Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masif di era Jokowi menyisakan PR bagi penerusnya. Sejumlah KEK masih sepi peminat, khususnya di Indonesia timur. Pemerintahan Prabowo butuh strategi baru untuk menarik lebih banyak investor dan memaksimalkan KEK yang sudah ada. Saat ini, Indonesia memiliki total 24 KEK yang sudah beroperasi. Ada tambahan delapan KEK yang pembentukan dasar hukumnya sedang diproses. Dengan demikian, ke depan Indonesia akan memiliki total 32 KEK yang tersebar dari barat hingga timur. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden telah meminta pihaknya memetakan status seluruh KEK di Indonesia. Ia mengakui, dari total 24 KEK yang sekarang telah beroperasi, tidak semua berjalan efektif.

Satu bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk, Airlangga melaporkan beberapa KEK yang bermasalah dan sepi investor kepada Prabowo, antara lain, KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Arun Lhokseumawe (Aceh). ”Realisasi investasi di KEK-KEK itu masih sangat terbatas. Sudah saatnya kita memaksimalkan peluang investasi dan fasilitas yang sudah tersedia karena KEK bisa jadi cara paling penting untuk meningkatkan investasi dan mencapai target pertumbuhan 8 %,” katanya dalam acara Forum Bisnis KEK 2024 di Jakarta, Senin (9/12). Berkaca dari negara tetangga lain, seperti China, Vietnam, dan Thailand, keberadaan KEK memang menjadi motor utama untuk menarik peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

KEK umumnya memiliki lokasi strategis dan menawarkan banyak insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan dalam berinvestasi. Airlangga mengatakan, Indonesia perlu meniru strategi itu untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi. Terlebih, ada momentum ekonomi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang memanas. ”Waktu kita tidak banyak, hanya 3-4 tahun untuk memaksimalkan KEK untuk mencapai target pertumbuhan. ASEAN kini jadi salah satu kawasan yang masih damai dan stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Kesempatan emas seperti ini hanya akan muncul satu kali,” ujarnya. (Yoga)

 Perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digitalisasi di Tanah Air telah menarik banyak minat investor, baik lokal maupun asing. Pada 2023 saja, Indonesia telah berhasil menarik investor untuk menanam modal pada sektor TIK sekitar US$ 22 miliar. Sementara itu, subsektor yang paling banyak diminati terdiri atas investasi pada pusat data (data center), sistem pembayaran, dan infrastruktur TIK. Menteri Komunikasi dan Informatikan Budi  Arie Setiadi mengatakan, pelaku indstri di Tanah Air harus melihat hal tersebut sebagai potensi untuk terus mengembangkan  sector TIK serta terus menerus melakukan berbagai inovasi demi menarik minat investor.

Bahkan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan inovasi bisnis untuk meningkatkan peluang sektor digital nasional. “Saya berharap Kadin Indonesia juga pelaku industry dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global. Ini guna memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Budi Arie.  Menurut dia, perkembangan teknologi yang pengembangannya, penerapan praktis, atau keduanya yang masih belum terwujud (emerging technologies) yang juga membuka banyak peluang inovasi dan investasi. Sebagai contoh, pengembangan teknologi 4G Advance yang memungkinkan ultra reliable law latency communication hingga artificial intelegence (AI) untuk produktivitas dan efisiensi proses bisnis. (Yetede)

Tidak semua proyek jalan tol di Indonesia berjalan mulus. Pasalnya, ada sejumlah lelang jalan tol yang ternyata belum dilirik investor. Inilah yang membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang ulang beberapa proyek jalan tol lantaran gagal mendapatkan investor. Dari dokumen lelang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, setidaknya ada tiga jalan tol yang dilelang ulang. Ketiga jalan bebas hambatan itu adalah ruas tol Sentul Selatan-Karawang Barat, tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan tol Gilimanuk-Mengwi. "Masih dalam evaluasi untuk lelang kembali atau lelang ulang," ungkap Tulus Abadi, Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat kepada KONTAN, Kamis (26/9). Untuk proyek tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 kilometer, biaya pembangunannya membengkak dari Rp 24,6 triliun menjadi Rp 25,4 triliun. Berikutya proyek tol Gedebage Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) kembali ditender ulang. Pasalnya, dua konsorsium yang berminat membangun tol tersebut ternyata tidak lolos prakualifikasi. 

Dus, secara teknis jalan tol Getaci batal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Jadi, mengacu data BPJT, ruas jalan tol Getaci hanya akan terbentang sepanjang 108,3 kilometer dengan nilai investasi Rp 37,64 triliun. Setali tiga uang, jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat juga kembali dilelang ulang setelah gagal mendapatkan investor pada lelang sekitar Februari 2022. Jalan tol sepanjang 61,5 km ini menelan investasi Rp 15,37 triliun. Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai investor tertarik terhadap proyek jalan tol karena dua hal. Pertama, terkait bangkitan lalu lintas dari jalan tol tersebut. Kedua , daya beli masyarakat alias kemampuannya dalam membayar tarif tol. Syarat lainnya, pemerintah daerah juga dituntut berkontribusi untuk bisa membuat pengembangan kawasan ekonomi baru di koridor jalan tol.

Di tengah tumpukan utang yang menggunung, pemerintah nampaknya perlu mencari dana untuk membayar utang. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) jadi pilihan. Terbaru, pemerintah mengeluarkan SUB dalam denominasi mata uang asing ( dual currency ) yakni dolar AS (USD) dan SUN Sustainable Development Goals (SDG) dalam euro (EUR) Rabu (4/9) lalu. Nilai penerbitan masing-masing US$ 1,8 miliar dan 750 juta. Dalam rupiah, total nilai penerbitan sekitar Rp 40 triliun. Global bond itu tiga tenor, yakni 8 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Masing-masing kuponnya 3,65%, 4,75% dan 5,15%. Catatan Kementerian, posisi utang pemerintah di era Jokowi mencapai Rp 8.502,69 triliun pada akhir Juli 2024. Adapun total utang jatuh tempo di 2025 Rp 800,33 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mencermati penerbitan surat utang di tengah kenaikan utang memang berisiko. Salah satunya risiko refinancing. Jika dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia dan Thailand, secara historis negara-negara itu menawarkan yield yang lebih rendah dari Indonesia. Adapun SUN tenor 10 tahun, David memprediksi akan ada di kisaran 6,2%-7% di akhir 2024. 

"Secara keseluruhan profil utang masih cukup aman seiring dengan kondisi ekonomi yang cukup terjaga, tercerminkan dari penilaian S&P dan Fitch yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan outlook stabil," kata David kepada KONTAN, Senin (9/9). Sementara itu Direktur & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra, Nazula mengatakan, dengan ekspektasi pemangkasan Fed rate akan mendorong imbal penurunan hasil US Treasury. "Kondisi ini menjadi sentimen positif untuk global bond Indonesia, terbukti dari orderbook yang oversubscribe ," kata Ezra, Senin (9/9). Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, total order book surat utang pemerintah itu mencapai US$ 8,5 miliar dan 3 miliar. Chief Dealer Fixed Income & Derivatives Bank Negara Indonesia (BNI) Fudji Rahardjo juga mengatakan, penerbitan global bond ini menjadi menarik karena arah suku bunga ke depan diproyeksi akan turun.