Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menandatangani kerangka kerja sama investasi (investment framwork agreement/IFA). SRF siap berinvestasi  bersama "Kami yakin investasi di Indonesia dan kawasan di sekitarnya memiliki potensi yang tinggi, apalagi jika dilakukan bersama-sama dengan INA," kata Presiden SRF Yanzhi Wang dalam keterangan resmi, Senin (4/7). Ruang lingkup investasi yang diatur IFA mencakup berbagai kelas aset dan dana, serta menargetkan semua sektor usaha yang terbuka untuk investasi asing, khususnya yang mempromosikan pembangunan masyarakat dan konektifitas ekonomi antara Indonesia dan RRT. "Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani, INA akan investasi bersama SRF, serta membuka kemungkinan untuk mengundang investor lain," tutur Ketua Dewan Direksi INA Ridha Wurakusumah. (Yetede)

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  tidak mendapat perhatian akibat keriuhan strategi Indo-Pasifik baru yang digawangi Presiden  AS Joe Biden. Tapi, pada saat bersamaan, Tiongkok menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tinggi kemitraan  Economi Komperhensif Regional (Regional Comperhensive Economic Partnership/RCEF)  yang digadang-gadang sebagai pakta perdagangan terbesar di dunia.  Menurut laporan, pembicaraan tentang RECP terjadi beberapa hari setelah pemerintah Biden meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), yakni kemitraan yang melibatkan tiga negara, kecuali Tiongkok. Para analis mengungkapkan ekspektasi soal pertemuan RCEF-yang berlangsung di pulau selatan provinsi Hainan- bahwa alih-alih bereaksi atau melawan IPEF, Tiongkok kemungkinan akan terus maju dengan pakta-pakta perdagangan yang disepakati, memanfaatkan tarif yang sudah disiapkan dan mengakses pasar. (Yetede)

Untuk memenuhi kebutuhan, Sun membantu menyortir kiriman pemerintah bagi masyarakat yang harus menjalani karantina wilayah. Dari pekerjaan sementara itu, ia mendapatkan upah 38 USD atau Rp 550.000 sehari dan ia harus pindah dari asrama, lalu tinggal di gudang tempatnya bekerja, sesuai aturan pemerintah terkait Covid-19. Namun, tiga minggu kemudian, Sun harus keluar dari gudang itu. Pacarnya yang bekerja di restoran yang sama sakit kista dan membutuhkan perawatan medis segera. Sebagai orang dekatnya, Sun harus mengantar sang pacar ke rumah sakit pada 25 April, tetapi harus membayar mahal sopir mobil pengantar ke rumah sakit. Layanan ambulans tak bisa diharapkan. Namun, Sun tidak bisa tinggal di gudang tempat tinggalnya dulu, karena aturan Covid-19 yang ketat menuntut Sun harus menjalani isolasi terlebih dahulu. Sementara asrama tidak mempunyai ruang untuk isolasi dan karena layanan kereta api dihentikan, Sun tak bisa pulang ke kampung halamannya di Dali yang berjarak sekitar 3.000 kilometer di barat daya Provinsi Yunan.

Kebijakan ”nol Covid” China yang tanpa kompromi itu telah memukul perekonomian. Banyak dari 25 juta penduduk Shanghai mengeluh kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari makanan, dan mengalami tekanan mental. Bagi warga yang masih bekerja pun, dampaknya juga tak kalah parah. Mereka tidak bisa bekerja dari rumah dan gajinya pun bukan gaji tetap. Lebih dari 290 juta orang dari wilayah perdesaan China menjadi pekerja di kota-kota besar. Mereka bekerja di pabrik, proyek bangunan, restoran, dan melakukan pekerjaan berketerampilan rendah lainnya. Sebagian besar dibayar per jam atau per hari dan tanpa kontrak tetap. Ada yang bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 15 juta dalam sebulan, tetapi sebagian hanya bisa mengantongi lebih sedikit lagi. Tenaga kerja murah pekerja migran membantu mengubah kota-kota seperti Shanghai dan Shenzhen menjadi benteng kemakmuran China. Namun, kebijakan karantina wilayah membuat banyak orang dalam posisi genting.

Tingkat pengangguran kaum muda perkotaan melonjak hingga 18,2 %. Ini rekor tertinggi. Penyebabnya, perekrutan perusahaan anjlok gara-gara pandemi Covid-19 dan ketatnya peraturan pada pendidikan swasta, teknologi, dan sektor lain. ”Pekerja migran tidak menjadi perhatian Partai Komunis China saat ini,” kata analis di Institut Mercator untuk Studi China, Valaria Tan. Sebagian besar wilayah Shanghai masih dalam karantina sampai sekarang. Layanan kereta mulai beroperasi kembali. Sun akhirnya membawa pulang pacarnya ke kampong halamannya di Taizhou, Provinsi Zhejiang (sekitar 370 kilometer selatan Shanghai), Kamis lalu. Namun, keduanya harus dikarantina lagi di tempat itu selama dua minggu sambil menunggu Shanghai kembali normal, entah sampai kapan. ”Semoga mimpi buruk ini segera berakhir,” kata Sun. (Yoga)

Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  mengalami peningkatan dalam dua bulan pertama 2022. Hal ini ditunjukkan oleh semua indikator utama yang melampaui perkiraan analis, terlepas dari masih ada kasus lonjakan infeksi Omicron, pelemahan disektor properti dan meningkatnya ketidakpastian  global yang membebani prospek. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional (National Statistics Bureau/NBS) pada Selasa (15/3), produksi industri pada Januari-Februari naik 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan produksi industri itu diklaim lebih tinggi dibandingkan prediksi para analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan 3,9%. "Kinerja kuat yang mengejutkan dari Tiongkok pada Tahun Baru mungkin  memungkinkan People's Bank of China (PBoC) untuk mempertahankan suku bunga kebijakan stabil pada Selasa," demikian bunyi catatan Irirs Pang, kepala ekonom Greater China di ING, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Ilmuan Zeng Guang menyampaikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus hidup berdampingan  dengan virus corona dan dapat menghindari strategi nihil Covid dalam waktu dekat. Pernyataan disampaikan supaya  kepemimpinan Tirai Bambu memikirkan kembali penerapan pendekatan yang ketat. Tiongkok dikenal sebagai negara tempat virus corona pertama kali terdeteksi pada 2019, dan sekarang menjadi salah satu tempat terakhir yang masih berpegang teguh pada  pendekatan tanpa toleransi. 

Bahkan langsung merespons kemunculan wabah kecil sebagian besar dengan tindakan karantina yang cepat dan mengurangi sebagian besar kegiatan yang melibatkan perjalanan internasional. Walau diakuai pendekatan Tingkok telah  mencegah kekacauan  awal dari kasus infeksi yang meluas seperti yang dialami oleh banyak negara Barat, tingkat kasus infeksinya yang rendah saat ini menjadi "titik lemahnya" karena jauh lebih sedikit orang yang membangun kekebalan alami. (Yetede)

Produsen chip terbesar di Tiongkok, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) melaporkan perolehan pendapatan dan kenaikan laba pada 2021. Terlepas pada tahun itu terjadi krisis keuangan chip global, laju permintaannya tetap kuat. Perusahaan mampu memperlihatkan kinerja baik  meskipun SMIC dimasukkan ke dalam daftar perdagangan hitam Amerika Serikat (AS), yang disebut Daftar Entitas yang memberikan banyak hambatan perkembangan perusahaan, demikian pernyataan yang disampaikan SMIC, yang dilansir CNBC, Jumat (11/2).  Isu ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok sendiri dilaporkan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Demikian halnya pertempuran dengan  kedua negara adidaya untuk mendominasi teknologi utama, dimana bidang semikondutor adalah salah satunya. (Yetede)

Bisnis pendanaan yang menekan pengembang properti besar Tiongkok beresiko mengguncang ekonomi dan pasar global secara lebih luas, menurut peringatan dari IMF pada Jumat (28/1). Pihaknya mengatakan reformasi yang lebih dalam diperlukan untuk sepenuhnya mengekang ancaman tersebut. Laporan IMF itu keluar ketika para pengembang properti di Tiongkok berjuang dengan  masalah likuiditas. Diantara perusahaan yang terlibat dalam krisis adalah Evergrande, setelah mencapai US$ 300 miliar kewajiban utang.  "Properti itu memainkan peran besar dalam ekonomi secara yang lebih luas dan menjadi sentimen negatif bagi investor. IMF juga mengingatkan Tiongkok, (Sektor ini) menyumbang sekitar seperempat dari total investasi tetap dan pinjaman bank, selama lima tahun terakhir sebelum pandemi," kata IMF dalam sebuah laporan yang dirilis, Jumat (28/1).Jika ada perlambatan mendadak dari Tiongkok, ini juga akan merembet melalui perdagangan dan harga komoditas. (Yetede)

Pemerintah Tiongkok pada Kamis (27/1) memuji Keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memungkinkannya mengenakan bea impor Amerika Serikat (AS) senilai US$ 645 juta setiap tahun. "Kami berharap AS berhenti mencari alasan dan mengambil tindakan segera untuk memperbaiki kesalahan  dalam penyelidikan pemulihan perdagangan terhadap Tiongkok. Keputusan WTO sekali lagi membuktikan bahwa AS telah lama melanggar aturan WTO, menyalahgunakan tindakan pemulihan perdagangan, dan menolak untuk memenuhi kewajiban internasionalnya," kata juru bicara Kementrian Perdagangan Tiongkok Gao Feng, Kamis. Pemerintah AS, yang tidak dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut menilai hal ini sangat mengecewakan. Angka US$ 645 juta diungkapkan dalam dokumen setebal 87 halaman oleh seorang arbiter WTO, tentang tingkat tindakan balasan yang dapat diminta  pemerintah Tiongkok dalam perselisihan dengan AS. 

Pemerintah Tiongkok telah menyetujui rencana pembangunan empat mega  Clusters pusat data dibagian utara dan barat negara itu dengan tujuan mendukung kebutuhan data Tiongkok serta pusat-pusat pesisir utama. Demikian disampaikan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) Menurut laporan yang dikutip Reuters, beberapa kota di wilayah utara dan barat Tiongkok yang kaya akan sumber daya energi terbarukan, yang terletak dibagian timur Tiongkok,  mengalami kesulitan untuk perkembangan karena adanya batasan-batasan konsumsi listrik yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan rencana Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi 2021-2025 yang dirilis pada November. Pemerintah Tiongkok memiliki tujuan memperluas industri data besar menjadi lebih dari 3 triliun yuan (US$ 470 miliar). (Yetede)

Para bangkir dan pengacara memperkirakan pengawasan ketat dan tindakan tegas luar biasa yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih berlanjut pada 2022. Seperti diketahui, selama setahun terakhir, Tiongkok telah menekankan aturan yang melanggar antimonopoli, melarang lembaga-lemabag les swasta, membatasi aktivitas utang para pengembang properti, dan membuat kegiatan pencatatan saham diluar negeri menjadi mustahil dilakukan. "Para investor telah dipaksa untuk mempertimbangkan serangkaian resiko regulasi baru  selama setahun terakhir, dan ketakutan itu tidak akan hilang dalam waktu dekat," ujar Logan Wright, Direktur Riset pasar Tiongkok di Rhodium Group, yang dilansir Reteurs. Langkah-langkah pengaturan itu sendiri datang ketika pemerintah Tiongkok sedang menuju tahun yang krisis dibawah kepemimpinan Presiden XI Jinping.