Sejumlah kalangan mulai bicara potensi kenaikan suku bunga acuan BI Rate guna meredam pelemahan rupiah yang berkepanjangan dan ancaman peningkatan inflasi. Saat ini, BI Rate berada di level 6%. Akhir pekan lalu rupiah melemah 0,55% ke level Rp 16.251 per dolar AS dan 5,5% sepanjang tahun 2024. Adapun inflasi merangkak naik menjadi 3,05% pada Maret 2024, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,75%. Tekanan inflasi diprediksi  meningkat didepannya, seiring konflik Iran dan Israel yang dapat mengerek harga minyak mentah dunia, jika keadaan Timur Tengah terus memanas, harga minyak berpotensi menembus US$ 100 per barel, jauh diatas asumsi APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel. Kondisi ini diperparah dengan terus naiknya imbal hasil (yield) US Treasure (UST) hingga melampaui 4%. Berdasarkan data tradingeconomics.com, yield UTS tenor 10 tahun mencapai 4,6% pada Jumat (19/4/2024), level tertinggi pada lima bulan terakhir. (Yetede)

Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong bank-bank sentral di Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan  menghindari mengaitkan terlalu dekat keputusan kebijakan mereka dengan langkah yang akan diambil bank sentral AS alias The Federal Reserve. Sinyal The Fed yang akan memperpanjang tingkat bunga tingginya saat ini memperkuat nilai tukar USD terhadap mata uang banyak negara di Asia. Di antaranya, yen Jepang, won Korsel, dan rupiah. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, Kamis (18/4) atau Jumat (19/4) waktu Indonesia, menyatakan, suku bunga AS mempunyai dampak kuat dan cepat terhadap kondisi keuangan dan nilai tukar mata uang negara-negara Asia.

”Ekspektasi mengenai pelonggaran kebijakan The Fed berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir didorong oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kebutuhan stabilitas harga di Asia,” katanya dalam penjelasan mengenai prospek ekonomi kawasan. Jika terlalu ketat mengikuti The Fed, Krishna melanjutkan, bank-bank sentral di Asia dapat merusak stabilitas harga di negara masing-masing. Hal ini ditekankan saat beberapa bank sentral Asia menghadapi dilema. Perubahan pasar mata uang yang dipicu oleh perubahan ekspektasi The Fed baru-baru ini mempersulit jalur kebijakan mereka.

”Kami merekomendasikan bank-bank sentral Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan menghindari pengambilan keputusan kebijakan yang terlalu bergantung pada antisipasi pergerakan Federal Reserve,” katanya. Gubernur Bank Sentral Korsel Rhee Chang-yong pada seminar di Pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington mengatakan, memudarnya peluang penurunan suku bunga The Fed telah menyebabkan hambatan bagi won, dan mempersulit keputusan banknya mengenai kapan harus mulai memotong biaya pinjaman.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ”Kami terus memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah lain yang diperlukan,” kata Perry. Sinyal The Fed memperpanjang tingkat bunga tinggi dan ketegangan di Timur Tengah kembali mendepresiasi rupiah dan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEI). Berdasarkan kurs Jisdor, kurs rupiah pada perdagangan Jumat ditutup melemah menjadi Rp 16.280 per dollar AS. Sementara IHSG ditutup di level 7.087 atau minus 1,11 % dibandingkan penutupan bursa sehari sebelumnya. (Yoga)

 

Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).

Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas. Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi. Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik. DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2). Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.

Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell pada Rabu (20/03/2024) waktu setempat mengatakan, data inflasi yang tertinggal baru-baru ini tidak mengubah tren pelanggaran tekanan harga-harga secara bertahap di Amerika Serikat. Alhasil bank sentral AS tersebut memastikan rencana untuk tiga kali menurunkan suku bunga acuan di tahun ini, dan menegaskan pertumbuhan ekonomi yang solid akan terus berlanjut. The Fed dalam pengumuman hasil pertemuan  kebijakan Maret 2023 itu, sesuai perkiraan, mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 5,25% dan merilis proyeksi baru ekonomi kuartalan yang  menunjukkan para pejabat The Fed memperkirakan ekonomi AS tumbuh 2,1% di tahun ini. Angka proyeksi itu melampaui potensi jangka panjang ekonomi AS dan naik signifikan dibandingkan pertumbuhan 1,4% pada Desember tahun lalu. (Yetede)

Perubahan arah suku bunga global, salah satunya ditandai oleh Bank of Japan (BoJ) yang memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 10 basis poin menjadi 0% hingga 0,1% pada Selasa (19/3) lalu. Itu merupakan kenaikan bunga pertama di Jepang dalam 17 tahun terakhir. Selain itu, ada pula sentimen dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang saat ini masih tertahan pada level 5,25% hingga 5,5%. The Fed diperkirakan baru mulai memangkas Fed Fund Rate (FFR) pada paruh kedua 2024. Jepang dan Amerika Serikat (AS) merupakan kreditur pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, mata uang kedua negara juga tergolong yang paling dominan dalam utang luar negeri (ULN) pemerintah. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan, meski memutuskan menaikkan suku bunganya, BoJ menekankan bahwa akan tetap akomodatif pada suku bunga jangka panjangnya, atau tetap membeli obligasi pemerintah Jepang JGB dengan jumlah yang sama, serta akan menambah jumlah pembeliannya apabila imbal hasil  yang ditawarkan JGB dinilai terlalu tinggi. "Melihat potensi penurunan obligasi dari sisi global tersebut, kami melihat akan berdampak positif bagi pembiayaan anggaran pemerintah," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (21/3). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemerintah tidak perlu melakukan penyesuaian yang terlalu kompleks untuk merespons perubahan suku bunga global tersebut. Pemerintah bisa menyesuaikan penerbitan surat utang global saat inflasi sudah cenderung stabil. Setidaknya bisa ditinjau setelah momentum Lebaran ataupun pada semester kedua tahun ini. "Dalam jangka pendek dan prospek yang lebih baik dengan inflasi stabil tentu akan memudahkan pemerintah dalam menarik atau menerbitkan surat utang global," tambah Yusuf.

Bank Indonesia (BI) secara konsisten kembali menahan suku bunga acuannya sebesar 6 % sejak Oktober 2023. Kebijakan suku bunga itu sejalan dengan fokus BI yang mengedepankan stabilitas atau stability overgrowth. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2024, Rabu (20/3). Berdasarkan hasil RDG yang digelar pada 19-20Maret 2024, BI memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility 6,75 %. ”Kami baru akan melihat ruang terbukanya penurunan suku bunga BI Rate pada semester II-2024. Itu baseline scenario, tetapi tentu saja bisa maju, bisa mundur,” ujarnya.

Faktor utama yang akan memicu penurunan suku bunga adalah tingkat inflasi. BI meyakini kenaikan inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food), yang pada Februari 2024 meningkat menjadi 8,47 % secara tahunan dari bulan sebelumnya 7,22 %, Perry menjelaskan, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 6 % konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. Artinya, BI ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus sebagai langkah pencegahan (pre-emptive) dan proyeksi ke depan (forward looking) untuk memastikan inflasi terkendali dalam target 1,5-3,5 % pada 2024. (Yoga) 

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6%. Keputusan mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending  facility sebesar  6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), 19-20 Maret 2024. BI melihat potensi penurunan BI Rate pada semester II tahun ini, sejalan dengan tren dunia. Pada periode itu, BI memprediksi bank sentra Amerika Serikat The Federal Reserve mulai memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate  (FER) yang kini berkisar  5,25-5,5%. "Keputusan mempertahankan BI Rate pada level 6% tetap konsisten  dengan fokus kebijakan moneter  yang prostability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah minus 1,2% preemtive dan forword looking untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran 2,4%. (Yetede)

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robertus Hardy menyampaikan, pekan ini investor masih akan menantikan keputusan suku bunga oleh The Fed untuk merespons tren inflasi di AS. Keputusan itu akan muncul dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada 19-20 Maret 2024. Hasil dari pertemuan itu juga akan menentukan arah kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga. BI juga akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Maret 2024.

”Meskipun (keputusan) kedua bank sentral diperkirakan tidak berubah, investor perlu menyimak informasi yang tersirat pada pernyataan mengenai arah kebijakan moneter ke depan,” kata Robertus dalam keterangannya pada Selasa (19/3). Pesan senada disampaikan Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus. Hasil pertemuan bank sentral tersebut akan menentukan prospek pasar ke depan kendati para ekonom memprediksi kebijakan suku bunga tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Bank of Japan (BoJ) mengambil keputusan bersejarah pada Selasa (19/03/2024), mengakhiri delapan tahun kebijakan suku bunga negatif dan beberapa kebijakan radikal lainnya. bank sentral tersebut berarti telah menggeser fokus kebijakan, yang selama satu dekade terakhir merefleksikan pertumbuhan ekonomi dengan stimulus moneter besar-besaran. Merespons keputusan BoJ tersebut, para analis berpendapat  meskipun suku bunga naik untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, tapi masih dalam  kisaran nil. Dengan kata lain, pemulihan ekonomi Jepang yang masih rapuh memaksa BoJ  agar bergerak perlahan saja   dalam menaikkan biaya-biaya pinjaman.     (Yetede)