Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bank-bank milik investor Korea Selatan di Indonesia berhasil menunjukkan performa positif pada kuartal I-2025. Seluruh tujuh bank yang dimiliki investor Korsel mencatatkan laba bersih, menandakan ketahanan dan keberhasilan strategi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.

Pertumbuhan kredit valuta asing (valas) perbankan Indonesia masih mencatatkan angka dua digit hingga Maret 2025, yakni 13,3% year-on-year (yoy). Namun, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, mencerminkan sikap hati-hati pelaku usaha dan perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta volatilitas nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp 17.052 per dolar AS pada April.

Sejumlah bank besar seperti Bank Mandiri, CIMB Niaga, dan BCA tetap menyalurkan kredit valas, namun dengan pendekatan kehati-hatian.

M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menyatakan bahwa mereka menyalurkan kredit valas secara selektif, terutama ke sektor ekspor-impor yang dianggap prospektif dan tangguh. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas aset di tengah volatilitas pasar.

Rusly Johannes, Direktur Business Banking CIMB Niaga, menambahkan bahwa CIMB juga berhati-hati dengan risiko valas yang semuanya di-hedging. Kredit valas mereka stabil dan banyak disalurkan ke sektor pertanian dan tambang.

Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Komunikasi Korporat BCA, mengatakan bahwa BCA menjaga pertumbuhan kredit valas secara terukur, dengan nilai mencapai US$ 3 miliar (sekitar 5% dari total kredit). Mereka juga melakukan stress test secara konsisten dan menjaga likuiditas serta modal yang kuat.

Meskipun menghadapi tantangan global dan depresiasi rupiah, bank-bank besar tetap menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit valas, asalkan disertai mitigasi risiko yang disiplin dan penyaluran ke sektor yang resilien.

BI melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2025 berada pada level optimis yaitu sebesar 121,7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 121,1. Dengan kata lain, IKK mengakhiri penurunan selama tiga bulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Parkoso mengatakan optimisme konsumen yang meningkat pada April 2025 terjadi karena ada kenaikan keyakinan konsumen terhadao kondisi ekonimi saat ini dan terjaganya keyakinan konseumen terhadao kondisi ekonomi ke depan. "Survei konsumen BI pada Pril 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tergaja," ucap Ramdan. Berdasarkan kelompk pengeluaran responeden, keyakinan konsumen pada April 2025 meningkat untuk sebagian kelompok, dengan IKK tertingi tercatat responden pengeluaran >Rp 5 juta (127,9) dan Rp 4,1 juta (125,2). Meski demikian, perkembangan optimisme pada kelompk pengeluaran Rp 1-2 juta menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,4), 31-4- tahun (123,0), dan 41-50 tahun (120,9). (Yetede)

Meski proses restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berlangsung bertahun-tahun, namun nasib pemagang saham polis masih terkatung-katung. Banyak dari mereka yang  mengadu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendapatkan haknya. Dalam hal ini OJK mendorong tim likuidasi Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang menolak restrukturisasi dan jua kepada peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun(PPDP) Ogi Prastomiyono menjelaskan, pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya telah memutuskan untuk melakukan penyelamatan pemegang polis Jiwasraya melalui restrukturisasi atas kewajiban dan pengalihan pertanggungan kepada IFG Life yang berada di bawah holding IFG. Kedua, pembubaran Jiwasraya setelah program pengalihan diselesaikan Pemerintah telah memberikan total Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp16,56 triliun melalui BPUI sebagai holding. Selain itu, BPUI juga melakukan fundrising mencapai Rp 34,75 triliun. Dan tersebut yang digunakan untuk pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life. Selanjutnya dana tersebut disertakan modal untuk pengalihan polis. Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah restrukturisasi polis yang dialihkan mencapai 99,9% polis yaitu 314.060 polis, dengan kewajiban Rp38,09 triliun  lebih  dari 2 juta orang peserta. (Yetede)

Beberapa tahun terakhir, penipuan atau scam di sektor keuangan semakin canggih dan berkembang, di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara global, tren penipuan keuangan juga terus meningkat. Contoh kasus besar adalah penangkapan buron asal Filipina yang terlibat dalam skema investasi bodong senilai 67 juta USD dan terbongkarnya pusat online scam di Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal Asia Tenggara. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan luasnya jaringan penipuan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperdaya korban. Di Indonesia, penipuan keuangan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2022 hingga triwulan I-2024 kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp 2,5 triliun.

Angka ini kemungkinan lebih besar, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk merespons ancaman ini, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meluncurkan Indonesia AntiScam Centre (IASC) pada 22 November 2024. IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera. Asosiasi yang terlibat adalah asosiasi industri perbankan, asosiasi sistem pembayaran, dan asosiasi e-commerce.

Lima bulan sejak beroperasi, hingga 22 April 2025, IASC telah menerima 97.423 laporan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian Rp 2 triliun. Sebagai bentuk reaksi cepat, 40.127 rekening dengan dana Rp 137,9 miliar telah diblokir untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pada 31 Desember 2024, IASC menerima 18.614 laporan dengan 8.252 rekening diblokir. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penipuan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Adapun jenis penipuan yang ditangani oleh IASC, antara lain, penipuan transaksi belanja (jual-beli daring), investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, fake call, penipuan penawaran kerja, phishing, skimming, call center palsu, love scam, APK, dan social engineering. Keberadaan IASC memberikan dampak positif yang nyata dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran efektif dari Rp 17 triliun menjadi Rp26,2 triliun.  Tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk Kemenhub dan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kemudian disahkan oleh Kementerian keuangan. Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Kemenhub. "Ini akan kita sahkan dalam waktu dekat untuk di laporkan ke Banggar lalu kemudian disahkan oleh Menteri keuangan," ujar Lasarus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian pada program yang lebih spesifik berdasarkan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini lebih spesifik lagi disesuaikan dengan arah pembangunan melalui visi misi Presiden salah satunya menitikberatkan pada program swasembada  pangan," ujar Menteri Dudy. Dia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S867MK.02-2024, pagu awal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,45 triliun dengan blokir reguler sebesar Rp 0,05 triliun. (Yetede)

Penyaluran portfolio berkelanjutan yang dikucurkan perankan nasional menunjukkan tren positif sepanjang kuartal 1-2025. Ini mencerminkan komitmen perbankan dalam mendukung agenda transmisi energi dengan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG). Seperti  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp294 triliun pada kuartal 1-2025. Angka tersebut dengan tahun sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, perseroan terus menjalankan komitmennya terhadap keuangan berkelanjutan secara konsisten. "Dari sejumlah tersebut, portfolio hijau tumbuh sebesar 13,4% (yoy) menjadi Rp148 triliun dan portfolio sosial tumbuh 9% (yoy) menjadi Rp146 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini," tutur Darmawan. Dalam upaya memperluas cakupan portfolio berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperluas sinergi dengan mitra bisnis untuk mengembangkan  produk dan layanan berbasis ESG, sejalan dengan tren global. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga penerapan Good Corporate Governance (GCG), efisiensi energi di operasional, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. (Yetede)