Investor dalam negeri penuh percaya diri untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Garansi dari pemerintah wajib dijaga supaya investor tak kabur. “Memang, ada banyak suara skeptis, tapi kami telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini [IKN Nusantara],” kata Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady. Sebagai satu kelompok bisnis yang memiliki bisnis utama di bidang pengembangan kawasan hunian, Lippo Group turut membidik investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek yang akan dikembangkan korporasi itu yakni infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Keyakinan untuk berinvestasi di IKN, kata John tak lepas dari konsistensi pemerintah untuk mewujudkan kawasan ibu kota anyar di Kalimantan Timur. Kebutuhan dana jumbo untuk megaproyek tersebut butuh kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pembangunan di IKN seperti proyek jalan tol, kebutuhan hunian untuk aparatur sipil negara, serta perumahan aparat pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, proyek IKN Nusantara menjadi bukti keseriusan pemerintah kendati masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang dari 1 tahun lagi. Menurut Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, kawasan terpadu yang akan dikembangkan mencakup perumahan, hotel, lapangan golf, botanical garden, dan kawasan untuk pertemuan terpadu atau meeting, incentive, conference and exhibition (MICE). Rencana investasi Ciputra ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara PT Citra Kotabaru Nusantara dengan PT Bina Karya (Persero) selaku badan usaha Otorita IKN. Sebagai satu megaproyek nasional, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengajak investor untuk menanamkan investasinya di IKN Nusantara. Presiden Jokowi menjelaskan ibu kota anyar yang tengah didesain merupakan tempat nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal.

Tempo.co dan IDNFinancials.com meluncurkan indeks saham berisi 52 emiten dengan kinerja keuangan paling mumpuni di Bursa Efek Indonesia (BEI). Daftar perusahaan bernama Indeks Tempo-IDNFinancials52—atau disingkat Indeks52—ini bisa menjadi acuan bagi investor muda yang mulai terjun di pasar modal. Direktur Utama Tempo Media Group, Arief Zulkifli, menuturkan pembentukan Indeks52 terinspirasi oleh kemunculan pemain-pemain baru di bursa. Merujuk pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia, investor di pasar modal hingga Mei 2023 mencapai 11,06 juta dengan mayoritas atau 57,81 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Total aset investor muda ini sebesar Rp 49,22 triliun. Menurut Arief, tren tersebut merupakan fenomena menarik. "Ini membuat kita semua yakin bahwa transaksi di bursa dipenuhi khalayak yang punya kesadaran baru, yaitu tidak sekadar menabung, tapi juga berinvestasi," tuturnya saat peluncuran Indeks52 di Fairmont Hotel, Jakarta, kemarin. 

Dengan indeks ini, dia berharap potensi investasi di pasar modal yang kian menggiurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para investor. Sebagai catatan, kapitalisasi pasar di BEI saat ini mencapai kisaran Rp 9.500 triliun. Hingga 20 Juni 2023, total penghimpunan dana dari bursa sudah menyentuh angka Rp 107,89 triliun. Chief Partnership Officer Tempo Digital, Tomi Aryanto, menyatakan Indeks52 bisa menjadi rujukan lantaran disusun berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya kapitalisasi pasar, frekuensi, dan volume saham yang diperdagangkan per hari. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah besaran free float serta jumlah shareholder saham tersebut. "Selain itu, indeks hanya mencakup emiten yang sudah listing maksimal pada 2018," ujarnya.

Investasi kini tidak hanya diminati generasi baby boomers, tetapi juga mulai diminati generasi Y dan generasi Z. Dengan memulai investasi sedini mungkin, diharapkan tujuan keuangan yang ditetapkan dapat segera dicapai. Pesatnya investasi pada generasi muda juga didukung perkembangan teknologi informasi. Generasi muda sebagai investor dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan melalui gawai yang dimiliki tanpa harus pergi ke kantor fisik lembaga jasa keuangan (LJK). Perkembangan teknologi juga memudahkan investor mendapatkan informasi seputar investasi. investor wajib memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

Ada dua keuntungan generasi muda yang berinvestasi sejak dini. Pertama, memiliki waktu berinvestasi yang panjang sebelum pensiun sehingga hasil investasi dapat di- maksimalkan. Kedua, toleransi risiko yang dimiliki umumnya lebih besar daripada investor yang sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan. Berinvestasi dapat dilakukan melalui saham, reksa dana, securities crowdfunding (SCF), dan lain-lain. Untuk menjadi investor muda yang cerdas di pasar modal, langkah yang harus diperhatikan :

1. Tentukan tujuan investasi, baik jangka pendek maupun panjang. 2. Kenali profil risiko, yaitu tingkat toleransi investor terhadap risiko dari investasi yang dimiliki. High return high risk. 3. Gunakan ”uang dingin” untuk berinvestasi, bukan untuk kebutuhan sehari-hari apalagi pinjaman. 4. Mengetahui instrumen investasi di pasar modal, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan lainnya. 5. Jadilah investor, bukan ”trader”. 6. Diversifikasi portofolio untuk meminimalkan kerugian investasi. 7. Evaluasi investasi, untuk melihat pergerakan untung rugi dari produk yang dimiliki serta penyesuaian strategi investasi jika diperlukan. 8. Membuka akun investasi di sekuritas. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang pada April 2023. Angka itu naik 25,64 persen dibandingkan April 2022 yang 13,73 juta orang. Menurut VP Corporate Communication Tokocrypto, salah satu platform perdagangan kripto, Rieka Handayani, Jumat (9/6/2023), pertumbuhan itu didorong adopsi yang lebih luas oleh berbagai platform perdagangan kripto. (Yoga)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menginisiasi Forum Investasi Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II. Forum ini bertujuan menggaet investor berinvestasi di sekitar alur laut sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan sekitarnya. Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Elok Elvia di Balikpapan, Selasa (6/6) mengatakan, inisiatif itu muncul dari diskusi pemerintah dengan para pengusaha. Salah satu pembahasannya ialah sepinya ALKI II dibandingkan ALKI I. ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Laut Flores. Alur ini menghubungkan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, serta dari Australia ke Singapura, China, dan Jepang, atau sebaliknya.  

Elok mengatakan, ALKI II punya banyak potensi untuk dilewati. Selain itu, jarak tempuh dari Australia ke China atau Australia ke Filipina juga relative lebih dekat melalui ALKI II dibandingkan ALKI I. ”Mungkin potensi yang tampak di ALKI II lebih sedikit, makanya kapal-kapal tersebut melalui ALKI I. Untuk itu, kami menginisiasi (mengumpulkan) 11 provinsi, terdiri atas 188 kabupaten/kota, di Zona ALKI II untuk menawarkan profil investasi masing-masing kepada investor,” kata Elok. Forum bertajuk ALKI II Zone Investment Forum 2023 itu, menurut rencana, dilaksanakan akhir September atau awal Oktober 2023 di Balikpapan. Forum ini akan mengundang sedikitnya 400 investor dari dalam dan luar negeri untuk melihat profil bisnis di daerah yang berada di Zona ALKI II. Elok mengatakan, pada 22 Juni 2023, pihaknya bekerja sama dengan BKPM dan BI akan memberi pembekalan bagi pemda dalam membuat kajian investment project ready to offer (IPRO). (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus memperkuat perlindungan konsumen, khususnya investor ritel pasar modal yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah gejolak di Pasar Modal Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam IOSCO Committee 8 Meeting di New York, Amerika Serikat, akhir pekan lalu. (Yoga)

Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat tantangan hebat. Pasalnya, kasus korupsi kembali melibatkan menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5) lalu, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G tahun 2020-2022. Atas kasus korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian Rp 8,03 triliun. Johnny merupakan menteri kelima di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjerat kasus korupsi atau yang ketiga pada masa pemerintahan periode kedua. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai banyaknya pembantu presiden yang tersandung korupsi membuktikan Presiden Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang belum berjalan baik. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak cukup hanya memberikan arahan agar para menteri bekerja dengan baik, memperhatikan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan juga memberikan pengawasan langsung atas kinerja para menterinya. "Dengan rentetan kasus korupsi dari menteri, artinya ada kegagalan Presiden dalam melakukan sistem pengawasan," ucap Boyamin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah bisa kehilagan kepercayaan dari investor. Apabila kasus korupsi terus dibiarkan marak, investor jadi malas berhubungan dengan pemerintah.

Layanan pendanaan bersama atau peer-to-peer (P2P) lending merupakan bagian dari inovasi layanan keuangan di era digital. Dengan melibatkan investor selaku pemberi dana (lender), P2P lending menjembatani masyarakat yang butuh pinjaman dengan persyaratan mudah. Namun, kendala pengembalian dana kepada lender, belakangan menjadi sorotan. Investor yang menanamkan modal melalui platform P2P lending, mulai mengeluh adanya keterlambatan pembayaran cicilan. Regulator juga menyorot beberapa platform P2P lending yang performa bisnisnya ‘loyo’ dan perlu terus diawasi tata kelolanya agar tak menganggu ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 nanti, pemerintah sepertinya gencar mengobral perpanjangan kontrak pertambangan maupun minyak dan gas bumi (migas). Dari informasi yang diperoleh KONTAN, pemerintah akan mempercepat perpanjangan kontrak sejumlah perusahaan tambang maupun migas dalam waktu dekat. Ada tiga perusahaan tambang dan migas yang disebut-sebut bakal mengantongi perpanjangn kontrak. Pertama, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia. Padahal, sebetulnya, kontrak Freeport itu baru akan berakhir 2041. Kedua, ada juga rencana memperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesa Tbk yang berakhir Desember 2025 menjadi IUPK. Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian perpanjangan kontrak kepada Inpex Corporation dalam mengelola Blok Masela. Kontrak perusahaan Jepang di blok itu baru akan berakhir 2028 atau lima tahun lagi. Sebelumnya, Desember 2022 lalu, pemerintah telah memberikan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Tangguh (KKS Tangguh) ke BP, operator dan mitra KKS Tangguh selama 20 tahun hingga 2055. Padahal, kontrak Tangguh sejatinya baru berakhir 2035. "Pemberian perpanjangan yang lebih cepat merupakan bentuk kepastian usaha," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat menjelaskan rencana perpanjangan kontrak IUPK Freeport, pada akhir April 2023 lalu. Kabar perpanjangan kontrak Inpex Corporation di Masela juga terang. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro bilang, kontrak Inpex di Masela akan ditambah tujuh tahun plus 20 tahun. Alhasil, "Blok Masela berakhir di 2055," ujar Hudi saat dihubungi KONTAN, Rabu (10/5). Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) menyebut upaya mengamankan kontrak tambang dan migas berkaitan dengan kepastian berusaha. Ini karena "Investor tambang dan migas sensitif terhadap pemilu. Mereka khawatir ada perubahan perizinan yang akan mempengaruhi rencana bisnis mereka," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/5).

Ketertarikan investor di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai cukup baik. Namun, sebagian investor masih menunggu kepastian. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan, di Jakarta, Senin (10/4/2023), menyatakan, pihaknya sedang melakukan uji kelayakan untuk beberapa sektor sehingga investor mendapat ukuran yang bisa jadi acuan. (Yoga)