Pemerintah tetap bersikap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% melalui optimalisasi sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, di tengah ketidakpastian global. Dalam hal ini, pemerintah mendorong kinerja konsumsi rumah tangga belanja pemerintah dan memacu investasi. Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya sebesar 4,7% pada tahun ini. Angka ini berbeda dari proyeksi IMF sebelum yang sebesar 5,1%. Proyeksi IMF tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai 5%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, proyeksi IMF terhadap Indonesia masih lebih tinggi dari Filipina yang dipangkas sebesar 0,6% Vietnam diturunkan sebesar 0,9%. Bahkan, penurunan proyeksi untuk Thailand mencapai 1,1%. Perbedaan langka ini tidak lepas dari peran eksposur dan impor terhadap perekonomian negara-negara tersebut. "Koreksi ini lebih rendah terhadap negera-negara lain, di mana eksposur dari perdagangan internasional mereka yang lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Kementerian Perhubungan Indonesia mendukung maskapai penerbangan nasional untuk mempertimbangkan opsi membeli pesawat Boeing yang dikembalikan oleh maskapai China akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengambil pesawat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing maskapai, asalkan pembelian tersebut menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Indonesia masih membutuhkan penambahan armada pesawat, sehingga peluang ini patut dipertimbangkan.

Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang pembangunan dan pelatihan. Dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka dan pertemuan hangat dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabuka menyoroti pentingnya kerja sama strategis kedua negara, termasuk penandatanganan perjanjian pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang didukung hibah sebesar US$6 juta dari Indonesia.

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.

Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin (21/4), wafat dalam usia 88 tahun, sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati Alun-alun Santo Petrus, Vatikan, di Minggu Paskah. Berkat untuk Kota dan Dunia atau Urbi et Orbi yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus, di Minggu Paskah (20/4) adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Dalam kesempatan itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya perdamaian di dunia. Ketika menyapa umat dari balkon, Paus tampak terengah-engah. Pada Februari lalu, Paus mendapat perawatan khusus lantaran serangan pneumonia ganda.

”Dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan kematian Bapa Suci kita, Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan. ”Pukul 07.35 ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa”. Setelah dirawat selama 38 hari di rumah sakit sejak 14 Februari 2025, Paus tidak banyak muncul di publik. Dokter meminta Paus mengurangi kegiatannya demi pemulihan. Namun, dalam rangkaian Pekan Suci menjelang Paskah, Paus menyempatkan diri berkunjung ke penjara dan menyapa umat. ”Dengan rasa syukur tak terhingga atas keteladanannya, kami serahkan jiwa Paus Fransiskus kepada kasih Tuhan yang tak terbatas dan penuh belas kasihan,” tutur Farrell. Selamat jalan Sri Paus. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di posisi 5,75% untuk menjaga resiliensi perekonomian domestik di tengah tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global. Langkah ini kian diperlukan menyusul penerapan tarif resiprokal oleh perintah AS teradap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menejelaskan bahwa BI masih akan memeprtahnalan suku bunga acuan pada April 2025. Dengan harapan perekonomian nasional terjaga dan ekpektasi investor  yang menyimpan modal dalam pasar keuangan domestik tetap terjaga. Sehingga jumlah aliran modal asing tetap bertahan di pasar keuangan dalam negeri. BI akan memutuskan suku bunga acuan ini dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pada 22-23 April 2025.

"Ditengah ketidakpastian global yang terus meningkat, terutama akibat perang tarif  antara negara-negara besar seperti AS dan China, keputusan untuk menahan suku bunga menjadi langkah kehati-hatian yang tepat. Menjaga suku bunga tetap di level saat ini menjadi  langkah kompromi yang paling logis," jelas Yusuf kepada Investor Daily.  Bila perang tarif masih berlanjut, maka tidak hanya menekan perdagangan global, tetapi juga memicu gelombang  ketidakpastian pada arus investasi dan stabilitas pasar keuangan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Ketegangan tersebut akan memberikan dampak pada melemahnya permintaan gloabal, yang berimbas pada ekspor Indonesia , serta memperburuk sentimen  pelaku pasar terhadap risiko negara berkembang. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)