Perbankan terus mendorong penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah tren pengetatan likuiditas yang masih terjadi saat ini. Sejumlah jurus dilakukan bank guna menjaring dana murah untuk menekan biaya. Seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang kembali menghadirkan program Undian Rezeki Wondr BNI  sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia dan menjaring nasabah baru. Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, program undian ini berlangsung sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026 dan terbuka bagi nasabah BNI di seluruh Indonesia. Nasabah dapat mengumpulkan kupon undian selama periode program melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, aktivasi Wondr, peningkatan saldo tabungan, serta transaksi finansial melalui aplikasi Wondr by BNI. "Kalau kuartal 1 ini tabungan kami tumbuhnya 4,5% (yoy) dan menurut saya target tabungan BNI tumbuh 16,7% (yoy) hingga akhir tahun ini adaah sesuatu yang achievable," tutur Corina. Adapun, per Februari 2025, tabungan BNI tercatat 2025, sebesar Rp251,1 triliun, tumbuh 9,91% (yoy) menjadi Rp298,62 triliun, dan deposito yang dihimpun senilai Rp 225,2 triliun, turun 2,65% (yoy). Sehingga, total dana pihak ketiga (DPK) BNI sebesar Rp774,92 triliun, naik 1,03% (yoy). Ahasil, porsi CASA BNI dibandingkan total DPK sebesar 70,94%. (Yetede)

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Ivan Soeparno menerangkan, industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. "Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku  usaha yang layak dan potensial," ujar dia. Melalui  Asippindo, terang Ivan, perusahaan-perusahaan penjaminan di Indonesia berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema penjaminan yang terus disempurnakan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjamin dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan kebutuhan negara dan integritas bangsa. "Selain itu, perusahaan penjamin juga aktif memberikan pendampingan dan pembinaan termasuk mendorong inovasi, termasuk mendorong inovasi, digitalisasi, dan transformasi model bisnis UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Seluruh upaya ini dijalankan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya demi membangun eksosistem usaha yang sehatm produktif, dan berkelanjutan. (Yetede)

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)

BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (KK) Maret 2025 turun menjadi 121,1 Maret 2025. Angka ini lebih rendah dari Februari 2025 dimana posisi IKK sebesar 126,4. Meski IKK menurun tetapi BI memandang keyakinan konsumen tetap terjaga. Lantaran IKK tetap berada di atas 100 atau tetao berada level optimis. "Survei Konsumen BI pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari IKK Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan dan Denny Prakoso. Berdasarkan kelompok pengeluaran responden, keyakinan konsumen pada Maret 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi pada responden pengeluaran  Rp 5 juta (127,9), diikuti oleh pengeluaran Rp 4,1-5 juta (123,0) dan Rp3,1- 4 juta (120,6) "Meski demikian, perkembangan optimisme tersebut menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya untuk seluruh kelompok pengeluaran," kata dia. Berdasarkan kelompok usia IKK juga tetap di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,3), 31-40 tahun (122,5) dan 41-50 tahun (119,7). Kelompok usia 60 tahun mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya, sementara kelompok usia lainnya mengalami penurunan. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan ketegangan global seperti perang tarif, mendorong sebagian kalangan kaya di Indonesia untuk merelokasi dananya. Data OJK menunjukkan adanya penurunan nilai efek rupiah milik investor lokal di KSEI pada Februari 2025 menjadi Rp 4,42 kuadriliun dari Rp 4,65 kuadriliun pada Desember 2024, mencerminkan penurunan bulanan pertama dalam beberapa bulan terakhir.

Penurunan terutama terjadi pada aset berisiko tinggi seperti saham dan kripto. Nilai saham yang tercatat menurun dari Rp 3,68 kuadriliun menjadi Rp 3,44 kuadriliun, sementara transaksi kripto menyusut menjadi Rp 32,7 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan justru tumbuh, terutama dari segmen kaya dan korporasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 7,5% secara tahunan per Februari 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut bahwa dalam situasi volatil ini, bank bisa menarik lebih banyak DPK.

Henny Eugenia dari BNI menyatakan bahwa minat investasi nasabah masih tinggi, terutama pada obligasi. Bahkan, nilai tabungan nasabah segmen Emerald naik 16% dan aset kelolaan investasi tumbuh 18% secara tahunan. Ivan Adrian Jaya dari Danamon juga menekankan bahwa belum ada tanda signifikan pemindahan dana ke luar negeri, meski investasi reksadana sedikit melambat.

Namun, Trioksa Siahaan dari LPPI mengingatkan bahwa realokasi aset tetap bisa menjadi pintu awal pemindahan dana, baik melalui reksadana global, family office, maupun mekanisme lain sesuai preferensi nasabah kaya.

Turbulensi pasar saham belum berakhir, kendati AS menunda pelaksanaan tarif resiprokal ke 75 negara selama 90 hari. Namun, keadaan ini justru membuka peluang untuk meraup return besar dari saham. Sejumlah kalangan menilai, IHSG BEI bakal bangkit cepat, begitu tensi perang dagang berkurang. Artinya, sejarah setelah krisisi finansial global 2008-2009 dan pandemi Covid-19 pada 2020 bisa terulang lagi. Kala itu, indeks langsung melejit dan mengungguli (ourperform) indek regional, bahkan dunia. Apalagi, valuasi pasar saham Indonesia saat ini sangat murah, akibat koreksi masif sepanjang tahun ini. Bahkan, harga saham sekarang terdiskon besar dari saat pandemi Covid-19. Padahal, fundamental jauh lebih baik. Hitungan Mandiri Sekuritas (mansek), price to earning ratio (PER) IHSG kini 9 kali, di bawah rata-rata 10 tahun 15-16 kali. Adapun price to book (PBV) -1,7 standar deviasi (SD), sedangkan PBV -1,6 SD. Sebalinya, return malah meningkat. Imbal hasil laba bersih (aerning yield) mencapai 10% atau 3,3 SD, equity risk premium mencapai 8,2% lebih tinggi dari saat Covid-106,2% dan yield dividen 2,9SD. Dari sisi fundamental, analis menilai kebijakan pemerintah baru bakal membuahkan hasil dan direspons positif oleh pasar. Apalagi jika BI bisa menurunkan suku bunga acuan BI Rate dan mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) yang bakal menggenjot likuiditas ke saham, jika institusi keuangan besar, seperti dana pensiun didorong masuk bursa. (Yetede)

OJK menilai inflasi medis masih sangat menghantui industri asuransi Indonesia. Sebab, inflasi di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan  negara lainnya, sehingga diperlukan regulasi. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan beberapa periode terakhir. Ogi menilai hal ini harus dilakukan untuk mendukung asuransi kesehatan itu sendiri. Mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor  kesehatan, farmasi, dan juga perusahaaan-perusahaan asuransi. OJK dalam hal ini memperkuat dari sisi regulasi, baik terkait dengan manajemen risiko maupun tata kelola itu sendiri. Dari pemetaan yang dilakukan oleh OJK, memang pada tahun 2023 rasio klaim asuransi  kesehatan mencapai 97,5%, dan menurun sedikit pada 2024 menjadi 71,2%, di luar opex yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sekitar 10-15%. Sehingga, combined ratio untuk 2023 masih diatas 100% dan di 2024 sedikit di bawah 100%. Ogi juga menyebut bahwa di awal tahun ini memang terjadi penurunan rasio klaim, karena beberapa perusahaan asuransi melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polisnya. (Yetede)