Pada dua bulan 2025, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi diantara segmen lainnya. Ini menjadikan pembiayaan proyek jangka panjang tulang punggung industri perbankan dalam menjaga laju intermediasi di tengah peningkatan risiko. Di saat kualitas kredit meningkat dan risiko gagal bayar menghantui, penyaluran kredit investasi justru tetap mengalir, mengandalkan minat korporasi terhahadap ekspansi jangka panjang masih tetap solid. Mengacu data OJK, pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap double digit, sebesar 10,3% secara  tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7.825 triliun. Pertumbuhan ini naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang meningkat 10,27%. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh tumbuh sebesar 14,62%, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi  yang sebesar 10,31% dan kredit modal kerja 7,66% (yoy) per Februari 2025. Bahkan apabila dibandingkan ddengan bulan sebelumnya, akhir 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi di posisi Desember 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi dari posisi Desember 2023 sebesar 13,62%, dan Januari 2025 sebesar 13,22% (Yetede)

OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak  kebiajakn tarif resiprokal  AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan  operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS.  Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi  global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.

"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan  mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank  juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas  persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur  bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold  20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian  dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)

OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak  kebiajakn tarif resiprokal  AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan  operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS.  Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi  global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.

"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan  mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank  juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas  persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur  bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold  20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian  dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)

Ditengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), perbankan nasional sigap menjaga likuiditas valuta asing (valas). Selain dari sisi likuiditas, perbankan juga lebih berhati-hati dalam ekspansi penyaluran kredit valas untuk menjaga kualitasnya. Nilai tukar rupiah ditutup menguat 49,5 poin (0,29%) berada di level Rp16.823 per dolar AS. Sedangkan  indeks dolar terlihat turun 0,56 poin menjadi 102,3. Nilai tukar rupiah sempat ditutup melemah di level Rp 16.872. Di tengah dinamika pasar global dan fluktasi nilai tukar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada penyaluran kredit valas sebesar 10,12% secara yoy di akhir 2024. Pertumbuhan ini  sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan nasabah global, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan eksposur dalam mata uang asing. Sementara itu pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) valas juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,92% (yoy). Adapun, transaksi terbanyak masih berasal dari aktivitas trade finance dan treasure, yang menjadi kebutuhan utama nasabah korporasi dengan jaringan internasional. (Yetede)

Pelunasan utang pemerintah yang jatuh tempo sepanjang 2025, terutama pada bulan Juni yang mencapai puncak Rp 178,9 triliun, menjadi salah satu sentimen utama yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta utang dalam valuta asing juga turut memberi tekanan terhadap kebutuhan likuiditas.

Penundaan tarif impor oleh Amerika Serikat selama 90 hari tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran para pelaku ekspor Indonesia. Ketidakpastian hasil negosiasi tarif dengan AS membuat para eksportir waswas, terutama karena potensi penurunan volume perdagangan dan meningkatnya biaya ekspor dapat mengganggu arus kas serta berdampak pada kualitas kredit perbankan nasional.

OJK menyambut baik apabila terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Ini karena Indonesia memiliki potensi untuk pemanfaatan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bullion yang terintegrasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kegiatan usaha bullion salah satunya mencakup pembiayaan emas. Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Indonesia berada di posisi kedelapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar. "Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional  yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bullion," jelas Dian. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, intrusmen investasi emas menjadi salah satu pilihan masyarakat. Kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan moneitasasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas dalam negeri. Mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel. (yetede)

Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun,  meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).

Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)

Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)