Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di posisi 5,75% untuk menjaga resiliensi perekonomian domestik di tengah tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global. Langkah ini kian diperlukan menyusul penerapan tarif resiprokal oleh perintah AS teradap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menejelaskan bahwa BI masih akan memeprtahnalan suku bunga acuan pada April 2025. Dengan harapan perekonomian nasional terjaga dan ekpektasi investor  yang menyimpan modal dalam pasar keuangan domestik tetap terjaga. Sehingga jumlah aliran modal asing tetap bertahan di pasar keuangan dalam negeri. BI akan memutuskan suku bunga acuan ini dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pada 22-23 April 2025.

"Ditengah ketidakpastian global yang terus meningkat, terutama akibat perang tarif  antara negara-negara besar seperti AS dan China, keputusan untuk menahan suku bunga menjadi langkah kehati-hatian yang tepat. Menjaga suku bunga tetap di level saat ini menjadi  langkah kompromi yang paling logis," jelas Yusuf kepada Investor Daily.  Bila perang tarif masih berlanjut, maka tidak hanya menekan perdagangan global, tetapi juga memicu gelombang  ketidakpastian pada arus investasi dan stabilitas pasar keuangan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Ketegangan tersebut akan memberikan dampak pada melemahnya permintaan gloabal, yang berimbas pada ekspor Indonesia , serta memperburuk sentimen  pelaku pasar terhadap risiko negara berkembang. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar hanya naik 0,1% secara bulanan (month to month/mtm) per Maret 2025 menjadi Rp4.879,05 triliun. Pertumbuhan ini cenderung membaik dari Februari 2025 yang terkoreksi 1,5% (mtm). Meski demikian, simpanan nasabah tajir ini masih tumbuh pada tiga bulan pertama tahun ini. Secara total, simpanan yang dihimpun perbankan nasional per Maret 2025 mencapai Rp9.077,85 triliun, tumbuh 0,9% (mtm) atau naik 4,7% secara yoy. Dimana, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9.014,16 triliun, naik 1% (mtm) atau 5,2% (yoy) dan simpanan dari bank Rp63,69 triliun, susut 15% (mtm) atau -33,8% (yoy). Apabila dirinci berdasarkan tiering nominalnua, simpanan di bawah Rp 100 juta justru tumbuh tertinggi 5% (mtm) per Maret  2025 menjadi Rp1.133,06 triliun atau tumbuh 6,8% (yoy). Kemudian, simpanan Rp100-200 juta tumbuh 1,8% (mtm) atau 5,9% (yoy) menjadi Rp457,99 triliun.  Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp200-500 juta naik 1,4% (mtm) menjadi Rp 736,14 triliun per Maret 2025. Tiering Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar tumbuh 0,8% (mtm) menjadi Rp627,17 trilun. Untuk tiering Rp 1-2 miliar naik 0,4% (mtm) menjadi Rp537,9 triliun, serta tiering Rp 2-5 miliar tercatat minus 0,7% (mtm) menjadi Rp706,54 triliun per Maret 2025. (Yetede)

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mencari perlindungan nilai. Ini menyebabkan dana dari tabungan maupun pasar modal sedikit demi sedikit beralih ke intrusmen emas. Fenomena ini tercermin jelas dalam lonjakan bisnis emas milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT penggadaian, yang keduanya menikmati pertumbuhan signifikan dalam transaksi dan saldo emas yang dikelola. BSI misalnya emas mengalami kenaikan yang signifikan, didorong oleh tren pembelian emas dan kesiapan produk  emas BSI. Dengan diresmikannya BSI sebagai bullion bank, telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan emas dan saldo emas kelolaan perseroan. Total emas mencapai 715 kg. Sementara itu, penjualan emas tercatat 107 kg per 13 April dan diperkirakan pada akhir bulan ini penjualan mencapai 230 kg. Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, kenaikan harga emas menjadi drastis dan menjadi safe haven bagi para investor. Bahkan, emas dianggap menjadi 'jalan keluar' bagi para investor. Beberapa dampak yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan  Donald Trump yang memperlakukan peningkatan tarif terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Sedangkan rupiah melemah drastis. (Yetede)

Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.