Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Woka International karena permasalahan pemenuhan permodalan. Pencabutan izin usaha perusahaan leasing yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 38, Menteng, Jakarta Pusat itu dilakukan pada 22 Mei 2023 dengan nomor pencabutan izin usaha KEP-36/D.05/2023. Deputi Komisioner OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa alasan pencabutan izin usaha PT Woka International dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan modal minimum. Sementara itu, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB OJK Asep Iskandar mengatakan bahwa PT Woka International dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan. Selain itu, PT Woka International juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai lini di industri perbankan terus diperkuat agar mampu bersaing di era digitalisasi. Termasuk konsep Bank Perkreditan Rakyat, yang kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), diatur pula mengenai perluasan fungsi dan peran BPR dan BPR Syariah (BPRS). Seperti menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Selain itu, BPR dan BPRS juga bisa go public. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, ini momentum bagi BPR dan BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Hingga Desember 2022, total aset BPR dan BPRS tumbuh 9,14% year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun. Sementara penyaluran dana kredit BPR dan BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81% yoy, di atas pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat 10,85%. Direktur Bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra I Made Semadi menyatakan, untuk digitalisasi, bank ini akan mengembangkan anjungan tunai mandiri (ATM) bersama pada tahun ini. "Hasamitra juga sudah memiliki mobile banking," ujar Semadi, Senin (29/5). Kepala Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan Banten Robert Akyuwen mengungkapkan, UU 4/2023 tentang P2SK ini akan membuat jumlah BPR terus berkurang. Pasalnya, proses pencabutan izin usaha BPR bisa jadi lebih singkat. Sebelum ini, pengelolaan BPR memang kerap kurang profesional. Co Founder Hijra Bank Dima A. Djani berkisah, saat dirinya mengakuisisi BPR yang kemudian menjadi Hijra Bank, BPR tersebut dimiliki banyak pemegang saham, sehingga pengembangan bisnis tidak fokus.

Perbankan dalam negeri tampak sulit mengejar target rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 30% pada tahun 2024 sebagaimana dicanangkan pemerintah. Meski Bank Indonesia (BI) menabur insentif untuk memacu segmen ini, outstanding kredit UMKM justru kian melambat hingga April 2023. BI misalnya, telah memberikan insentif giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan UMKM sejak September 2022. Insentifnya ditambah lagi sejak 1 April 2023 menjadi maksimal 1,5% pada bank yang membiayai sektor prioritas dan 1% pada UMKM. Berdasarkan analisis uang beredar BI, kredit UMKM per April mencapai Rp 1.274,8 triliun, hanya tumbuh 6,6% secara tahunan. Tren pertumbuhannya terus melambat. Pada April 2022 tercatat tumbuh 16,9%, lalu melandai jadi 10,2% pada Desember dan 8,5% pada Maret 2023. Rasio kredit UMKM juga menurun. Per April, segmen ini hanya menyumbang 19,76% terhadap total kredit perbankan. Padahal rasio kredit UMKM di 2021 sempat 21,02%. Menurut Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM tak lepas dari laju kredit secara keseluruhan yang memang melandai. Salah satu penyebabnya adalah relaksasi yang ditahan. Alhasil, perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pelaku UMKM juga masih wait and see untuk ekspansi, karena belum semua usaha pulih dari pandemi Covid-19. Menurut Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, kemungkinan ada pelaku UMKM yang turun kelas. "Jadi ada shifting, bukan naik kelas tetapi justru ke bawah, sehingga skala mikro terlihat paling tumbuh," ujar dia, Senin (29/5). Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengamini, data pertumbuhan kredit saat ini masih belum seragam. Kredit juga sangat dipengaruhi daya beli masyarakat.

Seorang eksekutif perusahaan penyedia sistem teknologi keuangan, membagikan potongan artikel koran terbitan The Straits Time Singapura. Judul artikel itu, Woman scans QR code for free milk tea, and loses $20.000 while asleep. Kisah dalam potongan artikel itu, seorang perempuan berusia 60 tahun tertarik dengan tawaran mendapatkan gratis minuman dengan cara mengisi survei online melalui ponsel android miliknya. Dirinya lantas mengikuti petunjuk pengisian survei dengan mengunduh (download) satu aplikasi. Dia juga memindai (scan) kode quick response (QR) yang muncul lewat aplikasi tersebut. Pada saat malam hari, dia menyadari ponselnya menyala dengan sendirinya. Rupanya, dari aplikasi yang diunduh sebelumnya, telah digunakan oleh peretas untuk mengambil alih perangkatnya dari jarak jauh. Peretas berhasil menembus sistem dan memindahkan dana di rekening bank miliknya senilai 20.000 dolar Singapura. “Kejadian kayak gini di Indonesia sudah banyak, cuma tidak terekpose,” kata eksekutif tersebut melalui pesan Whatsapp. Dia menyadari transaksi keuangan berbasis digital di Indonesia sedang berkembang pesat. Penggunaan mobile banking, internet banking, kartu elektronik, hingga QR Code, sudah menjadi keseharian masyarakat. Saat euforia layanan keuangan digital tengah tinggi, justru muncul sejumlah kasus peretasan di industri keuangan seperti perbankan dan jasa keuangan. Situasi yang ‘menampar’ digitalisasi di industri jasa keuangan Tanah Air.

Dalam perspektif Ardi Sutedja, Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), serangan siber ke infrastruktur perbankan maupun layanan jasa keuangan lain, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurutnya, karakter peretas tidak pernah melakukan penyerangan secara seketika, melainkan melakukan secara bertahap dan berjenjang. “Kami sebut peretas itu kelompok manusia yang paling sabar sedunia karena melakukan aksi secara bertahap dan berjenjang, tanpa terikat waktu. Hal terpenting dia masuk, cari celah yang lemah, sampai dia yakin dengan apa yang mereka dapat, dan tidak akan berhenti,” katanya kepada Bisnis. Merujuk temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), layanan administrasi pemerintahan menjadi ‘sarang’ peretasan paling tinggi pada 2022. Jumlahnya mencapai 890 notifikasi yang yang diterima lembaga itu sebagai bentuk serangan siber. Serangan lain yang tertinggi menyasar sektor informasi dan komunikasi, kesehatan, dan keuangan.

Bisnis hijau semakin beken di dalam negeri. Perbankan pun mulai rajin mencari pendanaan dengan menerbitkan surat utang hijau alias green bond. Kemarin, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengumumkan akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond Tahap I Tahun 2023. Target pengumpulan dana sebesar Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total nilai Rp 10 triliun. Bank Mandiri menawarkan tiga seri obligasi hijau dengan kisaran kupon mulai dari 5,50% hingga 6,95%. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi hijau ini sebagai penerapan keuangan berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Di kuartal I-2023 bank Mandiri telah menyalurkan kredit hijau Rp 109 triliun, atau sekitar 11,8% dari total kredit, secara bank only. Nilai tersebut tumbuh 3,80% dari Rp 105 triliun setahun sebelumnya. Rinciannya, sebesar Rp 90,6 triliun disalurkan ke sektor agrikultur berkelanjutan, lalu ke sektor energi terbarukan Rp 8,5 triliun, transportasi bersih Rp 3,1 triliun dan produk ramah lingkungan Rp 3,9 triliun. Ini belum termasuk portofolio sosial dengan nilai Rp 123 triliun. Tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB obligasi lingkungan berkelanjutan dengan target dana Rp 15 triliun, yang dilakukan bertahap selama tiga tahun. Sebesar 80% dana hasil penerbitan green bond ini telah digunakan untuk pembiayaan green project. "Potensi pendanaan melalui green bond masih besar, tercermin dari penerbitan tahun lalu yang mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,4 kali," kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI.

JAKARTA – Dua badan usaha milik negara atau BUMN karya dikejar tenggat pembayaran utang jangka pendek yang jatuh tempo. Baik PT Waskita Karya (Persero) Tbk maupun PT Wijaya Karya (Persero) mengajukan penundaan pembayaran kewajiban finansial. "Saat ini WIKA sedang mengajukan standstill (penundaan) atas fasilitas pokok dan bunga kepada perbankan," kata Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, kemarin, 22 Mei 2023. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2023, liabilitas yang dipikul Wijaya Karya mencapai Rp 55,53 triliun atau turun dibanding pada akhir 2022 yang mencapai Rp 57,57 triliun. Namun liabilitas jangka pendek emiten berkode WIKA ini mencapai Rp 34,03 triliun, lebih besar dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 21,69 triliun. Laporan keuangan triwulan pertama 2023 pun menunjukkan rugi bersih WIKA sebesar Rp 521,25 miliar. Padahal perusahaan sempat mencetak laba Rp 1,32 miliar pada kuartal I 2022.

Salah satu utang jangka pendek Wijaya Karya yang jatuh tempo adalah ke Bank Mandiri sebesar Rp 611,1 miliar dengan bunga 8-9 persen. Utang tersebut jatuh tempo pada 10 Juni 2023. Selain itu, Wijaya Karya berutang ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 340 juta dengan tingkat suku bunga 8 persen, yang jatuh tempo pada 23 Mei 2023. Ada pula utang ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebesar Rp 2,75 miliar, yang jatuh tempo pada 30 Juni 2023. Mahendra menjamin penangguhan kewajiban ini hanya untuk entitas induk, tanpa menyangkut beban anak usaha WIKA. Penundaan juga bukan untuk obligasi. Perusahaan baru melunasi bunga obligasi dan sukuk mudharabah tahap II 2022 sebesar Rp 46,5 miliar pada 16 Mei lalu. (Yetede)

Tren kenaikan suku bunga di Indonesia sebentar lagi mungkin bakal berakhir. Banyak pengamat menilai ada peluang Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan, mengingat kondisi ekonomi yang terus membaik. Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Arman melihat, BI memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan di semester kedua tahun ini. “Kami melihat suku bunga acuan di semester II tahun ini turun ke arah 5% dari sekarang di posisi 5,75%,” ujar dia, Rabu (17/5). Ada beberapa faktor yang melandasi proyeksi ini. Salah satunya, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang sudah hampir mencapai puncak. Tambah lagi, inflasi di Indonesia sudah mereda dan defisit APBN sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sependapat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini terjaga baik. Salah satu indikatornya, neraca dagang surplus hingga April 2023. Kendati begitu, jangan berharap suku bunga kredit akan ikut turun bila BI benar menurunkan suku bunga di semester II. Sebab, era suku bunga acuan tinggi di AS tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, karena meski inflasi AS mulai turun, posisinya masih tinggi. "Oleh karenanya, suku bunga acuan BI masih sulit turun," kata Dian. Apalagi, tidak semua bank langsung merespons kenaikan suku bunga BI dengan ikut menaikkan bunga kredit. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, sejak tahun lalu BCA belum menaikkan suku bunga. Justru, bunga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ada yang turun. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan juga mengungkapkan, saat ini ia masih akan memonitor stabilitas terkait biaya dana di bank. “Diharapkan biaya dana akan menurun dalam kuartal ke depan, sehingga diusahakan suku bunga kredit tidak perlu dinaikkan lagi,” ujar Lani.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Citibank Indonesia mencatat laba bersih triwulan I-2023 sebesar Rp 569 miliar, bertumbuh 52 persen secara tahunan. Penyaluran kredit menurun 5,36 persen secara tahunan menjadi Rp 39,87 triliun. Namun, pendapatan bunga bersih meningkat 60,93 persen secara tahunan menjadi Rp 1,22 triliun sehingga laba tetap tumbuh. Demikian disampaikan Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi, Senin (15/5/2023), di Jakarta. (Yoga)

Anisa senang bukan kepalang saat mengetahui band favoritnya, Coldplay, akan menghibur secara langsung penggemar pada Rabu, 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. ”Harus beli. Harus nonton. Enggak mau tahu gimana caranya, harus nonton!” ujarnya bersemangat saat dihubungi, Jumat (12/5). Namun, untuk bisa mewujudkan melihat Chris Martin dan kawan-kawan secara langsung itu, Anisa harus terlebih dahulu membeli tiket konser. Harga tiket dijual mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 11 juta. Nyali gadis 19 tahun yang masih duduk di bangku kuliah universitas swasta di Depok, Jabar, ini pun ciut.

Uang jajan bulanannya Rp 750.000 tak cukup untuk membeli tiket termurah. Saking tergiurnya ingin menonton Coldplay, Anisa nekat ingin meminjam uang secara daring. Ia pun mengunduh beberapa aplikasi pinjaman daring. Untuk membayar utang di pinjaman daring itu, dia berencana berjualan cemilan di kampus. Rencana nekat itu terendus kakaknya yang kemudian menceritakan keinginan Anisa itu kepada kedua orangtuanya. Beruntungnya, ayahnya saat masih kuliah dulu juga menyukai Coldplay. Akhirnya sang Ayah memutuskan akan menemani Anisa nonton bersama. ”Agak enggak seru, sih, sama orangtua. Tapi, enggak apa-apa daripada enggak jadi nonton sama sekali,” ujarnya terkekeh.

Rio (28), karyawan swasta perusahaan swalayan, pun menilai tiket yang dijual terbilang mahal. Apalagi Rio sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Kendati demikian, Rio yang sudah menyukai Coldplay sejak SMP berencana tetap membeli tiket konser untuk menonton bersama istrinya. Dia memperkirakan uang yang harus dikeluarkan untuk membeli tiket di posisi yang diinginkannya mencapai Rp 6,5 juta. Nilai itu bahkan lebih dari 70 % gajinya saat ini. Untuk bisa membeli tiket itu, dia mengatakan akan menggunakan dulu dana darurat miliknya. Setelahnya, Rio berjanji kepada dirinya sendiri untuk segera melunasi kembali dana daruratnya. ”Jadwal konser ini, kan, kita tidak pernah tahu. Jadi, belum siap-siap keuangannya juga. Saya anggaplah ini seperti halnya kejadian tak terduga, jadinya pakai dana darurat,” ujarnya.

Kesenjangan antara harga tiket dan isi dompet jadi fenomena umum, tidak hanya pada konser Coldplay. Ini terjadi juga di pementasan musik lain. Perencana keuangan Tita Gracia menjelaskan, sebelum memutuskan membeli tiket konser, ada baiknya memeriksa dahulu kondisi keuangan. Ia mengatakan, jika pengeluaran masih lebih be sar dari pemasukan, memiliki utang, serta belum memiliki dana darurat dan asuransi, sebaiknya ditunda dulu membeli tiket konser. ”Pada intinya jangan egois beli tiket konser, tetapi setelahnya menderita dan keuangan terganggu. Boleh saja mengalokasikan keuangan untuk beli tiket, tetapi jangan sampai menyusahkan diri dan keluarga,” ujar Tita. (Yoga)