Korporasi
( 1584 )Tingkat Hunian Hotel di Kota Medan 20 hingga 30% , di Daerah 50%
Hingga saat ini tingkat hunian hotel (okupasi) di masa pandemik Covid-19 di Surmatera Utara masih sepi yakni khusus di Kota Medan angkanya di kisaran 20 sampai 30%. Sedangkan di daerah wisata bisa di atas 50%, ungkap Ketua PHRI (Hotel Perhimpunan dan Restoran Indonesia) Sumatera Utara Denny S Wardhana, Jumat (16/10).
Disebutnya, pengunjung yang datang atau menginap di hotel umumnya masyarakat lokal belum terlihat orang asing atau wisman. Namun ke depan, katanya, pihaknya melakukan upaya agar tingkat hunian hotel bisa pulih yakni dengan membuat mice di hotel. MICE yakni akronim bahasa Inggris “Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition”, dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.
PEN Untuk Korporasi Akan Cair Oktober
Pemerintah belum juga merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi nilainya cukup besar, mencapai Rp 53,57 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Kunta Wibawa menjelaskan, pembiayaan korporasi sudah mulai berjalan dengan skema penjaminan kredit korporasi non-UMKM dan padat karya dengan pagu Rp 7 triliun dalam program PEN.
Anggaran pembiayaan korporasi tersebut dialokasikan untuk tiga program. Pertama, penempatan dana untuk restrukturisasi korporasi padat karya sebesar Rp 3,42 triliun. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 20,5 triliun. Ketiga, investasi pemerintah untuk modal kerja BUMN Rp 29,65 triliun, serta Penjaminan Kredit Korporasi.
Pada program ini, pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung dari uang pemerintah, melainkan dalam bentuk dorongan untuk modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan kredit. Pemerintah menargetkan pada Oktober 2020 ini anggaran pembiayaan korporasi akan segera dicairkan.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede melihat, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan korporasi ini sehingga perlu membuat aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Bila regulasi ini belum bisa difinalisasi, ada baiknya, pemerintah mengalihkan anggarannya ke bantuan sosial demi menopang perekonomian,”kata Josua kepada KONTAN.
Pengusaha Bioskop Masih Menutup Layar
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi selama 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020. Aktivitas indoor, termasuk bioskop sudah boleh beroperasi, dengan syarat maksimal kapasitas hanya 25% pengunjung.
Ketua Umum GPBSI, Djonny Syafruddin mengatakan, sebelum kebijakan transisi ini keluar, bioskop boleh buka dengan kapasitas pengunjung 50%, kemudian sekarang hanya boleh 25% tentu secara matematika sudah tergambar kerugian yang ditanggung pelaku usaha cukup besar.
Pengusaha mengharapkan kapasitas pengunjung bioskop naik menjadi 50%. Para pengusaha bioskop akan bertemu untuk menentukan apakah kembali membuka bioskop dalam waktu dekat. Satu bioskop bisa rugi Rp 80 juta per bulan, khususnya untuk membayar biaya operasional yang tinggi seperti biaya listrik dan pegawai.
Manael Sudarman, Sales and Head of Marketing CGV Cinemas mengatakan kebijakan kapasitas pengunjung hanya 25% belum ideal untuk menutup biaya operasional.
Facebook Bantu UKM Indonesia
Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ”Kami mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat, termasuk finansial, untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi, dan memulihkan kinerja usaha,” kata Pieter Lydian, Country Director Facebook untuk Indonesia, Sabtu (10/10/2020).
Bisnis Bioskop dan Hiburan Akhirnya Dilonggarkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.
Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.
Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.
Mind ID Resmi Kendalikan 20% Saham Vale
Vale Canada Ltd dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd telah menyelesaikan penjualan dan pengalihan 20% kepemilikan saham di PT Vale Indonesia ( INCO ) kepada PT Indonesia Asahan Aluminium ( Inalum ) atau Mining Industry Indonesia ( MIND ID ). Nilai transaksinya mencapai Rp. 5,52 triliun. Aksi pelepasan 20% saham Vale Indonesia ini bertujuan memenuhi kewajiban divestasi Vale berdasarkan amandemen Kontrak Karya ( KK ) tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Vale Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan amandemen KK, divestasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Vale untuk melanjutkan operasinya setelah tahun 2025.
CEO dan presiden Direktur Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan, penyelesaian divestasi ini mendapatkan perseroan pada posisi yang tepat untuk tetap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Selain itu, divestasi juga memperkuat komitmen jangka panjang Vale terhadap pengolahan sumber daya nikel guna peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, dan pemberdayaan lokal di negara ini. Sebagai informasi, 20% saham Vale yang di divestasikan ini setara 1,98 miliar saham. Rinciannya 14,9% merupakan kepemilikan Vale Canada dan sisa 5,1% adalah kepemilikan Sumitomo Metal Mining. Dengan demikian, setelah transaksi ini, struktur kepemilikan saham Vale Indonesia berubah yakni Vale Canada sebesar 43,79%. Sumitomo Metal Mining 15,03%, Vale Japan Ltd 0,55%, Sumitomo Corp 0,14%, Inalum 20%, dan publik menguasai 20,49%. Kiswoyo Adi Joe mengatakan, nilai saham Vale yang dibeli MIND ID sebesar Rp. 2.780 per saham terbilang menguntungkan atau murah bagi MIND ID.
Sebab, setidaknya dalam 30 hari perdagangan bursa terakhir, rata – rata saham Vale sekitar Rp. 3.762 per saham. Ke depan, lanjut dia, prospek pergerakan harga saham Vale sangat tergantung dari harga pergerakan komoditas nikel. Untuk sementara, pihaknya merekomendasikan buy on weakness saham INCO pada area Rp. 3.000-3.100, dengan target harga sampai akhir tahun ini dilevel Rp. 3.600-4.000. Adapun pada perdagangan Rabu ( 7/10 ), saham INCO bertengger pada posisi Rp. 3.440. Vale punya rencana ekspansi yang terukur dan efisien. Proyek mereka berada dalam satu area yang dekat dengan tambang – tambangnya“ jelas Kiswoyo.Penyaluran Kredit Baru Perbankan Capai Rp. 151,84 triliun
Berdasarkan data OJK, kredit baru yang disalurkan oleh bank swasta nasional mengalami penurunan-29,56% ( month to month/mtm ) dari Rp. 61,88 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 43,59 triliun pada akhir Agustus 2020. Selain itu, penyaluran kredit baru oleh BPD pada Agustus sebesar Rp. 10,80 triliun, mengalami kontraksi-25,98% dibandingkan dengan kredit baru yang sudah dikucurkan BPD per Juli senilai Rp. 14,59 triliun. Seperti, kredit baru yang diberikan dari kelompok bank badan usaha milik negara ( BUMN ) mencapai Rp. 92,82 triliun pada Agustus, meningkat 5,97% dibandingkan penyaluran kredit baru bulan Juli 2020 yang sebesar Rp. 87,59 triliun. Untuk penyaluran kredit baru pada bank campuran per Agustus sebesar Rp. 2,90 triliun, naik 0,95% dibandingkan kredit baru pada bulan sebelumnya yang dikucurkan senilai Rp. 2,64 triliun. Selain itu, kelompok kantor cabang bank luar negeri ( KCBLN ) juga mengalami peningkatan 24,46% penyaluran kredit baru dari Rp. 1,39 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 1,73 triliun per Agustus 2020.
Kredit yang tumbuhnya terbatas ini banyak mengalami kontraksi karena Covid-19. Kami harus senantiasa percepat kredit baru sampai Desember ini, agar bisa mengkompensasi penurunan kredit dari Januari sampai Juni 2020, “Jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, akhir pekan lalu. Wimboh juga menuturkan kelompok BUSN defisa mengalami penurunan pertumbuhan kreditnya pada Agustus 2020 pada periode Januari hingga Agustus ( year tudate/ytd ), pertumbuhan kredit BUSN defisa mengalami kontraksi megatif 4,05% ( ytd ), secara tahunan ( year one year/yoy ) juga menurun -1,76% dan secara bulanan juga masih terkontraksi -0,75% ( mtm ) sedangkan penyaluran kredit BUSN non defisi mengalami pertumbuhan positif 6,29% ( yoy ), 2,38% ( ytd ), dan 0,91% ( mtm ). Untuk bank persero secara year to date ( ytd ) juga masih terkontraksi -0,88% dan secara bulanan hampir tidak tumbuh 0,01%, sedangkan dibandingkan Agustus 2019, pertumbuhan kredit bank perseroan 3,05% ( yoy ). “Kalau kami lihat angka dari bulan Januari sampai Agustus, year to date bank persero masih mengalami kontraksi -0,8%. Bank swasta -3,83% , BPD positif 1,7%, bank campuran tumbuh 1,46%, bank asing juga positif 1,58%, “jelas Wimboh. Bank campuran baik secara tahunan year to date masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhan kredit pada Agustus turun -0,07% dibanding bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit bank asing turun -5,21% ( yoy ), tumbuh 1,58% ( ytd ) dan kontraksi -0,44% ( mtm ). “Kalau lihat penyebabnya, terjadi kontraksi paling besar di bank persero dan BUSN. Ini karena kebanyakan porsi kredit ada di situ, “ lanjut Wimboh.
Dimana yang terbesar adalah PLN Rp. 7,2 triliun. Gudang Garam RP. 5,3 triliun, Wilmar Nabati Rp. 4,9 triliun, dan Indofood Sukses Makmur Rp. 4,4 triliun. “ Di segmen korporasi, ada 74 debitur besar mengalami penurunan baki debet Rp. 61,2 triliun, rata – rata turun 12,9%, “terang Wimboh. Dia menjelaskan, pertumbuhan kredit industri perbankan masih tumbuh 1,04% ( yoy ) per Agustus, tetapi mengalami kontraksi -1,69% ( ytd ), di dorong oleh pelemahan penyaluran kredit baru oleh bank umum swasta nasional. Sedangkan kredit pada bank persero dan BPD masih tumbuh cukup baik. “ Hal ini menandakan sektor swasta masih berhati – hati atau wait and see terhadap outlook risiko ke depan, “ ungkap Wimboh.
DAMPAK PANDEMI - Pembiayaan Mikro Melesat
Pembiayaan usaha mikro tercatat sebagai satu-satunya segmen pembiayaan yang melesat selama masa pandemi virus corona akibat dominasi segmen pembiayaan produktif. Berdasarkan Statistik Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro pada Juni mencapai Rp43,5 triliun atau tumbuh 13,64% dibandingkan dengan realisasi Juni 2019.
Hal itu menjadi kontras dengan segmen-segmen usaha lain yang kompak terkoreksi akibat pandemi virus corona, yakni segmen pembiayaan usaha besar merosot 9,08% dan usaha menengah turun 4,9%.
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa puncak penyaluran pembiayaan mikro terjadi pada Desember 2019. Nilainya menurun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai titik terendah pada Mei 2020.
Meskipun begitu, pembiayaan usaha mikro kembali langsung melejit pada Juni 2020 dengan pertumbuhan 11,78% secara bulanan, karena aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergulir sehingga pembiayaan usaha mikro kembali bergairah.
Dia menjabarkan bahwa pembiayaan usaha mikro itu dapat mendorong produktivitas masyarakat yang kondisi perekonomiannya tertekan akibat pandemi virus corona. Menurutnya, penyaluran pembiayaan menjadi penggerak usaha masyarakat.
Indofood Segera Akuisisi Pinehill Company
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP segera merealisasikan seluruh saham Pinehill Company Limited setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pada Senin (3/8/2020) menyetujui rencana itu. ICBP membukukan penjualan bersih konsolidasi Rp 23,05 triliun pada Semester I-2020 atau tumbuh 4% secara tahunan. Sementara laba usaha tumbuh 22% dalam setahun menjadi Rp 4,68 triliun dan laba periode berjalan naik 31% menjadi Rp 3,38 triliun.
Transaksi Jumbo Grup Salim Ditentukan Investor Kecil
Rencana PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP) mengakuisisi Pinehill Company Limited terus bergulir senilai US$2.99 miliar. First Pacifik merupakan pemegang saham mayoritas PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan tercatat di bursa saham Hong Kong dan menjadi pengendali di ICBP dengan kepemilikan saham sebesar 80,53%. Namun, rencana akuisisi bisa terganjal bisa Grup Salim gagal memperoleh persetujuan pemegang saham hal ini dikarenakan dibawah aturan otoritas Hong Kong Anthoni Salim dan rekan tidak terhitung sebagai Independen dan tak punya hak suara serta hak pilih dalam RUPS yang menjadi salah satu syarat dari OJK terkait akusisi yang termasuk transaksi afiliasi sebagaimana diingatkan oleh Sedangkan Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma.
Namun, Michael W Setjoadi, analis RHB Sekuritas menilai jika transaksi batal justru berdampak positif bagi ICBP karena akan menjadi perusahaan dengan net cash dan neraca keuangan yang kuat, serta ROE yang solid. RHB menghitung, PER forward ICBP kemahalan sekitar 20% di market sekarang. Apalagi, pertumbuhan Pinehill sudah terbatas tanpa tambahan capex.









