Orang mudah tergiur untuk meminjam uang dari platform pinjaman daring atau pinjol. Mereka melakukan itu karena melihat tawaran kemudahan dari iklan. Penerima pinjaman daring selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal-hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka  sasaran utama penyaluran pinjol. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, ada peningkatan 5,3 % jumlah peminjam pinjol yang tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17 hingga 34 tahun ini (Kompas, 22/11). Otoritas tentu sudah melakukan berbagai cara agar keberadaan platform memberi kemudahan dan  sekaligus memberi pelindungan kepada nasabah pinjaman daring. Mereka juga memberi rambu-rambu soal keamanan dalam bertransaksi di berbagai platform teknologi finansial (tekfin). Akan tetapi, berbagai upaya itu sepertinya belum mencukupi.

Berbagai kasus memperlihatkan bahwa orang dengan  dengan hasilan rendah, yang kemudian berhadapan dengan sejumlah masalah finansial, langsung tertarik dengan pinjaman daring karena melihat iklan-iklannya di berbagai kanal. Sebagian besar iklan pinjaman daring menawarkan banyak kemudahan dan menggiurkan. Beberapa isi iklan itu antara lain kemudahan untuk meminjam, kemudahan mendapatkan pinjaman, dan suku bunga yang disebut lebih rendah (dibandingkan dengan platform lain). Dengan cara pemasaran digital yang bisa menyasar target dengan lebih akurat, iklan-iklan pinjaman daring berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis mereka. Tidak mengherankan, mereka jorjoran mengeluarkan belanja pemasaran. Selama periode Januari- Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 di 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan. Mereka tentu berharap mendapatkan peminjam dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. (Yoga)

 Ruang perubahan kebijakan suku bunga Bank Indonesia 7- Day Reverse Repo Rate  (BI7DRR) tetap ada, meski menyempit. Bank sentral terus memantau data-data yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut. Bank Indonesia (BI) mempertahankan bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2023, setelah kenaikan 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penetapan bunga acuan ini seiring upaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global. Dia bilang hal ini merupakan langkah  pre-emptive  dan forward looking  untuk memitigasi dampak terhadap inflasi barang impor (imported inflation). Terutama karena lonjakan harga energi dan pangan global, juga koreksi nilai tukar rupiah. Alhasil, inflasi akan tetap terkendali di kisaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Ia menambahkan, bank sentral turut mencermati kondisi global. Terutama kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada bulan depan, meski probabilitasnya semakin menipis dari sebelumnya 40% menjadi hanya 10%. Namun, dia memastikan respons kebijakan dari BI terkait suku bunga akan konsisten secara forward looking dan pre-emptive. Juga memastikan untuk menjangkar inflasi ke depan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, suku bunga acuan saat ini sudah memadai untuk mempertahankan daya tarik aset rupiah sekaligus menarik modal asing untuk mengalir masuk. Dengan demikian, "Suku bunga acuan akan tetap sebesar 6% pada akhir tahun 2023" ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (23/11). Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja juga meyakini tak akan ada lagi kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023. "Secara retorika, nampaknya meyakinkan bahwa tidak ada lagi kenaikan suku bunga setidaknya pada bulan Desember 2023," terang Enrico dalam keterangannya, Kamis (23/11). Walaupun juga ada pernyataan dari Gubernur BI bahwa langkah BI masih akan sangat bergantung dengan perkembangan data terakhir.

JAKARTA,ID-Sebanyak enam sektor usaha, yakni otomotif, industri garmen, startup digital, perumahan, konstruksi, hingga perbankan terpukul suku bunga tinggi. Ini terlihat pada perlambatan kinerja operasional, keuangan, hingga penurunan penjualan. Oktober 2023, penjualan mobil secara wholesales anjlok 13,9% secara tahunan year on year (yoy) menjadi 80.300 unit, yang salah satunya disebabkan suku bunga tinggi. Adapun penjualan sepeda motor terkikis 3,4% menjadi 516 ribu unit di bulan itu. Selama ini, sekitar 70-80% pembelian otomotif menggunakan  skema kredit perusahaan pembiayaan atau perbankan. Semakin tinggi bunga kredit, semakin besar cicilan  yang harus dibayar konsumen. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melambat menjadi 2,17% kuartal III-2023 dibandingkan kuartal II sebesar 2,51%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Langkah pemerintah melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pelaku UMKM dinilai belum berjalan optimal, karena terhambat oleh permasalahan teknis terkait subsidi bunga. Bila kinerja penyaluran KUR berjalan tidak sesuai ekspektasi, dikhawatirkan turut mempengaruhi geliat pertumbuhan UMKM. "Tidak tercapainya target KUR di 2023 ini karena ada persoalan administrasi yang cukup panjang. Masalahnya adalah saat kami mendiskusikan subsidi bunga," ucap Deputi Mendag Usaha Mikro Kementerian Koperasi UKM  Yulius. Adapun suku bunga/margin KUR skema Super Mikro (platform maksimal Rp 10 juta-Rp 100 juta) ditetapkan sebesar 7%-8%, dan 9% untuk debitur  KUR berulang. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pada akhir tahun ini, Otoritas Jasa keuangan (OJK) bakal merilis Peraturan OJK (POJK) tentang transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) bagi bank umum konvensional. Beleid tersebut dinilai tidak akan berdampak pada keuntungan industri perbankan. Adapun, suku bunga kredit bukan satu-satunya penentu pertumbuhan kredit juga tumbuh tinggi dua digit. Namun, disaat suku bunga rendah seperti pada saat Covid-19, kredit justru tumbuh melambat. Dengan begitu, faktor suku bunga tidak memberi dampak signifikan terhadap keuntungan perbankan nasional.  Aturan transparansi SBDK ini untuk memberitahu kepada konsumen atau masyarakat terkait komponen bank dalam menentukan suku bunga kreditnya. Dengan adanya mandat yang diberikan OJK dalam Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentangan Pengembangan dan penguatan sektor Keuangan, perlu melakukan transparansi suku bunga dasar kredit untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga  perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian. (Yetede)

Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan. Hal itu tercermin dari pengajuan klaim baru tunjangan pengangguran sepanjang pekan pertama November meningkat ke level tertinggi dalam tiga bulan.  Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja AS, klaim baru tunjangan pengangguran secara mingguan yang berakhir pada 11 November 2023 mencapai 231.000, meningkat 13.000 dari klaim baru pada pekan sebelumnya. Klaim baru ini jadi data mingguan tertinggi sejak Agustus lalu. Sebelumnya, ekonomi yang disurvei Reuters memprediksi 220.000. Pasar tenaga kerja melambat menjadi penanda kenaikan suku bunga The Fed telah membatasi permintaan. Data ini memperkuat ekspektasi bahwa siklus pengetatan kebijakan The Fed telah usai. Sementara secara total, klaim tunjangan pengangguran di AS baik baru maupun lanjutan pada sepekan yang berakhir di 4 November mencapai 1,87 juta. Angka ini naik 32.000 dari pekan sebelumnya dan data mingguan terbesar dalam hampir dua tahun. Para ekonom berpendapat bahwa klaim terus naik karena banyak dari orang-orang yang menganggur mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal itu mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja lebih longgar dibandingkan era pasca pandemi. "Kemajuan sederhana telah dicapai dalam menurunkan inflasi dan menyeimbangkan kembali pasar tenaga kerja," kata Conrad DeQuadros, Penasihat Ekonomi Senior Brean Capital seperti dilansir dari Reuters, Jumat (17/11). Nancy Vanden Houten, Ekonom Oxford Economics melihat data klaim tersebut konsisten dengan pasar kerja yang cukup tenang untuk menahan kenaikan suku bunga, namun terlalu kuat untuk jadi pertimbangan penurunan suku bunga dalam waktu dekat

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan baru mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman daring, sebagai upaya untuk meminimalkan tingginya risiko terhadap konsumen, sekaligus mendorong penyaluran kredit produktif. Melalui Surat Edaran OJK No 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengatur batas maksimal manfaat ekonomi (bunga) pinjaman daring untuk sektor konsumtif sebesar 0,3 % per hari atau sekitar 109 % per tahun. Manfaat ekonomi tersebut secara bertahap akan diturunkan menjadi 0,2 % per hari pada 2025 dan 0,1 % per hari pada 2026. Di sisi lain, ketentuan penyaluran kredit ke sektor produktif juga berlaku demikian, yakni dimulai 0,1 % pada 2024-2025 dan akan kembali diturunkan menjadi 0,067 % pada 2026. Adapun denda keterlambatan pada tiap-tiap sektor berlaku sesuai dengan besaran bunga yang telah ditentukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, semua ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Terlebih, ekosistem pasar pinjaman daring saat ini masih belum dewasa (mature) atau mapan sehingga memerlukan intervensi dari regulator. ”Kalau ketentuan itu tidak dibuat dengan baik, tata kelolanya tidak bekerja, yang paling dirugikan adalah konsumen. Akan ada predator pricing di situ, ada orang yang dizalimi tingkat bunga, dan sebagainya,” katanya dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028, Jumat (10/11) di Jakarta. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memangkas bunga dan biaya lain yang dikenakan ke nasabah di pinjaman online (pinjol). Beleid OJK terbaru mengharuskan bunga maksimum pinjol turun. Penurunan dilakukan secara bertahap. Bunga maksimum pinjaman konsumtif turun jadi 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024. Per 1 Januari 2026, besaran bunga pinjaman konsumtif harus jadi 0,1%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK Agusman mengatakan, OJK tak bisa langsung menurunkan bunga karena akan menggangu kinerja fintech lending. Beleid baru juga mengatur denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum di perjanjian. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung keputusan OJK. "Harus dijalankan karena sudah sesuai dengan POJK yang berlaku," ujar Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala. Head of Marketing PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) Gian Carlo Binti berpendapat, aturan baru ini akan membuat fintech lending jadi lebih terjangkau bagi konsumen dan pemilik usaha. Sedang Group CEO Akselerasi Usaha Indonesia Ivan Nikolas menilai aturan baru ini memberatkan industri. "Pinjaman produktif fintech lending tidak menggunakan agunan fixed asset, sehingga risikonya berbeda. Bunga 0,067% per hari akan menutup penyaluran pinjaman produktif ke borrower UMKM," ujar dia. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan suku bunga pinjaman online (pinjol)/fintech peer-to-peer (P2P) lending turun secara bertahap  setiap tahun, mulai Januari 2024. Hal ini diyakini bisa melindungi konsumen yang pada gilirannya mendorong industri ikut tumbuh sehat dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut tertuang dalam  Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelewengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). "Di pengaturan baru ini, kami secara bertahap menyesuaikan manfaat ekonomi dari pendanaan fintech peer-to-peer lending. Mulai dari pendanaan konsumtif, mulai Januari 2024 itu (bunga pinjaman) 0,3% per hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya OJK Agusman. Ia menjelaskan, saat ini suku bunga pinjaman konsumtif sebesar 0,4% per hari, namun mulai 2024 akan turun menjadi 0,3% per hari dan di 2025 menjadi 0,2% per hari. Selanjutnya, di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya 0,1% per hari. (Yetede)