Skandal korupsi Asuransi Jiwasraya memasuki babak baru. Kabar terbaru, salah satu perusahaan milik negara, PT Hutama Karya (HK),yang digadang-gadang menjadi Holding BUMN Konstruksi tersenggol kasus dan berpotensi menderita kerugian. Sebagaimana diketahui Perusahaan ini membeli aset tanah, yang belakangan bermasalah karena tersangkut kasus Jiwasraya. Aset tanah yang dimaksud telah disita Kejaksaan Agung pada Januari 2020 terkait degnan penahanan Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Kasus lainnya, MYRX kini berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena gagal membayar utang jatuh tempo.

Untuk menyelesaikan PKPU, manajemen MYRX berharap HK mematuhi perjanjian jual beli tanah tersebut sebagaimana diungkapkan Direktur Hanson International (cucu perusahaan MYRX), Hartono Santoso dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Dewan Komisioner OJK. Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan HK Muhammad Fauzan menyatakan manajemen saat ini masih membahas masalah tersebut. Aksi korporasi HK dinilai cukup mengkhawatirkan. Jika transaksi itu berlanjut, bisa saja aset tanah tersebut menjadi sitaan kejaksaan. Di sisi lain, sejak beberapa tahun terakhir Hutama Karya mendapatkan suntikan modal dari negara yang mencapai total Rp 11 triliun. Secara tersurat, suntikan modal itu untuk mendukung proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Namun, tersangkutnya HK di kasus MYRX bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan negara.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menjelaskan, DPR akan mendalami kasus ini dan mengawasi PMN kepada Hutama Karya. Dan akan diminta pertanggung jawaban jika ditemukan kesalahan pengelolaannya, termasuk membeli aset bermasalah MYRX. Di lain pihak, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan suntikan dana ke HK untuk mendukung proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Setiap PMN akan mendapat pengawasan ketat BUMN, mulai dari Wakil Menteri BUMN yang mengawasi kinerja portofolio.

Pemerintah berniat untuk mendukung empat badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi lewat suntikan dana Rp 12,2 triliun. Dana itu dalam rangka pembayaran talangan tanah Program Strategis Nasional (PSN) untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran untuk talangan tanah PSN memang benar akan digelontorkan oleh pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan BUMN mana yang akan mendapat suntikan, begitu juga alokasi anggarannya. Kemkeu akan melihat peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposurnya terhadap sistem keuangan, jumlah kepemilikan pemerintah, hingga total aset yang dimiliki oleh BUMN.

Meski pandemi korona belum usai, Indonesia segera akan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setelah payung hukum berupa Peraturan Pemerintah No 23/ 2020 terbit, total kebutuhan dana program ini menelan dana Rp 318,09 triliun. Dana ini untuk memenuhi kebutuhan sembilan instrumen kebijakan Program PEN. Jika kita petakan lebih detail, alokasi terbesar pertama, dalam instrumen kebijakan pemerintah adalah stimulus untuk korporasi, utamanya untuk perusahaan negara, yakni sebesar Rp 118,53 triliun (37,62% dari total anggaran PEN). Jumlah ini mencakup insentif perpajakan, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, serta dana talangan alias investasi untuk modal kerja BUMN. Kedua, stimulus untuk masyarakat miskin dengan alokasi dana Rp 94,23 triliun (29,62%) Yang dialokasikan dalam percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan BUMN, yakni Pertamina, PLN, dan Bulog.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program PEN bakal dilaksanakan mulai tahun ini hingga 2021. Langkah ini berbarengan dengan penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya pemulihan sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi untuk jangka menengah dan panjang. Meski demikian, memang ada sejumlah instrumen kebijakan yang telah masuk dalam stimulus jilid III. Misal, insentif perpajakan untuk perusahaan dan pembayaran penugasan BUMN terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga listrik yang masuk dalam anggaran social safety net. Meskipun demikian, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan, rencana alokasi anggaran khususnya penugasan BUMN ini belum dibahas detail dengan DPR.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto melihat, besarnya dana stimulus yang berikan pemerintah melalui BUMN ini menjadi bentuk dukungan pemerintah ke BUMN keseluruhan. Hanya saja ada beberapa BUMN yang sudah mengalami persoalan keuangan sebelumnya karena pengelolaan yang tidak prudent dan good corporate governance sehingga butuh pengawasan yang ketat.

Utang jatuh tempo membayangi sejumlah perusahaan pelat merah. Langkah yang kini marak ditempuh untuk menambah likuiditas adalah menerbitkan surat utang. Sejauh ini, setidaknya empat perusahaan BUMN sudah dan akan merilis surat utang global senilai total Rp 83 triliun. Likuiditas perusahaan juga direncanakan bakal ditopang oleh suntikan dana pemerintah melalui skema pemulihan ekonomi nasional terkait pandemi Covid-19.

Sebagian dana hasil penjualan surat utang itu akan digunakan untuk membayar utang jatuh tempo (refinancing bond) di tengah pandemi. PT Inalum, misalnya, akan menggunakan 1 miliar dollar AS atau Rp 14,8 triliun dari dana yang diperoleh untuk membayar utang jatuh tempo. Sisanya untuk membiayai sejumlah rencana PT Inalum, antara lain mengakuisisi saham perusahaan tambang, seperti PT Vale Indonesia Tbk, dan membantu pembayaran pinjaman anak usaha.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan, perusahaan BUMN harus berinovasi mencari sumber pendanaan di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Ia menilai, apa yang dilakukan PT Inalum, Hutama Karya, dan Mandiri sebagai bentuk kepercayaan dunia usaha internasional terhadap perusahaan BUMN. Ia mendorong lebih banyak perusahaan BUMN melakukan hal serupa untuk menambah likuiditas.

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan berpendapat, di tengah situasi seperti saat ini, korporasi membutuhkan tambahan likuiditas. Sumber pendanaan secara internal melalui laba perusahaan atau suntikan modal kepemilikan saham tidak mencukupi di tengah ekonomi yang lesu. Opsi yang bisa ditempuh adalah mencari pinjaman. Namun, pinjaman melalui bank dilihat kurang strategis karena likuiditas perbankan dalam negeri cukup ketat. Ia menilai, penawaran tenor minimal lima tahun oleh ketiga BUMN itu cukup menjanjikan. Namun, catatannya, kondisi ekonomi global sudah membaik dalam dua-tiga tahun ke depan sehingga nilai tukar rupiah kembali menguat.

Sementara itu, lewat skema pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan menyuntikkan dana untuk 12 perusahaan BUMN yang terdampak pandemi dan keberadaannya dibutuhkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bantuan diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara, percepatan pembayaran kompensasi, dan talangan dana investasi untuk modal kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan suntikan dana. Bantuan hanya diberikan kepada BUMN yang kondisi keuangannya benar-benar terdampak dan yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat edaran nomor S- 336/MBU/05/2020 tentang antisipasi skenario the new normal BUMN pada Jumat (15/5) lalu. Erick menyebutkan, pemulihan kegiatan perusahaan pelat merah dilakukan dalam lima fase.

Fase pertama akan dimulai pada 25 Mei 2020. Erick mengatakan, karyawan berusia di bawah 45 tahun mulai berkantor dan bekerja dari rumah bagi yang berusia di atas 45 tahun sesuai batasan operasi. 

Pada fase kedua, Erick meminta para direktur utama BUMN mengantisipasi secara lebih dini skenario the new normal di BUMN dengan membentuk task force penanganan Covid-19. Erick meminta setiap BUMN mengampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi the new normal, melalui penggunaan tagar #CovidSafe BUMN pada setiap momentum/media yang relevan. Erick menyebutkan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario the new normal pada masing-masing BUMN menjadi tanggung jawab direktur utama dan dilaporkan secara berkala kepada wakil menteri BUMN terkait.

Pada fase ketiga (8 Juni 2020) ini diperuntukkan bagi sektor jasa wisata di mana mulai dilakukan pembukaan tempat wisata, online ticket dan sistem scan, juga ditujukan untuk sektor jasa pendidikan, dimana mulai pembukaan tempat pendidikan.

Pada fase keempat (29 Juni 2020), akan dilakukan pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai dengan kondisi fase ketiga dengan tambahan evaluasi untuk penambahan kapasitas operasi menuju normal dengan protokol kesehatan ketat.

Fase terakhir, yakni fase kelima (13 dan 20 Juli), dimana akan dilakukan evaluasi fase keempat untuk seluruh sektor dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berujar, jika di tanggal-tanggal tersebut di wilayah tersebut masih PSBB, kita akan mematuhinya. Namun, jika PSBB di suatu wilayah sudah tidak berlaku, maka protokol tersebut otomatis berlaku. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin mengatakan, perusahaan sudah menerima surat edaran menteri BUMN. Sambil menunggu kapan akan dimulai, kami menyiapkan protokol Covid-19 untuk menerapkan skenario the new normal di BUMN ini. Arviyan menambahkan, skenario protokol ini juga akan disesuaikan dengan keunikan yang dimiliki perusahaan, seperti lokasi usaha, jenis usaha, dan lain-lain. Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) ANS Kosasih mengatakan, Taspen sejak jauh-jauh hari telah mempersiapkan protokol PSBB untuk menangkal penyebaran Covid-19 dan membentuk task force untuk menyambut the new normal. Kementerian BUMN menyampaikan kepada kami bahwa berbagai masukan skenario dari masing-masing sektor BUMN akan dijadikan pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan mengantisipasi the new normal.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus memotong anggaran investasi sebesar Rp 500 miliar atau 30 persen dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 900 miliar pada 2020 demi bertahan dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Investasi yang ditunda, Ira mengatakan, yakni investasi yang tidak menyumbang kepada pendapatan langsung. Namun, pihaknya tidak mengurangi investasi untuk aspek keselamatan.

Investasi yang tidak dipotong adalah soal safety (keselamatan) dan hal-hal sifatnya mandatori atau peraturan, yang juga program besar kita, seperti Labuan Bajo, ada beberapa hal program nasional untuk mendatangkan tamu internasional 2020, Padang Bai akan kita touch up lagi.

Berdasarkan data ASDP, terjadi penurunan volume angkutan barang (R4) sebesar delapan persen, penumpang dengan kendaraan pribadi (R4) sebesar 44 persen. Kemudian, penumpang turun sebesar 39 persen.

Ira menambahkan, efisiensi tersebut di antaranya hal-hal yang bersifat operasional dan estetis, seperti penghematan penggunaan BBM dan perawatan yang bersifat keindahan.

ASDP saat ini juga memperketat akses masuk menuju Pelabuhan, untuk menambah pengawasan setelah diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun.

Sebelum pelabuhan sudah ada buffer zone tenaga pengamanan dan petugas juga sekaligus check point, kata Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mencatatkan laba secara konsolidasian sebesar Rp 8,17 triliun pada kuartal I 2020 di tengah kondisi yang sedemikian menantang, dengan fokus pada kesehatan aset produktif.

BRI akan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah counter cyclical terhadap UMKM agar roda perekonomian terus berputar. BRI mampu tetap tumbuh melalui selective growth dan prudent (prinsip kehati-hatian) dalam menyalurkan fasilitas pinjaman.

Hal ini tecermin dari pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir Maret 2020 sebesar tiga persen. Kemudian, dana murah atau CASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI, mencapai 55,90 persen dari total DPK.

Sejauh ini, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada lebih dari 1,4 juta nasabah yang terdampak Covid-19.

Bank pelat merah tersebut menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.

Sunarso yang juga merupakan ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga sempat meminta adanya penempatan dana baru dari pemerintah untuk memenuhi likuiditas perusahaan yang berkurang akibat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Roy ke Tumilaar mengatakan, pihaknya keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh bank pelat merah tersebut. Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan.

Menurut Wimboh, risiko kredit dari kredit yang direstrukturisasi dan dijadikan jaminan tetap menjadi tanggung jawab bank bersangkutan. Pemerintah hanya menanggung risiko pada bank peserta atau tempat pemerintah menempatkan dana.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menerbitkan obligasi dalam bentuk dolar AS atau global bond senilai 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 37,5 triliun. Dana yang terkumpul dari surat utang global ini akan digunakan perusahaan untuk beberapa aksi korporasi dan refinancing utang. Proyek yang akan digarap Inalum, di antaranya pembangunan smelter grade aluminasi refinery di Mempawah berkapasitas satu juta ton per tahun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, proyek pabrik gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, dan lain sebagainya.

Sekretaris Perusahaan Inalum Rendi Witular menjelaskan, perusahaan akan mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk refinancing utang dan melakukan akuisisi saham beberapa perusahaan tambang dan keperluan membayar pinjaman anak usaha anggota holding.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi inovasi pendanaan yang dilakukan BUMN, seperti global bond. Menurut dia, dengan ini terbukti dunia usaha internasional masih memercayai perusahaan BUMN yang sekarang terus berbenah demi meningkatkan daya saingnya serta semakin transparan. 

Direktur Utama MIND ID (holding tambang) Orias Petrus Moedak mengatakan, total investasi yang dikeluarkan untuk 2020 mencapai sebesar Rp 24 triliun, antara lain membangun proyek PLTU Sumatra Selatan di Tanjung Enim, dan proyek smelter grade alumina refinery oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam dengan kapasitas produksi 1.000.000 tpa di Mempawah, Kalimantan Barat.

Sebanyak 15 bank dengan aset terbesar ditetapkan sebagai bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar mengaku keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh perseroan. Hanya, kata Royke, Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah, mengingat bank jangkar berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan. Tanggung jawab kredit justru tetap melekat pada bank yang melakukan penggadaian. Apabila bank bersangkutan tidak bisa membayar pinjaman likuiditas, akan menimbulkan risiko pada pemerintah, ujar Wimboh.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah bisa menempatkan dana di perbankan. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas pada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sukses menerbitkan instrumen obligasi dalam dolar Amerika Serikat (AS) atau global bonds. Besaran dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini, yaitu 500 juta dolar AS. Dalam proses penawarannya, obligasi Bank Mandiri ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hampir lima kali. Adapun investor yang membeli global bonds Bank Mandiri ini dari Asia sebanyak 66 persen dan 34 persen dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Negeri Paman Sam.

Sementara, kupon yang ditawarkan oleh Bank Mandiri sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dari global bonds yang ditawarkan pemerintah awal April 2020 yang menawarkan kupon 3,9 persen. Sedangkan, jangka waktu kontrak surat utang ini hingga 2025 atau memiliki tenor selama lima tahun.

Di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti, banyaknya minat investor terhadap global bonds yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia, kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan, Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah yang merupakan sebagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Tahap I 2020. Penerbitan obligasi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendorong rencana ekspansi bisnis ke depan, ujarnya.

Bank Mandiri telah memperoleh pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu AAA dengan outlook stabil terkait obligasinya yang diharapkan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020.

PT Hutama Karya (Persero), BUMN sektor konstruksi juga menerbitkan global bond sebesar 600 juta dolar AS dengan kupon yang ditawarkan sebesar 3,75 persen.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo menyatakan, animo investor dari seluruh dunia ini terbilang cukup positif. Kita bisa lihat harga kupon Hutama Karya ini sangat kompetitif bahkan di tengah situasi cukup sulit ini, kata Bintang.