JAKARTA,ID-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, peletakan batu pertama  atau groundbreaking  tahap kedua yang akan dilakukan pada 1-3 November 2023 merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di Ibu Kota IKN). "Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya  pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya  pertumbuhan ekonomi yang sebagai bukti minat dan kepercayaan  yang tinggi dan investor swasta dan pemerintah di IKN," jelas Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis. Dia menjelaskan, 10 proyek melakukan peletakan batu pertama  tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di IKN Nusantara pada 1-3  November 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan peletakan batu utama tahap dua dari  kegiatan yang sudah dilakukan pada September lalu. (Yetede)

Sejumlah instrumen yang disediakan pemerintah untuk menarik penanaman modal di bidang industri manufaktur tak efektif menarik investor. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasinya. Jubir Kemenperin, Febri Hendri mengatakan, perlu ada strategi investasi yang lebih jitu untuk mendorong industrialisasi manufaktur di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah insentif pajak, tetapi belum efektif menarik banyak investasi manufaktur. ”Itu yang sedang kami evaluasi dan cermati, misalkan untuk beberapa industri ke negara tetangga dibandingkan Indonesia. Apa kelebihan negara itu. Seperti mobil listrik, kita selalu pakai pembanding negara lain. Kalau negara lain ngasih keistimewaan sekian, kami kasih yang lebih bagus lagi,” ujar Febri di Jakarta, Senin (30/10).

Pemerintah melalui PP No 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu memberikan fasilitas pengurangan PPN atau tax allowance. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto 30 % dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, atau masing-masing sebesar 5 % per tahun. Dengan ini, diharapkan beban Pajak Penghasilan badan yang disetorkan oleh investor dapat lebih ringan. Juga Peraturan Menkeu (PMK) No 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas tax holiday ini diberikan selama 5-15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun jika mendapat persetujuan Menkeu. Berdasarkan data DJP Kemenkeu, hingga 31 Desember 2022, realisasi investasi yang memperoleh tax holiday untuk industri pionir hanya Rp 153,20 triliun, masih jauh dari target yang tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018 dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebesar Rp 1.639,89 triliun. (Yoga)

JAKARTA,ID-Investasi tetap moncer, meskipun Indonesia sedang memasuki Indonesia memasuki tahun politik. Selama Januari-September 2023, realisasi investasi mencapai Rp1.053,1 triliun, naik 18% dari periode sama tahun lalu ini Rp 1.400 triliun. "Alhamdulillah, investasi sudah tercapai Rp 1.053,1 triliun, tumbuh 18% dibandingnya sudah mencapai 75,2% dari target," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlia Lahadahlia di Jakarta, Jumat (20/10/2023). "Dalam sejarah dalam bangsa kita, bahwa sekalipun kita masuk tahun politik, tapi global itu menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat luar biasa yang ditandai dengan realisasi investasi ini. Kalau ada orang mengatakan di tahun politik terjadi wait and see tapi mereka  malah agresif untuk merealisasi investasi," ucap Bahlil. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan mempertahankan pemberian insentif untuk meningkatkan minat investor agar berpartisipasi dalam hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA). Hilirisasi diharapkan dapat  memberikan  nilai tambah ke perekonomian.  Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total nilai realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 mencapai Rp266 triliun. Jumlah tersebut mencapai  25,3%  dari total realisasi invetasi sepanjang Januari-September 2023 yang sebesar Rp1.053,1 triliun. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menjelaskan, saat ini semua negara  terus berupaya memberikan insentif agar investor berminat melakukan investasi, khususnya investasi yang  berkaitan dengan hilirisasi. "Jadi ini memang perang regulasi dalam memengaruhi negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo tetap memberikan perintah  kepada saya,  bahwa kita tetap tetap memberikan tax holiday dan tax allowance sebagai bentuk sweetener (pemanis)," jelas Bahlil. (Yetede)

Tren peningkatan investor di pasar modal membawa berkah bagi perbankan. Bank-bank tidak hanya diuntungkan dari layanan bank kustodian yang bertanggung jawab menyimpan efek milik investor, tetapi juga meraup cuan dari rekening dana nasabah (RDN). Seperti diketahui, investor yang berinvestasi di pasar modal wajib memiliki RDN untuk melakukan transaksi jual beli saham atau instrumen lain. Pembukaan RDN tak dapat dilakukan di sembarang bank, tapi harus di bank yang terdaftar sebagai administrator di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Saat ini, jumlahnya hanya sebanyak 18 bank. Bagi bank, keuntungan menjadi administrator RDN antara lain bisa mendatangkan dana murah dan sekaligus sebagai sumber pendapatan non bunga. Bank Mandiri adalah salah satu bank administrator RDN. Jumlah RDN yang dikelola bank ini terus mengalami kenaikan. "Hingga September 2023, jumlahnya sudah tumbuh 5,4% dari akhir tahun lalu," kata Rudi As Aturridha, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, kemarin. Namun, ia tidak merinci jumlahnya. Adapun dana di RDN Bank Mandiri tercatat tumbuh 8,3 % sejak akhir tahun lalu. “Peningkatan portofolio RDN ini berkontribusi cukup pada dana murah Bank Mandiri,” ujar Rudi, Selasa (17/10). Sependapat, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut RDN di BCA memiliki tren positif. Ini seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya berinvestasi. Hera menyebut, pertumbuhan RDN berkontribusi positif terhadap kenaikan pendapatan non bunga BCA. Pada paruh pertama 2023, BCA meraup pendapatan non bunga Rp 12,2 triliun, tumbuh 9,4% secara tahunan. "Ini ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi 5,4%,” ujarnya. Sedikit berbeda, Kepala Divisi Wealth Management BTN, Frengky Rosadrian mengungkapkan, penggunaan RDN BTN masih dioptimalkan untuk karyawan BTN. Rencananya, peluncuran ke nasabah umum baru akan dilakukan pada semester pertama tahun depan. “Sepanjang Januari-September 2023, transaksi rekening RDN meningkat 8,75%,” ujarnya. 

Pemerintah memberi peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam lelang 49 wilayah kerja minyak dan gas yang sepanjang 2020 hingga semester pertama 2023 dikembalikan kepada negara atau terminasi. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Muhammad, putusan itu diambil setelah evaluasi berkala enam bulanan dari realisasi komitmen pasti kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). “Memang setelah jangka waktu eksplorasi ternyata tidak ditemukan [migas] maka sama kontraktornya itu dikembalikan,” kata Noor saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10). Sebagian besar terminasi wilayah kerja (WK) itu disebabkan karena kontrak eksplorasi yang memang sudah berakhir, risiko subsurface dan pertimbangan internal perusahaan. Sementara itu, beberapa WK terminasi telah berhasil ditawarkan kembali menjadi blok baru, seperti WK Akimeugah I dan Akimeugah II yang berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kedua WK dengan luasan konsesi masing-masing 10.791 kilometer persegi dan 12.987 kilometer persegi itu telah dilelang ulang pada pergelaran Indonesian Oil and Gas (IOG) ke-4 di Nusa Dua Convention Center pada September lalu. Sementara itu, bekas WK terminasi lainnya, Bengara I telah mendapat kontraktor baru, Texcal Mahato EP FZCO lewat penetapan pemenang lelang WK Tahap I Tahun 2023pada Juli lalu. Adapun komitmen pasti 3 tahun pertama itu sudah menghitung 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi. Blok itu berlokasi di daratan Kalimantan Utara, dengan luas area 922,17 kilometer dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 91 juta barel setara minyak (MMBOE).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dalam Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan, pemerintah memutuskan pengelola WK migas yang akan berakhir kontrak kerja sama paling lambat setahun menjelang berakhirnya kontrak. Dalam kesempatan berbeda, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak mengajukan permohonan pengelolaan wilayah kerja migas terminasi eksplorasi pada tahun ini. Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi menuturkan perseroan lebih berfokus pada lelang terbuka WK eksplorasi yang ditawarkan pemerintah dalam beberapa putaran terakhir. Konsorsium PHE menggandeng Posco International Corporation untuk memenangkan WK Bunga dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$4 juta dan bonus tanda tangan US$100.000. Sementara itu, konsorsium PHE mengajak Eni Indonesia Limited untuk menggarap Blok Peri Mahakam dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$7,2 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Lelang untuk WK Sangkar dimenangkan oleh perusahaan afiliasi Pertamina, yaitu PT Saka Eksplorasi Timur dengan komitmen pasti 3 tahun pertama sebesar US$3 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Terkait dengan pembalikan harga minyak mentah saat ini, Noor Arifin berharap momentum kenaikan harga minyak mentah yang didorong sentimen konflik antara Israel dan Palestina, dapat dimanfaatkan KKKS untuk mendorong program yang lebih masif. Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai adanya area tak tergarap (sleeping area) dari sejumlah blok migas menunjukkan iklim investasi hulu migas di dalam negeri belum kompetitif. Menurut Pri, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum menaruh prioritas pada investasi hulu migas di dalam negeri.

UMKM merupakan sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemajuan UMKM akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 % atau setara Rp 9.580 triliun. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 % dari total tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha. Sebagai upaya memajukan UMKM, OJK bersama  pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga terkait, terus bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Salah satunya dengan memperluas pembiayaan kepada pelaku UMKM guna mendapatkan pendanaan yang mudah dan murah dari sektor jasa keuangan yang ada

Salah satu terobosan yang dilakukan OJK untuk memperluas akses pembiayaan pelaku UMKM ke sektor jasa keuangan adalah dengan mengeluarkan instrumen Penawaran Efek melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowdfunding (SCF) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020. SCF menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai investor. Mekanisme penawaran efek dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari sebuah platform penyelenggara SCF yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pelaku UMKM sebagai penerbit dan juga pengguna sebagai investor. (Yoga)

Kehadiran Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) betul-betul membawa investor kripto di Tanah Air memasuki babak baru. Isi beleid tersebut salah satunya memang mengamanatkan adanya peng­awasan aset kripto. Selaras dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menambah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sekaligus masuk ke dalam jajaran Dewan Komisioner. Mantan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fawzi, menjadi orang pertama yang mengemban jabatan itu, setelah sukses melewati uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Adapun, PT Tennet Depository Indonesia bertindak sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Bappebti juga menunjuk PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga penjamin dan penyelesaian transaksi aset kripto. Nantinya, pengawasan bursa kripto tersebut akan dialihkan dari Bappebti ke OJK. Kehadiran bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut digadang-gadang dapat mendorong ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil di Tanah Air, sekaligus menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Kendati demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini merupakan periode yang amat menantang bagi investor, tak terkecuali aset kripto. Beberapa di antaranya yakni ketidakpastian global yang tak kunjung mereda, serta kebijakan moneter agresif sejumlah bank sentral dunia dalam mengerem laju inflasi. Teranyar, bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, kembali mengerek Fed Fund Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran 5,25% hingga 5,5%.

Selain faktor eksternal, emiten dan investor di pasar modal mencermati situasi politik Tanah Air. Mereka mengamati kontestan dan program calon presiden-wakil presiden RI pada Pemilu 2024. ”Ini memengaruhi penerbitan surat utang tahun ini,” kata Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Niken Indirasih di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Yoga)

Pemerintah menargetkan realisasi investasi di sektor pariwisata 6 miliar dollar AS-8 miliar dollar AS pada akhir 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno di Jakarta, Rabu (12/7/2023), mengatakan, guna memikat investor, pemerintah membentuk Forum Investasi Pariwisata (TIF) yang akan digelar rutin 1-2 tahun sekali. TIF pertama akan digelar di Bali pada 26-27 Juli 2023. (Yoga)