Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun depan. Sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual Bulog.

Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg), sedangkan harga jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sejauh ini, pengadaan CBP menggunakan dana Bulog yang diperoleh dari perbankan dengan kredit komersial. Namun, Bulog tidak memiliki kepastian pasar untuk menyalurkan CBP lantaran tidak lagi menjadi pemasok tunggal bantuan beras kepada keluarga kurang mampu.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) tahun 2021 sebesar Rp 10.801 per kg. Buwas menyampaikan, selama terdapat produksi gabah, Bulog akan terus berupaya membelinya dengan harga yang sudah diatur pemerintah. Namun, Bulog tak bisa sekadar melakukan penyerapan tanpa memperhitungkan ruang penyaluran beras itu. Mayoritas beras yang diproduksi Bulog merupakan CBP yang kini tak jelas penggunaannya.

Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

PT Pertamina (Persero) mendapat tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melepas entitas sub holding perusahaan ke pasar saham. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, langkah pelepasan anak usaha ke bursa saham prosesnya masih lama. 

Nicke menjelaskan, Initial Public Offering (IPO) anak usaha butuh proses yang panjang. Memang dalam pembentukan proses struktur baru, Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan besar. Namun, tidak serta-merta melepas aset atas Pertamina begitu saja. Nicke pun menjelaskan, langkah IPO yang hendak dilakukan perusahaan memang untuk mencari pendanaan, namun tak hanya melalui skema IPO, ada cara lain, seperti global bonds, proyek financing, dan equity partnership.

Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Iman Rachman menjelaskan, Pertamina butuh waktu sekitar satu sampai tiga tahun ke depan untuk bisa merealisasikan hal ini. Pasca-pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dan terlihat berapa besar market cap dari kinerja subholding tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di bursa atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan kerugian hingga Rp 38,8 triliun. Perlu kami sampaikan akhir Maret 2020 terjadi pelemahan nilai tukar terhadap mata uang asing akibat sentimen negatif dan lain-lain,kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, Zulkifli mengatakan, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs. Meski merugi, Zulkifli mengatakan, secara pendapatan perusahaan memang mencatatkan hasil positif. Total pendapatan perseroan mencapai Rp 72,7 triliun secara year on year (yoy).

Terkait kas perusahaan, PLN saat ini masih menanti janji pemerintah yang akan membayar dana kompensasi tarif listrik tahun buku 2018-2019. Zulkifli menjelaskan, dana kompensasi yang seharusnya pemerintah bayar adalah Rp 45 triliun. Ia mengatakan, pemerintah berjanji membayarkan kompensasi tersebut pada tahun ini.

Menyoal tagihan listrik para pelanggan yang membengkak, PLN menawarkan skema pembayaran tagihan listrik secara bertahap atau diangsur. Mereka yang berhak mencicil tagihan listriknya hanya pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan hingga 20 persen.

PLN mengakui salah satu penyebab adanya tagihan listrik yang melonjak adalah meteran listrik pelanggan yang sudah usang. Hal ini membuat pencatatan listrik masyarakat menjadi tidak sesuai dengan konsumsi sesungguhnya.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, informasi yang disampaikan PLN hanya sebatas peralihan skema pencatatan meteran menjadi perhitungan rata- rata pemakaian tiga bulan. Potensi kenaikan daya tidak disampaikan PLN mengingat masyarakat melakukan aktivitas sepenuhnya di rumah selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus merampingkan perusahan pelat merah beserta anak usaha dan cicitnya yang kurang efisien. Saat ini, tercatat sekira 800 BUMN beserta anak usaha dan cicitnya. Kondisi ini menjadi perhatian dan fokus utama dari Menteri BUMN Erick Thohir. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, Kementerian BUMN mulai menghapuskan anak dan cucu usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena tidak efisien. Selain itu, lanjut Arya, terdapat juga BUMN yang sengaja membentuk anak hingga cicit usaha untuk dapat mengerjakan sebuah proyek atau saat membuat perusahaan patungan dengan perusahaan lain.

Belum lama ini, Erick Thohir melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN. Jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Erick menyebutkan, berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi. Erick berencana merampingkan anak-cucu usaha BUMN yang saat ini mencapai 800 perusahaan. Erick menilai banyak anak-cucu usaha yang bergerak di luar bisnis inti dari induk perusahaan. 

Erick menyampaikan, proses perampingan anak-cucu usaha BUMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Erick menyebutkan, proses perampingan berjalan bertahap. Erick menyebutkan, langkah perampingan merupakan bagian dari efisiensi dan mendorong BUMN untuk bisa lebih fokus pada bisnis utamanya. 

Siaran pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Bukopin, Minggu (14/6/2020), menyebutkan, Kookmin Bank siap menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk dengan mengambil alih kepemilikan minimal 51 persen saham. Grup keuangan yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, itu akan memperkuat modal bank, mendukung likuiditas, dan mengembangkan bisnis bank di Indonesia sebagaimana dikatakan Direktur Manajemen Risiko Bank Bukopin Jong Hwan Han yang ditunjuk Kookmin. Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Bank Bukopin Adhi Brahmantya menambahkan, sinergi yang kian kuat akan menopang pertumbuhan bisnis perbankan.

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics menandatangani perjanjian kerja sama dengan LinkAja sebagai salah satu mitra pembayaran aplikasi pangan yang tengah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa logistik tersebut.

Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo mengatakan, aplikasi tersebut disiapkan untuk memfasilitasi program yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan didukung Kementerian BUMN melalui ketersediaan rantai pasok. Guna mendukung sistem pembayaran pada aplikasi pangan ini, lanjut Kuncoro, BGR Logistics menjalin kerja sama dengan sejumlah layanan keuangan, mulai dari perbankan hingga platform uang elektronik seperti LinkAJa sebagai salah satu cara pembayarannya. Kuncoro berharap kerja sama ini dapat membantu mitra UMKM yang tergabung dalam aplikasi tersebut untuk menjual produk pangannya ke masyarakat.

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja mengatakan, LinkAja mendukung penuh adanya sinergi antara Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN. LinkAja telah bekerja sama dengan lebih dari 208.830 merchant lokal dan telah mendigitalisasi 451 pasar di Indonesia hingga akhir Mei 2020.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas), PT Pertamina (Persero) , sedang melakukan kajian dan mempersiapkan langkah menuju initial public offering (IPO). 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, salah satu alasan Pertamina segera melepas subholding hulu ke pasar saham karena sektor hulu membutuhkan dana yang tak sedikit untuk mengembangkan bisnis. Nicke mencontohkan, anak usaha yang bernama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ia menjelaskan pada saat ditetapkan pemerintah menjadi pemenang dan mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia, Pertamina dituntut mencari mitra dalam menggarap wilayah kerja migas tersebut. Menurut Nicke, pembentukan subholding hulu juga bertujuan supaya aset per regional dapat terintegrasi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi perusahaan dalam mengembangkan blok migas di setiap wilayah.

Langkah anak usaha Pertamina masuk bursa juga diharapkan membuat kapitalisasi perusahaan migas pelat merah tersebut makin besar. IPO anak usaha Pertamina ini sekaligus menjawab tantangan Menteri BUMN Erick Thohir yang berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, dengan perusahaan melakukan go public, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ia mengatakan, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap adanya struktur organisasi baru di tubuh Pertamina bisa membuat perusahaan tersebut makin cekatan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan perusahaan pelat merah yang berperan sebagai agen pembangunan terus berupaya mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, UMKM merupakan sektor yang cukup memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, lanjut Erick, baru sekitar 8 juta UMKM yang sudah go online meskipun memang sudah terdapat peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil inventarisasi belanja BUMN baik belanja modal maupun operasional pada 2019 tercatat Rp 32,5 triliun belanja pada sektor UMKM yang dilakukan 30 BUMN top berdasar total aset.

Erick menyusun suatu inisiatif pengembangan UMKM, yaitu membentuk suatu ekosistem yang diberi nama PaDi UMKM. PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM. Masuknya UMKM dalam ekosistem PaDi UMKM, menurut Erick, dapat memperluas jaringan secara daring, meningkatnya penjualan atas peningkatan transaksi, serta menjadi suatu pengalaman dalam memasuki dunia transaksi digital. Erick menilai hal ini salah satu hikmah lain dari pandemi Covid- 19 saat ini, yang mana akhirnya masyarakat akan dipaksa mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitasnya, termasuk digital signing dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian.

Direksi Pertamina melakukan pengukuhan subholding yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembentukan holding Migas, termasuk juga penjabaran dari road map program Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat lima subholding yang dibentuk, yakni upstream subholding, gas subholding, refinery & petrochemical subholding, power & NRE subholding, dan commercial & trading subholding. Selain itu, terdapat shipping company yang operasionalnya diserahkan ke pada PT Pertamina International Shipping.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, hal ini merupakan inisiatif yang dilakukan agar bisa beradaptasi dengan perubahan ke depan, bergerak lebih lincah, cepat serta terfokus dalam pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif. Transformasi yang dilakukan saat ini adalah untuk menyiapkan lini bisnis Pertamina berkembang dan mandiri.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, total ada 36 pejabat yang dikukuhkan mengisi jabatan subholding.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pesan tegas kepada Direktur Utama Pertamina bahwa dalam dua tahun ke depan harus mampu menyiapkan dua anak usaha Pertamina dapat melantai di bursa atau menawarkan saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).