DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)

Seorang petugas bank (teller), terlihat sedang menghitung dollar AS di Banking Hall, Bank Mandiri Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate per hari Jumat, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.501 per dollar AS atau melemah 20 poin dibandingkan dengan nilai tukar sehari sebelumnya. (Yoga)

Puluhan pekerja di Jateng menggelar aksi solidaritas di depan rumah Direktur PT Sri Rejeki Isman, Iwan Kurniawan Lukminto, di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jateng, Jumat (21/3). Mereka menuntut Sritex segera membayarkan THR dan pesangon kepada ribuan pekerja Sritex yang terdampak PHK. Peserta aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng dan Partai Buruh itu datang dari sejumlah daerah di Jateng, seperti Semarang, Kendal, Jepara, dan Wonogiri. Mereka tiba di Kota Surakarta pada Jumat siang.

Ketua KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan, pihaknya membawa dua tuntutan untuk pemilik Sritex. Pertama, diminta membayar THR para buruh Sritex yang telah dilakukan PHK paling lambat H-7 Lebaran. ”Kedua, membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 %, uang penggantian cuti, dan hak-hak buruh lainnya, seperti uang koperasi paling lambat H-7 Lebaran,” kata Aulia. Aulia menyadari, pembayaran THR dan pesangon menjadi kewajiban kurator. Namun, kewajiban itu baru bisa dipenuhi kurator setelah aset-aset milik Sritex terjual. (Yoga)

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)

Bank OCBC NISP Tbk mencatatkan pertumbuhan kuat dan kinerja yang solid. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), OCBC membagikan dividen tunai Rp 106 per saham atau Rp 2,43 triliun yang merupakan 50 % dari laba tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, OCBC NISP membukukan laba Rp 4,9 triliun atau naik 19 % secara tahunan. Dana sebesar Rp 100 juta juga disisihkan untuk cadangan umum, sedangkan sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan. RUPST yang digelar pada Kamis (20/3) juga memberi persetujuan untuk pembelian kembali saham perseroan (share buyback) dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002 % dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan. Presdir OCBC, Parwati Surjaudaja menambahkan, akuisisi dan merger PT Bank Commonwealth telah diselesaikan pada 2024.

Akuisisi tersebut sekaligus menjadi komplementer dalam memperkuat pertumbuhan ke depan. Direktur OCBC Hartati menyebut, return on equity (ROE) atau imbal hasil atas ekuitas juga naik menjadi 13 %. Total kredit yang disalurkan bank pun tumbuh 11 % mencapai Rp 170,5 triliun dengan kualitas yang terjaga di mana rasio NPL bruto terhitung sebesar 1,6 %, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan. Total simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 13 % menjadi Rp 205,9 triliun. Bank juga memiliki modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan yang tecermin pada rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,6 persen. Sementara margin bunga bersih sebesar 4,4 %. Pendapatan bunga bersih bank meningkat 11,4 %, seiring pertumbuhan kredit yang diberikan dan juga peningkatan pasar. (Yoga)