Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal, keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % pada 2029. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah tersebut. Hal ini mengemuka dalam BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 yang digelar PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Menurut Chief Executive Officer Danantara, Rosan P Roeslani, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di negeri ini masih dibawah 9 % dari total perbankan nasional.

”Ini sangat kecil kalau dibanding (jumlah) penduduk Indonesia yang 87 % (dari 281 juta) adalah Muslim,” ungkapnya. Angka itu jauh di bawah negara berpenduduk Muslim lebih sedikit. Pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia dan Qatar masing-masing mencapai 29 % dan 27 %. Tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga masih 12,88 % pada 2024. ”Ini PR kita bersama. Kita inginkan peran ekonomi syariah semakin besar di Indonesia,” ujar Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah tetap mewaspadai kondisi ekspor komoditas syariah karena dampak tarif Trump, dengan mendukung keuangan syariah. Sebagai lembaga yang mengelola asset BUMN sekitar Rp 14.700 triliun, Danantara akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah Indonesia.”Speed (pengembangannya) harus diakselerasi sehingga peran keuangan syariah bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya. Agar pengembangan ekonomi syariah lebih cepat, Rosan meminta perbankan syariah dan konvensional bekerja sama, mencakup perluasan inklusi keuangan syariah, distribusi produk bisnis syariah, dan SDM. (Yoga)

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, akselerasi dalam memperkuat ekonomi wholesale dan memperluas penyaluran kredit berkelanjutan menjadi langkah utama perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Strategi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja yang solid sekaligus mempercepat transformasi digital guna memperluas akses layanan keuangan. Sinergi dengan berbagai mitra serta partisipasi dalam program pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan pembiayaan di sektor-sektor prospektif dan resilen serta digitalisasi layanan finansial, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, bank berlogo pita emas ini akan konsisten melanjutkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui akselerasi segmen wholesale dan penguatan  ekosistem ritel, sambil tetap mengedapankan manajemen risiko secara disiplin. "Dengan fokus pada peningkatan dana murah berbasis transaksi serta pembiayaan ke sektor-sektor unggulan, kami optimistis dapat menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung ekspansi bisnis secara  sehat dan berkesinambungan," tegas Darmawan. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melebarkan sayapnya di kancah internasional usai memperoleh izin lisensi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi. Langkah strategis ini membuka peluang besar bagi BSI untuk menggarap potensi pasar syariah global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah dunia. Meski demikian, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengaku masih menunggu surat resmi  dari Saudi Arabian Monatary Agency (SAMA) atas informasi yang beredar terkait perizinan lisensi kantor cabang di Arab Saudi. Diharapkan surat resmi segera diterima, sehingga BSI siap melayani jemaah umrah dan haji tahun ini. Kabar bahagia tersebut juga diamini oleh Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BSI Adiwarman Karim. "Insya Allah ini peluang yang sangat bagus, karena banyaknya jamaah haji dan umrah, bisnis yang menyertainya, juga diaspora Indonesia di Saudi," kata Adiwarman.   Kehadiran BSI di Arab Saudi diharapkan bisa mengakselerasi bisnis remitansinya, pembiayaan haji dan umrah, serta jasa  layanan keuangan bagi diaspora dan pebisnis Indonesia. Setip tahunnya, jutaan warga negara Indonesia melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi, dengan kebutuhan transaksi keuangan yang besar dan beragam. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kenaikan laba bersih pada kuartal 1-2025, ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang konsisten serta penurunan biaya dana (cost of fund) di tengah tantangan ketidakpastian global. BTN membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada tiga bulan pertama tahun 2025, bertumbuh 5,1% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode sama tahun yang lalu sebesar Rp 860 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten serta fundamental keuangan yang terjaga. "BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan  pertama tahun 2025. BTN mencatatkan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp 363,11 triliun hingga kuartal 1-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan  tersebut naik 5,5% yoy dibandingkan kuartal 1-2025 yang sebesar Rp344,24 triliun. (Yetede)

BI terus memperkuat kebijakan yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan kebijakan insentif likuditas makroprudensial (KLM). Sampai dengan minggu kedua April 2025, perbankan diguyur dana mencapai Rp370.6 triliun di tengah ketatnya likuiditas industri perbankan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor rill. Bank Indonedia juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Selain itu, BI juga memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN). Mulai 1 April 2025, KLM ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Hingga minggu kedua April 2025, insentif KLM meningkat sebesar Rp78,3 triliun dari minggu keempat Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. "Khusus sektor perumahan, insentif KLM 84 triliun dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan impelementasi penguatan KLM pada 1 April 2025," papa Perry. (Yetede)

Stabilitas sistem keuangan nasional hingga kuartal I/2025 dinilai tetap terjaga oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), namun dunia usaha belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa pelaku usaha menghadapi hambatan akses pembiayaan karena ketatnya likuiditas dan perlambatan ekspansi usaha. Ia mendorong agar kebijakan makro disertai transmisi nyata ke sektor riil, termasuk insentif dan deregulasi yang menyentuh hambatan struktural.

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)