;
Tags

Keuangan

( 1012 )

Nasabah Dihantui Biaya Tambahan Bayar Klaim Asuransi

HR1 05 Jun 2025 Kontan (H)
Mulai 1 Januari 2026, nasabah asuransi kesehatan di Indonesia akan mulai ikut menanggung sebagian klaim melalui skema co-payment, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025. Dalam aturan ini, konsumen harus membayar 10% dari total klaim dengan batas maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut skema ini ditujukan untuk mengurangi moral hazard dan penggunaan layanan medis berlebihan, sekaligus merespons tantangan industri seperti tingginya inflasi medis di Indonesia yang menjadi salah satu tertinggi di Asia Pasifik.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, menilai aturan co-payment justru membebani konsumen dan melanggar prinsip bahwa risiko medis sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan asuransi. Ia menegaskan bahwa risiko inflasi medis dan moral hazard harusnya sudah diperhitungkan dalam bisnis asuransi sejak awal.

Di sisi lain, Irvan Rahardjo, pengamat asuransi, mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat menjaga keberlanjutan industri, menekan loss ratio, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap biaya medis. Meski demikian, ia menekankan bahwa perusahaan harus meningkatkan efisiensi layanan agar nasabah tidak semakin terbebani.

Budi Tampubolon, Ketua AAJI, juga mendukung co-payment, dengan alasan bahwa skema ini bisa menekan premi asuransi karena risiko ditanggung bersama. Ia melihat ini sebagai langkah positif untuk menjaga keseimbangan industri dan kepentingan nasabah.

Sementara itu, Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka untuk memenuhi aturan baru tersebut, meskipun dibutuhkan sejumlah adaptasi operasional.

Kebijakan co-payment dari OJK menjadi langkah kontroversial yang dianggap penting untuk menyelamatkan industri asuransi kesehatan, namun sekaligus memunculkan beban baru bagi konsumen. Pandangan para tokoh menunjukkan adanya perdebatan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis, yang akan terus menjadi perhatian saat aturan mulai berlaku tahun depan.

Utang Jatuh Tempo Membayangi Neraca Keuangan Negara

HR1 05 Jun 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, belum memberikan pernyataan terkait strategi pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kondisi ini masih terkendali, dengan catatan pengelolaan yang hati-hati.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi lonjakan utang ini sejak awal tahun melalui strategi front loading atau penerbitan utang besar di awal tahun. Hingga April 2025, realisasi penerbitan utang sudah mencapai Rp 304 triliun atau 47,3% dari target APBN.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif (precautionary) terhadap risiko eksternal meskipun tekanan pasar keuangan global saat ini mereda, antara lain karena penundaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti bahwa utang jatuh tempo bulan ini didominasi oleh obligasi rupiah, terutama seri FR0081 senilai Rp 142,2 triliun yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai opsi pelunasan, termasuk penerbitan obligasi baru, pemanfaatan kas negara, saldo anggaran lebih (SAL), dan pinjaman luar negeri.

Meskipun ada potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama jika investor asing menarik dana mereka (repatriasi), Josua yakin risiko ini dapat dikendalikan dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Meski menghadapi beban besar utang jatuh tempo pada Juni 2025, para tokoh seperti Wijayanto Samirin, David Sumual, dan Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, dan dengan manajemen kas yang baik serta kebijakan yang tepat, situasi ini masih dalam kendali.

Suku Bunga Naik, Margin Perbankan Diprediksi Menguat

HR1 05 Jun 2025 Kontan
Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penurunan NIM ini mencerminkan kompetisi dana yang ketat, baik antarbank maupun dengan instrumen investasi lain. Namun, dengan turunnya BI rate, menurut Dian, ada ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperbaiki margin, asalkan bank mampu cepat menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit. Ia memproyeksikan NIM akan berada pada level stabil dan moderat, asal transmisi suku bunga efektif dan kredit tumbuh.

Hera F. Haryn, EVP BCA, mengonfirmasi bahwa NIM BCA turun ke 5,56% per April 2025, dari 5,89% bulan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kinerja bank sangat bergantung pada permintaan kredit dan kondisi ekonomi, namun BCA tetap solid karena kekuatan dana murah dari layanan transaksi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan NIM CIMB Niaga juga menurun secara tahunan ke kisaran 3,9%–4%, dibanding 4,4% tahun lalu. Meski BI rate turun, ia menilai dampaknya terbatas karena likuiditas masih ketat. Lani menekankan strategi bank adalah mengandalkan dana murah sebagai sumber pendanaan yang lebih efisien.

Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan, pemulihan NIM perbankan tidak otomatis terjadi dan sangat bergantung pada strategi penyesuaian bank terhadap suku bunga, pertumbuhan kredit, serta efisiensi biaya dana. Tokoh-tokoh seperti Dian Ediana Rae, Hera F. Haryn, dan Lani Darmawan menggarisbawahi pentingnya efisiensi, likuiditas, dan strategi dana murah sebagai kunci menjaga margin dan profitabilitas sektor perbankan.

Menyasar Pertumbuhan Ekonomi Syariah 5.6 % Pada Tahun Ini

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily
Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Penyaluran KUR Masih Lambat di Awal Tahun

HR1 04 Jun 2025 Kontan
Hingga Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang masih lesu sejak pandemi. Dari target KUR nasional sebesar Rp 300 triliun, baru terealisasi Rp 107 triliun atau sekitar 36%, menunjukkan bahwa program subsidi bunga ini belum berjalan optimal sebagai motor penggerak sektor UMKM.

Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,6% yoy per April 2025, meski menunjukkan sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya. Kredit mikro bahkan masih mencatat kontraksi 1,91%, menandakan tekanan masih kuat di segmen paling kecil dalam UMKM.

Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, menyatakan bahwa BRI—bank dengan kuota KUR terbesar—baru merealisasikan Rp 54,9 triliun (31,38%) dari total kuota Rp 175 triliun. BRI tetap berkomitmen mendukung UMKM tak hanya lewat pembiayaan, tetapi juga melalui program pemberdayaan seperti Desa BRILiaN dan Link UMKM, serta fokus penyaluran ke sektor pertanian, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan.

Achmad Syamsudin, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, juga mengakui penyaluran masih minim, yakni baru 31,42% dari target, dengan dominasi sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyebut penyaluran biasanya meningkat selepas kuartal II, dan saat ini bank bekerja sama dengan pemerintah melalui sosialisasi aktif, seperti grebek pasar.

Sementara itu, Raden Agus Trimurjanto, Direktur Bank DIY, menyatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan 57,15% dari kuota KUR hingga Mei 2025, terutama ke sektor perdagangan dan pariwisata.

Meskipun KUR tetap menjadi andalan untuk mendongkrak kredit UMKM, realisasinya masih rendah dan belum cukup kuat untuk mengatasi perlambatan kredit sektor ini. Sejumlah bank seperti BRI, Bank Sumsel Babel, dan Bank DIY menunjukkan upaya dan komitmen pemberdayaan, namun tantangan struktural dan momentum penyaluran tetap menjadi hambatan utama pemulihan UMKM secara menyeluruh.

Ekonomi Nasional dan Tidak Menyentuh Kelompok Kelas Menengah

KT1 04 Jun 2025 Investor Daily (H)
Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Pemerintah Serius Mengembangkan Industri Perbankan Syariah di Tanah Air

KT1 04 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Tanah Air. Ini terlihat dari rencaba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinikai sangat strategis nasional berbasis syariah seperti infrstruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktor kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (indef) Nur Hidayah menilai, dengan portofolio dan otoritas investasi global yang dimiliki, Danantara bisa mewujudkann harapan-harapan itu. "Akses ke pembiayaan jangka panjang akan lebih besar, membuka peluag cross-bordir investment di sektor halal, finance syariah, dan Islamic green finance," ujar dia kepada Investor Daily.  

BRI Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Melalui Komitmennya Dalam Penyaluran KUR

KT1 04 Jun 2025 Investor Daily
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

BCA dan MAMI Perluas Portofolio Produk Investasi

KT1 04 Jun 2025 Investor Daily
PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

Saham Perbankan Masih Menyimpan Potensi Cuan

HR1 03 Jun 2025 Kontan
Investor saham perbankan disarankan tidak hanya terpaku pada bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, melainkan juga mulai melirik bank menengah yang menunjukkan kinerja kuat. Beberapa di antaranya mencatat pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibanding bank besar sepanjang empat bulan pertama 2025. Misalnya Bank Syariah Indonesia (BRIS) tumbuh laba 6,2% menjadi Rp 2,38 triliun, Bank Permata (BNLI) tumbuh 9,17%, Bank OCBC NISP naik 11,5%, CIMB Niaga (BNGA) naik 3,57%.


Sebaliknya, beberapa bank besar seperti BMRI hanya naik 0,7%, BBNI naik tipis 0,15%, dan BBRI malah turun 15,8%.

Menurut Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, bank-bank menengah ini punya fleksibilitas lebih besar dan fokus pada segmen khusus, seperti BRIS di sektor syariah, serta BNGA dan NISP yang dikenal konservatif. Ia menilai bank-bank tersebut cocok untuk diversifikasi portofolio, terutama bagi investor jangka menengah hingga panjang. Ia menyarankan akumulasi saat harga koreksi tanpa penurunan fundamental.

Oktavianus Audi, VP dari Kiwoom Sekuritas, juga memandang positif prospek bank menengah, didukung pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga yang solid. Ia merekomendasikan buy BRIS dengan target harga Rp 3.660, dan memperkirakan labanya bisa tumbuh hingga 17% tahun ini.

Sementara itu, Maximilianus Nicodemus, Associate Director dari Pilarmas Investindo Sekuritas, mengunggulkan BNGA berkat strategi digital yang kuat, yang diyakini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah hingga panjang. Ia memberikan rekomendasi buy BNGA dengan target harga Rp 2.150.

Bank-bank menengah seperti BRIS, BNLI, NISP, dan BNGA menjadi alternatif menjanjikan di sektor perbankan, khususnya untuk diversifikasi dan peluang pertumbuhan jangka panjang, menurut para analis yang dikutip.