JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari ini, Rabu (16/11/2022) diagendakan menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara secara live melalui telekonferensi dalam rangka G20 Showcase di Bali. “Proses uji dinamis akan dilakukan sepanjang 15 km dari Stasiun Tegalluar menuju Casting Yard 4 di daerah Kopo, kota Bandung,” kata GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Rahadian Ratry dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (16/11/2022). Rahadian mengatakan, saat commercial operating date atau beroperasi komersial nanti, KCJB dapat melaju hingga 350 kilometer per jam. Namun pada proses uji dinamis kali ini, kereta inspeksi akan melaju dengan kecepatan terbatas hingga maksimal 80 km per jam. “Untuk kecepatan kereta masih terbatas, disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada,” jelas Rahadian. Menurut dia, persiapan uji dinamis kereta inspeksi KCJB dalam rangka G20 Showcase dilakukan sejak 9 November lalu. “Selain melihat proses uji dinamis, Jokowi dan Xi Jinping juga akan menyaksikan kecanggihan teknologi kereta inspeksi KCJB,” jelas Rahadian.

Situasi Covid-19 di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan makin buruk sehingga mencegah Negeri Tirai Bambu itu untuk membasmi virus dan melonggarkan kontrolnya. Berdasarkan laporan Nomura pada Senin (7/11) langkah-langkah pengendalian Covid di Tiongkok berdampak negatif menggerus 12,2% PDB nasional. Angka itu naik dari 9,5% seminggu yang lalu. Bank yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang itu mengungkapkan bahwa lebih dari seperlima populasi Tiongkok tunduk pada langkah-langkah pengendalian tersebut. Sebagai informasi, jumlah kasus harian di Tiongkok melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan selama akhir pekan lalu. Bahkan otoritas Provinsi Guangzhou telah menunda acara pemeran otomotif tanpa batas waktu tertentu. Yang seharusnya dimulai pada minggu depan. Media sosial juga menyebutkan sekolah-sekolah di Beijing sedang kebingungan apakah bakal mengalihkan proses belajar di kelas ke daring (online). Sementara Guangdong menjadi provinsi yang paling terpukul karena sebagian besar kasus terkonsentrasi di satu distrik. Kasus infeksi Covid baru-baru ini dilaporkan ada di lebih dari 20 dari 31 wilayah tingkat provinsi di Tiongkok.

“Satu hal yang sangat jelas, banyak acara bisnis telah dibatalkan dan ditunda. Orang-orang tidak berani bepergian. Terlalu banyak pembatasan,” ujar Klaus Zenkel, wakil presiden Kamar Dagang Uni Eropa UE (EU Chamber of Commerce) di Tiongkok dan ketua cabang wilayah Tiongkok Selatan, pada Selasa (8/11), yang dilansir CNBC. Dia juga memberi catatan tentang bagaimana perusahaan dari Guangzhou dan Shenzhen yang bahkan tidak dapat bergabung dalam pameran impor internasional Tiongkok di Shanghai pada minggu ini. Peningkatan dampak Covid pada perekonomian Tiongkok dilaporkan terjadi selama seminggu, di mana banyak investor berspekulasi bahwa Tiongkok bakal segera melonggarkan kebijakan ketat Covid-nya. Tetapi para pejabat menepis desas-desus tersebut pada Sabtu (5/11) dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa kebijakan nihil Covid saat ini tetap ada. “Kami terus percaya bahwa, sementara Beijing dapat menyempurnakan beberapa tindakan Covid-nya dalam beberapa minggu mendatang, langkah-langkah penyesuaian tersebut dapat diimbangi oleh pengetatan pejabat lokal terhadap strategi nihil Covid,” kata Kepala Ekonom Nomura Tiongkok Ting Lu dan tim dalam laporan Senin. Berdasarkan catatan, Tiongkok Daratan telah melaporkan lebih dari 800 infeksi Covid dengan gejala dan lebih dari 6.600 tanpa gejala pada Senin. (Yoga)

Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merilis data pada Senin (7/11) yang menunjukkan penurunan ekspor tidak terduga untuk Oktober, di mana terjadi penurunan nilai barang yang dijual ke AS dan Uni Eropa (UE). Menurut laporan, ekspor Negeri Tirai Bambu dalam dolar AS mengalami penurunan 0,3% pada Oktober dari tahun lalu. Angka ini meleset dari ekspektasi Reuters, terjadi kenaikan 4,3%. Berdasarkan data Refinitiv Eikon, penurunan tersebut juga menandai kontraksi tajam dari peningkatan 5,7% year-on-year (yoy) pada September, dan merupakan penurunan yoy pertama sejak Mei 2020. Selain ekspor, impor Tiongkok dalam dolar AS turut merosot sebesar 0,7%. Angka ini pun meleset dari ekspektasi terjadi pertumbuhan sedikitnya 0,1%. dan turun dari kenaikan 0,3% pada September. Hasil perhitungan CNBC dari data bea cukai dolar AS, ekspor Tiongkok ke AS turun 12,6% pada Oktober dari tahun lalu dan merupakan penurunan bulan ketiga berturut-turut.

Padahal data menunjukkan jika AS adalah mitra dagang terbesar Tiongkok dengan basis satu negara. Ekspor Tiongkok ke UE juga turun 9% pada Oktober, setelah sempat mencatatkan pertumbuhan pada September, tapi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota Asean  sebagai mitra dagang terbesar berdasarkan wilayah, memperlihatkan lonjakan 20% pada Oktober. Ekspor global Tiongkok yang anjlok lebih dari 20% dialami oleh alat-alat rumah tangga. Sedangkan ekspor mainan turun hampir 18% dan sepatu hampir 11%. Sebaliknya, data memperlihatkan bahwa ekspor mobil Tiongkok melonjak 60% pada Oktober menjadi 352.000 unit. Begitu pula dengan impor minyak mentah Tiongkok yang naik 14% dari tahun lalu. Di sisi lain, impor batu bara meningkat 8% namun impor gas alam turun hampir 19%. (Yoga)

Hasil survei menunjukkan kendati masalah inflasi masih terus berdampak pada perekonomian global, Asia-Pasifik bakal menjadi satu-satunya kawasan yang mengalami pertumbuhan upah riil pada 2023. Menurut Laporan Tren upah (Salary Trends Report) tahunan yang dirilis perusahan data ECA International, rerata kenaikan upah riil yang merupakan pertumbuhan upah nominal dikurangi tingkat inflasi, diprediksi meningkat 1,3% di kawasan Asia Pasifik. Angka kenaikannya bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain yang akan memperlihatkan penurunan upah riil rata-rata. Prediksi menunjukkan Eropa mengalami penurunan 1,5% sementara Amerika Utara dan Selatan turun 0,5%. Sedangkan Afrika dan Timur Tengah turun 0,1%. Ditambahkan oleh ECA, sebanyak delapan dari 10 negara teratas dengan kenaikan upah riil tertinggi secara global berasal dari kawa[1]san Asia-Pasifik untuk tahun ini.

“Dengan inflasi yang meningkat secara signifikan pada 2022, 78% negara yang disurvei mencatatkan penurunan upah yang nyata dan tidak ada negara Eropa yang mengalami kenaikan upah secara riil. Meskipun situasi global diperkirakan membaik tahun depan dengan kenaikan upah nominal yang lebih tinggi dan inflasi yang rerata lebih rendah, masih ada perkiraan penurunan 0,5% secara riil,” demikian penjelasan Lee Quane, direktur regional ECA International, yang dilansir CNBC. ECA international juga menyampaikan, laporan tahunan yang dirilis Senin (31/10) didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari lebih 360 perusahaan multinasional di 68 negara, India dan Tiongkok tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, India tercatat bakal mengalami kenaikan upah riil terbesar 4,6%, disusul Vietnam sebesar 4%, dan Tiongkok dengan pertumbuhan 3,8%. Laporan itu turut memperlihatkan bahwa sebagian besar lokasi yang disurvei di Asia-Pasifik diproyeksikan mengalami laju pertumbuhan upah riil yang sama atau lebih tinggi pada 2023, seperti yang terjadi di tahun ini. (Yoga)

Defisit fiskal Tiongkok membubung hingga mencapai rekor tertinggi hampir US$ 1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Krisis sektor properti dan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat kas pemerintah tergerus. Analisis terhadap dapat pemerintah yang dilakukan oleh Bloomberg, seperti dilansir AFP pada Rabu (26/10) menunjukkan defisit anggaran di seluruh level pemerintah Tiongkok antara Januari dan September 2022 mencapai 7,16 triliun yuan atau US$ 980 miliar. Angka yang didapat dari rilis Kemenkeu Tiongkok, Selasa (25/10) itu naik tiga kali lipat dibandingkan 2,6 triliun yuan pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah turun 6,6% menjadi 15,3 triliun yuan pada periode sama. Karena pemerintah menggulirkan program pemangkasan pajak terhadap sektor bisnis.

Sementara belanja fiskal naik 6,2% menjadi 19,04 triliun yuan pada periode tersebut. Didorong oleh belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Data yang dirilis pekan ini menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9% secara tahunan pada kuartal III 2022, melampaui ekspektasi kalangan ekonom di 3,4%. Krisis sektor properti di Tiongkok sangat berdampak terhadap perekonomian karena sektor tersebut beserta sektor konstruksi menyumbang 25% lebih terhadap PDB. Pada Oktober 2022, harga rumah tangan kedua mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak 2014. “Pasar perumahan masih terjerat spiral penurunan, karena permintaan global masih lemah dan pelemahan renminbi juga menghambat kemampuan bank sentral untuk menyediakan dukungan kebijakan,” ujar Julian Evans Pritchard, ekonom dari Capital Economics, seperti dikutip AFP. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok pada Senin (17/10) menyatakan akan menunda rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. Karena para pemimpin tertinggi negara sedang menjalani Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, yang hampir dipastikan memberikan masa jabatan lima tahun yang ketiga kepada Presiden Xi Jinping. Kalangan analis sebelumnya menyatakan rilis data tersebut pada Selasa akan menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan paling lemah sejak 2020. Karena perekonomian masih dihadapkan pada kebijakan nir-Covid dan terbelit krisis sektor properti. Biro Statistik Nasional Tiongkok atau NBS menyatakan rilis angka pertumbuhan kuartal ketiga bersama sejumlah data ekonomi lainnya akan ditunda. Tapi tidak disebutkan alasan serta kapan tanggal jadinya.

Zhao Chenxin, pejabat senior Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC mengatakan kepada para wartawan, Senin, bahwa perekonomian rebound signifikan pada kuartal ketiga. “Dari perspektif global, kinerja ekonomi Tiongkok masih tetap luar biasa,” ujar Zhao. Tapi kalangan analis memperkirakan negara ekonomi terbesar kedua dunia ini kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini. IMF pekan lalu merevisi turun target pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 3,2%. Kalangan pakar yang disurvei AFP pekan lalu memprediksikan rerata pertumbuhan 3% untuk 2022. Yang jika terbukti jauh di bawah pencapaian luar biasa 8,1% tahun lalu. Angka itu akan menjadikan Tiongkok mencatatkan tingkat pertumbuhan paling rendah dalam 40 tahun. Kecuali pada 2020 tatkala menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan ekspansi di saat ekonomi dunia ambruk akibat pandemi Covid-19. NBS menyatakan pihaknya juga akan menunda rilis data bulanan berbagai indikator. Termasuk penjualan ritel dan penjualan rumah. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kerja keras harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membalik catatan defisit neraca perdagangan Indonesia- Tiongkok yang telah berlangsung hampir 19 tahun terakhir, menjadi surplus. Struktur industri dan ekspor nasional harus diubah secara signifikan agar memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, guna memastikan produk-produk Indonesia mempunyai daya saing yang baik dengan produk Tiongkok maupun produk negara lain yang diimpor oleh Negeri Tirai Bambu itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terus membukukan defisit selama 18 tahun berturut-turut yaitu antara 2004- 2021. Bahkan, neraca perdagangan nonmigas antara Indonesia dan Tiongkok sepanjang Januari-Agustus 2022 tercatat masih defisit US$ 5,51 miliar. Indonesia terakhir kali berhasil membukukan surplus neraca perdagangan dengan Tiongkok adalah pada tahun 2003 yaitu sebesar US$ 534,8 juta. (Yetede)

BEIJING, ID – Bank sentral Tiongkok kembali memangkas suku bunga pinjaman utamanya pada Senin (22/8). Satu minggu setelah secara mengejutkan menurunkan dua suku bunga. Menurut laporan, People’s Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga pinjaman (loan prime rate/LPR) tenor lima tahun sebesar 15 basis poin, dari 4,45% menjadi 4,30%. Bank sentral Tiongkok itu juga menurunkan LPR tenor satu tahun sebesar 5 basis poin menjadi 3,65%. Ada pun sebagian besar pinjaman baru di Negeri Tirai Bambu itu didasarkan pada LPR satu tahun. “Pelonggaran/stimulus moneter baru dipandang sia-sia, ibarat ‘mencambuk kuda mati’. Ini mengingat ekonomi Tiongkok sangat membutuhkan konsumen kembali ke jalanan untuk membelanjakan uang,” demikian catatan Widnell, yang dilansir CNBC. Sehubungan dengan putaran pengurangan suku bunga yang terbaru, Ahli Strategi Pasar Global untuk Asia Pasifik (ex-Jepang) di Invesco, David Chao menuturkan bahwa hal itu mengisyaratkan keseriusan penurunan yang terjadi di pasar properti. (Yetede)

BEIJING – Data resmi yang dirilis pada Rabu (10/8) menunjukkan indeks harga konsumen (IHK) di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mencapai level tertinggi dalam dua tahun pada Juli, dikarenakan harga daging babi rebound. Harga daging babi – sebagai makanan pokok di Tiongkok – telah naik 20,2% pada Juli dibandingkan setahun lalu. Menurut data resmi yang diakses melalui Wind Information, angka tersebut menandai peningkatan pertama sejak September 2020. Fakta menunjukkan bahwa harga daging babi membukukan lonjakan bulanan terbesarnya – dengan kenaikan 25,6%. Demikian berdasarkan data. 

“Keengganan petani untuk menjual – dengan harapan mendapatkan harga yang lebih tinggi di masa depan – telah berkontribusi pada lonjakan harga daging babi pada Juli,” ujar Bian Shuyang, analis produk pertanian di Nanhua Futures, dalam pernyataan, yang dilansir CNBC. Ke depannya, lanjut Bian, ia memperkirakan bakal sulit bagi harga daging babi untuk melampaui level Juli. “(Namun) dua hari libur nasional Tiongkok pada September dan Oktober akan membantu mendukung permintaan konsumen atas daging babi,” kata Bian. 

Menurut analis, produsen babi hidup sekarang beroperasi dengan keuntungan. Hal ini mengindikasi lebih banyak pasokan yang akan datang. Sebagai informasi, harga daging babi disebut telah bergerak tak terkendali selama tiga tahun terakhir karena para peternak babi harus berjuang melawan penyakit mematikan dan banyak produsen baru. (Yetede)

Pemerintah Tiongkok (RRT) pada Kamis (21/7) menjatuhkan denda sebesar lebih dari 8 miliar yuan (US$ 1,2 miliar) terhadap raksasa perusahaan transportasi daring, Didi. Hukuman itu jatuh didasari hasil penyelidikan selama  setahun atas dugaan pelanggaran keamanan data. "Penyelidikan menemukan bukti konklusif bahwa Didi telah melakukan pelanggaran yang sangat serius," demikian pernyataan yang dikeluarkan Administrasi Siber Tiongkok (Cyberspace Adminitration of China/CAC), yang dilansir AFP. "Operasi ilegal Didi telah membawa risiko  keamanan serius terhadap infrastruktur informasi, dan keamanan data utama  negara itu. Bahkan ketika otoritas pengatur  memerintahkan koreksi, koreksi konprehenshef dan pendalaman (yang) tidak dilakukan," kata CAC. Perusahaan tersebut juga ditemukan telah melanggar Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok, Undang-Undang Perlindungan data, dan Undang-Undang Perlindungan  Informasi Pribadi- kode penting yang diperkenalkan tahun lalu mengikuti undang-undang  GDPR Uni Eropa. (Yetede)