Industri kreatif digital berpotensi menjadi penyokong perekonomian Tanah Air di tengah perlambatan ekonomi global. Generasi muda bisa mendukung geliat industri itu dengan ide kreatif dan inovatif serta jejaring dengan dunia usaha. Gagasan itu mengemuka dalam acara ”CEO on Stage” di Universitas Prasetiya Mulya, Tangsel, Selasa (18/10), dengan tema ”Digital Innovation”. Menurut Manager Program S-1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Sonny Agustiawan, negara yang kreatif bisa bertahan di dalam situasi sulit. Gerakan industri kreatif dapat membuat modal tak menjadi soal, salah satunya ketika menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Laporan berjudul Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery yang diterbitkan Asian Development Bank Institute, Juni 2022, menyebutkan, ekonomi kreatif menjadi faktor pendorong utama penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi SDM, kata Sonny, institusi akademik dapat memaparkan pengetahuan yang membantu mahasiswa mentransformasikan kreativitasnya jadi ide bisnis, juga berperan penting dalam mewadahi mahasiswa memiliki jejaring dengan praktisi di sektor terkait. Principal East  Ventures Devina Halim menambahkan, mahasiswa merupakan sumber daya potensial dalam ekosistem usaha rintisan karena dapat merealisasikan ide kreatif menjadi produk. ”Investor berperan membantu mereka mewujudkannya. Dalam menghadapi proyeksi perlambatan ekonomi, appetite investor tidak berubah. Namun, kami memperdalam evaluasi terhadap seberapa kuat fondasi dan model bisnis yang diajukan,” tuturnya. Menurut Country Director AWS Indonesia Gunawan Susanto, pemanfaatan inovasi teknologi seharusnya membuat proses bisnis lebih murah, mudah, dan efisien. (Yoga)

PT Global Digital Niaga atau Blibli dalam waktu dekat bakal melangsungkan penawaran umum perdana (IPO) saham dengan mengincar dana segar Rp 8,17 triliun. Dari total tersebut, Rp 5,5 triliun akan dipakai untuk menutup utang. Chief Financial Of­ cer (CFO) Blibli Hendry menjelaskan, sebagaimana dipublikasikan melalui prospektus, sebesar Rp 5,5 triliun dana yang diperoleh dari hasil IPO akan digunakan untuk membayar fasilitas perbankan. “Sebenarnya fasilitas ini sudah kami miliki dari tahun sebelumnya. Dan sebagai proses bisnis, ini normal. Jadi untuk proceed Rp 5,5 triliun untuk dilakukan pembayaran,” kata Hendry dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (18/10). Sisa dana IPO, akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan utama perseroan, anak perusahaan, dan Tiket.com yang sudah diakuisisi Blibli sejak 2017. Termasuk kegiatan PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) yang proses akuisisinya sudah dituntaskan Blibli pada kuartal IV-2022. Berbekal ekosistem yang cukup lengkap tersebut, ke depan Blibli bakal fokus mengeksekusi strategi sinergi di dalam ekosistem.

“Jadi, kalau dilihat beberapa tahun ke belakang, masing-masing platform masih beroperasi dan optimalisasinya sendiri-sendiri. Dan aksi korporasi ini tujuannya adalah untuk menyinergikan tiga platform tersebut, sehingga ke depan kami akan fokus mengeksekusi sinergi omnichannel dan sinergi platform,” papar Hendry. Salah satu caranya, dimulai dengan menerapkan single sign on, lalu menyediakan dompet digital dan sebagainya. “Jadi, sebenarnya ini yang patut ditunggu. Kami yakin dengan aksi korporasi ini nantinya bisa jadi lebih baik,” tutur Hendry. Dalam kesempatan itu, CEO Tiket.com George Hendrata juga menambahkan alasan di balik melantainya Blibli di bursa, yakni didorong oleh potensi pasar yang masih cukup besar. “Pasarnya besar. Ada US$ 150 miliar yang dilayani Blibli, US$ 41 miliar di travel dan lifestyle dilayani Tiket.com, serta US$ 124 miliar di kebutuhan sehari-sehari yang dilayani Ranch,” sebut George. Di luar ketiga platform itu, masih terdapat perusahaan proxy di luar negeri yang juga cukup dan berkelanjutan dengan laba yang positif. Atas dasar itu, George melihat banyak hal yang bisa dijalankan, apalagi didukung dengan adanya omnichannel dan sinergi. (Yoga)

Harga saham bank digital berguguran pada perdagangan di BEI, Jumat (14/10). Dari tujuh saham bank digital yang tercatat di BEI, hanya satu bank yang harga sahamnya ditutup menguat, yaitu PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), naik Rp 16 (5,8%) menjadi Rp 292. Sementara enam saham bank digital lainnya ditutup melemah dalam rentang 4,67% hingga 6,94%. Ke enam bank itu adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang mengalami penurunan harga saham Rp 375 (6,94%) menjadi Rp 5.025, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) turun Rp 125 (6,94%) menjadi Rp 1.675, dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) turun Rp 50 (6,25%) menjadi Rp 750. Selanjutnya, PT Bank Aladin Syariah Tbk merosot Rp 90 (5,61%) menjadi Rp 1.515, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) susut Rp 27 (5,24%) menjadi Rp 488, dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) terkikis Rp 5 (4,67%) menjadi Rp 102.

Kerontokan harga saham bank digital itu juga telah memicu pelemahan IHSG BEI menjelang akhir pekan di tengah kenaikan bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 66,1 poin atau 0,96% ke posisi 6.814,53. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,74 poin atau 1,2% ke posisi 966,74. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, penurunan harga saham bank digital telah menjadi faktor utama pemicu kemerosotan IHSG sepanjang tahun ini. Penurunan tersebut makin dalam setelah saham-saham sektor teknologi juga turun dalam beberapa bulan terakhir. Secara year to date (ytd), indeks saham teknologi tercatat melemah hingga 28%. Terakhir saham AMAR turun 24,74% dari Rp 388 menjadi Rp 292 per saham. Analis Samuel Sekuritas Paula Ruth menyebutkan, seluruh harga saham emiten bank digital telah terkoreksi sepanjang tahun berjalan dan membuat market cap bank digital terhempas. Meski demikian, saham bank digital masih menyisakan prospek dalam jangka panjang, tulis Paula dalam riset terbaru yang dikutip Investor Daily, Jumat (14/10)  (Yoga)

Kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan terkoreksi cukup dalam, membawa pengaruh bagi pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berbagai stimulus pun di­upayakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih dalam mengatasi imbas dari kenaikan tingkat inflasi yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas. Percepatan penyaluran kredit dapat menjadi stimulus yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di suatu negara. Industri kredit digital seperti paylater pun terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia selama pandemi. Merujuk pada riset Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2022 yang dilakukan Kredivo dan Katadata Insight Center, penggunaan Paylater pada 2022 naik dari 28% menjadi 38% (yoy). Secara frekuensi, 50% konsumen telah menggunakan paylater lebih dari 1 tahun dan 49% konsumen menggunakan paylater setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dari sisi potensi permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang diprediksi akan makin tinggi, hal ini mendorong pelaku industri kredit digital untuk menyiapkan langkah antisipasi, utamanya dalam menekan angka kredit macet. Kontrol terhadap risiko kredit perlu terus dijaga dengan ketat, mengingat industri ini merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan. Sistem manajemen risiko dengan matriks risiko yang teruji menjadi kewajiban untuk membantu perusahaan mempertahankan fundamental bisnis yang kuat di tengah berbagai kondisi ekonomi. Kemampuan tersebut juga yang membuat operator paylater dapat konsisten mengelola angka kredit macet yang tetap terkendali rata-rata di bawah 5% tiap tahunnya, meski di tengah tantangan pandemi.

Serangan peretas (hacker) dan kebocoran data dalam beberapa waktu belakangan menjadi semacam blessing in disguise. Sedikit atau banyak, kejadian tersebut akhirnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah dibahas sejak 2016 menjadi undang-undang. Naskah final rancangan ini terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal, yang di antaranya mengatur soal pidana bagi pembocor data pribadi. Jumlah pengguna media sosial Indonesia 191,4 juta orang dan tingkat penetrasi Internet 73 % (Hootsuite, 2022). Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, Bain, Temasek, dan Google memperkirakan ekonomi digital kita menembus US$ 146 miliar pada 2025. Sayangnya, potensi ini tercoreng akibat maraknya kebocoran data, baik dari pihak swasta maupun pemerintah; serta tindakan tidak etis, seperti doxing, di kalangan pengguna media sosial, yang membuat Indonesia menempati urutan bawah pada Digital Civility Index oleh Microsoft pada 2021.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan awalan baru menuju tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pemanfaatan data pribadi bagi perkembangan ekonomi digital. Selama ini, isu pemanfaatan data pribadi menjadi hambatan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform digital. Sedangkan hambatan bagi industri yang bergerak di dunia digital adalah dasar hukumnya masih tersebar di berbagai lembaga, seperti di Kemenkominfo, BI, serta OJK. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Pertama, harmonisasi peraturan yang berhubungan dengan data pribadi, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan BI mengenai sistem pembayaran dan transparansi data bank. Tiga lembaga yang menerbitkan aturan itu harus segera mengharmonisasi aturan tersebut agar substansi aturan turunannya sesuai dengan UU-PDP.

Kedua, aturan turunan mengenai hukuman denda bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa PSE swasta dapat dibubarkan apabila terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi dengan sengaja. Dalam aturan turunan, sudah seharusnya dibangun threshold berbasis asas proporsionalitas, dari bentuk pelanggaran ringan hingga berat, yang batasan dan ruang lingkupnya dijelaskan secara terang. Namun, belum ada aturan yang jelas jika pelanggar merupakan PSE publik. Padahal beberapa kebocoran data juga berasal dari PSE publik. Pengaturan hukuman PSE publik dan swasta harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Kita membutuhkan otoritas yang kuat dan SDM yang kompeten serta berintegritas untuk mengurusi data pribadi, mengingat tantangan dalam pelindungan data pribadi ke depan akan makin besar. (Yoga)

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia bisa mengalahkan Tiongkok. Karena Indonesia memiliki kekuatan digitalisasi yang masif. Bahkan, digitalisasi Indonesia sudah masuk ke pasar-pasar, bahkan hingga kota-kota pelosok di Indonesia. “Nah, Kita harus bangga, karena opportunity for us, is rich. Apalagi kita kerja bersama. Telkom ada infrastruktur, terus ada investornya dari pak Nata (Sunata Tjiterosampurno, Senior Partner Northstar Group). Ini kalau kita lihat, kalau orang mengatakan, Indonesia bisa menjadi big four, it will happen. Dan saya percaya, kita juga bisa mengalahkan China (Tiongkok), karena semua kota-kota kecil sudah maju. Karena bisnis kami sudah sampai di kota kecil, driver, merchant kami ada di kota kecil,” kata Neneng dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/10). Neneng juga  mengungkapkan mengenai digitalisasi di Indonesia. Menurut dia, kekuatan digitalisasi Indonesia terlihat karena Indonesia diperhitungkan di Asean. “Google mengatakan, ekonomi digital Indonesia akan double di 2030. Penetrasi internet di pandemi itu 64%, post pandemi 74%, akselerasi cepat banget. Jadi kalau kita bisa bilang, pandemi ada blessing in disguise. Populasi masyarakat muda Indonesia yang memahami seluler juga tinggi, ini memicu ledakan ekonomi digital,” ujar Neneng.  (Yoga)

Evolusi yang terjadi di industri media dari media konvensional ke media digital dan akhirnya ke media sosial ternyata juga merambah ke dunia perdagangan. Pola evolusi dalam industri media bisa ditemukan kemiripannya dalam cara orang melakukan jual beli atau commerce. Hal tersebut dikatakan pengusaha dan motivational speaker Merry Riana dalam diskusi di ajang BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center yang dimoderatori oleh Direktur Digital and Business Development B Universe Anthony Wonsono, Selasa (11/10). “Dulu sekali kita hanya kenal media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio. Kemudian berkembang menjadi media digital, di mana surat kabar menjadi portal berita, radio menjadi podcast, dan seterusnya. Yang Anda lihat sekarang adalah perkembangan berikutnya dalam bidang ini, karena bukan lagi media digital, tetapi sudah menjadi media sosial,” imbuhnya. 

Dengan setengah bercanda dia mencontohkan bahwa dulu orang mendapat informasi pertama dari televisi, sekarang orang mendapat informasi pertama dari akun Lambe Turah di media sosial. Menurut dia, pola yang sama juga terjadi di sektor perdagangan. “Bicara jual beli konvensional, kita membeli barang secara luring dengan datang ke toko, menerima barang yang dikehendaki, dan membayar,” kata Merry. “Setelah itu terjadi evolusi menuju e-commerce di mana kita berbelanja di aplikasi toko. Jika Anda ikuti pola dari media konvensional ke media digital lalu ke media sosial, maka setelah commerce, lalu e-commerce, lalu apa selanjutnya? Social commerce,” ucapnya. Merry membenarkan bahwa tidak banyak yang menyadari arah evolusi ini, padahal sudah mulai banyak orang yang berbelanja melalui interaksi media sosial seperti TikTok daripada ke situs jual beli. (Yoga)

Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang awalnya disebut Web Semantik oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Web 3.0 adalah internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Di sini, situs web dan aplikasi memproses informasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, machine learning, big data, dan blockchain. Selain Web 3.0, ada juga istilah Web3 yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi sering dianggap sama. Konsep Web3 pertama kali diperkenalkan Gavin Wood pada 2014 sebagai versi internet yang terbuka dan terdesentralisasi. Keunggulan Web3 antara lain : Pertama, pengendalian data pengguna. DenganWeb3, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data mereka. Salah satu contoh aplikasi Web3 adalah browser bernama Brave. Browser ini memungkinkan pengguna menentukan seberapa sering iklan yang mereka lihat dalam sebulan. Jadi, secara prinsip, pengguna browser Brave bisa mengontrol data mereka akan dijual kepada siapa, melalui apa, dan seberapa sering.

Aspek kedua, kemampuan bertransaksi tanpa perantara. Bayangkan jika Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dibangun ulang dengan konsep Web3. Setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung menjadi bagian dari platform. Pihak yang membangun dan memproses transaksi mendapatkan insentif dalam bentuk mata uang kripto. Semua data disimpan dalam blockchain, dan siapa pun bisa melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanpa perlu adanya perantara atau otoritas terpusat. Ihwal ketiga, konsep Web3 memungkinkan kepemilikan bersama suatu platform. Bayangkan jika semua pengendara dan penumpang Gojek dan Grab ikut jadi pemilik platform. Saat mendaftar jadi pengendara atau penumpang, mereka menaruh sejumlah mata uang kripto sebagai modal awal. Dalam Web3, aktivitas ini disebut dengan istilah staking. Para investor bisa ikut berinvestasi ke suatu platform Web3 dengan melakukan staking. Dengan demikian, platform dimiliki bersama oleh para pengguna dan investor sesuai nilai staking masing-masing.

Jadi, denganWeb3, kontrol pengguna terhadap data mereka lebih kuat. Mereka bisa berinteraksi secara langsung tanpa perantara, juga bisa bersama-sama menjadi pemilik platform digital. Hal ini serupa dengan konsep koperasi. Anggota koperasi, selain bisa menikmati layanan, juga merupakan pemilik yang bisa menikmati sisa hasil usaha. Kalau kita renungkan, platform dengan konsep Web3 dapat dianalogikan sebagai suatu koperasi digital yang mandiri. Di sisi lain, para investor pun cukup agresif mengguyurkan dana bagi start up dan perusahaan bertema Web3. Kita berharap Web3 bisa menjadi kenyataan agar internet dapat memasuki versi baru yang lebih terbuka, lebih inklusif, menghargai privasi. (Yoga)

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, cepatnya perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital. Kehadiran dan kecepatan pertumbuhan inovasi keuangan digital perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan, regulasi, dan upaya perlindungan konsumen. Ketika inovasi berjalan lebih cepat dari regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen, yang terjadi adalah industri yang berjalan tanpa rambu-rambu. Hal ini rawan memicu kehadiran entitas jasa keuangan digital yang ilegal dan tak beretika yang bisa merugikan konsumen. ”Di sisi lain, regulasi dan pengawasan yang terlampau ketat berpotensi menahan inovasi layanan jasa keuangan digital. Tidak terwujudnya keseimbangan itu tidak ideal dan merugikan, baik kepada konsumen maupun penyelenggara jasa keuangan digital,” tutur Mahendra dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2022 bertema ”Building Trust in Digital Financial Ecosystem” yang diselenggarakan secara hibrida, di Jakarta, Senin (10/10).

Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Rudiantara menambahkan, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam ekosistem keuangan digital, yaitu menjaga kepercayaan. Saat ini, ancaman keamanan siber terus terjadi. Sementara industri perbankan dan keuangan menjadi salah satu industri yang paling diincar untuk dibobol keamanan sibernya. Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan, pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting adalah mengajak semua pemangku kepentingan agar terus-menerus mengedukasi konsumen untuk meningkatkan literasi keuangan. Saat ini, terjadi ketimpangan antara tingkat inklusi dan literasi di masyarakat. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat inklusi keuangan mencapai 76,19 %, sementara tingkat literasi keuangan hanya separuhnya, yakni 38,03 %. (Yoga)

Kemenkominfo terus mendorong perusahaan rintisan (start-up) lokal Indonesia untuk terus bertumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi global. Melalui program HUB. ID Accelerator, sebanyak 24 start-up lokal didukung mencari peluang pendanaan dari para investor. Kemenkominfo terus mendorong lahirnya start-up yang mampu tumbuh bukan hanya pada kemampuan untuk menguasa pasar dan meningkatkan valuasi perusahaanmya. Start-up juga didukung untuk mampu tumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat. 

 “Mereka juga harus mampu menahan serangan dari berbagai dinamika global,” kata Menkominfo Johnny G Plate, saat membuka Demo Day HUB.ID Accelerator 2022 di Jakarta, Jumat (7/10). Menurut dia, HUB.ID Accelerator merupakan program terobosan Kemenkominfo untuk membantu start-up lokal mendapatkan akses pendanaan sekaligus meningkatkan kerja sama bisnis dan memperluas kemitraan. Pengembangannya difasilitasi melalui serangkaian proses panel, mentoring, dan business matchmaking. Program tersebut dibuat karena Indonesia merupakan negara terbesar nomor lima pasar start-up dunia dan telah menjadi magnet bisnis start-up di kawasan Asia Tenggara. Tercatat, terjadi lonjakan transaksi pendanaan start-up dalam beberapa tahun terakhir. “Sebanyak 700 transaksi pendanaan untuk start-up terjadi pada 2020, dan pada 2021, meningkat jadi 942 transaksi pendanaan,” ungkapnya. (Yoga)