Kepala Bidang Produk dan Solusi Visa Indonesia Dessy Masri mengatakan, negara maju di dunia telah mengakomodasi perangkat yang lebih luas untuk transaksi nirkontak. Seperti telepon seluler pintar, jam pintar, tablet, laptop, dan alat elektronik lainnya. ”Di Indonesia juga sudah ada sistem nirkontak, tetapi hanya bisa menggunakan kartu. Pengembangan agar nirkontak dapat digunakan pada perangkat lain masih terkendala,” ujarnya dalam diskusi secara daring bertajuk ”Memasuki Era Virtual Banking di Indonesia”, di Jakarta, Senin (19/6). Sejak awal, mandatori penerapan pembayaran  nirkontak di Indonesia cenderung lambat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menyebabkan transisi masyarakat dari kartu debit/kredit biasa menjadi kartu berfitur.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, perkembangan teknologi yang pesat akan mempercepat peralihan masyarakat ke sistem pembayaran digital. Perkembangan sistem pembayaran, perlu diiringi literasi keuangan yang baik di masyarakat. Menurut data OJK pada 2022, Indeks Literasi Keuangan Indonesia hanya 49,68 %, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan 85,1 %. ”Jarak yang terbentang antara literasi dan penggunaan ini berbahaya. Masyarakat dapat terjebak dalam penipuan dan kejahatan lainnya,” katanya. Untuk meningkatkan literasi keuangan, perlu kolaborasi OJK dengan institusi pendidikan dan perbankan. (Yoga)

Perbankan kian gencar menyalurkan kredit ke sektor pertambangan, sejalan dengan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit pertambangan per Maret 2023, termasuk proyek hilirisasi, mencapai Rp 237 triliun. Capaian tersebut meningkat 43,41% secara tahunan. “Risiko kredit pertambangan juga terkendali. Rasio non performing loan (NPL) gross mencapai 2,31%, di bawah risiko kredit industri," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, belum lama ini. Secara rinci, porsi bank pelat merah sebesar Rp 143,86 triliun dan bank swasta nasional Rp 83,88 triliun. Direktur Wholesale & International Banking BNI Silvano Rumantir menyebut, sektor pertambangan saat ini memiliki potensi besar, terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meski prospeknya cerah, Silvano menegaskan, dukungan pembiayaan BNI ke sektor ini akan selalu memperhatikan aturan yang berlaku dan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat ditolerir bank pelat merah ini. Total portofolio kredit pertambangan BNI pada kuartal I mencapai Rp 37,4 triliun, setara 7,2% dari total kreditnya. Bank Central Asia (BCA) juga sudah memberikan dukungan pembiayaan hilirisasi industri pertambangan. Hanya saja, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn tidak merinci total portofolio di sektor tersebut.

Hingga Juni 2023, OJK telah menyelesaikan 101 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21. OJK memiliki kewenangan penyelidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam siaran pers, Kamis (15/6) Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing menjelaskan, 101 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan itu terdiri dari 79 perkara tindak pidana perbankan, 17 perkara tindak pidana industri keuangan non-bank (IKNB), dan lima perkara tindak pidana pasar modal.

Untuk semakin memperkuat penyidikan dan membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK diperkuat 10 penyidik dari Polri dan lima penyidik PNS (PPNS). Selain itu, OJK juga diperkuat lima jaksa sebagai analis perkara. Pelaksanaan tugas penyidikan OJK pernah meraih penghargaan sebagai penyidik terbaik dari Polri pada 2022 atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan. ”Melalui langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, kami optimistis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional seiring terkendalinya pandemi,” ujar Tongam. (Yoga)

Kemenkeu akan memperluas cakupan sistem blokir otomatis untuk menagih piutang negara lainnya di luar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Perusahaan yang kerap mangkir dari kewajiban pembayaran akan semakin sulit mengakali sistem. Pemasukan dari berbagai sektor penerimaan negara pun diharapkan bisa meningkat lebih pesat. Sebelumnya, sistem blokir otomatis (automatic blocking system/ABS) hanya berlaku untuk menindak perusahaan yang kerap menunggak pembayaran PNBP. Korporasi yang belum membayar atau melunasi sisa kekurangan kewajiban PNBP akan diblokir dari Sistem Informasi Pembayaran PNBP On-line (Simponi) sehingga tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Pemerintah baru-baru ini merevisi regulasi untuk membuat pemblokiran itu menjadi lebih ketat melalui Permenkeu (PMK) No 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.

Dalam Pasal 184E diatur, sistem blokir otomatis dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBP. Upaya penyelesaian piutang negara lainnya itu diajukan melalui usulan dari unit eselon I di Kemenkeu, seperti dari DJP atau Bea dan Cukai, kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu. Usulan itu dapat disampaikan melalui sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan ABS. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo, Minggu (11/6) mengatakan, secara prinsip, sistem blokir otomatis kelak akan diterapkan untuk semua badan usaha yang mempunyai tunggakan kewajiban keuangan negara, baik PNBP maupun perpajakan (pajak dan bea cukai). Tunggakan pada salah satu sektor penerimaan akan berakibat pada diblokirnya layanan di semua sektor. (Yoga)

Utang jumbo dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya turut membebani bank pembangunan daerah (BPD). Maklum, tak sedikit kredit dari BPD yang mengalir ke BUMN karya, baik secara langsung maupun lewat kredit sindikasi. Mengacu laporan keuangan perusahaan karya pelat merah pada kuartal I-2023, beberapa BPD yang memiliki portofolio kredit di lebih dari satu perusahaan konstruksi pelat merah. Ini baik dalam bentuk kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Mayoritas BPD tersebut juga memiliki piutang ke PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Utang emiten ini bahkan menyebar dari BPD di Aceh hingga BPD Papua. Sejauh ini, Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi BPD pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan kosntruksi pelat merah, dengan total kredit di BUMN Karya sekitar Rp 3,22 triliun. Pinjaman tersebut ada yang untuk induk usaha, ada juga yang untuk anak usaha. Meski demikian, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan, segmen pembiayaan korporasi ke BUMN karya tidak mendominasi portofolio kredit korporasi di BJB. Ia merinci, penyaluran kredit ke BUMN masuk ke segmen kredit korporasi, dengan portofolio Rp 16,5 triliun. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga memiliki portofolio kredit senilai Rp 395,6 miliar ke BUMN karya. Kredit yang disalurkan oleh BPD Sumsel Babel merupakan kredit jangka panjang di WSKT. Ada juga kredit sindikasi dengan beberapa bank di Wijaya Karya senilai Rp 1,9 triliun.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong agar masyarakat Bali untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran suku bunga tinggi saat menabung agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat LPS Haydin Haritzon mengharapkan agar masyarakat di Pulau Dewata memahami syarat penjaminan yakni 3T yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta tidak terindikasi dan/atau melakukan tindakan fraud.“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai,” katanya dalam kegiatan Literasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia Kantor Perwakilan Bali di Seminyak, Sabtu (10/6). Jika perhitungan cashbackdan bunga yang diperoleh nasabah melebihi TBP maka simpanan tidak dijamin LPS. Oleh karena itu, LPS juga menekankan pentingnya perbankan menerapkan transparansi kepada nasabah khususnya saat menawarkan produk simpanan apabila tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS.Salah satu langkah cermat nasabah bank agar simpanan aman dan dijamin LPS dengan memilih bank dengan tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS. Dia menilai jika tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS, dan bank dinyatakan bangkrut, simpanan nasabah terancam tak bisa dibayarkan. Salah seorang mantan nasabah bank yang dilikuidasi, I Gede Ngurah Ari Prasetya mengatakan bahwa ketaatan mengikuti aturan LPS terbukti membantu saat bank mengalami masalah. Dia menceritakan ibunya adalah nasabah BPR Bank Pasar Umum (BPU) Bali yang dilikuidasi pada 2022. Saat itu ibunya memilih tabungan deposito senilai Rp2 miliar dan Rp500 juta. Ketika banknya dilikuidasi, dirinya tetap dapat mencairkan dananya secara utuh karena selama menabung mengikuti ketentuan 3T.

Bank perekonomian rakyat, baik konvensional maupun syariah, tengah bergegas memenuhi kebijakan atas modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah BPR yang kesulitan memenuhi kebijakan modal inti memilih melakukan konsolidasi antar BPR, atau menutup usahanya sama sekali. Lembaga Simpanan Masyarakat (LPS) menyampaikan, saban tahun ada saja BPR yang bangkrut. Dalam rentan waktu lima tahun sejak 2019-2023, terdapat 27 BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya. Sembilan di antaranya sedang dalam proses likuidasi. Terbaru, Februari lalu, PT BPR Bagong Inti Marga dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi oleh LPS. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, kebangkrutan BPR dan BPRS secara historis karena ada kelemahan di tatakelola. "Akhirnya terjadi mismanagement atau fraud," katanya, Jumat (9/6). Menilik laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2023, tercatat jumlah BPR dan BPRS yang masih berdiri sebanyak 1.426 bank, dengan total kantor yang beroperasi sebanyak 6.301 unit. Angka ini menurun dari jumlah BPR dan BPRS di Desember 2022, yang mencapai 1.441 bank dengan total kantor yang beroperasi 6.044 unit. Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia menyampaikan, BPR sedang terus berupaya meningkatkan permodalan. Sehingga bisnis BPR dan BPRS dapat berkembang dengan layanan dan produk yang lebih banyak, beragam dan berbasis teknologi. "Kami juga terus meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan SDM," kata dia.

PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) mempersiapkan strategi baru untuk menjaga konsistensi pertumbuhan kinerja bisnisnya yang pesat pada awal tahun ini. Kali ini, perseroan memperluas sayap bisnisnya melalui kerja sama dengan pengembang hunian papan atas, Agung Sedayu Group. Langkah ini ditempuh guna memperluas bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Ina, yang merupakan salah satu lini bisnis yang empuk bagi perbankan. Penandatanganan kerjasama telah dilakukan kemarin, Jumat (9/6). Nantinya emiten perbankan milik Salim Group ini akan memberikan fasilitas kredit bagi konsumen untuk kepemilikan rumah tapak dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Golf Island. Direktur Utama Bank Ina, Henry Koenaifi, mengatakan bahwa kerja sama terebut merupakan bagian dari diversifikasi dan perluasan portofolio bisnis Bank Ina. Kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperluas layanan, terutama pembiayaan konsumer. Dalam komposisi penyaluran kredit perseroan, porsi kredit konsumer masih tergolong kecil dibandingkan dengan segmen lain. Langkah ini juga menjadi strategi Bank Ina untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya yang sedang bagus. Adapun, pada kuartal pertama tahun ini, BINA membukukan laba bersih Rp58,83 miliar, naik tujuh kali lipat atau 639,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp7,95 miliar.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya memang sudah selesai. Namun penyelesaian aset-aset yang berkaitan dengan kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah ini masih terus berjalan. Hingga kini aset dalam kasus Jiwasraya yang sudah diserahkan ke negara baru sekitar Rp 3,1 triliun. Terbaru, Kejaksaan Agung sudah berhasil melelang satu paket saham PT Gunung Bara Utama sebanyak 1.626.383 saham. Harga yang ditawarkan dalam transaksi tersebut mencapai Rp 1,94 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan sudah ada pemenang dari lelang tersebut, yakni PT Indobara Utama Mandiri. Nilai transaksi dari lelang aset Jiwasraya tersebut hampir Rp 2 triliun. "Pelelangan ini belum masuk karena ada prosesnya bagi mereka untuk bayar, biasanya diberikan waktu lima hari baru masuk." ujar Ketut, kemarin. Namun, Ketut meyakini jaminan dari pemenang lelang sebesar Rp 900 miliar hampir tidak mungkin dibatalkan, karena setara setengah dari harga saham. Ia juga menyebut kejaksaan masih akan terus mengupayakan penjualan aset-aset Jiwasraya lainnya. Kejaksaan juga berpeluang mendapatkan aset yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya dari saham-saham yang tercatat di bursa. Saham-saham tersebut sudah dimilliki oleh Kejaksaan Agung dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong peningkatan literasi keuangan UMKM melalui pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Deputi Gubernur BI Juda Agung, Rabu (7/6/2023), menekankan, UMKM perlu didorong untuk mampu meningkatkan kapasitasnya dalam manajemen keuangan sehingga mampu menganalisis kinerjanya. (Yoga)