Perlindungan terhadap merek dan produk-produk yang diperdagangkan dalam perdagangan elektronik (dagang-el) di Tanah Air dinilai belum maksimal. Hingga kini belum ada payung hukum positif yang lebih tinggi berupa undang-undang (UU) yang memberikan sanksi seperti hukum pidanan atau perdata serta sanksi denda bagi pelanggar merek yang mengedarkan produk palsu dengan beriklan melalui perdagangan online atau dagang-el, seperti di media sosial atau website. Pentingnya payung hukum ini sejalan dengan pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja online yang makin meningkat. Dalam dagang-el, setiap pedagang bisa dengan mudah menutup identitasnya sehingga lebih leluasa untuk menjual produk-produk palsu. Tantangan ke depan menghadapi produk palsu sangat besar di Indonesia, mengingat pengguna internet saat ini mencapai 150 juta pengguna dengan 355,5 juta pelanggan seluler. 

Bank Sentral Nepal mengeluarkan larangan penggunaan dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay. Negara ini khawatir devisa asing dari puluhan ribu turis Tiongkok akan tergerus. Nepal Rastra Bank mengeluarkan larangan itu pada Senin (20/5) dan dikutip media internasional. Larangan berlaku untuk penggunaan platform pembayaran digital tersebut di hotel, restoran dan toko-toko di lokasi-lokasi kunjungan wisata, terutam yang dikelola oleh orang-orang asal Tiongkok.

Laman pemasaran Bukalapak resmi membuka layanan BukaGlobal. Layanan ini memfasilitasi pelapak UMKM produsen atau reseller produk lokal untuk menjangkau pasar Asia. Ada 5 negara asia menjadi tujuan layanan BukaGlobal yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan.

Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan hanya mitra pelapak yang lolos kurasi yang boleh berjualan di BukaGlobal dan terbatas bagi mereka yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penilaian mempertimbangkan kualitas produk dan performa pelapak dalam melayani konsumen. Jenis barangnya antara lain makanan dan minuman, kerajinan dan mode.

Untuk bertransaksi di BukaGlobal, konsumen harus memiliki kartu kredit. Dia pun harus sepakat dengan ongkos kirim rata (flat) yang ditetapkan Bukalapak yaitu 9-11 dollar Singapura. Bukalapak mengusahakan kerjasama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran di negara setempat sehingga opsi bayar tak hanya pakai kartu kredit. Bukalapak juga harus mencari mitra perusahaan logistik yang tepat.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ismail, meminta penyalahgunaan dan praktik jual-beli data pribadi di Indonesia agar dihentikan. Sebab, kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat dan pelakunya dapat dikenakan tuntutan hukum pidana dan denda sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya menanggapi kasus laman temanmarketing.com yang telah terang-terangan menyediakan dan menawarkan jasa penjualan database nomor handphone, nasabah, jasa SMS massal, jasa SMS masking, jasa WhatsApp Blast, jasa SMS broadcast khusus situs judi online, jasa SEO premium khusus judi online dan jasa database beeting pemain judi online. Menindaklanjuti hal ini, BRTI dan Kemenkominfo akan meminta kepada penyedia platfor e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan, atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki.

Aplikasi GoJek sudah sangat berguna dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Mengutip laporan dari App Annie, Nadiem Makarim menuturkan GoJek merupakan aplikasi ride sharing yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Teknologi digital memudahkan investor mengakses produk-produk investasi. Kemudahan akses itu membuat jumlah investor reksa dana meningkat. Sejumlah perusahaan manajer investasi juga membuat platform digital untuk mempermudah investor. Berdasarkan data OJK yang dikutip kamis lalu ada 50 platform digital penjual reksa dana per akhir April 2019.

Pada awal Mei PT BNI sekuritas meluncurkan inovasi teknologi berbasis telepon seluler pintar yakni Innovative Online Trading System (BIONS). Melalui aplikasi ini nasabah dapat bertransaksi berbagai instrumen investasi antara lain : reksadana, obligasi dan saham. Ada 88.000 investor pasar modal yang dikelola BNI sekuritas. Namun yang aktif hanya sekitar 6.000 investor. 

Direktur utama PT Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan platform digital untuk memudahkan investor memantau hasil investasi dan kinerja reksa dana. Eko endarto pendiri Financia Consulting mengatakan, kemudahan mengakses produk investasi mesti diikuti sikap masyarakat untuk lebih tekun menggali informasi produk yang akan dibeli. Karaniya Dharmasaputra co Founder dan CEO Bareksa.com mengatakan bahwa jumlah investor reksa dana naik melesat naik setelah kanal penjualan bertransformasi dari konvensional ke digital. Dhinda Arisyiya, Head of Investment solutions Bukalapak mejelaskan setelah 1,5 tahun berdiri, BukaReksa mempresentasikan 15% dari total investor reksa dana Indonesia. Sebagian besar investor berusia 20-35 tahun dengan rata-rata pembelian Rp 500.000 per orang.

Transaksi platform digital

• jumlah transaksi platform digital reksadana meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2018 yakni berturut-turut 1,2 triliun rupiah, 3,2 triliun rupiah dan 5,4 rupiah
• jumlah platform digital penjual reksadana tumbuh 66,67% dari 30 platform pada tahun 2017 menjadi 50 platform digital pada akhir April 2019
  
• jumlah investor reksadana tumbuh 93,3% dari 623,510 identifikasi investor tunggal reksa dana pada tahun 2017 menjadi 1.205.489 pada April 2019

LinkAja akan mendapatkan suntikan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menyuntikan dana sebesar Rp 300 miliar kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan pengelola platform LinkAJa. Dengan suntikan dana tersebut, Bank BRI akan memiliki sekitar 19% saham LinkAja. 

Beberapa BUMN transportasi juga akan menjadi pemegang saham LinkAja, perusahaan tersebut seperti : PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Jasa Marga (persero), PT ASDP (persero) dan Perum Damri. 

Sementara itu, LinkAja telah menandatangani kerjasama dengan empat bank syariah anak perusahaan Bank BUMN terkait pengembangan LinkAja syariah. 

WhatsApp, aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat dan anak usaha Facebook Group yang telah mendunia, ditemukan memiliki celah keamanan yang mudah diretas dengan menggunakan aplikasi mata-mata (spyware) NSO produk dari Israel. Bahaya ancaman ini bekerja dengan menginfeksi ponsel melalui penggilan telepon, baik diangkat maupun tidak. Modus operandinya, setelah melakukan panggilan telepon, spyware akan mengaktifkan kamera dan mikrofon, memindai email dan pesan, serta mengambil lokasi data pengguna. Namun, WhatsApp sendiri telah melakukan perbaikan dan menghimbau para penggunanya untuk memperbarui aplikasi versi terbaru. Celah keamanan ini sebenarnya telah ditemukan sejak awal Mei. Seorang pengacara kasus hak asasi manusia di Inggris Raya telah diserang oleh program Pegasus dari NSO, menurut Citizen Lab. Menurut sumber yang dirahasiakan, NSO menyatakan bahwa program Pegasus sebenarnya dilakukan khusus kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum dengan tujuan utama untuk memerangi tindakan kriminal dan terorisme. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bahwa Whatsapp saat ini mudah diretas. BSSN menyatakan melalui cuitannya di Twitter, celah keamanan Code Excecution (RCE) CVE-2019 3568 pada WhatsApp memungkinkan penyerang mengeksploitasi fungsi panggilan telepon dan menginstalasi malware secara jarak jauh.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem pencaiaran nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Supadi mengatakan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini, menurunnya, pemprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan. Upaya ini guna mencegah praktik yang kerap terjadi juga yaitu saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. Kalau memakai giro, cukup dengan mengganti spesimen tanda tangan.

Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa pihaknya juga terus menggenjot ekonomi digital di leverl desa dengan menggandeng perusahaan e-commerce. Pemprov menggandeng BliBli guna memasarkan produk pertanian Jawa Barat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak. Dengan upaya mendigitalisasi perdagangan di desa, pihaknya yakin suatu hari tengkulak akan berkurang. Petani yang tidak sejahtera bisa mengalami lompatan nasib.

Advotics, perusahaan rintisan Software as a Service (SaaS) asal Indonesia yang fokus membantu para pelaku bisnis rantai pasok barang dalam mengambil keputusan berdasarkan data, meraih pendanaan tahap awal senilai Rp39 miliar. Advotics didirikan dengan misi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagian besar perusahaan rantai pasok yang masih mengandalkan metode luring dalam mengelola dan melacak operasional penjualan serta distribusi mereka. Klien Advotics dapat membeli solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa solusidigitalisasi yang menyeluruh atau hanya modul-modul tertentu. Selain itu, Advotics juga menyediakan fitur yang sangat diminati oleh pelaku industri, seperti aplikasi produktivitas untuk memantau pekerja di dalam toko dengan sistem pelacakan geografis, sistem pengaturan rute dan pengiriman barang, sistem pemasaran offline-to-online, platform perdagangan business to business (B2B), serta dasbor analitik dan business intelligence untuk tim manajemen. 

Tim Advotics berhasil mengatasi inti masalah dalam pemantauan rantai pasok di Indonesia. Data point yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memahami peta persebaran dari distribusi produk dan mengefisienkan rantai pasok. Advotics memperkenalkan platform berbasis komputasi awan mereka untuk mendigitalkan tenaga kerja, jaringan bisnis, serta aset dan produk fisik milik perusahaan. Bagi bisnis distribusi, Advotics berhasil meningkatkan produktivitas para karyawan sales, yang berakibat pada meningkatnya kunjungan ke toko ritel setiap harinya sebesar 49%. Hingga saat ini, Advotics telah memenagi lebih dari 50 kontrak dengan klien korporat, seperti ExxonMobil, HM Sampoerna, Danonde, Mulia Group, Saint Gobin, Nutrifood, dan Indosurya.