Stabilitas sistem keuangan nasional hingga kuartal I/2025 dinilai tetap terjaga oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), namun dunia usaha belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa pelaku usaha menghadapi hambatan akses pembiayaan karena ketatnya likuiditas dan perlambatan ekspansi usaha. Ia mendorong agar kebijakan makro disertai transmisi nyata ke sektor riil, termasuk insentif dan deregulasi yang menyentuh hambatan struktural.

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

Kejaksaan Agung menyita uang senilai sekitar Rp5,5 miliar dari rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, terkait kasus suap vonis bebas (onstlag) korporasi minyak sawit (CPO). Uang tersebut ditemukan dalam bentuk 3.600 lembar pecahan US$100. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang diduga menerima suap total Rp22,5 miliar untuk membebaskan tiga grup perusahaan—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas—dalam kasus minyak goreng. Uang suap disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, dan disalurkan melalui pengacara Ariyanto serta panitera Wahyu Gunawan. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta bahkan sempat meminta kenaikan nominal suap menjadi Rp60 miliar agar vonis lepas dapat diberikan.

Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi perlambatan ekonomi nasional akibat dampak perang dagang, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah untuk menopang sistem keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dan memperkuat kebijakan makroprudensial longgar, seperti insentif likuiditas dan fleksibilitas pendanaan perbankan ke sektor produktif.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% pada April 2025, seiring dengan masih tingginya gejolak pasar keuangan global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah capital outflow yang bisa melemahkan daya tarik aset domestik.

Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

Pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca anjloknya pasar usai libur Lebaran menjadi bukti ketangguhan investor domestik dalam meredam tekanan global, terutama di tengah arus keluar investor asing yang mencapai Rp20 triliun selama periode tersebut. Tokoh-tokoh pasar seperti Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset dan Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas menekankan pentingnya insentif pajak, edukasi keuangan, serta perlindungan hukum untuk memperkuat partisipasi investor lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.