JAKARTA, ID – Setelah menaikkan 25 basis poin menjadi 3,75%, Selasa (23/08/2022), Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 100 basis poin ke level 4,75% di akhir tahun 2022. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang selama Januari-22 Agustus 2022 terdepresiasi 4,27% serta memitigasi risiko dan ekspektasi kenaikan inflasi. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, keputusan itu merupakan langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile foods, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Alasan lain adalah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan mampu menekan laju inflasi yang pada Juli 2022, yoy, sudah mencapai 4,94%, termasuk inflasi inti yang pada Juli 2022, yoy, sudah sebesar 2,86%. (Yetede)

Bunga deposito yang rendah sangat penting agar masyarakat jangan terbuai atau terdorong untuk hidup dengan menikmati bunga. Masyarakat yang mempunyai dana harus hidup dari keuntungan dengan cara berusaha atau masuk ke pasar modal di bursa. Dengan cara itu, ekonomi akan lebih produktif dan membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sekarang kita juga menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia yang pasti akan berimbas pada ekonomi nasional. Pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah. Pertama, menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan cara subsidi energi yang besar Rp 502 triliun. Kalau ditambah subsidi lain, seperti pupuk dan pangan, bisa Rp 550 triliun, yang berarti 20 % APBN 2022.

Kedua, menjaga fiskal dengan subsidi yang tidak terlalu tinggi dengan menaikkan harga BBM dan mengganti dengan subsidi ke orang tak mampu dengan BLT sehingga lebih tepat sasaran. Akibatnya tentu inflasi akan naik karena biaya transport akan naik, diikuti harga barang-barang yang besar volumenya, tapi fiskal lebih stabil dengan mengurangi defisit dan pinjaman sehingga anggaran pembangunan bagi masyarakat lebih besar. Pilihan kebijakan yang baik dan tingkat bunga yang lebih rendah akan memberi manfaat pada daya saing dan ketahanan ekonomi nasional menghadapi kesulitan ekonomi dunia yang melanda kita. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mempertegas aturan batas bunga pinjaman financial technology (fintech) lending atau pinjol. Selama ini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menetapkan agar anggotanya tidak memberi bunga pinjaman lebih dari 0,4% per hari. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Moch Ihsanuddin bilang, angka pasti untuk membatasi bunga pinjaman segera diatur. Namun, pihaknya tetap berdiskusi dengan asosiasi maupun pelaku industri. “Berdasarkan riset itu angkanya juga tidak jauh-jauh dari 0,4%. Kisarannya antara 0,3% sampai 0,46%,” ujarnya, Kamis (4/8).

Otoritas fiskal mau tidak mau mengandalkan utang untuk membiayai tingginya defisit anggaran beberapa tahun  terakhir. Di kala pandemi, di saat penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa diandalkan, pemerintah terpaksa menarik utang dalam jumlah relatif besar guna mencukupi anggaran belanja negara yang dipakai untuk penanggulangan dampak Covid-19. Utang yang ditarik oleh pemerintah sejak 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 bakal terakumulasi menjadi bunga utang yang harus dibayarkan pada tahun-tahun mendatang. Risiko yang muncul dari tingginya rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat adalah terpangkasnya alokasi anggaran untuk belanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi riil.

Oleh karena itu, pemangku kebijakan patut mewaspadai membengkaknya risiko beban utang pada era konsolidasi fiskal tahun depan. Kemenkeu mencatat, prognosis pembayaran bunga utang tahun ini Rp 403,87 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat diestimasi mencapai Rp 2.370 triliun. Dengan demikian, rasio belanja bunga  utang terhadap belanja negara berada di angka 17,04 %. Adapun   tahun 2021, rasionya mencapai 17,16  %. Rasio bunga utang terhadap belanja negara dalam dua tahun terakhir tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 12,12 %.

Pergerakan kenaikan rasio ini mencerminkan beban utang yang ditarik pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19 makin memberatkan keuangan negara. Tatkala pemerintah dituntut mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 % PDB tahun depan, beban belanja bunga utang akan terasa makin memberatkan. BPK mencatat sebagian besar utang pemerintah akan jatuh tempo pada 2022-2031. Adapun jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia terjadi dalam kurun waktu 2025-2030. Kondisi ini, menurut BPK, dapat  meningkatkan risiko kesinambungan keuangan pemerintah terkait dengan kemampuan bayar atas utang jatuh tempo tersebut. (Yoga)

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2,25%-2,5%. Kenaikan suku bunga ini bisa berujung pada kenaikan suku bunga surat utang negara (SUN) yang membuat beban bunga utang Indonesia makin membengkak.

Hingga beberapa bulan ke depan, pasar uang dan pasar modal global akan tetap dihantui perkembangan suku bunga inti di AS. Meski sesekali terjadi kenaikan indeks saham global, hal itu hanya merupakan reaksi musiman yang berlangsung sementara. Setelah sempat meningkat berhari-hari pekan lalu, indeks saham di Asia kembali berjatuhan. Pola serupa terjadi di AS dan Eropa. Pada perdagangan Senin (25/7), IHSG Jakarta turun 0,41 % atau 28,55 poin ke 6.858,41. Indeks Nikkei anjlok 0,9 % menjadi 27.676,97 poin, indeks Kospi (Seoul) anjlok 0,6 % menjadi 2.406.98 poin. Indeks Hang Seng (Hong Kong) dan Shanghai juga mengalami penurunan.

Pekan lalu, Steve Sosnick, analis Interactive Brokers, mengatakan,” Jangan tertipu kenaikan temporer indeks.” Gejolak pasar masih akan jadi warna pasar beberapa waktu ke depan. Jika indeks saham naik, bukan pertanda perbaikan fundamental ekonomi global. Gambaran ke depan secara global cenderung suram, terutama di AS dan Eropa. Bahkan, diperkirakan resesi berpotensi terjadi. ”Penurunan besar indeks dimungkinkan,” kata Robert Kiyosaki, penulis buku ”Rich Dad Poor Dad”. Kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan pertumbuhan sektor perumahan di AS terus memberi kegamangan seantero pasar global. Pasar AS menjadi inti persoalan dan hampir selalu menghantui bursa dunia.

Yang terjadi sekarang adalah potensi kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi, termasuk di AS. Gubernur Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell mengatakan, peredaman inflasi kini menjadi tugas utama. ”Kegagalan meredam inflasi akan menjadi kesalahan lebih besar,” kata Powell pada 4 Juli. Ini menandakan Bank Sentral AS akan menaikkan lagi suku bunga 0,75 % setelah kenaikan serupa pada Juni lalu. Persoalan yang muncul akibat kenaikan suku bunga adalah efeknya pada pertumbuhan ekonomi yang bisa merembet ke seluruh dunia. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga di 3,5% demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sempat membuat rupiah melemah ke level Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun para analis yakin rupiah bisa kembali menguat. Analis Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian dalam riset 21 Juli menulis, BI membuat keputusan tersebut setelah mencermati ekspektasi inflasi inti akan terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Namun, BI memangkas ekspektasi pertumbuhan global pada 2022 menjadi 2,9% dari sebelumnya sebesar 3,5%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto juga sepakat jika keputusan mempertahankan suku bunga ini tepat dilakukan. Ke depan, keputusan suku bunga akan sangat bergantung pada data inflasi inti. "Di sisi lain, BI menormalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan GWM rupiah," tutur Rully.

Di tengah inflasi yang terus meningkat dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD, BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan. BI menilai inflasi inti masih terkendali sehingga belum perlu menaikkan suku bunga. Selain itu, BI akan memaksimalkan bauran kebijakan dan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Juli-21 Juli memutuskan untuk  mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 %, suku bunga deposit facility sebesar 2,75 %, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 %.

Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur, Kamis (21/7), Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kendati inflasi dalam negeri terus meningkat, sejatinya itu merupakan inflasi umum, bukan inflasi inti. Inflasi inti merupakan indikator untuk melihat konsumsi masyarakat yang sesungguhnya, bukan  inflasi umum yang sudah memasukkan unsur harga-harga bergejolak. Mengutip data BPS, inflasi umum Juni 2022 sebesar 0,61 %, meningkat dibandingkan inflasi umum Mei 2022 sebesar 0,40 %. Adapun inflasi umum tahun berjalan (Januari-Juni 2022) 3,19 % dan inflasi umum tahunan (Juni 2022 dibandingkan pada Juni 2021) mencapai 4,35 %. Sementara, inflasi inti Juni sebesar 0,19 %. Nilai itu terus menurun sejak April dan Mei yang sebesar 0,36 % dan 0,23 %. Inflasi inti tahun berjalan 2022 mencapai 1,82 % dan inflasi umum tahunan 2,63  %. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% untuk ke-17 kali berturut-turut. Ini dilakukan saat sejumlah bank sentral lain, termasuk The Federal Reserve, agresif pengetatan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan. Terkait itu, BI diingatkan agar mewaspadai  risiko eksternal yang mulai tergambar pada arus modal  keluar yang deras dan diikuti dengan rupiah yang terdepresiasi. "Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga  di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri," kata Perry saat konferensi  pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) BI bulan Juli lalu 2022 dengan cakupan kuartalan yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis (21/7). Untuk itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, BI mengukuhkan bauran  kebijakan yang meliputi  pertama, memperkuat operasi moneter  sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan  ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar  uang dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. (Yetede)

Melalui Rapat Dewan Gubernur (PDG), Kamis (21/7) BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse REPO Rate (BI7DDR) sebesar 3.5 % yang artinya sudah 18 bulan BI menahan suku bunga acuan di level yang sama, bahkan saat bank sentral di sejumlah negara lain menaikkan suku bunga acuan mereka. Keputusan tersebut menuai apresiasi sejumlah kalangan yang menilai langkah BI berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, menahan suku bunga acuan beresiko melemahkan nilai tukar rupiah lantaran peluang keluarnya investor dari pasar modal Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan menahan suku bunga acuan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. (Yoga)