Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 % secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.

JETP merupakan kemitraan Indonesia, IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel, Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional. Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara mandiri dan hingga 43 %  apabila mendapat dukungan pendanaan internasional. (Yoga)

Pada 24 Februari 2025, BPI Danantara resmi menjadi dana investasi kelolaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan hingga Rp 15.000 triliun. Peresmian BPI Danantara mengukuhkan Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO), Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO), serta Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO). Sebulan kemudian, BPI Danantara mengumumkan susunan kepengurusannya. berdasarkan rekam jejak profesionalitas di bidang yang bersangkutan dan bebas muatan politis. Ke depan, BPI Danantara berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik secara profesional, manajemen risiko, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan bisnisnya.

Di tengah dinamika pasar yang bergejolak, pengumuman tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan pelaku pasar. ”Untuk membentuk tim berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama yang baik, itu membutuhkan waktu. Diharapkan, adanya nama-nama ini memberikan confidence, keyakinan, bahwa ini adalah yang terbaik,” kata Rosan dalam konferensi pers. Penunjukan Dewan Penasihat, misalnya, BPI Danantara memilih orang-orang yang memiliki pengalaman di kancah internasional, antara lain konglomerat AS sekaligus Hedge Fund Manager ternama Ray Dalio, dan mantan CEO Asia Pasifik Credit Suisse Helman Sitohang.

Terdapat pula ekonom dan akademisi global dari Colombia University, Jeffrey Sachs; Equity Portfolio Manager Capital Group. F Chapman Taylor; serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra. Dalam proses merekrut kandidat, BPI Danantara memanfaatkan jasa perusahaan rekrutmen atau headhunter, baik domestik maupun global, seperti Eghon Zehnder. Kemudian, BPI Danantara memilih satu nama terbaik dari tiga kandidat yang diajukan oleh perusahaan rekrutmen itu. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan, pemilihan sederet nama kepengurusan BPI Danantara terbilang cukup kredibel sehingga dapat menjadi awal yang baik dan cukup menjanjikan bagi Danantara ke depan. ”Unsur profesionalisme dan kredibilitas sangat menonjol,” ujarnya. (Yoga)

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Hingga Senin (24/3) pencarian dua korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya, satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban. Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita, yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.

Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali. ”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.

Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)

Presiden Prabowo, dalam Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) berseloroh tentang volatilitas harga saham di bursa Indonesia. Menurut dia, harga saham boleh saja naik turun, yang terpenting, pangan dan negara tetap aman. Pernyataan ini menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 % ke level 6.073 dalam waktu kurang dari sehari pada 18 Maret 2025. Media nasional hingga media sosial memviralkan kabar ”IHSG Anjlok”, yang mengingatkan publik pada situasi serupa di awal masa pandemi Covid-19. Aksi jual oleh investor asing yang membuat pasar melemah sejak Oktober 2024 pada hari itu memuncak.

Justru di tengah tren positif pasar saham di banyak negara. Tak heran jika publik kemudian menuding faktor internal sebagai penyebab utama. Pasar yang dibangun atas dasar kepercayaan itu belakangan terusik oleh sejumlah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mulai dari penambahan kementerian dan lembaga, efisiensi anggaran ASN demi program Makan Bergizi Gratis, konsolidasi aset BUMN untuk Danantara, rumor pergantian Menkeu Sri Mulyani, hingga pengesahan revisi UU TNI yang menghidupkan kembali nostalgia dwifungsi ABRI. Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah tengah dilanda kekhawatiran akibat penurunan pendapatan dan ancaman PHK yang semakin meluas.

Kondisi ini tecermin dalam survei Indeks Kepercayaan Konsumen oleh BI yang terus menurun sejak November dan mencapai angka 126,4 pada Februari 2025. Gejala pemburukan ekonomi juga tampak dari sisi fiskal. Hingga Februari 2025, penerimaan negara dilaporkan turun 20,85 % disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan merosotnya penerimaan perpajakan sebesar 30,19 % dibanding capaian dua bulan pertama tahun 2024. Ketika kondisi tersebut memperburuk kinerja IHSG, pemerintah mengklaim bahwa kondisi fiskal negara masih kuat. Pasar tidak bisa diminta untuk berpura-pura bahwa ekonomi sedang baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian.

Menurut ekonom Agustinus Prasetyantoko, pasar memiliki inteligensinya sendiri. Karena itu, investor tidak bisa ”dibeli” hanya dengan narasi atau optimisme sepihak. Pelaku pasar, khususnya investor, cenderung lebih cepat dan cerdas dalam membentuk ekspektasi terhadap prospek ekonomi, membaik maupun memburuk. Tak heran jika respons pelaku sektor keuangan hampir selalu mendahului kenyataan di sektor riil. Ketika ekspektasi telah dijawab oleh realitas di lapangan, strategi membentuk persepsi positif saja tidak lagi memadai. Terlebih jika sosok kunci dalam perekonomian, seperti Presiden, justru bersikap berseberangan terhadap reaksi pasar yang telah lebih dahulu membaca kondisi riil. (Yoga)