Pada tiga bulan pertama tahun ini, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) debitur masih menumpuk. Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang  juga melambat pada periode yang sama. Memacu data OJK, nilai kredit yang menganggur di bank mencapai Rp2.354,5 triwulan pada kuartal 1-2025, meningkat 13,21% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 11,52% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit per Maret  2025 sebesar 9,16% (yoy), lebih rendah dari Februari yang tumbuh 10,3% (yoy). Berdasarkan permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 masih menjadi kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp 913,42 triliun, tumbuh 10,59% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp993,25 triliun, meningkat tertinggi 15,86% (yoy) Kemudian KBMI 2 mencatatkan pertumbuhan UL sebesar 15,19% (yoy) menjadi Rp436,49 triliun per Maret 2025. Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh sebesar Rp121,33 triliun, meningkat 7,75% (yoy). Sementara itu, dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1 536,18 triliun, tumbuh 11,22% (yo) pada tiga bulan pertama tahun ini, OJK juga mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik debitur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 23,07% (yoy) menjadi Rp 479,51 triliun. (Yetede)

Tiga bulan pertama tahun ini perbankan Indonesia mencetak laba bersih sebesar Rp65,45 triliun, secara tahunan (yoy). Capaian ini mulai membaik usai dua bulan mengalami kontraksi yang dalam.  Mengacu data OJK, pada Januari 2025 laba perbankan ambles 7,28% (yoy), akibat menyusutnya laba kelompok bank berdasarkan modal  inti (KBMI) 4 yang sebesar 15,33% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, laba bank persero anjlok 25,79% (yoy) per Januari 2025. Hal ini karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang menumpuk pencadangan besar di awal tahun sebagai langkah mitigasi risiko, yakni Rp5,63 triliun. Alhasil, laba bank yang fokus pada segmen usaha UMKM tersebut ambles 58,3% (yoy) menjadi Rp 2,0 triliun per Januari 2025. Berikutnya, pada Februari 2025, terjadi perbaikan. Di mana industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp 40,01 triliun, naik tipis 1,65% (yoy). Bank KBMI 4 meraup laba bersih Rp26,47 triliun, walaupun masih susut 0,26% (yoy), namun mulai membaik. Sedangkan, secara kepemilikannya, bank persero masih kontraksi 6,43% (yoy) menjadi Rp 17,74 triliun. Terbaru, pada posisi Maret 2025, laba industri perbankan mencapai Rp65,45 triliun, tumbu 5,79% dibandingkan periode yang sama taun sebelumnya. (Yetede)

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai serius  menggarap portfolio non-otomotif. Salah satu mesin baru pertumbuhan perseroan adalah pembiayaan dana tunai, yang kini menyumbang sekitar 25% dari total portfolio. Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa saat ini pembiayaan dana tunai belum bisa menggantikan sektor otomotif, namun perseroan akan menyimbangkan antara otomotif dan non-otomotif. "Jadi saat ini batu sekitar 25% itu dana tunai, kami juga punya bisnis yang auto  kayak alat berat dan sebagainya. Jadi kami menggeser proporsi itu sehingga lebih seimbang," tutur Made. Menurut dia, portfolio otomotif dari emiten leasing bersandi saham ADMF ini sebelumnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pihaknya dalam proses transisi dengan mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga dua perannya adalah tumbuh dan diversifikasi risiko. Made menjelaskan bahwa dana tunai permintaannya cukup bagus, terlebih pada situasi saat ini untuk kelas menengah bawah membutuhkan dana tunai untuk keperluannya. Selain itu, nasabah ADMF yang mengajukan pembiayaan dana tunai sebagiannya merupakan unbanked, atau belum dilayani oleh bank. (Yetede)

LPS mencatatkan tren penguatan signifikan pada sumber dana non-dana pihak ketiga (DPK) perbankan per April 2025. Ini sejalan dengan kondisi DPK yang hanya tumbuh 4,55% secara tahunan (yoy), alhasil bank mencari sumber lain DPK. Hingga posisi April 2025, sumber danan non-DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp677,26 triliun, tumbuh 14,95% (yoy). Tren ini terus meningkat dibandingkan posisi Aoril 2023 yang naik 3,2% (yoy), kemudain per April 2024 tumbuh 7,89% (yoy). Peningkatan sinifikan ini membuktikan bahwa penghimpunan DOK menjadi tantangan perbankan, sebab, pertumuhan sumber dana non-DPK melesat tiga kali lipat dari DPK.

Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan dan, deposito. Berdasarkan dana LPS komposisi sumber dana non-DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp 413,76 triliun atau setara 61,09% dari total sumber dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Berikutnya, surat berharga diterbitkan sebesar Rp158,72 triliun  (23,44%) dan kewajiban bank lain sebesar Rp158,72 triliun (23,44), dan kewajiban bank lain sebesar Rp 104,77 triliun (15,47%)

Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

KPK pada Kamis (5/6) sore di Jakarta mengumumkan penetapan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kemenaker sepanjang 2019-2024, sebanyak Rp 53,7 miliar. Satu tersangka merupakan staf ahli menteri dan praktik ini dilakukan pejabat serta pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Praktik ini telah berlangsung sejak 2012. Selain menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, KPK mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mempermudah pemulihan aset negara. Pada Kamis, Menaker, Yassierli mengungkap, beberapa proses layanan di Kemenaker rentan korupsi, suap dan gratifikasi, yaitu pengurusan RPTKA, pendirian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendirian audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (SMK3), serta sertifikasi kompetensi. Semua layanan diberikanlangsung Kemenaker.

Apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, risikonya ialah penyalahgunaan wewenang. ”Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPK yang terus diperbarui. Kami minta KPK melakukan supervisi. Saya ingin ada perbaikan proses layanan,” tuturnya. Yassierli menyebut  temuan korupsi tak sesederhana laporan inspektorat jenderal. ”Temuan tidak sesederhana datang dari laporan inspektorat jenderal Kemenaker. Itu (korupsi, suap, gratifikasi) adalah sesuatu yang bisa terjadi setiap saat. Kami berupaya lebih antisipatif,” ucapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (7/6) di Jakarta, berpendapat, khusus proses pengurusan RPTKA, terbuka peluang penyimpangan yang besar. Pejabat atau siapa pun yang bertugas di pengurusan itu memiliki kewenangan besar untuk meloloskan atau tidak izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Yoga)

Pemerintah berencana memberikan bantuan pendanaan (top up) kepada sejumlah BUMN yang menerapkan kebijakan pemberian diskon transportasi dan tarif nol. Meski demikian kebijakan tersebut belum diterapkan kepada badan usaha jalan tol (BUJT) sektor wisata. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu( akan membantu menyntukkan dana untuk kebijakan pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol, yang merupakan salah satu stimulus ekonomi dari pemerintah pada periode Juni-Juli 2025. Meski demikin, berapa jumlah dana tersebut masih dirapatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "Nanti dari Kemenkeu akan membantu juga top up untuk keuangannya. Bagian dari stimulus ekonomi," Kata Erick Thohir.  Erick melanjutkan kementerian BUMN, khususnya para wakil menteri, akan merapatkan  teknis pemberlakuan diskon diskon itu bersama Kemenkeu. Namun, ia belum dapat mengungkapkan hasil rapat tersebut. "Yang pasti memang jangan sampai memberatkan keuangan BUMN, yang sekarang dikelola Danantara. Kami dari Kementerian BUMN, tentu karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan misi yang pemerintah inginkan. Jadi keseimbangan keuangannnya dijaga," imbuh. (Yetede)