Kekhawatiran akan dampak kenaikan suku bunga acuan BI pada pertumbuhan ekonomi memunculkan kebutuhan akan stimulus bagi sektor riil terdampak. Rapat Dewan Gubernur BI hari Rabu (24/4) menaikkan bunga acuan 25 basis poin menjadi 6,25 %, kenaikan pertama sejak Oktober 2023. Kebijakan menaikkan BI Rate ditempuh karena kuatnya tekanan terhadap rupiah yang kian mendekati level Rp 16.500/USD. BI dalam situasi dilematis karena kenaikan suku bunga acuan ibarat pedang bermata dua: di satu sisi bisa membantu memperkuat nilai tukar, tetapi di sisi lain akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan ekonomi jangka panjang dan stance kebijakan moneter BI yang pro-stability membuat BI memilih opsi menaikkan BI Rate untuk meredam gejolak nilai tukar di tengah meningkatnya risiko global. Pelemahan rupiah berkepanjangan akan memukul ekonomi domestik. Namun, selain menahan eksodus dana keluar, kenaikan bunga acuan BI juga akan mendorong naiknya suku bunga kredit, yang akhirnya tertransmisi ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada kekhawatiran, tanpa stimulus, pertumbuhan bisa di bawah 5 % tahun ini. Di sini pentingnya kebijakan kenaikan suku bunga acuan dibarengi dengan stimulus atau insentif fiskal dan nonfiskal lain guna meredam dampaknya pada sektor riil.

Stimulus itu bisa berupa kebijakan untuk mengatasi beban kenaikan biaya akibat naiknya suku bunga, insentif pajak, atau pengurangan hambatan impor bahan baku dan penolong. Perlu pula diantisipasi potensi meningkatnya gagal bayar dan kredit macet UMKM akibat kenaikan suku bunga kredit. Kebijakan fiskal untuk bantalan sosial masyarakat yang terdampak mungkin juga diperlukan guna menjaga daya beli. Tak kalah penting, mengurangi ketergantungan pada penggunaan dollar AS. Pendalaman pasar uang dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara menjadi penting di sini. (Yoga)

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)

Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.

Sempat melaju kencang, laju penjualan sektor properti berisiko kembali masuk ke jalur lambat. Pasalnya, daya serap pasar properti yang dibiayai melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) rawan makin seret lantaran suku bunga yang berpotensi meninggi seiring keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Dus, pelaku bisnis properti pun harus bermanuver lebih tajam agar dapat ‘beradaptasi’ dengan dinamika tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menuturkan, kenaikan bunga KPR, bakal menggerus margin bisnis para developer properti. Pada saat yang sama, developer properti sudah terbebani dengan volatilitas rupiah yang sempat anjlok ke level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat atau level terendah sejak 2020. Menurutnya, beban itu cukup berat karena depresiasi rupiah berdampak langsung pada mahalnya bahan bangunan terutama material impor yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan biaya konstruksi. Kekhawatiran yang sama diungkap Di rektur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo. Dia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI berpengaruh pada daya beli konsumen, yang sebagian besar adalah end useratau pembeli rumah pertama melalui skema KPR. Padahal, MTLA menargetkan realisasi marketing sales sebesar Rp1,9 triliun.

Dampak kenaikan suku bunga acuan BI kemungkinan menyasar konsumen yang baru mengajukan kredit, Namun, Olivia meyakini bunga KPR masih akan berada di bawah 10%. Hingga kuartal I/2024, MTLA telah membukukan marketing sales Rp438 miliar atau 10,61% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meraih Rp396 miliar. Segmen residensial menjadi penopang dengan kontribusi 70% atau setara Rp307 miliar. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyatakan tetap optimistis target prapenjualan sepanjang 2024 menembus Rp11,1 triliun, kendati rupiah melemah serta ada potensi kenaikan bunga KPR. Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun. 

Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun.

Perihal suku bunga kredit, kalangan bankir menyatakan akan merespons dengan hati-hati kenaikan BI Rate. Direk tur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu misalnya, menyatakan perseroan akan berhitung terlebih dahulu. “Enggak bisa semena-mena,” ujarnya. Jika ditelusuri, BBTN telah mengerek suku bunga dasar kredit (SBDK) atas kredit konsumsi khusus pada segmen KPR dari sebelumnya 7,3% per 31 Desember 2023, menjadi 7,4% per 31 Maret 2024. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menghambat laju pertumbuhan KPR. Menurutnya, perbankan tak punya pilihan lain selain turut mengerek suku bunga kredit. Dia meramal, imbas keputusan BI bakal berdampak pada kenaikan cicilan KPR yang diproyeksi terjadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan sekitar 100 basis poin. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar BI, kredit properti tetap bertumbuh di level 7,7% secara tahunan (YoY) pada Maret 2024 menjadi Rp1.348,6 triliun. Namun, pertumbuhan kredit properti melambat dibandingkan bulan sebelumnya di level 7,9%.

Meski beban dunia usaha makin berat akibat kenaikan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%, otoritas fiskal masih bergeming. Buktinya, hingga detik ini Kementerian Keuangan menolak pembukaan keran stimulus lebih lebar guna menjaga momentum geliat sektor riil. Faktanya, kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate acapkali diikuti dengan merangkaknya suku bunga kredit perbankan sehingga membatasi ekspansi dunia usaha serta konsumsi masyarakat. Situasi itu kemudian bermuara pada terbatasnya laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen yang amat diandalkan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih tetap mengacu pada instrumen insentif yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Febrio menambahkan, untuk mendorong konsumsi otoritas fiskal tetap mengandalkan skema yang tertuang dalam APBN 2024 berupa program perlindungan sosial. Adapun dalam rangka mendorong dunia usaha, pemerintah masih berpijak pada skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Hanya saja, untuk sektor bisnis di luar properti dan masyarakat kelas menengah ke atas sejauh ini nihil intervensi fiskal.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melihat kapasitas fiskal ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.vDia optimistis, surplus neraca perdagangan hingga Maret 2024 juga akan mendukung stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.vMenurutnya, kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga merupakan siasat untuk mengantisipasi agresivitas The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang diprediksi mempertahankan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Jika dicermati, iklim konsumsi dan investasi sejatinya berada pada tren positif. Hal itu tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat. Dari data itu, investasi yang tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,11% pada kuartal I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada kuartal IV/2023 sebesar 13,17%. Tak hanya itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan moneter yang agresif akan menimbulkan tantangan ekonomi. Di antaranya kenaikan harga pokok penjualan atas produksi lantaran kebijakan perbankan yang cenderung menaikkan suku bunga kredit, sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Tantangan selanjutnya adalah pelemahan daya beli masyarakat lantaran likuiditas yang makin sempit dan potensi kenaikan harga barang. Ekspansi yang terhambat juga dipastikan bakal membuyarkan skenario pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun ini. Kekhawatiran pelaku usaha soal kebijakan yang kontraproduktif ini pun sejatinya bukanlah angan semu. Hal senada juga disampaikan kalangan ekonom yang mengonfirmasi asumsi dunia bisnis itu. Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan BI memang tidak memiliki banyak pilihan instrumen moneter lain untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga tanpa adanya stimulus fiskal dipastikan akan membawa sektor riil ke zona malaise sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling cepat dapat merespon perubahan dari kondisi ekonomi terkini. Adapun untuk APBN 2024, menurutnya pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus maupun insentif yang menyasar konsumen dan dunia usaha.

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. BI, Rabu (24/4) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %, setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 % selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive (pencegahan dini) dan forward looking (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 % pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap / pendirian (stance) kebijakan moneter yang prostabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 %, tak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 %. Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%, diikuti suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dan suku bunga lending  facility naik  sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Keputusan ini, diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah  pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi  tetap dalam sasaran 2,5+1 pada 2024. Disaat yang  bersamaan, bank sentral terus menjalankan kebijakan makroeprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Hal ini sejalan dengan stance kebijakan yang pro stability," kata Gubernur BI Perry Warjito. Dia menjelaskan bahwa dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan  risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (Yetede)

Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.

Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain. Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).

Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.

Di tengah pelemahan rupiah yang cenderung berlanjut, BI dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, pilihan menaikkan suku bunga dari posisi 6 % sejak Oktober 2023 akan mengerem pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur BI digelar Rabu (24/4) dan Kamis (25/4). Pertemuan reguler ini kembali membahas tentang kebijakan moneter yang akan diambil BI untuk merespons situasi perekonomian global dan domestik yang makin tidak pasti. Pada 19-20 Maret 2024, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 %. Sinyal The Fed yang akan menunda penurunan suku bunga acuan di AS dari rencana awal mendorong penguatan USD terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah. Selama enam hari perdagangan berturut-turut, rupiah berfluktuasi di atas Rp 16.000 per USD.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar (Jisdor) pada penutupan pasar, Selasa (23/4) rupiah kembali ditutup melemah di level Rp 16.244 per USD, terdepresiasi 20 basis poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Mengutip CNBC, Wells Fargo Securities memperkirakan nilai tukar rupiah menuju Rp 16.500 per USD seiring penundaan penurunan suku bunga oleh The Fed. Ahli strategi Brown Brothers Harriman & Co bahkan memproyeksikan nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 17.000 per USD pada September 2024. Ada pula faktor internal yang memperlemah rupiah, yakni peningkatan permintaan valuta asing secara musiman setiap triwulan II, untuk pembayaran pokok utang, dividen, dan kupon ke nonresiden.

Penguatan USD sekaligus pelemahan rupiah, berikut komplikasi perekonomian global, akan langsung berdampak pada perekonomian nasional. Berawal dari transmisinya pada sektor keuangan, persoalan ini akan meningkatkan beban biaya ekonomi nasional. Biaya produksi sektor riil akan membengkak, terutama usaha yang mengimpor bahan baku dan bahan penolong. Situasi makin pelik jika utang untuk produksi dalam USD, tetapi penjualan barang untuk pasar domestik. Presdir CIMB Niaga Finance (CNAF) Ristiawan Suherman berpendapat, kenaikan suku bunga untuk menahan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada kenaikan beban pendanaan (cost of fund). Hal ini akan turut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. (Yoga)

Gubernur The Fed Jerome Powell beberapa hari lalu memberikan sinyal bahwa bank sentral AS akan mempertahankan lebih lama lagi suku bunga acuan (FFR) pada posisinya sekarang, 5,25 % hingga 5,5 %. Ini adalah tingkat bunga tertinggi di AS selama 20 tahun terakhir. Tingkat bunga yang tinggi di AS secara langsung berpengaruh pada pasar keuangan global. Transmisinya antara lain ke penguatan dollar AS terhadap berbagai mata uang lain dan tingkat suku bunga acuan di sejumlah negara yang ”terpaksa” ikut tinggi agar modal tidak ”bedol desa” ke AS. Bagi negara seperti Indonesia, salah satu dampaknya biaya utang pemerintah dan swasta menggelembung. Impor bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur domestik juga membengkak.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menyebut, kemungkinan penurunan suku bunga acuan bank sentral AS paling cepat pada September 2024 dari sebelumnya yang diperkirakan pada Juni 2024. Perkiraan tersebut mengacu pada indikator Fed Fund Future dan Dot Plot. ”Bahkan, ada beberapa pelaku pasar global memperkirakan penurunan FFR baru terjadi pada kuartal IV-2024,” katanya Senin (22/4). Menurut Edi, BI senantiasa mencermati dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik. Hal itu juga akan dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan ini, yakni pada Rabu-Kamis, 24-25 April 2024. ”Tentu semua update perkembangan, baik di global maupun di domestik, akan menjadi asesmen dalam RDG minggu ini,” ujar Edi. Powell, Selasa (16/4) memperingatkan, kenaikan inflasi yang terus-menerus kemungkinan akan menunda penurunan suku bunga The Fed hingga akhir 2024. Artinya, suku bunga tinggi berpotensi berlangsung pada jangka waktu yang lebih lama. (Yoga)