Hingga kini, tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN)  Indonesia bertenor 10 tahun masih yang tertinggi  di kawasan Asean. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan  akselerasi pembangunan  belasan tahun terakhir yang pendanaannya sangat bergantung pada utang. Pemicu lainnya  rata-rata inflasi dan suku bunga  Indonesia selama belasan tahun yang  juga lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti  Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Berdasarkan data per Mei 2022,  yield SBN tenor 10 tahun Indonesia tercatat masih yang tertinggi di antara negara-negara peers di kawasan Asean yang yakni level 7,01%. Yield ini jauh di atas obligasi  negara Malaysia dengan tenor sama yang mencatat hanya 4,19%. Sementara yield yang lebih rendah  juga dimiliki oleh Thailand, Vietnam, dan Filipina yaitu masing-masing 2,85%, 3,24%, dan 6,72%. Sementara itu, seiring porsi kepemilikan asing  di SBN yang terus menurun, kepemilikan perbankan justru  menunjukkan peningkatan. (Yetede)

Setelah rebound dan menembus level 7.000 Jumat (27/5) pekan lalu, indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan terus bergerak  naik hingga menembus level  7.350 pada Juni 2022, naik 5% dibandingkan posisi akhir  Mei. Faktor utama yang mendorong kenaikan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah membaiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi kuartal II yang diproyeksi mencatat 6% melambungnya harga komoditas, dan masuknya aliran dana asing (net foreign inflow), Namun, faktor eksternal, diantaranya rencana The Fed untuk menaikkan lagi suku bunga acuan, harus diwaspadai para pemodal. Pada tahun ini, pergerakan siklus IHSG di BEI berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menjelang Lebaran lalu indeks naik, padahal biasanya turun saat sepekan pertama perdagangan saham kembali dibuka setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah. (Yetede)

Para Pejabat The Federal Research (The Fed) pada awal bulan ini menekankan perlunya menaikkan suku bunga dengan cepat dan mungkin lebih banyak dari yang diantisipasi pasar guna  mengatasi lonjakan inflasi. Demikian risalah pertemuan yang dirilis, Rabu (25/5) waktu setempat. Para pembuat kebijakan berpendapat, tidak hanya perlunya menaikkan  suku bunga acuan sebesar 50 poin, tetapi mereka juga mengatakan kenaikan akan diperlukan beberapa pertemuan berikutnya. "Sebagian besar peserta menilai bahwa kenaikan poin dalam kisaran target kemungkinan  akan sesuai pada beberapa  pertemuan berikutnya," demikian menurut risalah yang dilansir CNBC. Selain itu, anggota Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Commitee/FOMC) mengindikasikan bahwa sikap kebijakan  yang membatasi mungkin menjadi hal tepat, tergantung pada prospek ekonomi yang berkembang dan berisiko terhadap prospek tersebut. (Yetede)

Pemerintah menempuh segala cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengerek anggaran program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 8,3 triliun di tahun 2022. Angka itu melejit hampir 11 kali lipat. Mengingat tahun lalu hanya anggaran tersebut cuma Rp 700 miliar. Kenaikan tidak terlepas dari upaya pemerintah memberikan tambahan potongan bunga KUR. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% di tahun 2022. Dengan besarnya subsidi tersebut, banyak pihak mempertanyakan ketepatan sasaran KUR. Salah satunya Ekonom dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah. Ia mengkritik program ini lantaran belum melihat banyak manfaat. Ia mengakui KUR memberikan subsidi suku bunga dan mengurangi beban UMKM. "KUR tidak membantu UMKM yang selama ini tidak bisa mendapatkan pembiayaan bank. Para penerima KUR umumnya nasabah bankable. Yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank tidak terbantu," ujarnya ke KONTAN, Selasa (24/5).

Bank Indonesia perlu mencermati dinamika inflasi yang berpotensi meroket di atas kendali pada tahun ini, kendati pemerintah telah menaikkan target maksimal inflasi dari 3% menjadi 4%. Kalangan ekonom memperkirakan tingkat inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada tahun ini berpeluang mencapai 4%—6% akibat naiknya harga energi dan pangan. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) perlu merespons lebih dini dinamika inflasi tersebut melalui kebijakan suku bunga acuan. “Di tengah tren kenaikan suku bunga acuan global, sangat berisiko untuk BI terus menahan suku bunga,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (24/5).

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengestimasi, inflasi akan berada di atas 4,6% pada tahun ini sehingga bank sentral memiliki alasan untuk melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Menurutnya, inflasi akan meningkat secara substansial dan fundamental pada semester II/2022, sehingga pada kondisi tersebut BI perlu melakukan respons melalui kebijakan moneter. Kendati demikian, kekhawatiran mengenai lonjakan inflasi juga disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo yang memperkirakan pada tahun ini berpotensi di atas 4%. Perry menjelaskan tekanan inflasi sangat bergantung pada respons kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga komoditas global.

Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara. Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu. Dunia usaha pun merespons antusias peluang BI menjaga suku bunga tetap rendah. Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.

Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.

Hari ini Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur, untuk membahas bunga acuan. Konsesus para analis menunjukkan bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. "BI harus menjaga stabilitas rupiah dan alias inflasi," kata Josua, Senin (23/5). Selisih bunga yang tipis, terutama dengan bunga acuan di Amerika Serikat (AS), berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Apalagi sentimen hawkish dari Fed mendorong penguatan dollar AS. Namun, Josua melihat, pelemahan rupiah cenderung lebih terbatas dibanding mata uang lain.

Pergerakan saham perbankan pekan ini bakal diwarnai sentimen kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pekan ini akan memutuskan kebijakan moneter ke depan. Analis melihat ada peluang yang cukup lebar bagi BI untuk menaikkan suku bunga. Meski begitu, Analis Kiwoom Sekuritas Rizky Khaerunnisa memperkirakan, suku bunga acuan masih akan dipertahankan di level 3,50%, meskipun saat ini level inflasi cukup tinggi.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS atau The Fed sebesar 50 basis poin pada Rabu (4/5) diyakini tidak memengaruhi kinerja industri properti di Tanah Air. Jika BI merespon langkah The Fed itu dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate, penyesuaian kredit kepemilikan rumah oleh bank juga tidak akan langsung diterapkan. ”BI mungkin akan menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate, tetapi akan penuh kehati-hatian. Jika itu jadi dilakukan pun, pemerintah akan berhati-hati ambil kebijakan selanjutnya. Sebab, kondisi Indonesia, termasuk industri properti, sedang menuju pemulihan,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida (8/5). Menurut dia, 65 % pangsa pasar properti rumah adalah warga kelompok generasi milenial. Sebanyak 91 % pembelian rumah tapak memakai KPR. Harga rumah tapak yang mereka minati biasanya berkisar antara Rp 500 juta dan Rp 1 miliar. Pembayaran cicilan KPR ini biasanya mengandalkan sepertiga gaji mereka. Apabila suku bunga acuan BI naik, lalu bunga KPR ikut mengalami penyesuaian, hal itu akan memengaruhi nasabah

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Gede Widiade menambahkan, pemulihan bisnis dari dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terjadi. Di sisi lain, harga produksi properti sudah naik. Ini membuat harga jual ke masyarakatikut meningkat. Sementara kemampuan daya beli masyarakattak sama. Apalagi kemampuan pulih dari efek pandemi pun beragam. Rumah tapak yang paling laku berkisarRp 400juta hing- ga Rp 1 miliar. Tipe rumahnya biasanya memiliki luas bangunan mulai dari 36 meter persegi dan luas tanah mulai 60 meter persegi. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, pihaknya memprediksi The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan tiga hingga empat kali lagi sampai akhir tahun karena melihat tren inflasi yang persisten. April lalu BI masih mempertahankan suku bunga acuanBI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50 %. Tingkat suku bunga ini bertahan sejak Februari 2021. (Yoga)

Bank sentral AS, Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga 0,5 % pada Rabu (4/5). Kenaikan ini dirasa cukup tajam dan menjadi yang terbesar setidaknya selama lebih dari dua dekade terakhir. Di satu sisi, strategi memompa suku bunga ini merupakan reaksi yang logis dari tren inflasi yang terus meroket selama setahun terakhir. Pada Januari 2021, inflasi y-o-y di AS berada di kisaran 1,4 %. Angka tersebut terus naik hingga ke titik 5 % hanya dalam waktu empat bulan saja. Pada puncaknya, inflasi menyentuh angka 8,5 % pada Maret 2022. Angka ini jauh dari yang ditargetkan oleh The Fed tahun ini, yakni inflasi di kisaran 2 %. Akibat terganggunya rantai pasok minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina, sektor energi paling terpukul. Dalam periode waktu tersebut, energi di AS mengalami inflasi y-o-y 32 %. Bahan makanan juga menjadi sektor yang mengalami inflasi cukup tinggi. Pada Maret lalu, inflasi produk kategori ini nyaris menyentuh 9 %. Tren serupa terasa pada berbagai kebutuhan pokok lain seperti sandang (6,8 %) dan papan (5 %). Berdasarkan catatan dari The New York Times, kenaikan harga ini merupakan yang terburuk setidaknya empat dekade terakhir.

Langkah The Fed menaikkan suku bunga dapat dilihat sebagai upaya AS memitigasi perburukan inflasi dalam waktu dekat. Kenaikan tajam dari suku bunga umumnya akan melemahkan permintaan di pasar, memancing orang untuk menyimpan uang di bank atau instrumen keuangan lain. Hal ini diharapkan akan ”mendinginkan” mesin perekonomian sehingga inflasi dapat ditekan. Namun, apabila tidak hati-hati, kebijakan ini bisa menjadi bumerang. Mesin ekonomi yang terlampau dingin bisa saja gagal untuk kembali mendapatkan momentum. Maka, langkah menaikkan suku bunga justru dapat menyebabkan resesi. Risiko ini kian mengkhawatirkan di tengah tekanan yang tengah dihadapi perekonomian AS. Di satu sisi, inflasi diakibatkan tekanan krisis Rusia–Ukraina. Sehari berselang, kebijakan The Fed belum mendapat reaksi keras dari Wall Street. Setelah pengumuman dari bank sentral, pasar justru merespons positif. Hal tersebut terlihat dari penutupan Wall Street pada Rabu (4/5) dengan tren positif di beberapa indeks. seperti Dow Jones yang naik 2,81 %, S&P 500 terdongkrak 2,99 %, dan NASDAQ yang turut naik 3,19 %. Hal ini menandakan pasar finansial global relative ”merestui” langkah The Fed. Meskipun begitu, bukan berarti dampak global dari kebijakan tersebut tidak akan dirasakan, dalam jangka yang lebih panjang, dampak yang lebih serius dapat terasa apabila langkah The Fed terbukti memperlambat laju perekonomian AS secara signifikan. (Yoga)