Potensi bisnis layanan elektronik dan digital besar membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE). "Indonesia sebagai negara yang masuk jajaran sepuluh pengguna Internet terbesar memiliki potensi yang menjanjikan untuk bisnis layanan elektronik dan digital di berbagai sektor." kata peneliti digital ekonomi digital dari institute for Development of Economics ang Finance (Indef), Nailul Huda, kemarin, 31 Juli 2022. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara dan Data Internet  Indonesia yang dirilis pada Juni lalu, 210 juta dari total populasi 272 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan Internet. Tingkat penetrasi Internet di Indonesia pun meningkat  dari 72,7% pada 2019-2020 menjadi 77,02% pada 2021-2022. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, beberapa jenis PSE diwajibkan melakukan registrasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Yetede)

PT Telkom Tbk menyarankan  kepada generasi muda, terutama Generasi Z (Gen Z) untuk meng-update skill  digital demi memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang  diprediksi akan menjadi yang terbesar ke-4  di dunia pada 2045. "Indonesia akan menjadi  negara dengan ekonomi yang besar. Di sektor digital saja, Indonesia akan tumbuh dua kali lipat  dalam 4-5 tahun, dari sekitar US$ 70 miliar pada 2021 menjadi US$ 146 miliar pada 2025. "Terlebih lagi di era digital ini, pekerjaan ini tidak lagi terbatas di geografis. Indonesia saja, contohnya sudah mulai hire orang dari negara India, ada orang dari India, Vietnam, Australia, dan lainnya. Jadi itu yang harus dilakukan Gen Z untuk mewujudkan mimpinya," ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business PT telkom Tbk. Fajrin mengingatkan lagi, jangan sampai dengan potensi ekonomi yang besar ini, justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang Indonesia sendiri. "Jangan sampai kita hanya jadi penonton, jangan sampai kita hanya jadi pasar saja. Kita harus jadi pelaku aktif  di digital Indonesia," tambah Fajrin. (Yetede)

Perkembangan teknologi digital makin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga di sektor publik. Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yakni dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi sudah merambah hingga ke daerah-daerah. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi makin populer. Pertama, bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak pen dapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat. Kedua, transformasi pelayanan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik termasuk di daerah-daerah makin menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat diwujudkan melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, perkembangan pesat teknologi digital yang dibarengi dengan lonjakan penggunaan transaksi digital sejak pandemi Covid-19, merupakan peluang yang semestinya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik. Dalam hal soft infrastructur, literasi keuangan digital dari sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Data dari OECD menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan digital Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti China, Korea dan Thailand.

Kemenkeu, secara nyata beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pengelolaan kas negara yang dilakukan merupakan bagian integral dari proses transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Sejak awal 2000-an, seiring modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara, pemerintah mulai melakukan transformasi. Strategi smooth and gradual shifting dilakukan untuk mengubah pola konvensional menjadi digital. Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan platform digital dan perluasan pembayaran nontunai (cashless payment) pada sistem pembayaran pemerintah.

Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, entitas pemerintah atau satuan kerja (satker) masih mengelola uang persediaan (semacam petty cash) secara tunai dengan jumlah tertentu. Secara bertahap, penggunaan uang tunai ini makin dikurangi seiring intensifikasi program edukasi cashless payment kepada para pengelola keuangan pemerintah. Belanja barang pemerintah tahun 2021 mencapai Rp 529 triliun. Sebanyak Rp 152 triliun (28,7 %) dibelanjakan  menggunakan mekanisme uang persediaan (UP). Data ini merefleksikan masih besarnya penggunaan uang tunai dalam belanja pemerintah.

Penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) dan pengembangan pemanfaatan virtual account oleh pemerintah sejak 2018 menjadi terobosan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja UP. Kedua instrumen ini disempurnakan dengan pengembangan ekosistem digital payment marketplace yang mampu mengintegrasikan pemerintah, perbankan, dan penyedia barang/jasa (yang sebagian besar UMKM). Ekosistem ini jadi embrio lahirnya sebuah platform pada akhir 2019, yakni Digipay. Digipay merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi dan sinergi antara sektor publik dan privat dalam ekosistem belanja pemerintah. Seluruh proses belanja satker, mulai pemesanan barang/jasa, negosiasi, pengiriman barang, penghitungan pajak, hingga pembayaran transaksi serta pembayaran pajak dan pelaporan manajerial, dilakukan secara digital. (Yoga)

Fear of missing out atau FOMO biasanya dikaitkan dengan kecenderungan orang untuk tidak mau ketinggalan suatu tren karena banyak orang yang melakukannya. Apalagi di media sosial, banyak hal viral yang membuat orang FOMO, termasuk investasi. Selain itu, muncul fenomena pemengaruh (influencer) atau selebgram mempromosikan suatu produk investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi dan risiko rendah. Banyak masyarakat yang terpikat, tanpa pikir panjang dan mengecek legalitas dan logis, langsung menaruh uang pada produk tersebut.

Sekarang jenis investasi makin beragam dan semakin mudah dilakukan, semua transaksi bisa dilakukan secara daring melalui ponsel. Investasi di aset kripto, misalnya, cukup booming di kalangan anak muda dengan untung yang dinilai menggiurkan. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang ada dan digunakan di dunia maya. Namun fluktuasinya sangat tinggi yang artinya berbanding lurus dengan risikonya. OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto, tetapi oleh Bappebti. Fenomena lain yang ramai adalah binary option, yaitu menebak di antara dua pilihan harga emas, saham, atau forex. Dengan kata lain, tidak ada underlying barang yang diperdagangkan mengingat sifatnya hanya untung-untungan dalam menebak harga suatu komoditas sehingga mirip judi. OJK juga menyatakan tak pernah mengeluarkan izin untuk binary option.

Satgas Waspada Investasi yang merupakan kumpulan berbagai otoritas di Indonesia secara periodik mengumumkan produk investasi ilegal serta memblokir situsnya. Walau tak tertutup kemungkinan munculnya modus investasi dengan iming imingi imbal hasil yang besar lainnya. Agar tidak FOMO, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Pertama, pahami tujuan investasi. Kedua, informasi dari sumber yang terpercaya. Ketiga, pahami kondisi keuangan pribadi. Gunakan ”uang dingin” atau bukan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, apalagi uang pinjaman. Investasi bukanlah kompetisi tentang siapa yang dapat meraih imbal hasil paling tinggi. Investasi sejatinya lebih pada berkompetisi dengan diri sendiri agar dapat meraih tujuan finansial melalui berbagai instrumen keuangan dan investasi. (Yoga)

Hari sudah malam, tetapi hiruk-pikuk aktivitas masyarakat belum surut di halaman Istana Maimun, Medan, Sumut, Selasa (19/7). Di sebuah kafe, Ibrahim Umar (47) yang di medsos akrab dipanggil ”Ketua Limpol” asyik mengobrol dengan sejumlah kreator konten medsos yang belakangan tumbuh pesat di Kota Medan. Malam itu, para kreator konten di Medan membahas berbagai hal, mulai dari sejarah Kota Medan, pengalaman mendapat konten promosi atau endorse, ketemu pejabat, hingga harga-harga bahan pokok yang mencekik leher rakyat kecil. Di sela-sela obrolan, ide membuat konten di medsos pun muncul dan langsung dieksekusi dengan shooting di tempat. Konten-konten itu memotret langsung realitas warga kota.

Berangkat dari profesi sebagai penyanyi dan MC pesta pernikahan, ia boleh dibilang menjadi artis medsos yang sangat digandrungi belakangan ini. Konten-kontennya mengangkat realitas kehidupan dengan menggunakan bahasa Indonesia dialek ”Medan” dengan ribuan istilah yang unik. Ibrahim alias Ketua Limpol, yang juga dipanggil Jack India itu, meraup penggemar yang banyak dari konten yang dibungkus cerita humor. Tidak hanya dari Kota Medan, tetapi juga dari sejumlah daerah hingga luar negeri. Di akun Tiktok @jackindia75, Ibrahim mempunyai pengikut lebih dari 213.000 dengan setiap video ditonton 100.000 hingga 3 juta penonton.

Sejumlah pejabat mengundangnya untuk membuat konten bersama, mulai dari Gubernur Sumut Edy  Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, bupati, sejumlah wakil rakyat, pejabat kepolisian dan TNI, hingga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Malam itu, Ibrahim kedatangan tamu Profesor Umar Zein, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumut. Umar belakangan sangat produktif membuat video di Youtube, yang tidak hanya bertema kedokteran, tetapi juga sastra dan kebudayaan. Minat Umar di Youtube muncul setelah videonya tentang temuan cacing pita sepanjang 10,5 meter di Kabupaten Simalungun, 2018, viral di medsos. Ia pun mengulas berbagai topik keseharian yang kental dengan Sumut, mulai dari pantun Melayu, sastra, kapur barus, hingga kemenyan. (Yoga)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sebesar US$ 315 miliar atau setara Rp 4,720,12 pada 2030. Angka itu setara dengan 42% ekonomi digital di Asia tenggara (Asean). "Ini menjadi tantangan dan tugas bagi kita semua, bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri mengambil bagian yang aktif di dalamnya. Sehingga manfaat ekonomi digital  yang tengah berkembang pesat ini bisa dinikmati masyarakat, terutama UMKM," Kata Johnny G Plate. Presiden, lanjut dia, telah memberikan petunjuk  yang sangat jelas bahwa  pengembangan infrastruktur digital harus  di semua wilayah. Pembangunan infrastruktur hulu ini juga akan diimbangi dengan kemampuan memanfaatkan  di sektor hilir. "Ini termasuk tiga agenda prioritas G20 dalam rangka empowerment untuk center digital development. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital  hulu, tapi juga mendorong agar infrastruktur hilir  digital dikembangkan dengan serius," tegas Johhny. (Yetede)

Awal kemunculannya NFT lebih banyak ditekuni para seniman visual. Belakangan, banyak musisi yang akhirnya mengarungi arus deras NFT. Dokumentasi transaksi yang transparan, kontrol penuh atas aset karya, dan pembagian keuntungan penjualan yang fair adalah hal-hal yang menjadikan NFT begitu cepat mencuri hati para musisi. Sejak 2018, jutaan karya musik dalam berbagai bentuk mengaliri lokapasar NFT. Dilansir dari Reuters, penjualan NFT selama tahun 2021 mencapai 25 biliun USD. Namun kalimat yang lazim diucapkan musisi yang baru memulai: ”Bikin NFT itu tidak mudah!”

Sebelum memasuki semesta NFT, seorang musisi (solo atau grup), harus membuat e-wallet (Indodax, Blockchain, Binance, Tokocrypto, Pintu, dsb), yang menjadi tempat menukarkan dananya menjadi mata uang kripto, seperti Ethereum,Tezos, Polygon, dan Solana, yang merupakan alat tukar dalam dunia NFT. Setelah itu, kreator membuat akun lokapasar NFT, seperti Opensea, HEN, Solana, Objkt, dan Netra. Setiap lokapasar memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Selanjutnya, bisa memulai proses minting (mengunggah) karya. Umumnya, proses minting dikenai biaya (commission fee) yang bervariasi, tergantung dari ketentuan dari lokapasar NFT. Setelah karya NFT terunggah ke dalam lokapasar, musisi bisa mulai mempromosikan karyanya kepada rekan komunitasnya.

Menurut Thoma, bassist band Mocca: ”Membuat NFT itu hanya rumit diproses awal. Setelah semua persyaratan teknis terpenuhi, tinggal mengulang proses yang lebih sederhana. Kalau semua karyanya sudah siap, tinggal mengatur waktu untuk proses minting dan promoting,” ujarnya. Sebuah karya yang akan didistribusikan dalam format NFT harus terlebih dulu disesuaikan formatnya sehingga lebih NFT-able. Dalam dunia NFT, sebuah lagu tak hanya bisa didistribusikan secara utuh, tetapi bisa dibuat versi pendeknya, dipisah menjadi pecahan instrumen musik (audio stems), atau bahkan dikombinasikan dengan artwork, animasi dan video. Jadi, dari sebuah lagu saja bisa berkembang  menjadi banyak aset digital yang memiliki nilai ekonomi yang akan melipat gandakan keuntungan bagi kreator lagu tersebut.

Setiap transaksi tercatat secara digital dan terenkripsi dalam rantai blok (blockchain) yang bisa diakses dan dimonitor secara langsung oleh sang kreator tanpa perantara. Yang lebih keren lagi, apabila sebuah karya NFT musik dijual kembali oleh holder kepada holder lain dengan harga lebih tinggi, musisi creator tetap mendapatkan pembagian dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan ketentuan dari lokapasar. (Yoga)

Tokopedia menggelar konferensi teknologi START Summit pada Sabtu (16/7) secara daring dengan tema ”Driving Innovation at Scale”. Menurut Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison dalam siaran pers, Jumat (15/7), pada konferensi ini, Tokopedia akan berbagi pengalaman mendorong inovasi dalam skala besar untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya pandemi Covid-19. ”Berbagai inovasi Tokopedia tidak lepas dari kolaborasi bersama para mitra strategis,” katanya. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terbaru berbasis prinsip (Prinsiple based) bagi industri fintech peer to peer (p2p) leding. Aturan ini diharapkan bisa lebih fleksibel dalam mengakomodasi  perkembangan industri, sekaligus memperkuat pengawasan lewat disiplin pasar (market conduct). Aturan ini terlampir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/fintech p2p  Lending). "POJK LPBBTI ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya, alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat  dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, "ungkap Deputi Komisioner Humas dan Logistik POJK Anto Prabowo. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan semakin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada ekonomi Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat. (Yetede)