Tidak ada pembangunan bagus tanpa perencanaan dan tanpa sentuhan pemerintah. China sangat andal soal ini dan sedang fokus pada misi 2035. Peran pemerintah tidak pernah luput dari pakar ekonomi pembangunan. Kestabilan politik, harga misalnya, ada di tangan pemerintah. Arah pembangunan ekonomi ada di tangan pemerintah, tanpa mendistorsi mekanisme pasar. Di era modern, China adalah contoh melekat dengan pembangunanekonomi disertai perencanaankuat pemerintah yang dipuji ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz. China melaju sebagai basis produksi manufaktur global karena memproduksi dalam skala ekonomi berbiaya rendah. Ini penguat perdagangan global, kini China mencanangkan pada 2035 pendapatan per kapita warga dari 19.170 dollar AS (purchasing power parity) akan setara dengan pendapatan per kapita negara maju.

China dikenal fokus dan diuntungkan dengan kepemimpinan kuat dan kesediaan mendengar aspirasi, sejak Deng Xiaoping. Di bawah Presiden Xi Jinping, China melaju tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memakmurkan dunia. Impian Xi adalah mengubah tatanan menuju dunia yang saling maju dan harmonis. ”Pada abad ke-21 kita tak bisa hidup dengan pemikiran lama,” kata Xi, dikutip Xinhua (26/10). ”Jalan China menuju modernisasi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warganya, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi negara lain mempercepat pembangunannya sembari tetap independen,” demikian Xinhua, melanjutkan visi Xi. Pesan itu disampaikan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, di Jakarta, Rabu (21/12). Lu menekankan visi pembangunan China 2035 yang mengutamakan kerja sama saling menguntungkan, tanpa syarat, dan inklusif. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Indonesia perlu mewaspadai ekonomi global 2023 yang diprediksi makin melemah. Penyebab lesunya ekonomi global adalah tingginya suku bunga acuan di AS, juga ketidakpastian situasi geopolitik dunia akibat perang Rusia-Ukraina yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. “Situasi ketidakpastian ini perlu menjadi perhatian kita untuk menghadapi risiko perekonomian Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023, di Jakarta, 21 Desember 2022. Pada 14 Desember, bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis point ke rentang level 4,25 % dan 4,5 %, yang merupakan level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kenaikan tersebut merupakan yang ketujuh kalinya sepanjang 2022 dalam upaya mengendalikan inflasi. Meski inflasi AS sudah berada di kisaran 7 %, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuannya hingga 5,5 % pada 2023. Pasalnya, inflasi di AS saat ini masih jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2 %.

Menurut Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono, bank-bank sentral negara besar seperti The Fed akan memilih meredam inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan menaikkan suku bunga acuan. Karena itu, kata Yusuf, proyeksi ekonomi global ke depan cenderung semakin gelap. Direktur Celios, Bhima Yudistira, memperkirakan ekonomi global tahun depan hanya mampu tumbuh 0,5 %. “Bahkan skenario resesi akan membuat negara maju tumbuh negatif -0,6 %,” kata dia. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan ekonomi global bakal terus anjlok. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dunia pada Oktober lalu yang berada di level 49,8. Posisi di bawah 50 menandakan sektor manufaktur mengalami kontraksi. PMI manufaktur Cina pun ada di level 49,2. Akibat indikator tersebut, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan hanya 2,7 % atau melambat dari 3,2 % tahun ini. Padahal ekonomi dunia pada 2021 sempat tumbuh 6 %. (Yoga)

Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

Utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dalam denominasi dollar AS mencapai 70 % - 85 %. Utang negara-negara kelompok ini rentan terhadap apresiasi dollar AS dan kenaikan suku bunga. Ancaman serupa berlaku bagi negara-negara berkembang secara umum. Dunia di ambang badai utang kelima sejak 1970-an. Khusus tentang utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan memberikan pemaparan, Selasa (6/12) di Geneva, Swiss. Menurut Grynspan, setidaknya 88 negara mengalami depresiasi mata uang lokal terhadap dollar AS, 33 negara diantaranya lebih dari 10 %. Akibatnya, beban utang meningkat hanya karena apresiasi dollar AS. Kenaikan beban utang akibat apresiasi dollar AS setara dengan pengeluaran pemerintah tahunan untuk layanan kesehatan. Ini pada umumnya terjadi di Afika. Situasi itu mengorbankan kesempatan untuk pembangunan berkelanjutan di sejumlah negara. Sepanjang 2019-2021 saja ,ada kenaikan utang di lebih dari 100 negara berkembang sebesar 2 triliun dollar AS.

 ”Ini bukan karena buruknya pengelolaan keuangan negara, melainkan karena kejutan sistemik yang memukul banyak negara,” kata Grynspan. UNCTAD memperkirakan, rata-rata kenaikan suku bunga global yang terjadi sejak  2019 akan menyebabkan tambahan utang baru sebesar 1,1 triliun dollar AS pada 2023. Jumlah ini setara empat kali jumlah dana investasi yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi di negara-negara berkembang sebesar 250 miliar dollar AS. ”Utang tidak seharusnya menjadi penghalang meraih Agenda 2030 dan penyelamatan iklim global yang sedang dibutuhkan dunia,” kata Grynspan. Agenda 2030 merupakan program PBB untuk perdamaian dan kemakmuran manusia serta kelestarian alam sekarang dan di masa depan. UNCTAD meluncurkan data 20 negara yang paling parah terpukul beban utang. Somalia, menghabiskan 96,8 % penerimaan negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Sri Lanka menghabiskan 58,8 % penerimaan negara untuk pembayaran serupa. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pada 2023 sepertiga dari seluruh negara akan mengalami kontraksi triwulan demi triwulan. Pelambatan ekonomi ini dipicu beberapa faktor, antara lain, belum terlihatnya titik terang perang Rusia-Ukraina. Mengingat Rusia adalah salah satu negara pemasok energy dan Ukraina negara pemasok pangan, perang ini telah menciptakan disrupsi rantai pasok global yang membuat harga komoditas pangan dan energi turut menanjak. Kenaikan harga tersebut dengan cepat bertransmisi menjadi inflasi di berbagai negara termasuk di AS. Bank sentral AS, The Fed, pun mengerek suku bunga acuan dengan harapan bisa meredam kenaikan inflasi di negaranya. Dampaknya, terjadi arus modal keluar yang deras dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju ke AS. Sebab, dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed, pemegang modal menilai menyimpan uang di AS lebih aman dan berisiko rendah ketimbang di negara berkembang. Pasokan dollar AS di Tanah Air pun berkurang, sedangkan permintaannya tetap. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah.

Fenomena penuh ketidakpastian ini dirasakan dan melanda hampir seluruh negara dunia. Waspada dan tetap berhati-hati pada berbagai ancaman ketidakpastian global itu keharusan, tetapi tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, baik lembaga negara Tanah Air maupun global memperkirakan perekonomian Indonesia tahun-tahun mendatang masih akan terus bertumbuh. Perkiraan pertumbuhan ekonomi terbaru dirilis BI yang menyebutkn pada 2023 ekonomi Indonesia bertumbuh 4,5-5,3 % dan akan meningkat 4,7-5,3 % pada 2024, sejalan dengan perkiaan pertumbuhan ekonomi 2023 yang ditetapkan pemerintah, yakni 5,3 %. Berbagai lembaga keuangan dunia pun memberikan estimasi yang sama. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5 %, Bank Dunia memperkirakan 5,1 %, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5 %, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD) memperkirakan 4,7 %. Dalam pertemuan puncak G20 pada pertengahan November lalu di Bali, sejumlah petinggi negara dan lembaga keuangan dunia pun kerap mengemukakan ”Indonesia remains in the light.” Artinya, mereka yakin dan memperkirakan perekonomian Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terperosok dalam ”kegelapan” resesi. (Yoga)

Sebagian besar saham China pada Senin (5/12) melonjak dan nilai mata uang Yuan menguat melewati level psikologis penting, yaitu 7 yuan per USD. Posisi itu adalah yang terkuat sejak September lalu. Indeks saham Hang Seng (Hong Kong) naik 4,5 % menjadi 19.518,29. Indeks Saham Gabungan Shanghai naik 1,8 % menjadi 3.211,81. Catatan positif itu merupakan efek dari rencana Beijing mengumumkan pelonggaran mobilitas paling cepat hari Rabu (7/12). Investor menyambut gembira kabar pelonggaran yang didorong aksi protes dan kerugian ekonomi yang meningkat. Dengan pengumuman itu, China, yang selama tiga tahun mencanangkan kebijakan nol Covid-19, segera melonggarkan penutupan perbatasan dan penguncian wilayah yang sangat sering dilakukan. China diperkirakan akan mulai mengikuti trend global yang ”hidup dengan virus”. Kebijakan nol Covid telah merugikan ekonomi serta memberikan tekanan mental pada warga dan memicu aksi protes. Otoritas di daerah-daerah telah melonggarkan pengetatan, aturan karantina, dan keharusan tes Covid dengan berbagai tingkat keketatan.

Para  pejabat juga sudah mulai menurunkan nada bahaya tentang Covid. Investor pun berharap pembukaan kembali China akan mencerahkan prospek pertumbuhan dan permintaan komoditas. ”Dalam waktu dekat, perusahaan platform internet juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Secara intuitif, saat kasus melonjak, orang akan memilih tinggal di rumah untuk meminimalkan risiko penularan,” kata Kepala Ekonom Grow Investment Group, Hao Hong. Standard Chartered memperkirakan China akan menghapus sebagian besar kebijakan pembatasan terkait Covid-19 pada kuartal II tahun 2023. Langkah itu akan membuat konsumsi rumah tangga pulih ke tingkat sebelum pandemic (2017-2019). Stephen Innes dari SPI Asset Management menilai, langkah China membuka kembali membantu memicu optimisme pasar tentang kemungkinan percepatan pertumbuhan pada 2023, terutama aset sensitif China. Pembukaan kembali China juga mengangkat harga minyak karena ekspektasi permintaan membaik, sementara keputusan OPEC dan produsen utama untuk tidak menaikkan produksi juga mendorong komoditas. (Yoga)

Perekonomian dunia diperkirakan mengalami kelesuan pada 2023 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global berkisar 2,2-2,7 % (OECD, IMF). Deklarasi pemimpin dunia pada forum 20 di Bali,  November lalu, menunjukkan kekhawatiran yang sama, tercermin dari kesepahaman untuk kembali memperkuat skema kerja sama multilateral, menjaga kebijakan makroekonomi yang fleksibel, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong perdagangan dan investasi, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan. Kesuksesan perhelatan G20 masih menyisakan jalan panjang agar berbagai kesepahaman tersebut diterjemahkan menjadi aksi yang konkret. Bukan tidak mungkin ancaman resesi global pada akhirnya mendorong setiap negara mengambil kebijakan yang bersifat self-interest dan berlawanan dengan semangat deklarasi. Di titik ini Indonesia perlu mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi resesi tahun depan. Beberapa isu ekonomi dan geopolitik yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina, meningkatnya proteksionisme, kebijakan moneter ketat AS, serta kebijakan China yang agresif, baik dalam isu Taiwan maupun perbatasan di Laut China Selatan. Pertama, dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia harus siap dengan skenario perang berkepanjangan. Berlanjutnya perang akan memberi tekanan kepada Indonesia dari sisi pangan. Impor gandum Indonesia yang seperempatnya dipasok dari Ukraina sebelum perang dapat ditutup oleh pasokan dari Australia,  India, dan Kanada, tetapi harga gandum dan jagung dunia kembali melonjak setelah Rusia menolak membuka akses ekspor pangan Ukraina di Laut Hitam.

Melihat rentannya kondisi pangan dunia terhadap gejolak produksi, harga, dan transportasi, pemerintah perlu mempertimbangkan 2023 sebagai tahun kebangkitan sumber pangan lokal. Dari jalur energi, meski tidak mengimpor minyak dan gas langsung dari Rusia dan Ukraina, Indonesia dapat terdampak jika harga energi dunia kembali meningkat seperti  pertengahan 2022. Di tengah krisis ini, terdapat peluang impor minyak murah Rusia, peningkatan  permintaan minyak nabati dan permintaan batubara Indonesia dari negara-negara Uni Eropa. Meski demikian, windfall dari komoditas ini tidak boleh menghentikan upaya peningkatan nilai tambah mineral. Selain itu, kembali digunakannya batubara untuk pembangkit energi di Uni Eropa adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menyerukan transisi energi yang adil dan terjangkau, yang memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dan dirugikan, sebagaimana deklarasi G20 lalu. Kedua, kecenderungan proteksionisme dalam perdagangan internasional diperkirakan terus berlangsung. Proteksionisme ini juga berdampak pada perubahan pola rantai nilai global (GVC) untuk mengembalikan produksi ke negara asal (reshoring), ke negara yang dekat (nearshoring), atau negara yang lebih mudah dipengaruhi kebijakan perdagangannya (friend-shoring). Indonesia dapat mengantisipasi dengan  memaksimalkan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati. Selain itu, mengembangkan perjanjian bilateral baru untuk memperluas negara mitra dagang serta memperkuat skema kerja sama regional ASEAN dan Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP.  (Yoga)

Kecuali Australia, semua benua akan masih dilanda perang atau setidaknya konflik bersenjata pada 2023. Persaingan di antara sesama negara mitra dan kerja sama di antara negara yang terlihat berseberangan juga akan terus terjadi. Penggunaan instrumen-instrumen ekonomi sebagai sarana menekan lawan dan pesaing akan makin masif. Inflasi di Uni Eropa (UE) dan AS serta pengendalian Covid-19 di China harus menjadi perhatian Indonesia. Pada akhir November 2022, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde dan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell menegaskan, pengendalian inflasi masih menjadi fokus. Karena itu, ECB dan The Fed akan berusaha menekan konsumsi serta menarik uang dari pasar demi mengendalikan inflasi. Sementara China masih mempertahankan kebijakan nihil Covid-19, meski Beijing mengindikasikan akan ada pelonggaran, pembatasan bakal terus dilakukan di China. Sebagai tujuan  utama ekspor Indonesia, keputusan trio AS-Eropa-China itu bisa menekan neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Nilai tukar rupiah juga akan terus tertekan karena pasokan dollar AS dan euro bakal terus berkurang. Bagi eksportir, pelemahan rupiah sebenarnya bisa menjadi peluang jika pasar sedang terbuka. Sayangnya, trio tujuan ekspor utama Indonesia berpotensi mengurangi permintaan.

Inflasi Eropa tidak bisa dilepaskan dari perang Ukraina. Peneliti Rand Corporation, Samuel Charap, menyebutkan, sulit, setidaknya sampai saat ini, mencari solusi damai perang Ukraina. ”G7 pada dasarnya meminta Rusia menyerah total, hal yang tidak mungkin dicapai secara diplomatik,” kata peneliti lembaga kajian yang dekat dengan Departemen Pertahanan AS itu. Perang Ukraina juga menjadi salah satu penyebab Economist Intelligent Unit memasukkan Indonesia dalam kelompok negara dengan risiko kerentanan pangan pada rentang 11 - 40 %. Selain gangguan pola tanam akibat perubahan iklim, risiko itu juga dipicu hambatan perdagangan pupuk dan gandum gara-gara perang Ukraina-Rusia. Indonesia juga ikut menanggung dampak lonjakan harga energi gara-gara perang tersebut. Beban Indonesia dan sejumlah negara semakin bertambah jika perang sampai pecah di Semenanjung Korea dan Taiwan. Perang di kawasan itu akan menjadi beban serius bagi Indonesia. Setidaknya 500.000 warga Indonesia tinggal di Hong Kong-Taiwan-Korea Selatan-Jepang. Mereka perlu dievakuasi jika sampai terjadi perang di Taiwan atau Semenanjung Korea. Selain itu, dari 228 miliar USD ekspor Indonesia sepanjang 2021, hingga 83 miliar USD ditujukan ke Taiwan dan sekitarnya. Nilai ekspor Indonesia ke sana setara 7 % PDB Indonesia 2021. Karena itu, sangat beralasan jika Presiden Jokowi pada pidato pembukaan KTT G20 di Bali, pertengahan November, menekankan betul agar dunia tidak terbelah, terutama karena perang antarnegara tidak hanya berwujud perang bersenjata, tetapi juga perang ekonomi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Meski ekonomi global makin lesu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2022 mencapai 50,89, yang menunjukkan sektor industri di Tanah Air masih ekspansif. Subsektor industri alat transportasi tercatat memperoleh angka IKI tertinggi, menembus 60. "Hasil survei IKI November 2022 angkanya 50,89, artinya industri manufaktur ekspansif dan ada optimisme bagi perekonomian nasional secara umum. IKI mensurvei 23 subsektor industri nasional, dengan 2.000 responden yang terbilang sangat baik,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat melansir data IKI terbaru, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menperin mengatakan, ada 11 dari total 23 subsektor industri yang berada pada kondisi ekspansif. Ke-11 subsektor tersebut mempresentasikan kontribusi 71,3%. Sedangkan 12 subsektor industri lainnya dalam kondisi tertekan. Salah satu yang pertumbuhannya mengalami pelemahan adalah subsektor industri tekstil. “Sebsektor tekstil yang melemah itu karena pasar Eropa dan Amerika turun. Alasan lebih rinci tekanan-tekanan ini sedang kami pelajari, maka perusahaan diharapkan mengisi kuesioner secara faktual, sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi,” kata Agus. (Yetede)

Inflasi Uni Eropa, yang menembus 10,7 % pada Oktober 2022, masih berpeluang naik. Lonjakan harga energi dan pangan jadi penyebab utama kenaikan itu. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bisa terdampak upaya pengendalian inflasi UE. Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan, semua faktor pembentuk inflasi menunjukkan kenaikan. Makanan, energi, dan aneka kebutuhan lain terus naik harganya. ”Kami tidak melihat bagian atau arah yang bisa membuat saya yakin bahwa kita mencapai puncak inflasi dan inflasi akan turun dalam waktu dekat,” ujar Lagarde dalam dengar pendapat di parlemen Eropa, Senin (28/11 sore waktu Brussels. Eurostat mencatat, 53 % inflasi dipicu harga energi dan makanan. (Yoga)