Fokus pelaku pasar di pekan ini akan tertuju pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang akan digelar pada 19-20 Januari 2022. Sementara itu bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve baru akan menggelar pertemuan pada pekan depan. The Fed telah memberi sinyal kuat akan menaikkan suku bunga lebih agresif pada tahun ini. Meski demikian, analis memprediksi BI masih akan menahan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate dalam RDG kali ini. Daya beli masyarakat juga dinilai masih belum pulih. Sehingga, suku bunga akan tetap dipertahankan rendah, dengan harapan bisa mendorong pemulihan ekonomi ke depan.

Tapi, Ivan tak menampik bahwa ada peluang kenaikan suku bunga BI pada tahun ini, sejalan dengan rencana kebijakan suku bunga AS. Jika BI menaikkan suku bunga di RDG bulan ini, saham-saham perbankan dan properti kemungkinan bakal terkoreksi. Sebaliknya, jika suku bunga BI belum berubah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak positif.

Anomali terjadi di industri perbankan. Semarak bank digital seharusnya membikin biaya bank semakin murah, sehingga bunga kredit turun. Nyatanya, bunga kredit bank digital malah tinggi. Bandingkan saja, ketika bank konvensional sudah mengenakan bunga kredit single digit, bank digital mengenakan bunga kredit setinggi langit  Tingginya bunga kredit ini tak lepas dari bank digital yang "nebeng" aplikasi lain. Dengan alasan baru berdiri, bank digital menggandeng financial technology (fintech). Meski menggunakan embel-embel digital, praktik bank digital Indonesia berbeda dengan luar negeri. Nubank Brasil, misalnya, bekerja keras menciptakan credit score sendiri. Sehingga bisa memberikan bunga lebih murah.

Di Indonesia, bank digital dengan strategi nebeng, menikmati margin tinggi, Bank Jago, misalnya, di kuartal III 2021 mencetak net interest margin (NIM) 6,1% atau di atas rata-rata NIM industri yang sebesar 4,52%. Tingginya bunga kredit itu juga akibat bank digital jorjoran memasang bunga simpanan tinggi dengan alasan promosi. Bank Neo Commerce (BNC) menawarkan bunga hingga 8% per tahun untuk pengguna baru. Sebagai acuan, bunga simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini hanya 3,5%.

Seiring tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), perbankan terus berusaha menyesuaikan besaran bunga kredit untuk memacu permintaan kredit dimasyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai dengan Agustus 2021 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terus menurun seiring penurunan komponen harga pokok dana dan biaya overhead masing-masing sebesar 16 basis poin (bps) dan 10 bps.Penurunan SBDK telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit. Antara lain suku bunga kredit modal kerja yang telah turun dibawah level 9,00% hingga level 8,92%. Bank Permata telah menyesuaikan bunga di segmen ritel sesuai dengan profil resiko nasabah dan bunga yang berlaku di pasar. Bank Permata telah menurunkan bunga KPR maupun kredit UMKM dikisaran 2% hingga 2,25%. 

Seorang kolega bercerita sudah 2 tahun terakhir ini ia menjajal peran sebagai seorang pemberi pinjaman alias lender lewat platform pinjam-meminjam uang daring dari salah satu penyedia teknologi finansial (tekfin). Ada dua mitra yang ia danai, masing-masing berasal dari Magelang, Jawa Tengah dan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Satu mitra mendapat skema pembiayaan langsung sebesar Rp3 juta dengan durasi pinjaman selama 50 minggu. Satu mitra lagi melalui skema kumpulan senilai Rp1,5 juta berdurasi 50 minggu. Menurutnya, dari dua mitra itu, proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh hingga masa pinjaman berakhir yaitu 11,5% dan 12,5%. Besaran imbal hasil dilihat dari profil risiko masing-masing mitra. Makin baik latar belakang usaha mitra, bunga yang dikenakan lebih rendah.

Besaran bunga pinjaman yang ditetapkan oleh sejumlah penyedia layanan tekfin alias fintech belakangan memang menjadi sorotan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan telah memberi arahan agar penyedia layanan tekfin menyesuaikan tingkat bunganya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengakses pinjaman dengan bunga rendah. Alhasil, sejumlah perusahaan tekfin pun mulai memangkas bunga pinjamannya. PT Kredit Pintar Indonesia atau Kredit Pintar, misalnya menetapkan suku bunga terendah bagi pengguna untuk tenor 3 bulan dengan 5,17% per bulan.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah diperbolehkan belanja besar-besaran hingga defisit anggaran melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto guna menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co-vid-19. UU tersebut menyebutkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh dilebarkan melampaui ambang batas 3 persen dari PDB selama kurun 2020-2022. Apabila UU ini tak direvisi, mulai 2023, defisit anggaran harus kembali maksimal 3 persen PDB.Pemerintah mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir ini seoptimal mungkin. Berdasarkan Rancangan APBN 2022,pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen PDB. Defisit tersebut untuk menyokong belanja negara yang ditargetkan sebesar Rp 2.708,7triliun. Seperti halnya pada 2020 dan 2021, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terkait hal itu, pemerintah menetapkan sejumlah sektor strategis, antara lain,kesehatan, perlindungan sosial, subsidi dan dukungan UMKM, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan teknologi informasi.

Utang yang kian besar sebenarnya akan mengurangi efektivitas belanja negara. Sebab, semakin besar utang, pembayaran bunga utang juga semakin besar. Berdasarkan Rancangan APBN 2022, proyeksi beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,86 triliun. Dengan proyeksi belanja negara Rp 2.708,7 triliun, rasio beban bunga utang terhadap belanja negara mencapai 15 persen, terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini berarti porsi belanja negara yang digunakan untuk membayar bunga utang semakin besar. Sebaliknya, porsi belanja untuk program pembangunan semakin mengecil.Adapun dibandingkan dengan pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar Rp 1.840,7 triliun pada 2022, rasio beban bunga utang akan mencapai 22 persen, juga terbesar sepanjang sejarah. Artinya, lebih dari seperlima penerimaan negara hanya untuk membayar bunga utang.

Perusahaan raksasa properti Cina Evergrande mendapat sorotan karena kesulitan membayar bunga atas beberapa pinjaman bank. Kasus Evergrande ini mengingatkan akan skandal Lehman Brothers, bank investasi di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan global 2008.

Evergrande kesulitan membayar utang jumbo yang jatuh tempo pada Kamis pekan ini. Evergrande harus membayar bunga obligasi sebesar US$ 83,5 juta atau lebih Rp 1,2 triliun. Ada pula pembayaran bunga surat utang senilai US$ 47,5 juta atau sekitar Rp 676 miliar. Kedua obligasi akan gagal bayar apabila Evergrande tidak melunasinya dalam waktu 30 hari.

Berikut lima hal yang perlu diketahui tentang krisis yang membelit Evergrande:

1. Ekspansi Jor-joran Pendiri Evergrande

2. Berbisnis Mengandalkan Utang

3. Diskon Besar Demi Tarik Dana Masyarakat

4. Nasib Investor Terkatung-katung

5. Potensi Dampak Krisis di Tiongkok

Perbankan digital mulai menggeber penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming bunga simpanan tinggi. PT. Seabank Indonesia, misalnya menawarkan promo suku bunga tabungan sebesar 7% per tahun yang berlaku per 30 September 2021. Tawaran tersebut dipublikasikan pada aplikasi e-commerce Shopee miliknya. Bunga itu dibayar harian. Sementara Bank BCA digital juga menawarkan bunga deposito 3,75% per tahun untuk saldo dibawah Rp 100 juta dan 4% untuk saldo diatas Rp 100 juta. Sementara itu rata-rata deposito induknya Bank Central Asia (BCA) saat ini hanya 2,75% per tahun.  

Pemberian keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik dinilai dapat memperkuat minat dan peranan pemilik modal dalam negeri dalam menjaga kondisi pasar obligasi Indonesia. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan pemberian insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik merupakan langkah yang tepat dalam upaya pendalaman pasar surat utang Indonesia.“Ini insentif pemanis yang sangat bagus agar pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi secara umum di Indonesia semakin semarak,” katanya kepada Bisnis, Senin (6/9). Keringanan pajak ini berpotensi menarik lebih banyak investor domestik untuk masuk ke pasar SBN. Apalagi, saat ini investor domestik menjadi penopang pasar surat utang Indonesia di tengah tingkat kepemilikan asing terhadap SBN yang berada di bawah level sebelum pandemi virus corona.

Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hingga 1 September 2021, tingkat kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tercatat sebesar Rp980,44 triliun atau 22,44% dari total surat utang. Secara persentase, porsi kepemilikan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan asing pada Desember 2020 yakni 25,16% atau Rp973,91 triliun dari SBN Indonesia yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.

Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.

Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.

Lesunya permintaan barang dan jasa oleh konsumen selama pandemi Covid-19 membuat korporasi-korporasi selaku produsen mengurangi belanja modalnya (capital expenditure). Mereka menurunkan produksi sehingga kapasitas terpasang tak terpakai maksimal.

Dengan kondisi ini, sudah barang tentu, korporasi juga akan mengerem rencana-rencana ekspansinya. Korporasi yang masih memiliki cadangan dana memilih mendiamkan uangnya ketimbang membelanjakan untuk investasi. Dampaknya, dana menganggur korporasi meningkat tajam selama pandemi. Kondisi ini tecermin dari melonjaknya nilai simpanan pada kelompok rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar, yang notabene dimiliki korporasi-korporasi skala menengah dan besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan pada rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Februari 2021 mencapai Rp 3.282,5 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan simpanan kelompok rekening ini jauh lebih cepat ketimbang simpanan kelompok rekening lainnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan otoritas dan industri pada sektor keuangan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan menggairahkan kembali bisnis korporasi. Di samping kebijakan makro berupa program restrukturisasi kredit oleh OJK dan injeksi likuiditas ke pasar oleh Bank Indonesia, sejumlah kebijakan mikro juga diberikan seperti keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor.

Perbankan juga terus menurunkan suku bunga kreditnya seiring penurunan suku bunga acuan BI7DRR Rate. Per Februari 2021, rata-rata suku bunga kredit investasi telah menyentuh level 8,77 persen, sedangkan bunga kredit modal kerja sebesar 9,17 persen. Sejak BI7DRR diluncurkan sebagai suku bunga acuan pada Agustus 2016, hingga kini penurunan bunga kredit telah mencapai kisaran 253–277 basis poin, jauh lebih besar dibandingkan dengan total penurunan BI7DRR itu, yakni 150 basis poin.