OJK telah menerbitkan ketentuan baru yang mengatur tata kelola industri pinjaman daring, salah satunya mengenai suku bunga pinjaman. Aturan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal oleh para pelaku usaha industri pinjaman daring sehingga tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Melalui SE ini, OJK mengatur berbagai kegiatan usaha pinjaman daring, mulai dari mekanisme penyaluran dan pelunasan, batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga), hingga mekanisme penagihan. Aturan berlaku per 1 Januari 2024, dengan bunga pinjaman produktif 0,1 $ per hari atau 36 persen per tahun dan menjadi lebih rendah 0,067 % per hari atau 24,45 % per tahun pada 2026. Sementara itu, batas atas bunga pinjaman konsumtif ditetapkan sebesar 0,3 % per hari atau 109,5 % per tahun dan berturut-turut akan diturunkan menjadi 0,2 % per hari atau 73 % per tahun pada 2025 dan menjadi 0,1 % per hari atau 36 % per tahun pada 2026.

SE OJK No 19/2023 itu juga menetapkan, batas maksimum denda keterlambatan sama dengan batas atas suku bunga pinjaman. Secara keseluruhan, batas suku bunga dan denda keterlambatan ditetapkan tidak lebih dari 100 % nilai pendanaan yang diberikan. Pebriansyah (23), pelaku usaha minuman tradisional di Kabupaten Sleman, DIY, Kamis (4/1/2024), menyebut, sebagian modal usahanya berasal dari pinjaman daring. Ketentuan baru mengenai bunga pinjaman itu diharapkan tidak lagi memberatkan pelaku usaha yang menerima pinjaman sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar. ”Kalau harapannya, bunganya wajar saja dan syukur-syukur bisa lebih rendah karena bunga pinjaman itu mengurangi keuntungan,” ucapnya. Perbandingan keuntungan antara saat ambil pinjaman daring dan bukan, 1:3. ”Dengan modal sendiri bisa untung Rp 300.000, dari pinjaman daring karena bayar bunga, untungnya hanya Rp 100.000,” ucapnya. (Yoga)

Di pengujung tahun 2023, pasar modal Indonesia mampu menunjukkan ketahanannya di tengah badai ketidakpastian ekonomi dan politik. Banyak negara menderita inflasi tinggi karena gangguan rantai pasok dan geopolitik negara-negara pemasok energi di tengah perang Ukraina-Rusia. AS mengalami kenaikan inflasi hingga 9,1 % pada Juni 2022. Kenaikan inflasi dikendalikan dengan terus menaikkan suku bunga acuan, yang perlahan menurunkan inflasi menjadi 3,1 % pada November 2023. Namun, situasi itu membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus ikut menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat menahan belanjanya. Sejak Agustus 2022 hingga Oktober 2023, Indonesia menaikkan suku bunga acuan 250 basis poin dari 3,5 % menjadi 6 %. Konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global juga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sejak triwulan akhir 2022 hingga 2023, kurs rupiah berada di kisaran Rp 15.000-Rp 15.800.

Situasi tersebut menjadi sentimen negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal, yang menjadi indikator kinerja industri dan perdagangan dalam negeri. Perbaikan pascapandemi yang terjadi tahun 2021 sampai 2022 harus tertahan di 2023. Rapor IHSG merah karena hanya naik turun di level 6.500-6.900 sampai November 2023. Menghijau Namun, pada pengujung tahun 2023, IHSG melawan pukulan-pukulan tersebut dengan kembali menembus posisi 7.000. Pada Jumat (22/12) IHSG ditutup menguat 0,39 % di posisi 7.237. Indeks harga 7 dari 11 sektor emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta meningkat secara moderat. Banyak analisis mengatakan, kebangkitan ini terkait faktor kunci, yakni asumsi berhentinya tren kenaikan suku bunga lewat sinyal yang diberikan AS melalui bank sentralnya, The Federal Reserve (The Fed). BI pun kemungkinan mengikutinya dan diprediksi bakal menurunkan suku bunga acuan 50-75 basis poin di semester kedua 2024. Equity analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Dimas Krisna Ramadhani, mengungkapkan, ada beberapa faktor lain yang membuat pasar modal mampu mempertahankan dirinya sehingga tidak terpuruk. Salah satunya adalah tingkat inflasi Indonesia yang rendah. BI memproyeksikan inflasi tahunan bisa terkendali di angka 3 plus minus 1 % pada 2023 dan 2,5 plus minus 1 % pada 2024. (Yoga)

Tren suku bunga tinggi dipastikan masih berlanjut hingga awal tahun 2024. Kepastian ini muncul menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir di 2023. Itu artinya, bunga kredit perbankan akan tetap tinggi. Kondisi ini akan membawa keuntungan bagi bank dengan rasio dana murah tinggi. Di satu sisi, biaya dana mereka akan tetap rendah. Di sisi lain, pendapatan bunga kredit akan semakin meningkat. Alhasil, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) mereka bakal tetap gemuk. Menurut Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian, yang diuntungkan dari era suku bunga acuan tinggi ini adalah bank-bank berkapitalisasi besar "Mengingat, rasio dana murah atau CASA bank-bank tersebut besar," kata dia kepada KONTAN, Kamis (21/12). Adapun bank dengan rasio CASA tinggi di antaranya Bank Central Asia (BBCA) yang mencapai 79,9% September 2023, Bank Mandiri (BMRI) 78,8%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 63,64%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus juga sepakat bahwa keempat bank besar itu memiliki ketahanan di era suku bunga tinggi ini. Karena mereka memiliki diversifikasi bisnis, ditambah nasabahnya juga segmented. Sehingga, pertumbuhan kredit mereka diprediksi akan tumbuh baik. Ia pun masih merekomendasikan keempat saham bank besar itu. Nico menyoroti rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk menggabungkan unit usaha syariahnya dengan PT Bank Muamalat Tbk. Menurutnya, penggabungan itu bisa meningkatkan penetrasi pasar syariah. Merger dan akuisisi, salah satunya dampaknya meningkatkan pangsa pasar, ujarnya. Jika itu terealisasi maka akan mengerek harga saham BBTN, karena merger itu akan memperbesar aset BBTN. Di sisi lain, Head of Research Center Mirae Asset Sekuritas Roger MM melihat aksi merger antara PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Nationalnobu Tbk layak untuk ditunggu.

Sedikit demi sedikit, ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mulai terlihat. Proyeksi ini setelah bank sentral kembali menahan bunga acuannya di level 6% pada Desember 2023. BI melihat, peluang penurunan suku bunga acuan terjadi pada tahun depan, tepatnya di semester II-2024. Hal tersebut juga seiring dengan perkiraan pasar mengenai kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed pada paruh kedua tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan, ada peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) pada paruh kedua tahun depan. Perry melihat, ekonomi Negeri Paman Sam masih tumbuh, bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya untuk tahun 2023 dan meski akan melambat di 2024. Dengan demikian, ketidakpastian pasar keuangan global akan mulai mereda. Namun, Perry menegaskan, keputusan penurunan suku bunga acuan BI tidak mengikuti kebijakan suku bunga The Fed. Di satu sisi, Perry optimistis inflasi di dalam negeri bergerak dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Ia melihat, penguatan dan stabilnya nilai tukar rupiah membuat peluang inflasi bergerak rendah semakin besar. Namun di sisi lain, masih ada risiko yang datang dari pergerakan inflasi pangan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah penurunan suku bunga acuan pada tahun depan akan dilaksanakan secara hati-hati, mengingat ketidakpastian masih tinggi. Josua juga melihat, ada kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Fed. Walhasil, Josua yakin Bank Indonesia akan mengamati tekanan eksternal dari The Fed dengan hati-hati, sebelum mulai menurunkan suku bunga acuan. Hal ini juga untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko inflasi barang impor (imported inflation). Sedangkan dari sisi inflasi, Josua melihat risiko inflasi pada paruh pertama tahun depan akan tinggi karena fenomena kekeirngan atau El Niño akan lebih lama dari antisipasi semula. El Niño akan memengaruhi pasokan pangan, sehingga inflasi harga bergejolak akan menjadi tantangan utama bagi bank sentral di semester I-2024. Sebaliknya, Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja melihat tak ada peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun depan. "BI Rate tetap di level 6% di sepanjang tahun 2024," kata dia dalam keterangannya.

JAKARTA,ID-Kalangan ekonomi memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan, BI7-Day Reserve Repo Rate (B17DRR), sebesar 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20-21 2023. Ikhtiar BI menahan suku bunga acuan dilakukan berdasarkan tingkat inflasi  yang cukup terkendali dan performa nilai tukar rupiah selama  bulan November 2023. Peneliti Center of Reform on Ecomomics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan  BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di 6%. Namun seiring dengan potensi inflasi yang disumbangkan oleh harga pangan dan potensi dari peningkatan permintaan di kuartal I-2024, BI masih memiliki peluang  untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2024. "Hal ini akan tergantung pada kondisi inflasi  pangan yang terjadi dan kondisi geopolitik berkembang di tahun depan," tutur Yusuf saat dihubung Investor Daily. (Yetede)

Bank Sentral AS memproyeksikan akan ada penurunan suku bunga inti pada 2024 dan setelahnya, karena inflasi makin menurun. Suku bunga yang menurun diperlukan untuk mencegah resesi. Sejauh ini AS disebutkan beruntung karena kenaikan suku bunga sejak Maret 2022 tidak membawa perekonomian memasuki resesi, hanya penurunan kecil pertumbuhan atau soft landing. Namun, tak semua pihak yakin dengan skenario Bank Sentral AS (The Fed) tentang penurunan suku bunga dan soft landing. Kerapuhan tetap menjadi warna perekonomian AS, termasuk inflasi yang sewaktu-waktu bisa kembali menekan. Kerapuhan dalam perekonomian AS perlu diperhatikan. Efeknya besar pada kestabilan keuangan global. Hanya saja, di balik kerapuhan itu, Fed melihat sinyal baik untuk sementara waktu. Suku bunga inti (prime rate), yang juga disebut sebagai suku bunga acuan, saat ini di angka 5,25-5,5 %. Suku bunga inti ini dipertahankan di kisaran tersebut dalam pertemuan Komite Kebijakan Pasar Terbuka Fed (FOMC), Washington, Rabu (13/12).

Suku bunga inti tersebut diproyeksikan akan diturunkan perlahan ke level 4,6 % pada 2024. Alasannya, inflasi sepanjang 2024 diproyeksikan akan berkisar pada angka 2,4 % dan pada 2025 menjadi 2,2 % serta menuju target 2 % pada 2026. Meski direncanakan menurun pada 2024, suku bunga tetap relatif tergolong tinggi dan berefek negatif terhadap pertumbuhan. Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS hanya akan tumbuh 1,4 % pada 2024. Pertumbuhan akan naik menjadi 1,8 % pada 2025 dan 1,9 % pada 2026 seiring dengan penurunan suku bunga secara bertahap. Menurut Gubernur Fed Jerome Powell, proyeksi penurunan suku bunga pada 2024 didasarkan pada gejala penurunan suku bunga yang terus terjadi hingga November 2023. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS, inflasi pada November 2023 sebesar 3,1 %. Ini merupakan penurunan dari inflasi pada Oktober 2023 sebesar 3,2 %. (Yoga)

Kabar gembira datang dari Amerika Serikat (AS) setelah Federal Reserve (The Fed) menyuarakan komitmen yang kuat untuk memangkas acuan suku bunga hingga 75 basis poin (bps) pada tahun depan. Apalagi pada pertemuan kemarin, Kamis (14/12), The Fed sesuai ekspektasi kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25%—5,5%. Artinya, sepanjang paruh kedua tahun ini tak ada perubahan di bank sentral yang paling berpengaruh sedunia itu. Kabar ini tentu memberikan energi baru bagi perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia, yang sejak tahun lalu kelabakan menangkal efek dari pengetatan moneter AS. Sinyal bersahabat tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan serupa dari Bank Indonesia (BI) sehingga manuver moneter memiliki daya dorong yang kuat untuk mendorong perekonomian dan menciptakan stabilitas pasar keuangan. Arah kebijakan BI selama ini yang bersifat preemptive dan forwardlooking, melahirkan ekspektasi bahwa bank sentral akan menurunkan acuan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed. Kalangan pebisnis dan pelaku pasar pun berharap BI menyiapkan respon ramah. Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, sinyal perlindungan agresivitas The Fed menggambarkan bahwa pemanasan global mereda. Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap BI juga memangkas suku bunga acuan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, memandang meski memberikan angin segar realisasi komitmen The Fed itu bergantung pada dinamika global 3—6 bulan mendatang. Sembari menunggu kepastian The Fed, Shinta mengusulkan pemerintah agar fokus menjaga stabilitas ekonomi makro terutama terkait dengan kecukupan devisa, stabilitas rupiah, dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kalangan analis dan ekonom menyarankan BI untuk mulai memasang kuda-kuda pelonggaran kebijakan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual, melihat kabar dari AS memberikan sinyal kepada BI untuk ikut memperlonggar suku bunga acuan. Ahli Strategi Makro Samuel Sekuritas Lionel Priyadi, mengatakan harapan pasar soal pelonggaran moneter di AS dan dalam negeri terlalu spekulatif. Menurutnya, penurunan suku bunga AS mengakibatkan indeks obligasi emerging market naik 0,7% dan imbal hasil 10Y UST dan Bund masing-masing turun 18 bps dan 5 bps menjadi 4,02% dan 2,17%. 

Ditengah tren kenaikan suku bunga saat ini, industri perbankan cenderung akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit agar kualitasnya terjaga. Ke depan, reindustrialisasi sektor manufaktur diperkirakan mampu menjadi motor baru penggerak laju pertumbuhan industri perbankan. ”Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial mencukupi, tren kenaikan suku bunga ini disambut dengan antusias. Sebaliknya, mereka yang memiliki pinjaman, bebannya akan bertambah sehingga berpotensi macet.  Tentu saja, setiap bank memiliki preferensi tersendiri, tergantung dari cost of fund (biaya bunga) dan margin keuntungannya dalam mengambil risiko kredit,” kata Komisaris Bank Jago Anika Faisal di sela-sela kegiatan Media Gathering Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (24/11).

Oleh sebab itu, ketersediaan data nasabah yang merekam berbagai transaksi secara historis menjadi instrumen penting bagi industri perbankan dalam menjaga kualitas kredit. Data tersebut tidak hanya memuat penghasilan nasabah dan berbagai variabelnya, tetapi juga termasuk perilaku (behavior) setiap nasabah dalam bertransaksi. Menurut Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk atau BTN Winang Budoyo, era suku bunga tinggi sudah mencapai titik puncaknya sebagaimana ekspektasi global. Dari sisi domestik, sentimen tahun politik 2024 dan dukungan kebijakan likuiditas makropudensial BI juga akan berdampak positif bagi sektor keuangan. ”Intinya, kenaikan suku bunga mulai berhenti, akan stabil, dan tinggal menunggu waktunya. Lalu, sepanjang tahun pemilu tentu peredaran uang akan meningkat dan berkontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi, BI menurunkan giro wajib minimum yang mulai berlaku Oktober 2023,” ujarnya. Di tengah ketidakpastian tersebut, sektor industri manufaktur dapat menjadi opsi untuk mendorong penyaluran kredit perbankan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi melalui serapan tenaga kerja. (Yoga)