Kebijakan pemerintah untuk memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta guru honorer, diperkirakan tidak  berdampak optimal terhadap peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan  antara keberpihakan terhadap kelompok miskin dan keberlanjutan konsumsi kelompok produktif menengah, untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus menstimulus konsumsi jangka pendek. Namun, karena batas  gaji maksimal  penerima berada berada pada Rp3,5 juta, maka kelompok yang masuk dalam segmen jelas menengah bawah hingga kelas menengah rentan  yang menghasilkan sedikit di atas ambang tersebut berisiko di atas ambang tersebut berisiko merasa tertinggak dan tidak terlindungi. Imbasnya, ini justru menciptakan ketimpangan kebijakan dalam kelas menengah itu sendiri. "Artinya, meskipun BSU bisa memperkuat konsumsi di segmen terbawah, pengaruhnya terhadap total konsumsi nasional akan akan terbatas jika segmen terbesar dari kelas menengah yakni pengeluran Rp 3 juta ke atas tidak ikut terdorong," kata Josua kepada Investor Daily. (Yetede)

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBoC) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Tiongkok Li Qiang. Dalam keterangan tertulis BI, Minggu (25/5/2025), nota kesepahaman tersebut memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020, dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Nota kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konetivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan. Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan pengunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral, serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan. (Yetede)

Penyaluran kredit usaha UMKM pada empat bulan pertama tahun  ini masih seret, meskipun sudah mulai meningkat. Adanya penurunan suku bunga  acuan Bank Indonesia (BI Rate) bisa menjadi harapan baru kebangkitan UMKM ke depan. Setelah sempat melambat dalam dua bulan terakhir, per April 2025 kredit UMKM tumbuh 2,3% secara yoy menjadi Rp 1.400,1 triliun. Realisasi ini mulai menunjukkan sinyal pemulihan, dibanding posisi Maret 2025 yang hanya naik 1,7% (yoy). Mengacu data uang beredar BI, perbaikan terutama terlihat pada kredit usaha kecil menengah. Per April, kredit kecil tumbuh 9,5% (yoy) menjadi Rp469 trliun naik dari maret  yang tumbuh 8,4% (yoy) menjadi Rp309,7 triliun per April bulan sebelumnya cuma naik 0,05% (yoy). Sedangkan, kredit mikro masih mencatatkan kontraksi yang dalam yakni 2,5% (yoy)  menjadi Rp 621,5 triliun. Penurunan ini lebih dalan dari kontraksi 2,1% (yoy) posisi Maret 2025. Dari penggunaannya, kredit UMKM untuk modal kerja tumbuh 0,8% (yoy) atau tembus Rp1.007,8 triliun, membaik dari bukan sebelumnya yang naik 0,2% (yoy). Kemudian, kredit investasi UMKM meningkat 6,5% (yoy) menjadi Rp 392,3 triliun, juga membaik dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,5% (yoy). (Yetede)

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat mampu memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan, serta terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Beberapa waktu terakhir, media massa ramai memberitakan permasalahan antara lembaga jasa keuangan (LJK) dengan konsumen, karena ketidaksepahaman atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk memperkecil kejadian ini terulang, dibutuhkan upaya, dimana LJK harus mampu memastikan masyarakat yang akan membeli produk dan layanan keuangan paham akan manfaat, risiko, biaya dan ketentuan tentang produk.

Sebagai konsumen, masyarakat dianjurkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Hal inilah yang mendasari pentingnya tingkat literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. OJK bersama BPS telah melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang terangkum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 66,46 % dan tingkat inklusi keuangannya 80,51 %. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya agar literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara masif, merata dan menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dimana OJK bersinergi dengan semua pihak termasuk kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, LJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), melalui Peraturan OJK (POJK) No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan PUJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara berkala kepada konsumen dan masyarakat serta melaporkannya kepada OJK. Sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.988 peserta. Pemenambahan pemahaman tentang produk/layanan keuangan dapat dilakukan dengan mengakses media pembelajaran OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) (https://lmsku.ojk.go.id (Yoga)

Para menteri keuangan (Menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G7 mengaku telah menyelesaikan bermacam perbedaan di antara mereka dan berjanji mengatasi ketimpangan  berlebihan dalam ekonomi global. Pertemuan para petinggi keuangan ini menjadi pembuka untuk pertemuan puncak para pemimpin G7 pada 15-17 Juni 2025 di resor pegunungan Kannaskis, Kanada. menurut Gedung Putih pada Kamis (22/5/2025), Presiden Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT G7. Sempat muncul keraguan apakah para petinggi keuangan G7 bakal mengeluarkan komunike final, mengingat perbedaan pendapat mengenai tarif yang dijatuhkan AS dan keengganan AS untuk menyebut perang Rusia di Ujraina sebagai suatu yang ilegal. Namun setelah tiga hari pembicaraan, para peserta menandatangani dokumen panjang, yang sebelumnya tidak menyinggung tentang memerangi perubahan iklim dan meredakan perang Ukraina. "Kami menemukan titik temu dalam isu-isu global yang paling mendesak yang kita hadapi. Saya pikir ini mngirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia bahwa G7 bersatu dalam tujuan dan tindakan," ujar Menkeu kaada Francois-Philippe Champagne. Para pejabat, yang bertemu di kawasan pegunungan Rocky Kanada, turut menyerukan pemahaman bersama tentang bagaimana kebijakan keamanan ekonomi internasional. (Yetede)

Lesunya pertumbuhan kredit per April 2025 salah satunya dikontribusi dari kredit modal kerja yang tumbuh melambat. Ini dikarenakan permintaan dari sektor  riil yang juga melemah, sehinga di sisi permintaan kredit modal kerja menurun dan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data uang beredar yang dirils BI, kredit ya disalurkan perbankan per April 2025 sebesar Rp7.886. 5 triliun, tumbuh 8,5% secara yoy. Dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada empat bulan pertama tahun ini hanya naik 4,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang meningkat 10,1% (yoy) menjadi Rp544,2 triliun per April 2025. Pertumbuhan kredit ini  (yoy). Selain itu melambat dari posisi Maret 2025 yang sebesar 12,8% (yoy). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy). Selain itu, kredit dektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy) per Maret 2025 menjadi naik 5,2,(yoy) per April 2025 dengan nilai kredit Rp842,3 triliun (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tengah memperluas kerja sama internasional untuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di berbagai negara. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa QRIS akan mulai dapat digunakan di Jepang dan China pada 17 Agustus 2025, setelah melalui tahap uji coba atau sandbox sejak 15 Mei 2025.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 800 juta pada kuartal 1-2025 akibat pengaruh perlambatan perekonomian global. Meski masih dalam kisaran aman, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga kondisi NPI, karena menjadi salah satu penilaian bagi investor dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Berkaitan itu, BI memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 diperkirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berkelanjutan, dan deficit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menuturkan, transaksi berjalan mengalami defisit US$ 200 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1-2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2025 yang sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,3% dari PDB. (Yetede)

 

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak, usaha ultra mikro dan kecil, menjadi sektor yang berpeluang  besar untuk menampung masuknya investasi dari global. Hal ini mengingat sektor ekonomi akar rumput (grassroots), sudah terbukti lebih resilent dan menyimpan potensi pertumbuhan besar. Ketertarikan investasi global untuk masuk ke segmen ini juga terus meningkat. Salah satunya terlihat permodalan yang diberikan sejumlah institusi keuangan global kepada Amartha, perusahaan teknologi keuangan yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan di segmen grassroots. “Amartha memiliki investor dari berbagai institusi, baik lokal maupun asing. Di antaranya Swedia Soverigne Fund, Finlandia Sovereigne Fund, dan Belgian Sovereign Fund telah menyuntikkan investasinya ke Amartha,” kata Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra. Taufan mengatakan, pembiayaan di sektor akar rumput memiliki potensi besar untuk bertumbuh, dengan tingkat risiko yang relatif dapat dikendalikan. Terbukti, hingga saat ini, Amartha telah  menyalurkan pembiayaan hingga lebih dari Rp35 triliun kepada 3,3 juta UMKM, dengan rasio pinjaman bermasalah di angka 3%. (Yetede)

Suku bunga kredit baru pada April 2025 masih mengalami peningkatan secara bulanan. Dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% diharapkan transmisi ke suku bunga kredit bisa segera dilakukan untuk menjadi daya ungkit di sisi permintaan. Meskipun rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah terpantau stabil sebesar 9,19% pada April 2025, namun suku bunga kredit untuk fasilitas  kredit baru mengalami peningkatan sebesar 21 bps secara bulanan menjadi 9,63%. Berdasarkan data BI, kenaikan suku bunga kredit  baru terjadi  pada mayoritas kelompok bank, kecuali bank pelat merah. Kenaikan suku bunga baru terjadi pada kelompok kantor cabang bank asing (KCBA), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank umum swasta nasional (BUSN) yang masing-masing naik sebesar 64 bps, dan 39 bps. Sebaliknya, suku bunga kredit baru  pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  menurun 30 bps secara bulanan, terindikasi sebagai upaya menjaga daya saing di pasar kredit. (Yetede)