.

Pada akhir 2024, level pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan berada 6 % di bawah kondisi prapandemi, meski kondisi ekonomi global pada titik itu diperkirakan mulai membaik. ”Negara berkembang akan menghadapi pelambatan ekonomi yang panjang akibat beban utang dan investasi yang melemah. Apalagi, aliran modal global akan lebih banyak terserap ke negara maju yang juga sedang menghadapi krisis kenaikan suku bunga dan beban utang tinggi,” kata Presiden World Bank Group David Malpass dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (11/1). Di tengah gejolak itu, Indonesia masih diyakini tumbuh positif di level 4,8 %, sama dengan proyeksi versi Desember 2022, meski melambat dari proyeksi versi Juni 2022, yaitu 5,2 %. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, membenarkan, daya tahan ekonomi Indonesia terhitung kuat, khususnya selama konsumsi rumah tangga bisa terus terjaga. Namun, potensi efek pelambatan ekonomi global itu tetap perlu diwaspadai. Pertama, kenaikan inflasi bisa berlanjut di dalam negeri akibat efek tingginya inflasi di AS. Kebijakan pengetatan moneter AS untuk mengontrol inflasi di negara itu akan berdampak pada kenaikan suku bunga acuan oleh BI. Selain itu, lesunya ekonomi C ina selaku mitra dagang utama Indonesia akan berdampak pada penurunan kinerja ekspor serta melandainya harga komoditas yang selama ini memberi ”keuntungan” bagi perekonomian Indonesia. (Yoga)

Pekan lalu, Managing Director IMF Kristalina Georgieva menyatakan, sepertiga dunia akan mengalami resesi di tahun 2023. Penyebabnya, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, tingginya harga komoditas, resurgensi Covid-19 di China, dan tingkat bunga di AS yang tinggi. Lokomotif perekonomian dunia, AS, Eropa, dan China, akan melambat. Negara-negara lain yang tidak mengalami resesi akan merasakan dampak melalui rantai pasokan global dalam bentuk perlambatan ekspor dan/atau kenaikan biaya impor. Pernyataan di atas disambut pasar minyak dunia dengan anjloknya harga minyak West Texas Intermediate dari 80 USD ke 73 USD per barel. Melihat inkonsistensi data makro AS, resesi 2023 diperkirakan akan seluas lautan, tetapi sedalam lutut atau mata kaki (shallow recession). Resesi di AS diperkirakan berjalan tidak terlalu lama, terutama karena perubahan perilaku permintaan agregat masyarakat. Hal ini akan berdampak global karena AS masih merupakan lokomotif perekonomian dunia.

Menurut Alan Greenspan, mantan Ketua Bank Sentral AS (The Fed) 1987-2006, resesi tetap akan terjadi. Penyebabnya adalah The Fed ingin memperbaiki kredibilitasnya dalam mengendalikan inflasi yang sebelumnya terlalu lambat menaikkan suku bunga acuan. Anjuran agar The Fed memoderasikan tingkat kenaikan suku bunga acuan untuk menghindari resesi mengandung risiko untuk dipenuhi karena akan terlihat sebagai usaha untuk melindungi pasar modal saja. Tidak terhindarkan lagi pasar modal AS akan terdampak. Menjelang pertemuan The Fed berikutnya pada 31 Januari-1 Februari, ekspektasi ini terkonfirmasi. Indeks DOW turun 300 poin, mengantisipasi The Fed yang tetap hawkish karena data penciptaan kesempatan kerja terkini AS masih baik. Survei Reuters terhadap 48 ekonom terkemuka di AS pada Desember 2022 memberi pandangan menarik. Mayoritas responden, 35 dari 48 orang, menyebutkan bahwa resesi akan berlangsung relatif pendek dan dangkal. Lembaga finansial Moody menamakan fenomena ini slowcession, bukan recession. Dalam skenario ini, pertumbuhan mungkin lambat. Tekanan inflasi turun, tetapi masih tinggi di atas angka ideal 2 per tahun. (Yoga)

Asumsi bahwa resesi akan berlangsung di negara-negara Barat, khususnya AS, pada tahun ini tetap kuat. Dasarnya adalah inflasi 7,1 % di AS yang masih terlalu tinggi dan jauh dari target 2 %. Artinya, suku bunga inti di AS tetap harus dinaikkan dari level sekarang sebesar 4,25-4,5 %. Perihal inflasi terlalu tinggi itu dinyatakan para petinggi bank sentral AS, Federal Reserve, Sabtu (7/1). Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, misalnya, menyatakan, inflasi masih tinggi, bahkan sangat mengakar kuat. Gary Clyde Hufbaue dari Peterson Institute for International Economics, di situs East Asia Forum, 25 Desember 2022, menuliskan, inflasi memiliki akar kuat. Fed memasok pasar uang beredar sebesar 5 triliun USD selama periode Desember 2019-Desember 2021. Pasokan ini menambah uang beredar, dari 4 triliun USD menjadi 9 triliun USD. ”Pasokan uang beredar tersebut masih ditambah lagi dengan stimulus fiskal 2 triliun dollar AS pada akhir 2020 dan awal 2021,” katanya. Penambahan uang beredar tanpa pertambahan barang dipadu dengan gangguan pasokan global membuat akar inflasi di AS menguat dan berefek ke seluruh dunia.

Defisit anggaran Pemerintah AS yang ditutup dengan utang akan menambah tekanan inflasi. ”Kenaikan suku bunga sejauh ini telah berdampak pada penurunan permintaan, tetapi kenaikan suku  bunga lanjut masih terus diperlukan,” kata Presiden Federal Reserve Kansas City, Esther George.Pada akhir 2022, Asia sudah merasakan kelesuan permintaan Barat sebagai efek kenaikan suku bunga. Jika biasanya China menikmati peningkatan ekspor akhir tahun, hal itu tidak terjadi pada 2022. Sheng Hetai, President Sinosure (perusahaan asuransi), dikutip China Daily, 28 Desember 2022, mengatakan, konflik Ukraina, situasi Eropa, dan tekanan geopolitik dari AS terhadap China meningkatkan risiko bagi investasi China di luar negeri. Keadaan ini juga terbukti telah menurunkan merger dan akuisisi di seluruh dunia, termasuk di Asia. Aksi merger dan akuisisi merupakan salah satu bentuk aliran investasi asing. (Yoga)

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)

Perekonomian global memasuki era baru. Era rezim suku bunga tinggi dan kelangkaan modal. Likuiditas global menurun, investor menyesuaikan kepemilikan asetnya (rebalancing portofolio chanel), mengalihkannya ke aset keuangan AS. Majalah ekonomi terkemuka yang berbasis di Inggris, The Economist, edisi 10—16 Desember 2022, menurunkan tulisan berjudul “The New Rules”. Tulisan tersebut dimulai dengan kalimat provokatif “welcome to the end of cheap money.” Likuiditas perbankan Emerging Market Economies (EMEs) menyusut. Likuiditas perbankan Indonesia tertinggi pada Januari 2022, sekitar Rp1.021,181 triliun menjadi Rp575,242 triliun pada September 2022. Suku bunga acuan The Fed, Federal Fund Rate (FFR) naik agresif karena tingginya inflasi AS. FFR naik dari 0,25%—0,50% pada Januari 2022 menjadi 4,25%—4,50% pada 14 Desember 2022. Tingkat inflasi AS dan Zona Euro (ZE) masih tinggi. Hal ini memberikan sinyal bahwa bank sentral AS, The Fed dan European Central Bank (ECB) akan menaikkan suku bunga hingga inflasi mendekati 2%, sesuai target kedua bank sentral. The Fed diperkirakan menaikkan FFR menjadi 4,75%—5,0% awal 2023. Sementara suku bunga ECB naik dari 0,5% pada Juli 2022 menjadi 2,5% pada 14 Desember 2022. Suku bunga ECB diperkirakan naik menjadi 3% awal tahun 2023.

Rezim suku bunga tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi melambat. Profitabilitas perusahaan menyusut. Potensi earning perusahaan makin mengecil. Harga saham (stock prices) menurun. Sejalan dengan The Economist, era baru perekonomian global memerlukan aturan baru yang ditandai oleh: Pertama, meningkatnya ekspektasi return. Kenaikan suku bunga acuan (policy rate) menyebabkan harga aset turun, dan ekspektasi yield surat berharga meningkat. Kedua, rezim suku bunga tinggi membuat investor berorientasi jangka pendek. Investor tidak sabar menghadapi penurunan nilai sekarang dari pendapatannya yang akan datang. Ketiga, perubahan strategi investasi, switching dari public market ke private market.

Kondisi ekonomi yang diperkirakan masih menantang pada tahun 2023 akan memengaruhi keputusan warga berwisata. Hal ini berpotensi membebani laju pemulihan industri pariwisata. Menparekraf/Kepala Baparekraf, Sandiaga S Uno, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Senin (26/12) petang, di Jakarta, mengatakan, kondisi ekonomi yang menantang berdampak pada perilaku wisatawan. Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) melalui survei Panel Pakar Pariwisata UNWTO, yang dirilis September 2022, menyatakan, kondisi ekonomi yang menantang itu sudah termasuk inflasi yang terus-menerus tinggi dan melonjaknya harga energi yang diperparah serangan Rusia ke Ukraina. Ini dapat membebani laju pemulihan industri pariwisata triwulan IV-2022 hingga 2023. Selama empat bulan terakhir tahun 2022, tingkat kepercayaan terhadap pariwisata menurun yang mencerminkan kehati-hatian wisatawan. Survei UNWTO yang diolah Kemenparekraf/Baparekraf, perilaku konsumen yang terdampak kondisi ekonomi menantang terdiri atas enam bentuk.

Mereka akan mengurangi pengeluaran (60 %), memilih berwisata dekat rumah (57 %), mempertimbangkan nilai yang bisa diperoleh dari belanja (44 %), perjalanan jarak pendek (33 %), menunggu dan melihat situasi (33 %), dan tidak bepergian sama sekali (9 %). Padahal, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 3,5-7,4 juta orang. Perolehan devisa pariwisata ditargetkan mencapai 5,9 miliar USD pada 2023, naik dari tahun ini sebesar 4,26 miliar USD. Pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) ditargetkan naik dari 633-703 juta pergerakan pada tahun 2022 menjadi 1,2-1,4 miliar pergerakan. ”Pada tahun 2023, terdapat sejumlah hari libur nasional yang akan kami pakai untuk mengeluarkan promosi bersama pelaku industri. Berbagai penyelenggaraan event akan kami kemas dengan pendekatan pariwisata atau event based tourism,” tuturnya. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf / Baparekraf Nia Niscaya mengatakan, karena resesi ekonomi global diperkirakan terjadi tahun 2023, jarak tempuh menuju destinasi akan jadi tantangan utama wisatawan. Pemerintah Indonesia akan menyasar wisman dari negara-negara yang perekonomiannya masih tumbuh relatif bagus. Misalnya, India, Australia, Singapura, Malaysia, dan China. (Yoga)

Tidak ada pembangunan bagus tanpa perencanaan dan tanpa sentuhan pemerintah. China sangat andal soal ini dan sedang fokus pada misi 2035. Peran pemerintah tidak pernah luput dari pakar ekonomi pembangunan. Kestabilan politik, harga misalnya, ada di tangan pemerintah. Arah pembangunan ekonomi ada di tangan pemerintah, tanpa mendistorsi mekanisme pasar. Di era modern, China adalah contoh melekat dengan pembangunanekonomi disertai perencanaankuat pemerintah yang dipuji ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz. China melaju sebagai basis produksi manufaktur global karena memproduksi dalam skala ekonomi berbiaya rendah. Ini penguat perdagangan global, kini China mencanangkan pada 2035 pendapatan per kapita warga dari 19.170 dollar AS (purchasing power parity) akan setara dengan pendapatan per kapita negara maju.

China dikenal fokus dan diuntungkan dengan kepemimpinan kuat dan kesediaan mendengar aspirasi, sejak Deng Xiaoping. Di bawah Presiden Xi Jinping, China melaju tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memakmurkan dunia. Impian Xi adalah mengubah tatanan menuju dunia yang saling maju dan harmonis. ”Pada abad ke-21 kita tak bisa hidup dengan pemikiran lama,” kata Xi, dikutip Xinhua (26/10). ”Jalan China menuju modernisasi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warganya, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi negara lain mempercepat pembangunannya sembari tetap independen,” demikian Xinhua, melanjutkan visi Xi. Pesan itu disampaikan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, di Jakarta, Rabu (21/12). Lu menekankan visi pembangunan China 2035 yang mengutamakan kerja sama saling menguntungkan, tanpa syarat, dan inklusif. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Indonesia perlu mewaspadai ekonomi global 2023 yang diprediksi makin melemah. Penyebab lesunya ekonomi global adalah tingginya suku bunga acuan di AS, juga ketidakpastian situasi geopolitik dunia akibat perang Rusia-Ukraina yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. “Situasi ketidakpastian ini perlu menjadi perhatian kita untuk menghadapi risiko perekonomian Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023, di Jakarta, 21 Desember 2022. Pada 14 Desember, bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis point ke rentang level 4,25 % dan 4,5 %, yang merupakan level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kenaikan tersebut merupakan yang ketujuh kalinya sepanjang 2022 dalam upaya mengendalikan inflasi. Meski inflasi AS sudah berada di kisaran 7 %, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuannya hingga 5,5 % pada 2023. Pasalnya, inflasi di AS saat ini masih jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2 %.

Menurut Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono, bank-bank sentral negara besar seperti The Fed akan memilih meredam inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan menaikkan suku bunga acuan. Karena itu, kata Yusuf, proyeksi ekonomi global ke depan cenderung semakin gelap. Direktur Celios, Bhima Yudistira, memperkirakan ekonomi global tahun depan hanya mampu tumbuh 0,5 %. “Bahkan skenario resesi akan membuat negara maju tumbuh negatif -0,6 %,” kata dia. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan ekonomi global bakal terus anjlok. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dunia pada Oktober lalu yang berada di level 49,8. Posisi di bawah 50 menandakan sektor manufaktur mengalami kontraksi. PMI manufaktur Cina pun ada di level 49,2. Akibat indikator tersebut, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan hanya 2,7 % atau melambat dari 3,2 % tahun ini. Padahal ekonomi dunia pada 2021 sempat tumbuh 6 %. (Yoga)

Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

Utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dalam denominasi dollar AS mencapai 70 % - 85 %. Utang negara-negara kelompok ini rentan terhadap apresiasi dollar AS dan kenaikan suku bunga. Ancaman serupa berlaku bagi negara-negara berkembang secara umum. Dunia di ambang badai utang kelima sejak 1970-an. Khusus tentang utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan memberikan pemaparan, Selasa (6/12) di Geneva, Swiss. Menurut Grynspan, setidaknya 88 negara mengalami depresiasi mata uang lokal terhadap dollar AS, 33 negara diantaranya lebih dari 10 %. Akibatnya, beban utang meningkat hanya karena apresiasi dollar AS. Kenaikan beban utang akibat apresiasi dollar AS setara dengan pengeluaran pemerintah tahunan untuk layanan kesehatan. Ini pada umumnya terjadi di Afika. Situasi itu mengorbankan kesempatan untuk pembangunan berkelanjutan di sejumlah negara. Sepanjang 2019-2021 saja ,ada kenaikan utang di lebih dari 100 negara berkembang sebesar 2 triliun dollar AS.

 ”Ini bukan karena buruknya pengelolaan keuangan negara, melainkan karena kejutan sistemik yang memukul banyak negara,” kata Grynspan. UNCTAD memperkirakan, rata-rata kenaikan suku bunga global yang terjadi sejak  2019 akan menyebabkan tambahan utang baru sebesar 1,1 triliun dollar AS pada 2023. Jumlah ini setara empat kali jumlah dana investasi yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi di negara-negara berkembang sebesar 250 miliar dollar AS. ”Utang tidak seharusnya menjadi penghalang meraih Agenda 2030 dan penyelamatan iklim global yang sedang dibutuhkan dunia,” kata Grynspan. Agenda 2030 merupakan program PBB untuk perdamaian dan kemakmuran manusia serta kelestarian alam sekarang dan di masa depan. UNCTAD meluncurkan data 20 negara yang paling parah terpukul beban utang. Somalia, menghabiskan 96,8 % penerimaan negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Sri Lanka menghabiskan 58,8 % penerimaan negara untuk pembayaran serupa. (Yoga)