Pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekosistem. Oleh sebab itu, dukungan regulasi dibutuhkan, termasuk dalam aspek penguatan permodalan dan peningkatan daya saing. Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk ”Penguatan Ekosistem dan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk Memasuki Pasar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)” di Jakarta, Senin (17/3). Acara tersebut diinisiasi oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (PEBS FEB UI).

Ketua PEBS FEB UI, Rahmatina A Kasri mengatakan, Indonesia telah menjadi salah satu dari delapan kandidat OECD sejak Februari 2024. Namun, berbagai indikator masih menunjukkan adanya pembatasan aspek keterbukaan pasar yang dianggap tidak selaras dengan prinsip OECD. Restriksi perdagangan itu menyangkut sektor asuransi, yang regulasinya cenderung lebih ketat dibanding negara-negara lain. Di sisi lain, industri asuransi syariah memiliki peluang untuk terus tumbuh ke depan mengingat porsi asetnya 0,39 % dari total aset industri asuransi pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 5,13 % dibandingkan 2020.

”Dari hasil analisis kami, industri asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Akan tetapi, keberlanjutan profitabilitas jangka panjang sangat bergantung pada efisiensi dan strategi ekspansi, termasuk digitalisasi untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah,” kata Rahmatina. PEBS UI merekomendasikan sejumlah kebijakan guna memperkuat ekosistem asuransi syariah dalam menghadapi standar OECD, di antaranya, penguatan diversifikasi produk asuransi syariah, peningkatan kapasitas permodalan perusahaan asuransi syariah, peninjauan kembali regulasi yang membatasi pertumbuhan industri ini, dan penguatan SDM di sektor asuransi syariah. (Yoga)

Ada duri dalam daging di dunia investasi di Indonesia. Pelaku usaha terpaksa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi dan perizinan yang lamban, pungutan liar alias pungli, hingga pemerasan serta perilaku premanisme dari berbagai aktor. Mereka berakrobat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Mulai dari usaha kecil sampai investor besar, termasuk penanaman modal asing (PMA), kerap menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu ada. ST, pemilik perusahaan manufaktur di Pulau Jawa, bercerita bagaimana oknum anggota legislatif daerah mencoba mengintimidasi perusahaannya. Rombongan anggota legislatif itu suatu hari tiba-tiba mendatangi pabriknya.

Mereka mengaku ada pengaduan warga soal limbah dari pabriknya. ”Pertanyaan ketua rombongannya, ’Ini perusahaan asing, ya?’ Saya bilang, ini perusahaan saya, orang Indonesia. Dia bilang, ’Kamu, kan, cuma dipakai nama saja.’ Marah saya, gebrak meja. Memangnya kalau punya asing, Bapak boleh peras?” tutur ST. ST ”unjuk kekuatan” dengan menyebut kenalannya petinggi partai yang separtai dengan sebagian rombongan anggota legislatif tersebut. Rombongan legislatif pun melunak. ST percaya diri menunjukkan aktivitas di area pabriknya sesuai aturan. WA, pimimpinan PMA di Jabar, mengaku banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pungli yang dilakukan di tingkat masyarakat bawah hingga birokrat.

Dana rutin yang disiapkan mencapai 20 % dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jabar, mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum membuat munculnya biaya tidak terprediksi. Ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar. Misalnya, saat perusahaan digeruduk kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar diamankan. Padahal, belum tentu terjamin keamanannya. AP, manajer PMA di Jabar, pernah didemo perusahaannya oleh ormas dan dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat.

”Kita butuh investasi yang sehat, yang aman,” kata AP. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan investor. Di Thailand, investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia.Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar USD di Vietnam, karena negara-negara itu memberikan beragam insentif untuk kemudahan usaha. (Yoga)

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru tiap bulan diyakini merupakan  terobosan yang akan meningkatkan kesejahteraan guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 13 Maret 2025 tersebut (Kompas, 14/3/2025) memberikan kepastian bagi guru untuk menerima tunjangan yang menjadi hak mereka setiap bulan. Selama ini, tunjangan profesi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, itu pun kalau lancar. Ada beberapa kasus, pembayaran tunjangan profesi guru oleh pemda, melalui rekening umum kas daerah, tidak selalu lancar. Tunjangan profesi diberikan kepada para guru, baik guru ASN maupun non-ASN, yang sudah memperoleh sertifikasi guru. Hingga kini ada 1,8 juta guru bersertifikasi, sebanyak 392.802 di antaranya merupakan guru non-ASN.

Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN yang sebesar satu kali gaji pokok akan ditransfer pemda dan tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta akan ditransfer Kemendikdasmen. Kelancaran pembayaran tunjangan guru tersebut bergantung hasil verifikasi dan validasi guru, termasuk validasi rekening guru. Gerak cepat pemda menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi tersebut akan menentukan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru tersebut perlu diikuti langkah lainnya agar terobosan kebijakan tersebut tak memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara guru bersertifikasi dan yang belum.

Hingga kini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum bersertifikasi (Kompas.id, 16/2/2025). Perlu terobosan kebijakan untuk membantu guru yang belum bersertifikasi. Pendidikan profesi guru (PPG), syarat untuk mendapat sertifikat pendidik, dibatasi kuota. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini semakin membatasi kuota PPG. Meski hanya merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan kesejahteraan guru, tunjangan guru merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik diyakini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, dan ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan. (Yoga)

Menjelang Idul Fitri, THR menjadi berkah tahunan yang dinanti pekerja. Tahun ini, pengemudi dan kurir daring turut mendapat bonus hari raya. Namun, sebagian buruh pabrik masih luput. THR digunakan untuk mudik, perayaan, dan tabungan. “Sebagian THR tahun ini dialokasikan untuk orangtua, saudara, dan keperluan saat mudik ke Blitar, termasuk bekal perjalanan pulang ke Jakarta. Sisanya ditabung, baik dalam bentuk tunai maupun reksa dana. Meski tak banyak, penting menyisihkan sebagian THR untuk tabungan,” ujar Rikha Khulafaurus (36) ASN di Jakarta

Menurut Sri Rahmawati (46), Buruh Garmen dan Pengurus FSBPI Sukapura, Jakut, “Bagi buruh, THR penting untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Sayangnya, tiap tahun masih ada buruh yang terlambat atau bahkan tidak menerima THR. Saya berharap pemerintah lebih tegas mengawasi perusahaan agar pembayaran THR tepat waktu, terutama tahun ini yang sudah ada indikasi keterlambatan, yang bisa berdampak pada daya beli buruh.

“Saya baru tahu dari teman bahwa mitra Grab bisa mendapat bonus hari raya (BHR). Syaratnya cukup berat, seperti menyelesaikan 250 order dalam sebulan, bekerja 9 jam sehari, pencapaian 90, rating baik, dan tidak melanggar kode etik. Jadi, saya harus berusaha mencapai target itu jika ingin mendapat BHR. Jika berhasil, bonusnya bisa membantu biaya servis motor dan kebutuhan hidup,” ujar Onta (37), Pengojek Daring asal Kota Tangerang, Banten. (Yoga)

Dua pekan jelang Idul Fitri, tingkat pemesanan hotel dan paket perjalanan dalam negeri kurang bergeliat. Trennya justru melambat dibanding Lebaran tahun lalu. Momentum Lebaran kali ini dikhawatirkan tidak optimal di tengah lesunya kondisi ekonomi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai, tingkat pemesanan hotel pada momen Lebaran kali ini justru lebih lambat dibanding tahun lalu. Padahal, saat ini sudah tepat dua minggu sebelum perayaan Lebaran. ”Okupansi hotel (hari ini) masih jelek, rata-rata 20 %. Untuk Lebaran, kami belum tahu, masih belum kelihatan. Intinya, untuk daerah tujuan pemudik dihitung H-14, memang lebih lambat dibanding tahun lalu,” tutur Hariyadi, Minggu (16/3).

Tahun lalu, dari 100 kamar yang tersedia, pihak hotel sudah mengantongi kepastian reservasi 50 kamar atau setengah kapasitas pada H-14 Lebaran. Saat ini, ada penurunan tren tingkat reservasi sekitar 30 %. “Harapannya, mendekati hari H, sekitar H-5 atau H-3 itu (tren) naik, hotel bisa picking up,” kata Hariyadi yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Hariyadi tetap meyakini tren semasa musim puncak (peak season) akan tetap lebih tinggi dibanding masa normal. Ia memprediksi tingkat keterisian hotel akan mencapai 80-100 %, seperti Lebaran tahun lalu, bergantung pada hotel favorit dan lokasinya. Menurut Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah, tren perjalanan saat Lebaran mendatang menyusut tipis, karena kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu.

Kendati penurunan harga tiket pesawat sedikit mendongkrak animo masyarakat, efeknya tidak terlalu besar. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, ia sedikit kecewa karena diskon tiket domestik Lebaran baru diumumkan sebulan sebelum Lebaran. Padahal, jika diumumkan sejak jauh hari, efeknya akan lebih baik. ”Kami jualan (tiket pesawat dan paket perjalanan) dari Agustus-September tahun lalu (2024). Kalau (harga tiket) diturunkan dari tahun lalu, akan lebih baik lagi. Supaya mengalihkan traveler yang ke luar negeri menjadi ke dalam negeri,” ujar Pauline. (Yoga)

Situasi perekonomian digelayuti ketidakpastian. Arah kebijakan rezim baru pemerintahan AS memicu gejolak geopolitik global. Kondisi ekonomi domestik juga menunjukkan kerentanannya. Di sektor keuangan, misalnya, nilai tukar rupiah dan pasar saham dalam satu momentum kompak terjerembap akibat hengkangnya investor asing dari pasar keuangan domestik. Selain karena dampak situasi global, mereka juga mengalihkan aset investasinya lantaran ragu dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan fiskal ke depan. Pada 28 Februari 2025, rupiah menyentuh titik pelemahan terdalamnya sejak 2020, yakni ke level Rp 16.575 per USD atau terdepresiasi 2,58 % secara tahun kalender berjalan. Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) amblas ke level 6.300 atau terendah sejak 2021.

Di tengah gejolak tersebut, masyarakat turut menghadapi kenaikan harga barang-barang dari tahun ke tahun. Meski laju inflasi beberapa tahun terakhir terjaga di kisaran 1,5-3,5 %, kenaikan biaya hidup kian menggerus dompet masyarakat hingga muncul istilah makan tabungan. Kelas menengah bawah menjadi kelompok paling riskan terdampak berbagai gejolak ekonomi yang tengah terjadi. Dengan kemampuan finansial yang memadai di atas kelompok miskin, mereka tidak menerima bantuan sosial pemerintah. Namun, itu sekadar pas-pasan sehingga rentan tergelincir turun kelas. Agar masyarakat kelas menengah tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari mengatur keuangan hingga memilih instrumen investasi, sebagai antisipasi terhadap berbagai risiko ke depan.

Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, sementara penghasilan cenderung jalan di tempat, penting bagi warga kelas menengah untuk mengelola pengeluarannya. Mulai dari mengidentifikasi pengeluaran rutin sehari-hari, untuk kebutuhan, keinginan, dan untuk ditabung.  Dimana 10-20 % dari total penghasilan dapat dialokasikan untuk ditabung, untuk dana darurat, serta untuk berinvestasi. Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret berpendapat, dibutuhkan juga kesadaran menahan keinginan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak mengherankan jika belakangan muncul gerakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup minimalis (no buy challange) yang mulai populer, pada 2025. (Yoga)

Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim ad hoc yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun. Para hakim ad hoc tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, seusai aksi cuti bersama yang dilakukan secara masif.  ”Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim ad hoc). Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak SekMA (Sekretaris MA) dan Pak Dirjen Badan Peradilan Umum MA bisa memberi perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini sangat memprihatinkan,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan SekMA, Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto, Kamis (13/3).

Selama ini, hak keuangan para hakim ad hoc di Indonesia didasarkan pada Perpres No 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim ad hoc tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim ad hoc tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim ad hoc tingkat kasasi senilai Rp 40 juta. Besaran tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta. Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim ad hoc karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diterima hakim ad hoc tipikor pada pengadilan tingkat pertama, misalnya, menerima penghasilan bersih senilai Rp 18,6 juta. Lain halnya denganpara hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. (Yoga)

Presiden Prabowo meluncurkan mekanisme baru pembayaran tunjangan guru berstatus ASN. Tunjangan tidak lagi dikirimkan lewat pemda, tapi langsung ke rekening setiap guru. Langkah ini disebut sebagai terobosan untuk memangkas birokrasi dan menghilangkan inefisiensi dalam pemerintahan. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru ASN diluncurkan di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3). Pemerintah memutuskan mengubah cara pembayaran tunjangan, dari sebelumnya dikirimkan ke rekening pemda sebelum dikirimkan kepada para guru, kini menjadi ditransfer langsung ke rekening setiap guru ASN.

Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi keputusan Kemendikdasmen untuk mengirimkan tunjangan guru secara langsung ke rekening setiap guru. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari upaya memangkas birokrasi dan mengurangi inefisiensi yang masih terjadi di pemerintahan. ”Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar (misalnya), kalau bisa dibikin lama, kenapa pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini harus kita kikis,” ujarnya. Di bidang pendidikan, lanjut Prabowo, pengelolaan birokrasi keuangan merupakan hal krusial. Sebab, pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup. (Yoga)