Internasional
( 1352 )Prabowo - Erdogan Sepakat Akan Bangun Kembali Gaza
Penentu Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Hanya 4,5%
Presiden China Xi Jinping Mengambil Langkah Konsolidasi di Tiga Negara Bagian
Tetap Tenang Meski IHSG Naik dan Turun
Penguatan Daya Saing Harus Semakin Menguat
Tarif Memukul, Investor Tinggalkan Dolar AS
Ketegangan China-AS Naik, Perang Tarif Berlanjut
Pembangunan Pusat Data Microsoft Ditunda
Microsoft berencana memperlambat atau menghentikan sementara beberapa pembangunan tahap awal proyek pusat data di sejumlah lokasi. Penundaan proyek itu mencakup proyek senilai 1 miliar USD di Licking County, Ohio, AS. NoelleWalsh, Presiden Operasi KomputasiAwan Microsoft, Rabu (9/4) mengatakan, perubahan umum terjadi pada industri yang berkembang pesat. Pembangunan pusat data adalah program multitahun dan padat modal untuk memastikan perusahaan memiliki infrastruktur memadai di lokasi yang tepat. ”Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk cloud dan AI kami tumbuh lebih dari yang pernah kami perkirakan. Untuk memenuhi peluang ini, kami mulai melaksanakan proyek penskalaan infrastruktur terbesar dan paling ambisius dalam sejarah kami,” tutur Walsh lewat sebuah unggahan di pelantar LinkedIn.
Pada tahun fiskal ini, Microsoft akan tetap menghabiskan 80 miliar USD lebih untuk terus membangun infrastruktur pusat data. Microsoft tengah berinvestasi di sejumlah negara, termasuk Australia, sejak Oktober 2023 dan Afrika Selatan sejak Maret 2025. Adapun tahun fiskal Microsoft berakhir pada Juni 2025. Sebelumnya, Microsoft telah menghentikan tahap akhir proyek pusat data besar di Wisconsin untuk sementara, Desember lalu. Analis di TD Cowen juga melaporkan, awal tahun ini, Microsoft mengurangi beberapa perluasan pusat data internasional dan membatalkan sewa beberapa pusat data yang dioperasikan perusahaan lain di AS. Microsoft telah memiliki lebih dari 350 pusat data di 60 kawasan. Pusat data merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung komputasi awan dan AI. (Yoga)
Menlu Menegaskan bahwa Evakuasi Warga Gaza Bukan Relokasi Permanen
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen. Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. "Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ucap Sugiono.
Warga Palestina yang akan di evakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami, kata Menlu. Sugiono mengatakan bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lebih lanjut, Menlu menegaskan bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut. (Yetede)
Perang Tarif Dicabut Selama 90 Hari
Tidak hanya untuk menunda, pintu negosiasi tetap terbuka, bahkan bisa sampai mencabut perang tarif yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Syaratnya, para pihak mampu mencapai kesepakatan yang saling memenangkan diantara mereka. Lewat unggahan media sosialnya pada rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 hari agar dapat terselenggara negosiasi perdagangan dengan negara-negara dimaksud, termasuk Indonesia. Pengumuman Trump yang mengguncang pasar finansial secara positif itu terjadi hanya beberapa jam setelah barang-barang dari hampir 90 negara menjadi sasaran tarif timbal balik. Pada 2 April 2025, Trump mengatakan akan mengenakan tarif timbal balik yang mulai berlaku pada Rabu.
Besaran tarif dasar 10% atas impor lebih dari impor 90 negara akan dikenakan tarif timbal balik yang mulai berlaku pada Rabu. Besaran tarif resiprokal ini dari yang terendah 11% hingga tertinggi 50%. Trump mengatakan ada lebih dari 75 Negara menghubungi para pejabat AS untuk bernegosiasi setelah ia mengumumkan tarif barunya pada pekan ini. "Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah menghubungi perwakilan AS, termasuk Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi atas subjek-subjek yang sedang dibahas terkait perdagangan, hambatan perdagangan, tarif, manipusai mata uang, dan tarif nonmoneter, dan bahwa menurut saya negara-negara ini tidak melancarkan balasan dengan cara, bentuk, atau jalan apapun terhadap AS. Saya telah menetapkan penangguhan selama 90 hari," tutur Trump. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Krisis Ukraina Meluber Menjadi ”Perang Energi”
10 Mar 2022









