Industri asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 55,84 triliun per April 2025, tumbuh 5,79% secara yoy. Dari nilai itu, lini usaha harta benda (properti) menjadi tulang punggung dari pendapatan premi. Kenaikan premi terbesar berasal dari lini usaha harta benda sebesar 9,08% (yoy) diikuti oleh lini usaha kesehatan yang meningkat 20,94% (yoy). OJK mencatat, asuransi umum dan reasuransi mencatatkan sejumlah premi pada lini usaha harta benda (properti) sebesar Rp 18,2 triliun atau naik 9,08% (yoy). Asuransi harta benda masih mendominasi premi asurandi umum dan reasuransi dengan porsi sebesar 32,59% dari total premi. "Penurunan suku bunga aduan Bank Indonesia menjadi 5,5% pada Mei 2025 dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumuhan lebih lanjut di sektor asuransi properti," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Penurunan suku bunga acuan BI dipandang sebagai katalis positif yanag mampu memacu aktivitas pembangunan dan pembelian properti. Semakin banyak pproperti yang diangun dan dibeli, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan perlindungan asuransi, baik dri risiko bencaa alam, kebakaran, hingga kerusakan fisik. (Yetede)

BPI Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengucurkan dana Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijakankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam hal ini, Danantara sudah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah.  Adapun daftar Bank Himbara yang disebutkan bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun itudiantaranya, PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nantinya dukungan pembiayaan itu bakal berupa subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dukungan pendanaan itu terjamin lantaran Himbara bakal menjamin rumah yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai anggunan. Meski demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga. (Yetede)

Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

Di tengah dominasi bank konvensional raksasa, geliat perbankan syariah mulai terlihat semakin nyata. Beberapa bahkan tengah menyiapkan proses kelahiran bakal calon bank syariah besar yang diharapkan bisa mempercepat peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. OJK tidak lagi mau jalan perlahan, mereka memilih tancap gas. Mendorong pangsa pasar perbankan syariah bisa tembus dua digit, dari posisi saat ini yang masih  berada di angka 7,36%. Angka yang menunjukkan progres dari jebakan market share 5%, tapi masih jauh dari potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Setelah mega merjer tiga bank syariah milik bank pelat merah dilakukan pada 2021 silam menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), gini gilirian PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang melakukan aksi korporasi, usai mengakuisisi Bank Victoria Syariah Indonesia Tbk (BVSI), langka selanjutnya adalah menyapih unit usaha syariah (UUS) BTN untuk menjadi bank umum syariah (BUS) dan digabungkan ke BVIS yang menjadi cangkangnya. "Konsolidasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional, meningkatkan ekspansi usaha, dan mendorong pangsa pasar syariah menjadi minimal 10% dari total industri perbankan nasional," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)