Labirin | News & Update

;

Keuangan

( 1012 )

OJK Siap Turun Tangan Dorong Kredit UMKM

HR1 12 Jun 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan bahwa aturan baru ini akan memfokuskan pada pengawasan terhadap kapasitas dan kondisi objektif masing-masing bank. Jika potensi pertumbuhan kredit UMKM suatu bank lebih tinggi dari target yang ditetapkan bank itu sendiri, OJK akan melakukan negosiasi untuk mendorong penyesuaian target tersebut. Beleid ini juga akan mencakup aspek evaluasi bunga kredit dan percepatan proses pembiayaan.

Namun, pendekatan OJK ini menuai catatan dari pelaku industri perbankan. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa target kredit UMKM tidak bisa diseragamkan karena tiap bank memiliki segmentasi pasar dan kapasitas yang berbeda. Ia menekankan bahwa kualitas kredit lebih penting daripada pertumbuhan agresif yang berisiko menurunkan kualitas aset. CIMB Niaga sendiri mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9% hingga April 2025, dengan kontribusi UMKM mencapai 15% dari total portofolio.

Senada, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut pendekatan yang fleksibel dan sesuai kapasitas bank lebih tepat dalam mendorong kredit UMKM. OK Bank sendiri menargetkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 3% di tahun ini, dengan porsi UMKM sekitar 10% dari total portofolio kredit.

Meski OJK berupaya mendorong pertumbuhan kredit UMKM melalui pendekatan baru, pelaku industri menilai bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi riil perbankan dan kehati-hatian dalam ekspansi kredit, apalagi di tengah tantangan ekonomi dan lemahnya daya beli pelaku UMKM.

Ekonomi

OJK Siap Turun Tangan Dorong Kredit UMKM

HR1 12 Jun 2025 Kontan

Politik dan Birokrasi

Gagasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kembali Mengemuka

HR1 12 Jun 2025 Kontan (H)

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.

Edi menekankan bahwa pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara adalah langkah krusial dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih. Ia juga menyebut pembentukan BPN penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang, terutama dalam membiayai program ambisius seperti makan siang gratis dan penguatan ketahanan pangan.

Dukungan politik terhadap BPN cukup kuat. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh apapun keputusan Presiden terkait lembaga ini, meskipun belum ada kejelasan waktu pelaksanaannya.

Namun, pembentukan BPN juga menuai sejumlah catatan kritis. Pino Siddharta, Ketua Departemen Kajian Fiskal IKPI, memperingatkan bahwa perubahan struktural ini tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara jika persoalan mendasar, baik eksternal maupun internal di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, tidak diselesaikan. Ia menyebut BPN bisa jadi hanya “ganti baju” tanpa perubahan substansi.

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, menilai BPN adalah langkah strategis dan mencerminkan komitmen Presiden terhadap reformasi fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini harus diiringi perombakan menyeluruh terhadap sistem perpajakan, termasuk regulasi, pelayanan, dan integritas aparat. Ia juga menyoroti krisis kredibilitas otoritas pajak akibat gangguan teknis seperti masalah aplikasi Coretax.

Politik dan Birokrasi

Program Sosial Pemerintah Berpotensi Alami Perubahan Besar

HR1 11 Jun 2025 Kontan (H)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Menurut Arief Anshory, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), lonjakan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi, melainkan karena penyesuaian standar internasional. Ia menilai standar garis kemiskinan nasional sebesar Rp 590.000 per bulan sudah terlalu rendah dan nyaris setara dengan batas kemiskinan ekstrem internasional. Arief memperingatkan bahwa standar yang terlalu rendah dapat menyesatkan arah kebijakan pemerintah, sehingga menyarankan agar pemerintah menetapkan standar baru minimal Rp 750.000 dan menerapkan dua versi data kemiskinan selama masa transisi agar masyarakat tidak bingung.

Senada, Eko Sulistyo, ekonom dari Indef, menekankan perlunya intervensi langsung ke akar masalah. Ia menyarankan pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga, menjalankan program padat karya, dan memperluas akses pembiayaan UMKM sebagai solusi konkret mengatasi kemiskinan yang lebih luas.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengkritik program-program sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan Kartu Prakerja, yang dinilainya tidak produktif dan terlalu bergantung pada APBN. Ia menilai pendekatan tersebut cenderung bersifat gimmick dan formalitas, dan tidak menyentuh persoalan struktural ekonomi.

Revisi standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia mengungkap fakta baru bahwa kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang selama ini tercatat secara resmi.

Ekonomi

Tiga Bulan Pertama Tahun Ini Perbankan Indonesia Mencetak Laba Bersih Sebesar Rp65,45 triliun

KT1 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Tiga bulan pertama tahun ini perbankan Indonesia mencetak laba bersih sebesar Rp65,45 triliun, secara tahunan (yoy). Capaian ini mulai membaik usai dua bulan mengalami kontraksi yang dalam. Mengacu data OJK, pada Januari 2025 laba perbankan ambles 7,28% (yoy), akibat menyusutnya laba kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 yang sebesar 15,33% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, laba bank persero anjlok 25,79% (yoy) per Januari 2025. Hal ini karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang menumpuk pencadangan besar di awal tahun sebagai langkah mitigasi risiko, yakni Rp5,63 triliun. Alhasil, laba bank yang fokus pada segmen usaha UMKM tersebut ambles 58,3% (yoy) menjadi Rp 2,0 triliun per Januari 2025. Berikutnya, pada Februari 2025, terjadi perbaikan. Di mana industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp 40,01 triliun, naik tipis 1,65% (yoy). Bank KBMI 4 meraup laba bersih Rp26,47 triliun, walaupun masih susut 0,26% (yoy), namun mulai membaik. Sedangkan, secara kepemilikannya, bank persero masih kontraksi 6,43% (yoy) menjadi Rp 17,74 triliun. Terbaru, pada posisi Maret 2025, laba industri perbankan mencapai Rp65,45 triliun, tumbu 5,79% dibandingkan periode yang sama taun sebelumnya. (Yetede)

Ekonomi

Tingginya Spread Bank Digital Jadi Sorotan

HR1 11 Jun 2025 Kontan

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Namun, sejumlah tokoh memperingatkan bahwa NIM yang terlalu tinggi bisa menjadi sinyal inefisiensi dalam sistem perbankan digital. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menyebut tingginya NIM bisa berasal dari lemahnya analisis risiko kredit dan bisa membebani nasabah dengan bunga tinggi. Ia mendorong bank digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperketat credit scoring, agar bunga pinjaman tetap kompetitif dan mendorong pertumbuhan nasabah secara sehat.

Senada, Doddy Ariefianto, ekonom dari Universitas Bina Nusantara, menegaskan bahwa bank digital harus menekan NIM untuk tetap kompetitif, idealnya mendekati standar bank konvensional antara 4,5% hingga 7%. Ia juga menekankan pentingnya memilih debitur berkualitas agar rasio kredit bermasalah (NPL) bisa ditekan di bawah 5%.

Sementara itu, dari sisi pelaku industri, Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit ritel lewat paylater menjadi penyumbang utama NIM tinggi, dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Rasio BOPO Allo Bank berhasil ditekan hingga 69,4%, lebih baik dari rata-rata industri, berkat efisiensi operasional dan produk tabungan biaya rendah.

Dari Bank Amar, David Wirawan menyatakan bahwa meski mereka fokus ke segmen UMKM lewat produk Tunaiku, risiko tetap dikelola menggunakan AI dan machine learning. Namun, NPL Bank Amar masih tinggi di 10,89%, menunjukkan perlunya pengetatan lebih lanjut dalam manajemen risiko.

Ekonomi

Bank Berburu Dana Non-DPK

KT1 10 Jun 2025 Investor Daily (H)

LPS mencatatkan tren penguatan signifikan pada sumber dana non-dana pihak ketiga (DPK) perbankan per April 2025. Ini sejalan dengan kondisi DPK yang hanya tumbuh 4,55% secara tahunan (yoy), alhasil bank mencari sumber lain DPK. Hingga posisi April 2025, sumber danan non-DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp677,26 triliun, tumbuh 14,95% (yoy). Tren ini terus meningkat dibandingkan posisi Aoril 2023 yang naik 3,2% (yoy), kemudain per April 2024 tumbuh 7,89% (yoy). Peningkatan sinifikan ini membuktikan bahwa penghimpunan DOK menjadi tantangan perbankan, sebab, pertumuhan sumber dana non-DPK melesat tiga kali lipat dari DPK.

Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan dan, deposito. Berdasarkan dana LPS komposisi sumber dana non-DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp 413,76 triliun atau setara 61,09% dari total sumber dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Berikutnya, surat berharga diterbitkan sebesar Rp158,72 triliun (23,44%) dan kewajiban bank lain sebesar Rp158,72 triliun (23,44), dan kewajiban bank lain sebesar Rp 104,77 triliun (15,47%)

Ekonomi

Adira Finance Diverifikasi Portfolio

KT1 10 Jun 2025 Investor Daily

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai serius menggarap portfolio non-otomotif. Salah satu mesin baru pertumbuhan perseroan adalah pembiayaan dana tunai, yang kini menyumbang sekitar 25% dari total portfolio. Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa saat ini pembiayaan dana tunai belum bisa menggantikan sektor otomotif, namun perseroan akan menyimbangkan antara otomotif dan non-otomotif. "Jadi saat ini batu sekitar 25% itu dana tunai, kami juga punya bisnis yang auto kayak alat berat dan sebagainya. Jadi kami menggeser proporsi itu sehingga lebih seimbang," tutur Made. Menurut dia, portfolio otomotif dari emiten leasing bersandi saham ADMF ini sebelumnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pihaknya dalam proses transisi dengan mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga dua perannya adalah tumbuh dan diversifikasi risiko. Made menjelaskan bahwa dana tunai permintaannya cukup bagus, terlebih pada situasi saat ini untuk kelas menengah bawah membutuhkan dana tunai untuk keperluannya. Selain itu, nasabah ADMF yang mengajukan pembiayaan dana tunai sebagiannya merupakan unbanked, atau belum dilayani oleh bank. (Yetede)

Ekonomi

Naiknya Kredit Berisiko

KT3 10 Jun 2025 Kompas

Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Perlu Bertindak

HR1 10 Jun 2025 Kontan (H)

Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

Standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia, kini ditetapkan sebesar US$ 8,30 per orang per hari, naik dari sebelumnya US$ 6,85. Dampaknya, dua dari tiga warga Indonesia kini dikategorikan miskin secara global. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding data versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat hanya 8,57% penduduk Indonesia tergolong miskin per September 2024.

Perbedaan ini disebabkan oleh metodologi. World Bank menggunakan pendekatan paritas daya beli global, sementara BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar, yang mencakup konsumsi makanan minimum (2.100 kkal per hari) dan kebutuhan nonmakanan seperti perumahan dan listrik. Menurut BPS, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sebesar Rp 595.243 per orang per bulan.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai metode BPS sudah usang karena belum direvisi sejak 1976. Ia mendesak BPS untuk menyesuaikan standar dengan kondisi terkini agar gambaran kemiskinan lebih akurat dan cakupan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Piter Abdullah dari Segara Institute juga mendorong revisi agar data kemiskinan bisa mencerminkan kenyataan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Arief Anshory, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa BPS sedang dalam proses mengkaji ulang metode penghitungan garis kemiskinan, dan revisinya ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Lonjakan angka kemiskinan menurut versi global mengungkap perlunya pembaruan metode nasional. Tokoh seperti Bhima Yudhistira, Piter Abdullah, dan Arief Anshory mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan metode BPS agar kebijakan sosial dan ekonomi dapat lebih tepat sasaran dan merefleksikan realitas lapangan.