Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ”Kami mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat, termasuk finansial, untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi, dan memulihkan kinerja usaha,” kata Pieter Lydian, Country Director Facebook untuk Indonesia, Sabtu (10/10/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.

Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.

Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.

Vale Canada Ltd dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd telah menyelesaikan penjualan dan pengalihan 20% kepemilikan saham di PT Vale Indonesia ( INCO ) kepada PT Indonesia Asahan Aluminium ( Inalum ) atau Mining Industry Indonesia ( MIND ID ). Nilai transaksinya mencapai Rp. 5,52 triliun. Aksi pelepasan 20% saham Vale Indonesia ini bertujuan memenuhi kewajiban divestasi Vale berdasarkan amandemen Kontrak Karya ( KK ) tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Vale Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan amandemen KK, divestasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Vale untuk melanjutkan operasinya setelah tahun 2025.

CEO dan presiden Direktur Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan, penyelesaian divestasi ini mendapatkan perseroan pada posisi yang tepat untuk tetap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Selain itu, divestasi juga memperkuat komitmen jangka panjang Vale terhadap pengolahan sumber daya nikel guna peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, dan pemberdayaan lokal di negara ini. Sebagai informasi, 20% saham Vale yang di divestasikan ini setara 1,98 miliar saham. Rinciannya 14,9% merupakan kepemilikan Vale Canada dan sisa 5,1% adalah kepemilikan Sumitomo Metal Mining. Dengan demikian, setelah transaksi ini, struktur kepemilikan saham Vale Indonesia berubah yakni Vale Canada sebesar 43,79%. Sumitomo Metal Mining 15,03%, Vale Japan Ltd 0,55%, Sumitomo Corp 0,14%, Inalum 20%, dan publik menguasai 20,49%. Kiswoyo Adi Joe mengatakan, nilai saham Vale yang dibeli MIND ID sebesar Rp. 2.780 per saham terbilang menguntungkan atau murah bagi MIND ID.

Sebab, setidaknya dalam 30 hari perdagangan bursa terakhir, rata – rata saham Vale sekitar Rp. 3.762 per saham. Ke depan, lanjut dia, prospek pergerakan harga saham Vale sangat tergantung dari harga pergerakan komoditas nikel. Untuk sementara, pihaknya merekomendasikan buy on weakness saham INCO pada area Rp. 3.000-3.100, dengan target harga sampai akhir tahun ini dilevel Rp. 3.600-4.000. Adapun pada perdagangan Rabu ( 7/10 ), saham INCO bertengger pada posisi Rp. 3.440. Vale punya rencana ekspansi yang terukur dan efisien. Proyek mereka berada dalam satu area yang dekat dengan tambang – tambangnya“ jelas Kiswoyo.

Berdasarkan data OJK, kredit baru yang disalurkan oleh bank swasta nasional mengalami penurunan-29,56% ( month to month/mtm ) dari Rp. 61,88 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 43,59 triliun pada akhir Agustus 2020. Selain itu, penyaluran kredit baru oleh BPD pada Agustus sebesar Rp. 10,80 triliun, mengalami kontraksi-25,98% dibandingkan dengan kredit baru yang sudah dikucurkan BPD per Juli senilai Rp. 14,59 triliun. Seperti, kredit baru yang diberikan dari kelompok bank badan usaha milik negara ( BUMN ) mencapai Rp. 92,82 triliun pada Agustus, meningkat 5,97% dibandingkan penyaluran kredit baru bulan Juli 2020 yang sebesar Rp. 87,59 triliun. Untuk penyaluran kredit baru pada bank campuran per Agustus sebesar Rp. 2,90 triliun, naik 0,95% dibandingkan kredit baru pada bulan sebelumnya yang dikucurkan senilai Rp. 2,64 triliun. Selain itu, kelompok kantor cabang bank luar negeri ( KCBLN ) juga mengalami peningkatan 24,46% penyaluran kredit baru dari Rp. 1,39 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 1,73 triliun per Agustus 2020.

Kredit yang tumbuhnya terbatas ini banyak mengalami kontraksi karena Covid-19. Kami harus senantiasa percepat kredit baru sampai Desember ini, agar bisa mengkompensasi penurunan kredit dari Januari sampai Juni 2020, “Jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, akhir pekan lalu. Wimboh juga menuturkan kelompok BUSN defisa mengalami penurunan pertumbuhan kreditnya pada Agustus 2020 pada periode Januari hingga Agustus ( year tudate/ytd ), pertumbuhan kredit BUSN defisa mengalami kontraksi megatif 4,05% ( ytd ), secara tahunan ( year one year/yoy ) juga menurun -1,76% dan secara bulanan juga masih terkontraksi -0,75% ( mtm ) sedangkan penyaluran kredit BUSN non defisi mengalami pertumbuhan positif 6,29% ( yoy ), 2,38% ( ytd ), dan 0,91% ( mtm ). Untuk bank persero secara year to date ( ytd ) juga masih terkontraksi -0,88% dan secara bulanan hampir tidak tumbuh 0,01%, sedangkan dibandingkan Agustus 2019, pertumbuhan kredit bank perseroan 3,05% ( yoy ). “Kalau kami lihat angka dari bulan Januari sampai Agustus, year to date bank persero masih mengalami kontraksi -0,8%. Bank swasta -3,83% , BPD positif 1,7%, bank campuran tumbuh 1,46%, bank asing juga positif 1,58%, “jelas Wimboh. Bank campuran baik secara tahunan year to date masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhan kredit pada Agustus turun -0,07% dibanding bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit bank asing turun -5,21% ( yoy ), tumbuh 1,58% ( ytd ) dan kontraksi -0,44% ( mtm ). “Kalau lihat penyebabnya, terjadi kontraksi paling besar di bank persero dan BUSN. Ini karena kebanyakan porsi kredit ada di situ, “ lanjut Wimboh.

Dimana yang terbesar adalah PLN Rp. 7,2 triliun. Gudang Garam RP. 5,3 triliun, Wilmar Nabati Rp. 4,9 triliun, dan Indofood Sukses Makmur Rp. 4,4 triliun. “ Di segmen korporasi, ada 74 debitur besar mengalami penurunan baki debet Rp. 61,2 triliun, rata – rata turun 12,9%, “terang Wimboh. Dia menjelaskan, pertumbuhan kredit industri perbankan masih tumbuh 1,04% ( yoy ) per Agustus, tetapi mengalami kontraksi -1,69% ( ytd ), di dorong oleh pelemahan penyaluran kredit baru oleh bank umum swasta nasional. Sedangkan kredit pada bank persero dan BPD masih tumbuh cukup baik. “ Hal ini menandakan sektor swasta masih berhati – hati atau wait and see terhadap outlook risiko ke depan, “ ungkap Wimboh.

Pembiayaan usaha mikro tercatat sebagai satu-satunya segmen pembiayaan yang melesat selama masa pandemi virus corona akibat dominasi segmen pembiayaan produktif. Berdasarkan Statistik Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro pada Juni mencapai Rp43,5 triliun atau tumbuh 13,64% dibandingkan dengan realisasi Juni 2019.

Hal itu menjadi kontras dengan segmen-segmen usaha lain yang kompak terkoreksi akibat pandemi virus corona, yakni segmen pembiayaan usaha besar merosot 9,08% dan usaha menengah turun 4,9%.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa puncak penyaluran pembiayaan mikro terjadi pada Desember 2019. Nilainya menurun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai titik terendah pada Mei 2020. 

Meskipun begitu, pembiayaan usaha mikro kembali langsung melejit pada Juni 2020 dengan pertumbuhan 11,78% secara bulanan, karena aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergulir sehingga pembiayaan usaha mikro kembali bergairah.

Dia menjabarkan bahwa pembiayaan usaha mikro itu dapat mendorong produktivitas masyarakat yang kondisi perekonomiannya tertekan akibat pandemi virus corona. Menurutnya, penyaluran pembiayaan menjadi penggerak usaha masyarakat.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP segera merealisasikan seluruh saham Pinehill Company Limited setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pada Senin (3/8/2020) menyetujui rencana itu. ICBP membukukan penjualan bersih konsolidasi Rp 23,05 triliun pada Semester I-2020 atau tumbuh 4% secara tahunan. Sementara laba usaha tumbuh 22% dalam setahun menjadi Rp 4,68 triliun dan laba periode berjalan naik 31% menjadi Rp 3,38 triliun.

Rencana PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP) mengakuisisi Pinehill Company Limited terus bergulir senilai US$2.99 miliar. First Pacifik merupakan pemegang saham mayoritas PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan tercatat di bursa saham Hong Kong dan menjadi pengendali di ICBP dengan kepemilikan saham sebesar 80,53%. Namun, rencana akuisisi bisa terganjal bisa Grup Salim gagal memperoleh persetujuan pemegang saham hal ini dikarenakan dibawah aturan otoritas Hong Kong Anthoni Salim dan rekan tidak terhitung sebagai Independen dan tak punya hak suara serta hak pilih dalam RUPS yang menjadi salah satu syarat dari OJK terkait akusisi yang termasuk transaksi afiliasi sebagaimana diingatkan oleh Sedangkan Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma.

Namun, Michael W Setjoadi, analis RHB Sekuritas menilai jika transaksi batal justru berdampak positif bagi ICBP karena akan menjadi perusahaan dengan net cash dan neraca keuangan yang kuat, serta ROE yang solid. RHB menghitung, PER forward ICBP kemahalan sekitar 20% di market sekarang. Apalagi, pertumbuhan Pinehill sudah terbatas tanpa tambahan capex.

Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun depan. Sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual Bulog.

Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg), sedangkan harga jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sejauh ini, pengadaan CBP menggunakan dana Bulog yang diperoleh dari perbankan dengan kredit komersial. Namun, Bulog tidak memiliki kepastian pasar untuk menyalurkan CBP lantaran tidak lagi menjadi pemasok tunggal bantuan beras kepada keluarga kurang mampu.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) tahun 2021 sebesar Rp 10.801 per kg. Buwas menyampaikan, selama terdapat produksi gabah, Bulog akan terus berupaya membelinya dengan harga yang sudah diatur pemerintah. Namun, Bulog tak bisa sekadar melakukan penyerapan tanpa memperhitungkan ruang penyaluran beras itu. Mayoritas beras yang diproduksi Bulog merupakan CBP yang kini tak jelas penggunaannya.

Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

PT Pertamina (Persero) mendapat tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melepas entitas sub holding perusahaan ke pasar saham. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, langkah pelepasan anak usaha ke bursa saham prosesnya masih lama. 

Nicke menjelaskan, Initial Public Offering (IPO) anak usaha butuh proses yang panjang. Memang dalam pembentukan proses struktur baru, Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan besar. Namun, tidak serta-merta melepas aset atas Pertamina begitu saja. Nicke pun menjelaskan, langkah IPO yang hendak dilakukan perusahaan memang untuk mencari pendanaan, namun tak hanya melalui skema IPO, ada cara lain, seperti global bonds, proyek financing, dan equity partnership.

Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Iman Rachman menjelaskan, Pertamina butuh waktu sekitar satu sampai tiga tahun ke depan untuk bisa merealisasikan hal ini. Pasca-pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dan terlihat berapa besar market cap dari kinerja subholding tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di bursa atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.