Bisnis, Jakarta - Indonesia Invesment Authority (INA) telah dibentuk bulan lalu. Ada sebabnya pembentukan lembaga pengelola investasi, alias Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang belakangan dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), dikebut habis-habisan. Pembentukan SWF bakal memberikan jaminan bagi investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia atau membuat kesepakatan investasi lain. 

Dalam rangka memenuhi misi pembangunan infrastruktur, pemerintah dan INA tengah memprioritaskan beberapa langkah awal. Misalnya, skema divestasi aset-aset yang sudah ada dan dikelola BUMN. Saat ini, pemerintah dan INA sedang dalam proses penggodokan proyek-proyek prioritas untuk ditawarkan ke investor. Untuk jalan tol misalnya, sudah ada sekitar 24 proyek yang masuk dalam daftar prioritas dan tidak tertutup kemungkinan bertambah lagi.

Mengingat sebagian besar proyek prioritas INA berkaitan dengan perusahaan di pasar modal, rencana INA diharapkan dapat menggerek iklim investasi di Indonesia. Adanya lonjakan investor domestik, termasuk investor ritel di pasar modal saat ini, dinilai bisa jadi pisau bermata dua. Baik buruknya iklim investasi juga akan menentukan arah perputaran modal ke depan. Ini lantaran sedang menjamurnya tren digitalisasi yang memunculkan perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa. Saat ini, BEI pun sedang merayu perusahaan teknologi dan e-commerce Indonesia untuk listing di dalam negeri.

(Oleh - IDS)

Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menawarkan Kawasan Industri (KI) Jorong kepada investor mendapat dukungan wakil rakyat setempat.

Ketua DPRD Tala, Muslimin menyatakan mendukung langkah Pemkab Tala yang saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan pihak investor ternama Indonesia (PT Jababeka Tbk) tersebut.

Gencarnya pemerintah daerah menawarkan KI Jorong kepada pihak investor, menurut dia, masih perlu kesiapan internal. Termasuk kesiapan di kawasan industri yang berada di wilayah Desa Swarangan, kecamatan Jorong tersebut.

Apalagi KI Jorong juga telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Area KI Jorong cukup luas mencapai ribuan hektare. Sejumlah sarana dan prasarananya pun telah tersedia, termasuk pelabuhan berskala besar yang sangat layak untuk aktivitas bongkar muat barang dalam kapasitas besar pula.

Infrastruktur menuju lokasi pun telah ada dan cukup memadai, jaraknya juga tak terlalu jauh dari jalan poros Trans Kalimantan. Pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan peningkatan kualitas dan kelas jalan menuju lokasi.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTGU berkapasitas 2x800 MW (megawat) di Desa Perupuk Kabupaten Batubara, Rabu (17/2).

Proyek yang dikerjakan di lahan 200 hektare oleh PT Hanlim Energy Power dengan nilai investasi USD 2 miliar itu, proses pembangunannya ditargetkan selama tiga tahun.

Disebutkan, pembangunan PLTGU tiga tahap dan tiga tahun harus selesai, karena di bulan Mei dan Juni mulai akan dibangun kegiatan industri dan wisata di atas lahan 23 ribu hektare, semua terbangun di Batubara.

Dia menambahkan, PLTGU itu diperuntukkan untuk perusahan dan industri besar. Mr Kim, Lee Korea dan Amerika akan mendatangkan ratusan investor ke Batubara, setelah pembangunan proyek tahap pertama ini.

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.

Investasi global di sektor properti diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai 50 persen sepanjang tahun ini. Perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data menjadi jenis properti yang disukai investor.

Kepala Pasar Modal Global Colliers International Tony Horrell mengatakan investor optimistis adanya pasar yang akan rebound pada 2021. Menurutnya, kepercayaan investor ini dipicu vaksinasi Covid-19 di berbagai negara.

Berdasarkan analisis Colliers, kami, investor masih banyak yang minat untuk berinvestasi di industri properti seiring dengan telah ditemukannya vaksin dan adanya stimulus yang diberikan pemerintah.

Colliers memperkirakan investor akan menjajaki semua jenis aset properti hingga proyek infrastruktur publik. Adapun sektor investasi yang bakal diminati untuk sektor properti yakni perkantoran, industri logistik, perumahan, dan pusat data.

Reli harga bitcoin hingga mencapai rekor tertinggi tembus US$ 30.000 untuk pertama kalinya pada Sabtu (2/1) pekan lalu dan naik lebih dari 300% sepanjang 2020 antara lain didorong oleh masuknya investor-investor. Pada Senin (4/1) siang di Asia, menurut data CoinDesk, bitcoin diperdagangkan pada harga US$ 32.668,93. Mata uang digital ini sudah hadir sekitar 10 tahun lebih. Tapi popularitasnya baru naik tahun lalu di kalangan investor. Kalanganan yang bullish berpendapat bahwa bitcoin dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, mirip dengan peran emas. Beberapa miliarder kondang Wall Street terang-terangan mendukung mata uang digital ini. Faktor pendorong yang kedua reli bitcoin sekarang ini adalah para investor ritel yang tidak mau ketinggalan kesempatan. Banyak yang sudah membuka rekening di bursa kripto karena pembeliannya sekarang sudah lebih mudah 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah giat menggaet investor masuk ke Jawa Timur lewat pengembangan Kawasan Industri Halal. Pasalnya lahan seluas 480 hektar sudah disiapkan di Sidoarjo untuk menampung para pengusaha yang ingin sukses di Jatim melalui Kawasan industri Halal.

Kawasan Industri halal sendiri adalah suatu area yang dikhususkan untuk produksi dan tempat penyimpanan produk halal. Dimana integritas suatu produk halal dijamin oleh kawasan melalui sistem dan prosedur halal yang ketat. Kawasan Industri Halal ini merupakan pengembangan kawasan industri di Safe N Lock berdiri di atas lahan seluas 480 hektar. Lahan kawasan industri halal ini direncanakan total 148 hektar.

Hal ini juga didukung dengan potensi Jawa Timur yang memiliki sekitar 6.826 pondok pesantren dan bertahap sedang dikembangkan program One Pesantren One Proctuct (OPOP). Hal tersebut membuktikan bahwa pasar dunia masih terbuka lebar untuk Indonesia dan Jawa Timur. Dengan adanya peluang tersebut, sangatlah tepat bila di Jawa Timur dengan masyarakatnya yang religius didirikan Kawasan Industri Halal.

Investor yang batal untuk berinvestasi di Barito Kuala (Batola) kabarnya berasal dari Surabaya. Tadinya investor tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berinvestasi senilai Rp 2 triliun di daerah Cerbon, Batola. Namun, rencana tersebut batal karena investor menunda investasi akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin, menjelaskan, padahal tadinya lahan seluas 150 hektare  Investor berencana membuat pabrik pengolahan pupuk untuk menyokong program pertanian Serasi dan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Realisasi investasi dari triwulan I sampai dengan triwulan III 2020 hanya Rp 5,7 triliun. Menurun jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Tahun lalu di triwulan III, realisasi investasi kita sudah tercapai Rp 11,1 triliun. Jadi, tahun ini turun Rp 7,6 triliun, Pada 2021 target investasi di Kalsel dinaikan Rp 6,13 miliar sehingga menjadi Rp 12 triliun,” urainya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah menyiapkan aturan turunan dalam tiga bidang utama atas klaster perpajakan itu. Yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ada delapan pasal yang disiapkan sebagai perubahan empat PP.Pertama: PP 94 /2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, yang telah diubah dengan PP 45 /2019. Kedua, PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 8 /1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah (PPn BM);Ketiga, PP 74 /2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Intinya; pemerintah akan memberikan keringanan dan kemudahan perpajakan bagi para wajib pajak , baik perorangan maupun korporasi. Misal pajak penghasilan (PPh), tarifnya akan turun seperti tarif PPh bunga obligasi internasional, baik bunga premium maupun diskonto yang diterima wajib pajak (WP) luar negeri. Saat ini berlaku tarif final atas bunga premium dan diskonto 15% dan luar negeri 20%

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai klaster perpajakan di Cipta Kerja punya efek positif wajib pajak. Lantaran bisa jadi daya dukung kemudahan berusaha dan punya nilai lebih. Kemudian insentif juga ditujukan untuk menarik investasi.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jadi andalan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia untuk mendongkrak realisasi investasi tahun depan. Salah satu caranya dengan mendorong investasi sektor primer yang tergolong padat karya. Misalnya, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia investasi sektor primer masih jarang di Indonesia karena persoalan perizinan yang berbelit. Untuk itu Bahlil memastikan, peraturan pemerintah (PP) selesai awal November 2020 untuk mempercepat pelayanan ke investor.

Adapun persoalan utama sektor padat karya yakni soal perizinan lintas kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun sampai kabupaten dan kota. Untuk memotong birokrasi itu, seluruh perizinan berada dalam satu sistem yakni online single submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM.  

Nantinya NSPK bisa diakses investor di portal OSS. Jika ada hambatan perizinan di portal tersebut, maka aplikasi akan memberikan notifikasi. Sebagi gambaran saat ini persoalan perizinan yang banyak kendala adalah izin lokasi dari kepala daerah.

Bahlil menargetkan realisasi investasi 2021 sebesar Rp 886 triliun atau tumbuh 8,4% terhadap target akhir tahun 2020 senilai Rp 817 triliun. BKPM pun menjamin, ke depan investasi Indonesia tidak didominasi oleh sektor tersier seperti jasa seperti pergudangan dan pelabuhan, melainkan sektor primer dan sekunder. Maklum realisasi sektor primer tahun lalu turun sebesar 2,87% year on year (yoy).

Sementara itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor jasa sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 220,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,9% dari total investasi langsung di periode Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun.