Pameran seni kian gencar mengadopsi teknologi non fungible token atau NFT yang bertaut pada ekosistem blockchain. Adopsi itu untuk beragam tujuan, mulai dari mendigitalkan sertifikat keaslian  karya seni hingga karya seni itu sendiri. NFT yang sejatinya adalah tanda kepemilikan atas benda digital dan tercatat di jejaring rantai blok belakangan memang menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pameran seni turut menampilkan deretan karya seni digital sebagai NFT. Karya berwujud NFT itu juga kerap menarik kunjungan orang yang menggemari perkembangan teknologi. Sabtu (29/10) Manaf (30) yang menyempatkan diri datang ke Museum Nasional di Jakarta. Pegawai teknologi informasi ini datang untuk pameran bertajuk ”Rekam Masa” yang mengintegrasikan karya seni dengan blockchain. Hal yang paling menarik minatnya adalah bagaimana NFT dan blockchain itu bisa diimplementasikan untuk karya seni. Manaf menengok deretan karya seni di sana dan memindai QR code di tiap karya. QR code mengarah ke tautan di situs artopologi.com yang menjelaskan tentang karya tersebut berikut nominalnya dalam rupiah.

Selain dari artopologi.com, Manaf pun melihat-lihat laman Artopologi di lokapasar OpenSea. Dari situ, dia melihat sejumlah karya di pameran yang hadir dalam format sertifikat keaslian digital. Lukisan bertajuk ”Pesan dari Laut” karya Catur Nugroho, misalnya, Manaf temukan dalam laman OpenSea di jaringan rantai blok Polygon, bertuliskan certificate of authenticity, blockchain registered by Artopologi. ”Saya penasaran. Kebetulan, tadi pagi saya juga ikut seminar tentang rantai blok. Seharian ini. Saya pengin tahu aplikasinya lebih lanjut,” ungkap pria yang tinggal di Jaksel ini. Manaf hanyalah satu dari sebagian pengunjung yang mendatangi pameran Rekam Masa dengan rasa penasaran terhadap rantai blok dan NFT. Pameran yang berlangsung 28 Oktober hingga 6 November ini mengusung format seni yang berintegrasi dengan rantai blok. Artopologi, penyelenggara pameran Rekam Masa, berperan sebagai platform lokapasar karya seni fisik yang berintegrasi dengan rantai blok. Integrasi yang dimaksud ialah setiap karya fisik yang dijual di situs artopologi.com memiliki NFT berupa sertifikat keaslian digital di rantai blok. (Yoga)

Kolaborasi antarentitas di ekosistem digital dinilai penting untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Upaya itu ditempuh PT Bank Jago Tbk, bank berbasis teknologi, dengan memperkuat kolaborasi bersama dengan perusahaan teknologi finansial dan perusahaan rintisan teknologi. Dirut Bank Jago Kharim Siregar, sebagaimana laporan wartawan Kompas Aditya Putra Perdana dari ajang Singapore Fintech Festival (SFF) 2022 di Singapura, Kamis (3/11/2022), mengatakan, kolaborasi yang strategis dalam ekosistem dapat menumbuhkan bank digital. Langkah itu juga memudahkan masyarakat untuk mendapat produk dan layanan keuangan secara signifikan. dalam penyaluran kredit, Bank Jago berkolaborasi dengan berbagai mitra, antara lain perusahaan multifinance dan teknologi finansial (tekfin). ”Bank dan ekosistem digital memahami kebutuhan dan memiliki solusi yang relevan bagi nasabah. Lewat kolaborasi, nasabah, bank, dan ekosistem digital dapat tumbuh bersama,” kata Kharim.

Kharim menjadi salah satu pembicara dalam diskusi SFF 2022 dengan topik ”Driving New Digital Bank Profitability”.Terkait apakah lebih besar peran Bank Jago atau mitranya dalam penyaluran, Kharim menyatakan, saat ini masih dalam tahap balancing. Namun, dengan aplikasi Bank Jago yang baru berusia 18 bulan, capaiannya sangatlah baik. Menurut data Bank Jago,sampai triwulan III-2022, pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan syariah mencapai 119 % secara tahunan atau Rp 8,16 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan syariah dilakukan melalui kolaborasi dengan 32 mitra pembiayaan. Hingga triwulan III-2022, aplikasi Jago memiliki lebih dari 4,2 juta nasabah dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7,28 triliun. Jumlah nasabah tumbuh tiga kali lipat dalam sembilan bulan terakhir. Padahal, pada akhir 2021, jumlahnya ter-catat 1,4 juta nasabah.

SFF 2022 adalah ajang tahunan berskala internasional yang diselenggarakan bank sentral dan otoritas jasa keuangan Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS). Acara yang berlangsung pada 2-4 November 2022 itu menghadirkan 850 pakar dan pelaku usaha serta dihadiri 2.000 organisasi dari 110 negara. SFF menjadi gambaran teknologi masa depan, bahkan acuan di Asia Tenggara atau lebih luas lagi. ”Total populasi Asia Tenggara 400 juta (jiwa) dan demografinya paling muda. Dari segi penerimaan digital paling tinggi. Teknologi itu pasti jauh lebih cepat dari yang saat ini dibutuhkan,” katanya. CEO ANEXT Bank, bank digital di Singapura yang juga anak perusahaan Ant Group, Toh Su Mei, mengatakan, pihaknya fokus pada pengalaman konsumen, karena itu, kerja sama selalu terbuka dengan pendekatan yang kolaboratif, juga melalui diskusi dengan pelaku industri. Deputy Prime Minister and Minister for Finance and Deputy Chairman MAS Lawrence Wong, pada pembukaan SFF 2022, Rabu (2/11), menyatakan, teknologi bisa sangat hebat dalam menghasilkan sesuatu yang baik, namun, juga membawa ketakutan pekerjaan mereka tergantikan teknologi atau tak bisa mengimbangi kecepatannya. (Yoga)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki di Jakarta, Selasa (1/11) menjelaskan, pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan platform digital yang tergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) akan berkolaborasi untuk mengupayakan agar 30 juta UMKM bisa masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. (Yoga)

Kantor Perwakilan BI Cirebon menggelar Ciayumajakuning Entrepreneur Festival Ke-7. Ajang itu turut mendorong penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi bagi pelaku UMKM di Jabar bagian timur. Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) Entrepreneur Festival atau CEF berlangsung Jumat-Minggu (28-30/10) di Grage Mall Cirebon. Sebanyak 88 pelaku UMKM dari Ciayumajakuning turut serta dalam acara ini. Sejumlah UMKM binaan Kantor Perwakilan BI Cirebon itu berorientasi pada lingkungan, seperti batik pewarna alam Ciwaringin dan  aneka produk daur ulang. Ini sesuai tema CEF, yaitu ”Ekonomi Hijau Digital untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Ciayumajakuning yang Berkelanjutan”.

”Ekonomi sekarang tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga harus tetap concern pada isu lingkungan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon Hestu Wibowo. Konsep ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau juga tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi yang kini berkembang pesat. Transaksi oleh pelaku usaha dan pelanggan, misalnya, bisa menggunakan pembayaran nontunai. Transaksi juga tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu. Karena itu, pihaknya mendorong UMKM di Ciayumajakuning menerapkan ekonomi hijau, seperti pengurangan penggunaan plastik dalam produksi dan pemasaran. BI Cirebon juga terus memperluas pembayaran nontunai via Standar Kode Respons Cepat Indonesia (QRIS). (Yoga)

DJP terus menggali sumber-sumber penerimaan baru, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi digital. Salah satu sumber yang tengah digencarkan adalah pengumpulan pajak dari platform atau aplikasi digital atau yang biasa dikenal dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti Netflix, Facebook, Spotify, dan Google. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan, hingga September 2022, realisasi penerimaan PPN PMSE secara keseluruhan telah mencapai Rp 8,69 triliun dari total 130 platform yang berperan sebagai pemungut. Dari jumlah tersebut Rp 4,06 triliun merupakan hasil penerimaan untuk 2022. “Sektor pajak ini cukup kontributif dalam menopang penerimaan negara,” ujar Neil kepada Tempo, kemarin. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha penyelenggara aplikasi digital harus ditunjuk sebagai pemungut wajib PPN dengan tarif 11 % atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Pemungut wajib membuat bukti pungut PPN berupa commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah melakukan pembayaran. Ke depan, otoritas pajak juga akan terus menambah daftar para pelaku usaha PMSE yang menjual produk layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan. Tak hanya itu, realisasi pajak dari sektor digital lainnya terus bertumbuh, seperti realisasi pajak atas perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending sebesar Rp 90,05 miliar untuk PPh pasal 23 atau dalam negeri dan Rp 40,04 miliar untuk PPh pasal 26 atau luar negeri. Berikutnya, ada pula realisasi pajak atas transaksi kripto senilai Rp 76,27 miliar untuk PPh pasal 22 dan Rp 82,85 miliar untuk PPN dalam negeri. (Yoga)

Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK terdapat pasal yang mengatur keberadaan uang digital. Pasal ini merupakan tambahan atas UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang belum mengakomodasi keberadaan uang digital. Dinyatakan bahwa nilai tukar terdiri dari rupiah kertas, logam, dan digital. Dengan demikian, nantinya BI bisa meluncurkan uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang tengah menjadi perhatian hampir semua bank sentral di seluruh dunia. Sejauh ini baru dua negara yang telah meluncurkan CBDC, yaitu Bahama dengan sand dollar dan Jamaika dengan Jam-Dex. Beberapa negara sudah masuk fase percobaan, seperti Nigeria (e-Naira), China (e-CNY), dan Swedia (E-krona). Hingga Juli 2022 tercatat 15 bank sentral sudah melakukan uji coba, 15 lainnya di fase perancangan (proof of concept), dan 65 lagi, termasuk Indonesia, masih pada fase penelitian.

Urgensi penerbitan rupiah digital diperdebatkan di tengah banyaknya persoalan lain. Salah satunya  adalah soal ketergantungan pada likuiditas asing yang diakibatkan dangkalnya pasar keuangan domestik. Akibatnya, rupiah cenderung tidak stabil. Pekan lalu, BI kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,75 5. Kebijakan  yang tergolong progresif ini diambil terutama untuk mengantisipasi pelemahan nilai rupiah yang pada akhir minggu lalu mencapai Rp 15,600 per dollar AS. Urgensi penerbitan CBDC tak bisa dilepaskan dari meningkatnya popularitas uang kripto yang bersifat anonim sehingga volatilitas sangat tinggi. Meski tidak dalam waktu dekat, CBDC dibutuhkan sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur, baik regulasi maupun teknologinya. Urgensi CBDC akan berbeda di tiap negara sehingga perlu dirumuskan dengan persis ruang lingkup  kebutuhannya. (Yoga)

Operator telekomunikasi milik Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) tengah menyiapkan diri untuk berfokus pada bisnis konektivitas melalui ekosistem digital yang lengkap, tak hanya menjadi pemain di industri telekomunikasi. Perseroan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan sejumlah lini usaha Grup Sinar Mas maupun pihak eksternal seperti DANA, Vidio, dan Lazada dalam sebuah ekosistem. Dirut Smartfren Telecom Merza Fachys mengatakan, kolaborasi tersebut perlu dilakukan, karena platform digital tidak berguna jika ekosistemnya tidak lengkap. Sehingga, Smartfren akan terus melakukan pengembangan sekaligus membangun aset secara paralel. “Kami juga harus memanfaatkan platform-platform ini dalam aplikasi yang lebih tinggi. Kami menyiapkan IoT dan banyak aplikasi berbasis arti­ cal intelligence (AI), blockchain, dan lain-lain. Semua ekosistem berjalan paralel,” kata Merza di acara ‘Kupas Tuntas’ yang digelar Samuel Sekuritas, baru-baru ini.

Merza meyakini bahwa FREN ke depan bakal menjadi pemain digital yang lengkap, baik platform digital terutama ekosistem konten maupun aplikasi-aplikasi, yang akan mengantarkan informasi dan konten untuk dinikmati pengguna maupun industri. “Kami akan fokus menggunakan blockchain, 5G juga segera meluncur, pusat data (data center) sedang dibangun, edge computing berjalan sesuai perkembangan, dan AI sebagai basis yang kami gunakan,” ungkap dia. Mengenai 5G, Merza menjelaskan bahwa FREN akan menggelarnya di area-area industri dan perumahan maupun area-area yang tidak dilayani serat optik. Termasuk, menggelar 5G di proyek kereta cepat dan tempat-tempat pariwisata premium seperti Labuan Bajo dan Nusa Dua, Bali. “Demikian cita-cita kami. FREN akan menjadi the most sophisticated digital infrastructure platform providing immersive digital experience and solution. Apalagi, Sinar Mas juga masih berkomitmen kuat untuk mengembangkan FREN,” ujar Merza. Dia mengungkapkan, Smartfren juga tengah membangun data center raksasa berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Indonesia. Perseroan telah menggandeng perusahaan asal Abu Dhabi UEA, yaitu Group 42 (G42), untuk mengerjakan proyek ini. (Yoga)

Grab Indonesia bakal menutup layanan GrabKitchen pada 19 Desember mendatang. Inkonsistensi pertumbuhan bisnis dapur bersama khusus layanan pesan antar alias cloud kitchen ini menjadi salah satu alasannya. Chief Communications Officer Grab Indonesia, Mayang Schreiber, menyatakan pertumbuhan GrabKitchen tak konsisten selama empat tahun beroperasi. Selain itu, saat ini perusahaan tengah melakukan peralihan model bisnis menjadi bisnis aset ringan. "Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit, untuk tidak melanjutkan operasi GrabKitchen di Indonesia," tuturnya kepada Tempo, kemarin. Diluncurkan pada April 2019, Grab agresif mengembangkan GrabKitchen. Sampai akhir 2019, perusahaan telah memiliki lebih dari 40 titik dapur bersama yang dapat disewa mitra di kawasan Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Denpasar, hingga Medan.

Dengan berakhirnya bisnis GrabKitchen, perusahaan memutus hubungan kerja belasan karyawan yang mengurusi unit bisnis tersebut. Grab memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk menjajaki posisi yang tersedia di divisi lain. "Kompensasi tambahan berdasarkan iktikad baik perusahaan dengan jumlah sesuai dengan kebijakan perusahaan," ujar Mayang. Grab juga memberi program manfaat tambahan berupa perpanjangan asuransi kesehatan hingga 31 Desember 2022.Grab pun menawarkan dukungan konseling melalui Grabber Assistance Program kepada para karyawan yang terkena PHK, ditambah beberapa program pelatihan, seperti perencanaan karier, teknik pencarian kerja, dan personal branding. (Yoga)

Grab Indonesia mengumumkan kerja sama strategis dengan i.saku, platform uang elektronik terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari Salim Group. I.saku hadir sebagai pilihan metode pembayaran digital di aplikasi Grab untuk layanan GrabCar dan GrabBike yang dapat digunakan konsumen sejak 30 September 2022. Untuk membantu mewujudkan pencanangan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asean tahun 2025, baik pemerintah maupun swasta, melakukan beragam transformasi digital. Salah satunya melalui adopsi pembayaran digital untuk mempermudah transaksi layanan pelanggan. International Data Corporation (IDC) pun menyebutkan bahwa pembayaran digital mampu meningkatkan penjualan toko (merchant) 10%. Karena itu, bukan tanpa alasan Grab memilih i.saku untuk bergabung dalam ekosistemnya karena potensi perkembangan pasar pembayaran digital tersebut.

“Kami percaya kolaborasi dengan i.saku sejalan dengan upaya Grab membantu percepatan transformasi teknologi digital di Indonesia sekaligus memudahkan jutaan pengguna i.saku yang kini bisa melakukan pembayaran langsung di aplikasi Grab,” ujar Business Development and Strategic Partnership Director Grab Kertapradana, Kamis (20/10). Metode pembayaran i.saku pada aplikasi Grab memiliki dua tipe status, yaitu standard service dan full service. Standard service memiliki batas maksimum saldo Rp 2 juta dan dapat digunakan untuk isi ulang saldo serta pembayaran merchant, full service menawarkan batas maksimum saldo hingga Rp 20 juta yang dapat digunakan untuk isi ulang saldo, pembayaran merchant, tarik tunai saldo i.saku di Indomaret dan ATM, serta transfer saldo ke sesama pengguna i.saku. Customer Relationship Management Executive Director PT Indomarco Prismatama Gondo Sudjoni menambahkan, bergabungnya i.saku sebagai metode pembayaran digital di aplikasi Grab merupakan terobosan positif dalam melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama bagi yang tidak atau belum secara maksimal mengakses layanan transaksi keuangan digital. “Saat ini, jumlahnya mencapai 51% dari penduduk dewasa atau 95 juta penduduk Indonesia,” tutur Gondo. (Yoga)

Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)