JAKARTA. Induk usaha (holding) ultra mikro siap berdiri. Agenda penggabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam satu payung itu telah mengantongi restu seluruh otoritas terkait. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) dan Komite Privatisasi telah memberi lampu hijau pembentukan holding ultra mikro.

Menteri BUMN Erick thohir menyebut, pelaku usaha berpeluang mendapatkan bunga pembiayaan lebih rendah di masa depan. Sebab, sinergi ketiga perusahaan bisa menekan beban dana. Di PNM, misalnya, nasabah tidak perlu ke cabang untuk bayar angsuran dan tanpa biaya transaksi. Sementara Pegadaian akan menempatkan outlet di BRI, sehingga dapat memangkas biaya. Semoga target bunga murah itu bukan janji di atas kertas.

(Oleh - HR1)

Dunia usaha di sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di daerah ini berharap agar suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ideal bagi pengusaha harusnya satu digit, yakni dibawah 10 persen karena SBDK yang ditetapkan selama ini masih terbilang tinggi, sehingga pengusaha kita kalah bersaing dan sulit berkembang.

Ketua Kompartemen Bisnis Wilayah Barat Indonesia dari KADIN Pusat, Doddy Thaher SE MBA dan praktisi bisnis wisata dan perkebunan kopi Tobing Estate Maranti Tobing, secara terpisah menyebutkan besaran suku bunga bank, untuk nasabah KUR, ternyata masih sama dengan besaran SBDK di masa normal (sebelum pandemi) Covid-19) yaitu enam persen.

“Dengan alasan bantuan stimulus, terlebih di masa krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, memang banyak konsumen selaku nasabah UKM yang berharap bunga (SBDK) itu nol persen, dengan alasan semacam hibah seperti sifat BLT-BST. Tapi itu memang agak mustahil (nol persen) karena uang itu disalurkan bank. Kalau diminta agar bunganya bisa turun lagi menjadi 4 persen atau 3 persen, itu bisa dipertimbangkan dan perlu didukung,” ujar Doddy Thaher kepada SIB di Medan, melalui telepon seluler, Selasa (20/10).

Hal senada juga dicetuskan Maranti Tobing, besaran bunga pinjaman atau SBDK, khususnya untuk kalangan UMKM, harusnya langsung ditetapkan di bawah 6 persen pada masa pandemi saat ini. Dia mencontohkan paket kredit KUR-Brilian dari Bank NRI yang terkesan sengaja membuat gratis angka ‘6% ' sebagai besaran bunga KUR tersebut per tahunnya.

Kebijakan itu lain antara lain, mempermudah proses perizinan sehingga lebih murah dan lebih singkat, walaupun pada beberapa sektor UKM dinyatakan hapus dalam Omnibus Law atau UU Ciptaker yang baru disahkan. Kebijakan lainnya adalah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan peran intermediasi dari kalangan Asosiasi UKM, menambah lembaga keuangan mikro dan lembaga pinjaman bagi UMKM, baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun konvensional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara teleconference di Jakarta, Senin (6/4) menyampaikan bahwa beban pembayaran bunga utang negara tahun ini diproyeksi naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. “Harga saham kita mengalami penurunan dan nilai tukar alami tekanan. Terjadi arus modal keluar sangat tinggi terutama di pasar SBN hingga Rp 126,8 triliun. Ini bisa dibayangkan, BI sudah melakukan intervensi lewat pembelian SBN untuk menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau yield dari SBN naik akibat adanya ketakutan, dan capital outflow,” jelas dia.

Kenaikan bunga utang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kebutuhan utang, di antaranya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk pandemic bond serta pinjaman program
2. Lonjakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun, dipicu oleh ketakutan investor di pasar keuangan terkait penyebaran Covid-19. Note: Yield SUN tenor 10 tahun per Senin (6/4) mencapai 8,18%. Semenjak Februari hingga akhir Maret 2020, yield SBN sudah mengalami kenaikan 130 bps.
3. Penawaran yang masuk dalam lelang SBN mengalami tren yang menurun, sebagai contoh, penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pad a 31 Maret lalu tercatat hanya sebanyak Rp 33,52 triliun dengan Rp 22 triliun diambil atau dimenangkan oleh pemerintah
4. Kondisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup besar menjadi Rp 16 ribu per dolar AS
5. Yield US Treasury (UST) Note 10 tahun Amerika Serikat (AS) turun menjadi di bawah 1% (Termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi AS)

Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi global seperti saat ini, Sri Mulyani mengakui, perekonomian Indonesia tidak imun meski memiliki fundamental makroekonomi yang cukup kuat dan mempunyai kinerja ekonomi yang cukup baik.

Dikesempatan yang sama, Sri Mulyani memastikan akan berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi perubahan minat (mood) investor dan gejolak yang sangat tinggi terkait penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas.

Melalui konfirmasi terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 167,9 triliun, sebagian besar didominasi pelepasan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun dan saham mencapai Rp 13,4 triliun.

Intervensi BI dan total injeksi ke pasar keuangan dan perbankan telah mencapai Rp 300 triliun, diantaranya:

1. Memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5% untuk memberikan keringanan kepada dunia usaha.
2. Membeli SBN senilai Rp 166 triliun di pasar sekunder
3. Menurunkan giro wajib minimum (GWM) untuk valas dari 8% menjadi 4% sehingga menambah likuiditas hingga mencapai sekitar US$ 3,2 miliar.
4. Menurunkan GWM rupiah 50 basis poin dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 22 triliun dan ditambah awal tahun yang sudah dikendorkan 100 basis poin sehingga menambah likuiditas Rp 50 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank-bank pelat merah untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit, di tengah situasi perlambatan ekonomi domestik akibat wabah virus corona.

Erick menuturkan tekanan perekonomian membuat pelaku usaha kessulitan mengembangkan usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak hanya pembiayaaan baru, Erick juga menginstruksikan bank BUMN untuk melonggarkan kredit terhadap debitor existing yang terkena dampak. Merespon hal tersebut, Bank BRI menyatakan saat ini perseroan tengah mengevaluasi potensi besaran penurunan bunga kredit. Menurut BRI, sejumlah sektor masih memiliki prospek positif, diantaranya pertanian, perdagangan, dan kesehatan. Komitme yang sama juga disampaia oleh PT Bank Mandiri. Bank Mandiri menuturkan tak hanya soal suku bunga, perseroan juga akan memberikan pelonggaran berupa kemudahan proses pemberian kredit untuk UMKM. Proses penurunan suku bunga kredit perbankan yangmasih berjalan lamban ini menjadi perhatian BI. Sejak akhir Juni 2019, rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja, misalnya, tercatat baru turun 35 basis point menjadi 10,07 persen pada Februari 2020. Padahal sejak Juni 2019 hingga Maret 2020, bank sentral telah memangkas suku bunga acuan hingga 150 basis poin, dari 6 persen menjadi 4,5persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank nasional mempercepat penurunan suku bunga kredit untuk membangkitkan dunia usaha yang tertekan, termasuk akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan stimulus berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen dan pelonggaran rasio giro wajib minimum valuta asing dan rupiah sudah terwujud. Dia berharap kebiajakn itu mampu mengurangi risiko industri perbankan di tengah meluasnya wabah corona. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, mengatakan pelonggaran bunga kredit dinantikan pengusaha, di tengah melemahnya perdagangan dunia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan selama ini selisih suku bunga pinjaman yang diperoleh dunia usaha masih cukup besar dibanding suku bunga acuan bank sentra. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bank milik negara berkomitmen untuk menurunkan bunga kredit.

Sebagian kalangan perbankan menilai langkah bank sentral menerbitkan kebijakan untuk menangkal pelemahan akibat virus corona belum cukup untuk menggairahkan dunia usaha. Sederet langkah itu harus diikuti oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan regulator lainnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengatakan bilai BI saja yang memberikan pelonggaran belum cukup. Likuiditas dan suku bunga bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan permintaan kredit. Apalagi, dia menambahkan, penyebaran infeksi virus corona yang merebak dari Wuhan, Cina hingga ke Indonesia diproyeksikan akan semakin menggerus permintaan kredit dunia usaha. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian paket kebijakan. Beberapa di antaranya ditujukan untuk tetap memacu kinerja intermediasi perbankan, di tengah merebaknya corona. Kebijakan yang dimaksud adalah penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen, serta pelonggaran rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto menilai, agar pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral berjalan efektif, kebijakan fiskal yang akomodatif juga diperlukan. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, mengatakan dampak pelonggaran kebijakan moneter, seperti penurunan rasio GWM rerata valuta asing menjadi 4 persen, sebenarnya akan menambah likuiditas perbankan sekitar US$ 3,2 miliar. Selain pelonggaran kebijakan moneter, stimulus diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi pelemahan kinerja debitor dalam membayar kewajiban kredit. Stimulus tersebut berupa pelonggaran penghitungan kolektabilitas debitor dari sektor yang terkena dampak corona, dari tiga pilar menjadi hanya satu pilar, untuk pinjaman dengan plafon sampai Rp 10 miliar.

Bank Indonesia diproyeksikan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate pada level 5 persen hingga akhir tahun ini. Bank Sentral juga diprediksi akan memperkuat upaya pelonggaran likuiditas menjelang akhir tahun.

Namun, untuk mengundurkan likuiditas tersebut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bank sentral perlu memastikan penurunan suku bunga simpanan dan kredit. Apalagi suku bunga acuan telah turun empat kali pada tahun ini. Salah satu kebijakan yang berpeluang ditempuh Bank Indonesia dalam rapat dewan gubernur (RDG) pekan ini adalah pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Pada RDG November lalu, bank sentral telah memangkas GMW sebesar 1 persen untuk bank umum konvensional maupun syariah, masing-masing menjadi 5,5 persen dan 4 persen. Adapun sentimen perekonomian global cenderung menguatkan bank sentral agar menahan bunga acuan. Direktur PT Anugerah Mega Investasi, Hans Kwee, mengatakan pelaku pasar keuangan global pada akhir 2019 ini masih menanti satu kesepakatan penangguhan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 1,50-1,75 persen.

Pemerintah menjamin tingkat kredit macet (NPL) kredit usaha rakyat (KUR) akan terus dijaga seiring dengan penurunan suku bunga. Tingkat kredit macet KUR terbilang kecil, bahkan mengalami tren penurunan. Pemerintah memutuskan menurunkan bunga KUR menjadi 6 persen, dari sebelumnya 7 persen, pada tahun depan. Dengan penurunan ini, diharapkan makin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses pinjaman.

Selain menurunkan bunga KUR, pemerintah menaikkan palfon kredit dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun per Januari 2020. Pemerintah juga menaikkan plafon maksimal KUR mikro dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Khusus untuk akumulasi plafon kredit mikro sektor perdagangan, naik dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta mulai 2020. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan kredit macet KUR sebesar 1,23 persen saat ini masih terbilang rendah. Airlangga mengatakan mayoritas penyaluran KUR pada tahun depan akan diarahkan ke sektor produksi mencapai 60 persen. Terakhir, pada 2018, realisasi penyaluran terendah berada di sektor ini, yakni hanya 47 persen. Sedangkan realisasi di sektor non produksi lebih tinggi, yaitu 53 persen. Airlangga menambahkan UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Dari data BPS 2017, total unit UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha. Selain itu, 96,9 persen sumber penyerapan tenaga kerja di Indonesia berada pada sektor ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 60,34 persen.

Pemerintah akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen pada 2020. Plafon KUR dinaikkan 35 persen dari Rp 150 triliun menjadi Rp 190 triliun. Menko Bidang Pertanian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan yang berlaku pada Januari tahun depan ini diharapkan bisa mendorong usaha mikro, dan menengah (UMKM) di sektor produksi untuk semakin aktif. Sebesar 60 persen dana dialokasikan untuk mendorong sektor produksi pendorong UMKM, terutama pariwisata. Meski demikian subsidi bunga KUR tetap sebesar Rp 13,9 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN. Pemerintah berencana menyalurkan KUR melalui sistem klaster atau berkelompok agar lebih efisien dan tepat sasaran, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Klaster juga bisa memudahkan penaluran dan screening, serta pembinaan yang lebih maksimal. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, perlu ada sejumlah terobosan agar para petani bisa lebih mudah mendapatkan akses KUR. Pengendalian dan pendampingan hjarus bisa lebih menyentuh langsung kepada petani ke depannya. Sistem klaster diharapkan mempermudah pengawasan dan penyerapan KUR.

Kalangan perbankan menilai penurunan bunga kredit tidak mudah selama biaya dana masih tinggi. Langkah awal yang akan dilakukan kalangan perbankan adalah memangkas bunga simpanan dan deposito. Saat ini bunga acuan Bank Indonesia 7-day (Reverse) Repo Rate turun 100 basis point dalam empat bulan terakhir ke level 5 persen. Menurut Direktur Utama PT Bank Mayora, Irfanto Oeij, agar keluar dari jebakan suku bunga tinggi, perbankan harus meningkatkan upaya penghimpunan dana murahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta perbankan agar bergerak cepat memangkas suku bunga kreditnya. Menurut Jokowi, suku bunga kredit perbankan Indonesia masih tinggi di banding negara- negara lain di kawasan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, transmisi penurunan suku bunga kredit baru sebesar 8 basis point hingga Agustus lalu. Sedangkan bunga deposito 26 basis point.  Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Jahja Setiaatmadja, menambahkan, penurunan suku bunga kredit tidak menjamin akan berdampak langsung pada lonjakan permintaan kredit. Jahja membandingkan dengan kondisi pada 2018, ketika tingkat bunga acuan berada di level 6 persen dan pertumbuhan kredit mencapai 12 persen. Angka itu lebih baik dari pertumbuhan kredit saat ini yang berada di kisaran 8 persen.