Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.

Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin (21/4), wafat dalam usia 88 tahun, sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati Alun-alun Santo Petrus, Vatikan, di Minggu Paskah. Berkat untuk Kota dan Dunia atau Urbi et Orbi yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus, di Minggu Paskah (20/4) adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Dalam kesempatan itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya perdamaian di dunia. Ketika menyapa umat dari balkon, Paus tampak terengah-engah. Pada Februari lalu, Paus mendapat perawatan khusus lantaran serangan pneumonia ganda.

”Dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan kematian Bapa Suci kita, Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan. ”Pukul 07.35 ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa”. Setelah dirawat selama 38 hari di rumah sakit sejak 14 Februari 2025, Paus tidak banyak muncul di publik. Dokter meminta Paus mengurangi kegiatannya demi pemulihan. Namun, dalam rangkaian Pekan Suci menjelang Paskah, Paus menyempatkan diri berkunjung ke penjara dan menyapa umat. ”Dengan rasa syukur tak terhingga atas keteladanannya, kami serahkan jiwa Paus Fransiskus kepada kasih Tuhan yang tak terbatas dan penuh belas kasihan,” tutur Farrell. Selamat jalan Sri Paus. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di posisi 5,75% untuk menjaga resiliensi perekonomian domestik di tengah tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global. Langkah ini kian diperlukan menyusul penerapan tarif resiprokal oleh perintah AS teradap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menejelaskan bahwa BI masih akan memeprtahnalan suku bunga acuan pada April 2025. Dengan harapan perekonomian nasional terjaga dan ekpektasi investor  yang menyimpan modal dalam pasar keuangan domestik tetap terjaga. Sehingga jumlah aliran modal asing tetap bertahan di pasar keuangan dalam negeri. BI akan memutuskan suku bunga acuan ini dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pada 22-23 April 2025.

"Ditengah ketidakpastian global yang terus meningkat, terutama akibat perang tarif  antara negara-negara besar seperti AS dan China, keputusan untuk menahan suku bunga menjadi langkah kehati-hatian yang tepat. Menjaga suku bunga tetap di level saat ini menjadi  langkah kompromi yang paling logis," jelas Yusuf kepada Investor Daily.  Bila perang tarif masih berlanjut, maka tidak hanya menekan perdagangan global, tetapi juga memicu gelombang  ketidakpastian pada arus investasi dan stabilitas pasar keuangan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Ketegangan tersebut akan memberikan dampak pada melemahnya permintaan gloabal, yang berimbas pada ekspor Indonesia , serta memperburuk sentimen  pelaku pasar terhadap risiko negara berkembang. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Adalah Publisius Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli sejarah di zaman Romawi yang hidup antara tahun  56 dan 117 masehi. Dia gemar menulis dan diantaranya yang tetap relevan dari zaman ke zaman adalah buku yang berjudul the Annals of Imperial Rome. Di dalam Taticus memaparkan observasinya terhadap pemerintahan Romawi dan kerajaan lain di kawasan Eropa saat itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin korup sebuah pemerintahan, maka semakin banyak aturan yang akan dibuatnya. Logika ini bisa kita putar, semakin banyak pemerintah membuat aturan, maka semakin koruplah pemerintahan itu. Pendapatnya mungkin terdengar sumbang, mencerminkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang korup di masa hidupnya. Tetapi, bila dipikir secara jernih dan hati yang jujur, Taticus benar.

Mungkin juga terinspirasi oleh pendapat Tacitus di atas, pemerintah di Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan UU Cipta Kerja guna memangkas, dan menyelaraskan berbagai  aturan di pusat maupun daerah yang selama bertahun-tahun telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Di balik itu, hasil ikutan yang juga diharapkan adalah menurunnya secara drastis kecenderungan praktek korupsi, dan nepotisme atau KKN yang memboroskan keuangan negara. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku usaha nasional baik besar maupun UKN sejak UU Cipta Kerja berlaku adalah  banyaknya aturan dan prosedur yang membuat kegiatan perdagangan dan investasi justru semakin tidak pasti, rumit, dan berbiaya tinggi. (Yetede)

Respons cepat pemerintah Indonesia dalam menegosiasi tarif perdagangan bilateral dengan AS mencerminkan keseriusan menjaga akses ekspor nasional tetap kompetitif.  Hal ini menjadi katalis positif bagi pelaku pasar, khususnya pada sektor karya. Di sisi lain, potensi tercapainya kesepakatan dagang AS-China juga membuka ruang bagi perbaikan sentimen global, termasuk terhadap aliran modal asing ke emerging market seperti Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat yang mendapat perhatian khusus dari AS, menyusul Vietnam, Jepang, dan Italia, sejak ketegangan perdagangan global mencuat pada Rabu (2/4/2025) lalu. Kedua belah pihak sepakat menargetkan penyelesaian negosiasi tarif dalam waktu 60 hari, dengan fokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh, penguatan kemitraan industri, serta penyusunan peta jalan perdagangan yanag saling menguntungkan. Dalam tim negosiasi Indonesia, terdapat empat tokoh utama yang semuanya berlatar pendidikan AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Wharton School), Menlu Sugiono (Norwich University), Wamenkeu Thomas Djiwandono (John Hopkins), serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu (PhD US Davis). Mereka telah melakukan pertemuan untuk negosiasi tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menlu Marco Rubio, Mendag Howard Lutnick, dan USTR Jamienson Greer. Pada pertemuan selanjutnya, para  delegasi RI ini akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent. (Yetede)