Internasional
( 1369 )Tarif Trump Seret Ekonomi Merosot Tajam
Terminal Haji Siap Tingkatkan Layanan Jemaah
Belanja Militer Melonjak akibat ketegangan Global
Pertama kali sejak Perang Dingin, belanja militer global mencatat peningkatan terbesar, ini merefleksikan meningkatnya ketegangan geopolitik yang melanda dunia. Data belanja militer global itu mengacu pada 2024, seperti dilaporkan lembaga yang bermarkas di Stockholm, Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 28 April 2025, yang merilis laporan bahwa belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % disbanding tahun 2023 dengan total 2.718 miliar USD. Dalam satu dekade terakhir, belanja militer tersebut selalu naik. Dalam rentang tahun 2015-2024, kenaikan belanja militer dunia mencapai 37 %. Kenaikan belanja militer tersebut, dua tahun terakhir, terjadi di lima benua.
Ini menggambarkan ketegangan geopolitik merata di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks Eropa, dari perang Ukraina-Rusia. Di Timur Tengah, perang Gaza berandil bagi kenaikan belanja militer itu. Negara dengan belanja militer terbesar tetaplah AS. Dengan anggaran 997 miliar USD, AS mengalokasikan dana 3,2 kali lipat daripada rivalnya, China (314 miliar USD). Belanja militer AS, 37 % dari belanja militer global dan 66 % dari belanja NATO. Menurut mantan Direktur Unit Inovasi Pertahanan Departemen Pertahanan AS, Michael Brown, meski menyandang kekuatan militer terkuat di dunia, AS mengalami kekurangan stok amunisi utama dan kapasitas menggerakkan produksi persenjataannya.
Dalam simulasi, andai China menyerang Taiwan dan AS turun tangan, Washington kehabisan amunisi dalam beberapa pekan (Foreign Affairs, 22/4/2025). SIPRI mencatat, di banyak negara kenaikan belanja militer itu ”mengorbankan” aspek ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial warganya. Tren kenaikan belanja militer ini terkait erat dengan persepsi ancaman keamanan yang dirumuskan oleh sebuah negara. (Yoga)
Lebih Serius Menyasar Ekspor ke UE
Pemerintah China Sedang mengevaluasi Tawaran AS untuk Bernegosiasi
Pemerintah China sedang mengevaluasi tawaran Amerika Serikat (AS) untuk mengelar negosiasi terkait tarif sebesar 145% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donal Trump. Namun China melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengingatkan pihak AS untuk tidak menekan maupun memaksakan kehendak. AS dan China saat ini sedang terjebak perang tarif. Tidak satupun dari kedua pihak yang mau mengalah, dalam perang yang sudah mengguncang pasar global dan mulai mengacaukan rantai pasokan global. Menurut Kemendag China, pihak AS melakukan pendekatan kepada Negeri Tirai bambu untuk membahas negosiasi kenaikan tarif Trump. China pun menyatakan masih terbuka untuk diskusi. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi de-eskalasi dari perang dagang antara keduanya lewat saling balas menjatuhkan tarif impor tinggi.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah sebuah akun media sosial yang terhubung dengan media AS telah berusaha untuk memulai pembicaraan. Hal ini terjadi seminggu setelah Trump mengklaim bahwa diskusi sudah berlangsung, yang kemudian dibantah oleh China. "AS baru-baru ini telah mengambil inisiatif di banyak kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada China melalui pihak-pihak terkait, dan mengatakan berharap dapat berbicara dengan China. Mencoba menggunakan pembicaraan sebagai dalih untuk melakukan pemaksaan dan pemerasaan tidak akan berhasil," demikian bunyi pernyataan yang dilansir Reuters. (Yetede)
Penangkapan Sindikat Kriminal Terus Berlanjut
Teknologi Raksasa Dunia Tak Luput dari Dampak Tarif Trump
Komitmen 9,1 Miliar USD untuk Aksi Laut
Our Ocean Conference Ke-10 yang berlangsung di Busan, Kosel, Rabu (30/4/2025), resmi ditutup dengan capaian 277 komitmen baru senilai total 9,1 miliar USD dari 60 lebih negara dan organisasi. Komitmen tersebut mencakup sejumlah agenda aksi utama, yaitu ekonomi biru, pencemaran laut, keamanan maritim, kawasan konservasi, dan iklim laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Korsel, Kang Do-hyung dalam pidato penutupan menyatakan OOC di Busan menjadi tonggak penting ”Ocean Digital”, agenda baru yang menyoroti penggunaan teknologi digital untuk menjawab tantangan laut global. ”Kami membangun dasar kolaborasi lintas sektor melalui inovasi teknologi dan kerja sama global,” ujarnya.
Dalam penutupan tersebut, komitmen tiap bidang disampaikan di hadapan ratusan peserta konferensi. Sektor ekonomi biru mencatat nilai komitmen 4,5 miliar USD, yang dialokasikan untuk mendukung usaha kelautan berkelanjutan, penguatan perikanan skala kecil, dan penerapan teknologi digital. Jong Deog Kim, Presiden Korea Fisheries Resources Agency, menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan inklusi teknologi. ”Dari model prediksi berbasis AI (kecerdasan buatan) hingga satelit resolusi tinggi, semua ini mendorong ketahanan iklim dan efisiensi pengelolaan sumber daya,” ujarnya. (Yoga)
Ekonomi Indonesia 2025: Berlayar Ditengah Lautan
Semangat Optimistisme dari OOC
Kolaborasi pemerintah, swasta, ormas sipil, dan akademisi dalam Our Ocean Conference (OOC ) selama sepuluh tahun telah menunjukkan hasil positif. Kerja sama kolektif antarpihak ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, untuk menyelamatkan laut dari beberapa ancaman krusial, seperti perubahan iklim, polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi ekosistem laut. Mantan Menlu AS, John Kerry sekaligus tokoh sentral lahirnya OOC menyatakan pentingnya tanggung jawab kolektif berbasis moral, ilmiah, politik, dan ekonomi. ”Kita tidak bisa hanya datang ke konferensi, membuat janji, lalu kembali ke rumah dengan perasaan telah cukup berbuat,” kata Kerry di hadapan delegasi puluhan negara, dalam pembukaan OOC Ke-10 di Busan, Korsel, Selasa (29/4).
Mengutip evaluasi dan laporan dari World Resources Institute, Kerry mengungkap bahwa dalam satu dekade, OOC telah menghasilkan lebih dari 2.600 komitmen dengan nilai lebih dari 133 miliar USD untuk aksi konservasi laut dan perubahan iklim, dua pertiga dari komitmen tersebut telah selesai dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh keberhasilan kolaboratif, Kerry memuji inisiatif Korsel yang berkomitmen membangun pelabuhan hijau guna mendukung pengiriman maritim nol emisi. Langkah ini sejalan dengan target global pengurangan emisi sektor pelayaran,termasuk pembentukan 51 koridor pelayaran hijau yang telah disepakati di bawah koordinasi Organisasi Maritim Internasional (IMO). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Waspada Rambatan Resesi AS
02 Aug 2022 -
Upaya Menegakkan Jurnalisme Berkeadilan
01 Aug 2022 -
Kegagalan Sistem Pangan Indonesia
06 Aug 2022









