Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025) menyebutka, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % dibanding tahun 2023. Ini merupakan peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer 2024 senilai 2.718 miliar USD. Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 %. Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja totsl kelima negara ini mencapai 60 % belanja militer global. Rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 % produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat. Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer naik 17 %. Rusia mencatatkan peningkatan 34 %. SIPRI menilai, hal ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 %, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar USD. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 %. Hal ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas. ”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota NATO. Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard. (Yoga)

Perang Tarif Trump -yang ia sebut sebagai "Seni Kesepakatan" atau "The Art of the Deal", kini dunia menyebutnya sebagai "Seni Delusi" atau "The Art of Delusion". Tidak mengherankan jika hastag #TrumpChikenedOut atau #TrumpTundukSebelumtarung atau "TrumpKeok meroket di media sosial dengan lebih dari 170 juta tampilan hanya dalam hitungan menit. Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif berkisar 10-60% pada hampir seluruh negara di dunia, dan dengan menjatuhkan 245% tarif pada China telah menggiring perekonomian dunia pada resesi, terutama Amerika Serikat. Tarif Trump telah mencatatkan salah satu kerugian ekonomi terbesar di abad ini. Namun, China tidak bergeming. Bahkan Presiden China Xi Jin Ping memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur dengan negara-negara lain di dunia. Di pasar AS, ketegangan makin, memuncak, dan sentimen makin menggerus. Hanya antara awal Februari hingga akhir April 2025, ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Setelah mencapai puncak sementara pada Januari, pasar saham AS merosot. S&P 500 turun lebih dari 14% dari Februari hingga April 2025, sementara Nasdaq yang lebih banyak dihuni saham teknologi turun 23% dalam periode yang sama. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melebarkan sayapnya di kancah internasional usai memperoleh izin lisensi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi. Langkah strategis ini membuka peluang besar bagi BSI untuk menggarap potensi pasar syariah global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah dunia. Meski demikian, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengaku masih menunggu surat resmi  dari Saudi Arabian Monatary Agency (SAMA) atas informasi yang beredar terkait perizinan lisensi kantor cabang di Arab Saudi. Diharapkan surat resmi segera diterima, sehingga BSI siap melayani jemaah umrah dan haji tahun ini. Kabar bahagia tersebut juga diamini oleh Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BSI Adiwarman Karim. "Insya Allah ini peluang yang sangat bagus, karena banyaknya jamaah haji dan umrah, bisnis yang menyertainya, juga diaspora Indonesia di Saudi," kata Adiwarman.   Kehadiran BSI di Arab Saudi diharapkan bisa mengakselerasi bisnis remitansinya, pembiayaan haji dan umrah, serta jasa  layanan keuangan bagi diaspora dan pebisnis Indonesia. Setip tahunnya, jutaan warga negara Indonesia melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi, dengan kebutuhan transaksi keuangan yang besar dan beragam. (Yetede)

Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)

Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)

AS selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar USD kepada Arab Saudi. AS juga menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4) Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungannya ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut, yang ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia. Sebelumnya, dalam laporan Newsweek, Selasa (15/4), disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar. Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)